Gerakan Petani Kulonprogo Melawan SG dan PAG

13 October 2016

Abdus Somad | Harian Indoprogress

ilustrasi oleh Andreas Iswinarto (kerja.pembebasan)

KULONPROGO merupakan salah satu wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang terletak di wilayah selatan Samudra Hindia. Awal mula lahirnya Kulonprogo tidak terlepas dari peristiwa penyerangan Raden Trunojoyo ke kerajaan Mataram yang kala itu dipimpin oleh Amangkurat I.

Peristiwa penyerangan itu terjadi sekitar tahun 1674, dengan kekalahan di kubu kerajaan Mataram. Amangkurat I pun melarikan diri dan meminta bantuan ke Belanda. Karena wilayah Mataram yang kosong, maka dipimpinlah oleh Adipati Anom yang kala itu mendeklarasikan dirinya menjadi raja Mataram dengan gelar Amangkurat II. Tak lama berselang, raja baru ini kemudian berhasil menundukkan pemberontakan Tronojoyo melalui bantuan Bupati Ponorogo dengan pasukan khusunya para Warok. Keberhasilan penumpasan disambut dengan pemberian hadiah istimewa kepada Warok, berupa lahan yang berada di sebalah barat kraton Mataram. Wilayah tersebut kemudian diberi nama Kulon Ponorogo lalu berubah menjadi Kulon Progo.

Seiring bergantinya kepemimpinan kerajaan Mataram, belum terusik secercak nasib Kulon Progo. Hingga tiba pada suatu masa lahirlah sebuah perjanjian Giyanti yang melibatkan VOC dan kerajaan Mataram pada tanggal 13 Februari 1755. Perjanjian tersebut melahirkan beberapa kesepakatan, diantaranya adalah pembagian wilayah Mataram menjadi dua bagian, yakni wilayah di sebelah timur dan wilayah sebelah barat, yang selanjutnya menyebabkan kerajaan pecah menjadi dua bagian. 
Lebih jelasnya, untuk wilayah Kali Opak-melintasi daerah Prambanan  dikuasai oleh pewaris tahta Mataram (yaitu Sunan Pakubuwana III) yang berkedudukan di Surakarta. Adapun untuk bagian wilayah di sebelah barat – wilayah pusat kerajaan Mataram yang sesungguhnya, diserahkan kepada Pangeran Mangkubumi sekaligus ia diangkat menjadi Sultan Hamengkubuwana I yang berkedudukan di Yogyakarta.

Jika kita menelisik lebih dalam akan Perjanjian Giyanti 1755 sebagai asal-usul Kasultanan dan Perjanjian Paku Alam-Rafles 1813 sebagai asal-usul Pakualaman, sebenarnya tidak ada sama sekali yang menyebutkan bahwa Kraton adalah pemilik sah dari seluruh tanah di wilayah DIY. Kedua perjanjian tersebut justru menyatakan bahwa Kasultanan Yogyakarta (1755-1945) dan Kadipaten Pakualaman (1813-1945) adalah Badan Hukum Swapraja Feodal, berada di bawah kedaulatan Pemerintah Kolonial, tunduk pada Hukum Kolonial (Rijksblad), dan sejak semula tidak pernah memiliki tanah, sehingga tidak pernah mewariskan tanah

Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Pada tahun 1961, bekas tanah-tanah swapraja telah menjadi objek Reforma Agraria (landreform) melalui PP No 224 /1961. Kemudian Pada 1984, melalui Keputusan Presiden 33/1984 tentang Pemberlakuan UUPA sepenuhnya di DIY, diterbitkan karena desakan Sri Sultan HB IX (Kepala Daerah) dan DPRD, aturan ini pun mulai berlaku sejak 1 April 1984.

Selain itu, hal yang juga tidak bisa dilewatkan adalah adanya dinamika politik yang tercatat dalam serpihan sejarah ihkwal penerbitan Keputusan Presiden. Yakni diterbitkanya Perda DIY No 3 Tahun 1984. Melalui Kemendagri No 66/1984 dan Perda DIY No 3/1984 yang isinya menghapuskan Rijksblad-rijksblad yang jadi dasar hukum Sultan Ground (SG) dan Pakualaman Ground (PAG). Bisa diartikan bahwa sejak 1984, secara resmi dan atau bisa diastikan jika sudah tidak ada SG/PAG lagi di DIY. Bukti bahwa SG/PAG tidak berlaku kemudian diterbitkanya sertifikat hak milik dari tanah dari letter C/D/E yang pada tahun 1918 tidak bersertifikat.

Ketika SG dan PAG sudah dinyatakan tidak berlaku oleh HB IX, banyak warga di wilayah pesisir Kulonprogo dan sekitarnya kemudian membuka lahan baru, yang awalnya merupakan alas dan semak- semak tak berpenghuni. Tak hanya itu, banyak warga juga yang mendiami wilayah pesisir mulai bercocok tanam, karena melihat lahan kosong tak berproduksi. Maka rakyat itu kemudian menyulap lahan kosong tersebut menjadi lahan pertanian untuk menunjang kehidupan masyarakat.

Namun apa yang terjadi saat ini? Di wilayah Kulonprogo hampir seluruhnya diklaim sebagai tanah SG dan PAG melalui produk Undang-Undang Kesitimewaan nomor 13 tahun 2012 yang dilahirkan kembali sebagai sebuah upaya untuk menguasai tanah di seluruh DIY. Hal tersebut bisa dilihat dari pasal- pasal yang mempunyai kekuatan besar dalam menghidupkan kembali roh tanah Sultan dan Pakualaman, di antaranya pasal 5, 7, 32 dan 33 yang menyatakan jika semua tanah yang ada di DIY adalah milik Kasultanan dan Kadipaten Pakualaman. Tidak sampai di situ, Sultan HB X juga pernah dengan tegas mengungkapkan jika di DIY tidak ada tanah Negara.

Hal inilah kemudian menjadi titik awal munculnya konflik agraria dengan desa-desus polemik hak atas tanah yang kini diklaim oleh kasultanan dan Kadipaten Pakualaman melalui legitimasi UUK dengan simbol-simbol (SG) dan (PAG).

Jika memang dalih-dalih Sultan adalah tinjauan historikal “sejarah kerajaan”, maka harusnya tanah di Kulonprogo itu bukan lagi milik Sultan atau Pakualaman. Itu punya kerajaan Mataram dan kerajaan Mataram pun sudah memberikan hadiah kepada Warok yang berjasa atas penuntasan Raden Trunojoyo. Warok tersebutlah yang menempati tanah-tanah pemberian Amangkurat II untuk dihuni.
 Diperkuat lagi dengan penghapusan SG dan PAG oleh HB IX. Sehingga tanah di atas tanah yang kini diduduki warga Kulonprogo sebenaranya tidak ada hubunganya dengan Sultan Ground dan Pakualaman Ground.

Perlawanan Petani di Kulonprogo

Setelah kurang lebih 20 tahun berlalu, gerakan tani kembali bangkit sebagai aktor yang memainkan peran penting dalam menggerakkan sektor-sektor pertanian lokal. Para petani berdiri di garis terdepan untuk melakukan perlawanan terhadap rezim kapitalis-neoliberal. Seperti halnya yang dilakukan oleh gerakan-gerakan petani di Brazil.

Upaya- upaya perlawanan terus mengelora, bak riak gelombang ombak yang berderu dari hari ke hari. Tak pernah surut, apalagi behenti. Hal ini menjadi pertanda jika amuk gerakan petani berbasis lokal memang menjadi motor penggerak. Mereka (kaum tani) ini secara serentak melakukan mobilisasi massa, kemudian melakukan pendudukan atas tanah yang mereka inginkan. Seperti yang dilakukan oleh MST (buruh tani yang tak bertanah di Brazil), kemudian gerakan petani di Bolivia dan daerah sekitarnya yang berhasil menurunkan penguasa yang korup dan bahkan mampu melawan rezin perdangan bebas yang diciptakan oleh Negara Adidaya-Amerika.

Sampai saat ini cara-cara yang dirasa masih efektif dari perjuangan petani dengan basis lokal ialah melakukan tindakan turun langsung ke jalan melalui aksi massa dan menyuarakan suara-suara yang diresahkan oleh petani. Banyak di antara mereka memlih jalan turun langsung ketimbang mengupayakan sistem elektoral yang, bagi petani, tidak akan menyelesaiakn persoalan utama. Sebab tidak ada jalan lain, tipu-tipu muslihat kaum borjous sudah melekat diigatannya para petani.
 Ketika kaum tani sudah bergerak, maka jalan satu-satunya yang dapat mengubah tata sosial-kultural rakyat adalah dengan turun ke jalan, melakukan blokade, menduduki pemerintahan, dan kampanye langsung isu-isu yang diperjuangkan.

Selain itu, kaum tani yang berada di sektor desa pada khusunya, kini sudah banyak yang menyadari dampak yang diterima jika lahan produktif mereka diambilalih dan atau diubah menjadi sebuah lahan produksi yang jauh dari pekerjaan petani. Kesadaran kolektif tersebut kemudian mengonstruksi stigma perlawanan yang mengakar.

Di wilayah Kulonprogo yang sebagian warganya merupakan petani, riak-riak perlawanan sudah mulai diteriakkan untuk memperjuangkan hak atas petani sendiri. Kenapa itu dilakukan? Sebab ruang hidup petani sudah direbut oleh rezim penguasa yang sudah melahirkan kembali SG dan PAG.

Kelahirannya tersebut kemudian menuai kontroversi dan bahkan perlawanan dari rakyat sendiri. Betapa tidak, misi besar dari kelahiran bayi dengan mengklaim seluruh tanah di DIY sudah menyengsarakan rakyat. Warga yang menempati tanah mereka sejak dulu, kini mulai mendapatkan represi yang sangat tinggi dari pemerintahan. Mereka dipukul, ditendang, dirampas haknya bahkan ada yang sampai di penjara. Kemunculan SG dan PAG inilah yang menjadi muara dari lahirnya konflik agraria di DIY.

Menurut catatan Pemda DIY, tanah-tanah SG dan PAG yang berhasil diinventarisir pada 2014 lalu sebanyak 744 bidang, dengan rincian 166 bidang di Kota Jogja, 471 bidang di Bantul, 216 bidang di Kulonprogo, 54 bidang di Gunungkidul dan 137 bidang di Sleman.

Jika dibandingkan dengan tahun 2013, setahun setelah UU disahkan, DIY juga berhasil menginventarisasi 2.000 bidang  di Gunungkidul, 1000 bidang di Bantul. Inventarisir tanah-tanah ini terus dilakukan oleh pemerintah sampai seluruh tanah berhasil dikuasai.
Proses penjarahan tanah besar-besaran yang dilakukan pihak kerajaan atas nama pemerintah ini kemudian menimbulkan keresahan rakyat. Ketenangannya diusik, ketentramannya diberangus, sumber kehidupanya dirampas.

Menyaksikan penderitaan yang kian hari kian menjadi-jadi, rakyat Kulonprogo kemudian membentuk gerakan sosial yang berorientasi hak atas tanah dengan misi melawan penguasa yang merampas tanah-tanah rakyat dengan cara feodalistik. Tak sampai di situ, mereka juga menyusun agenda-agenda perlawanan baik jangka pendek, menengah dan panjang.

Maka pada 1 April tahun 2006, warga pesisir dari 4 kecamatan dan 10 desa membentuk Paguyuban Petani Lahan Pesisir Kulon Progo (PPLPKP), dengan misi menolak penambangan pasir besi yang dikelola oleh PT JMI yang kini sebagian sahamanya dikelola oleh keluarga Sultan HB X.

Perlawanan dengan aksi-aksi langsung kemudian diterapkan oleh gerakan petani di Kulonprogo, seperti menduduki kantor Lurah, kantor Bupati sampai Kantor Gubernur. Tidak berhenti di situ, gerakan petani ini kemudian melakukan kampanye besar-besaran di sepanjang jalan raya yang menjadi basis perjuangan mereka. Mereka juga tetap menanam walaupun lahan mereka akan digusur. Bagi warga PPLP “Menanam adalah Melawan”

Melihat reaksi petani yang kencang, pemerintah pada tahun 2014 kemudian mengkriminalisasi Tukijo, salah satu warga PPLP. Tak berselang lama ia kemudian ditangkap dan dicebloskan ke dalam penjara dengan masa kuruangan 3 tahun. 
Tidak sampai di situ, rezim monarki-fasis ini juga melakukan intimidasi yang kian kuat, agar petani menyerahkan tanahnya. Namun hal tersebut tidak menyurutkan proses perjuangan petani untuk terus berjuang. Sampai detik ini, PPLP terus melakukan perlawanan dengan misi mengembalikan hak yang sepenuhnya dimiliki oleh warga dan menolak penambangan pasir besi.

Tak hanya PPLP, Wahana Tri Tunggal (WTT) yang juga merupakan gerakan petani yang lahir atas luapan-luapan kebengisan sang Raja, juga melakukan perlawanannya. Misi utamannya jelas penolakan bandara internasional yang akan dibangun di atas lahan pertanian produktif warga seluas 634,5 hektar.

Rakyat yang sudah sejak dulu menanam, kini harus menerima kenyataan jika saat ini ada bahaya besar melanda. Pembangunan bandara akan menggusur 2.87 5KK dengan populasi 11.501 jiwa di 6 desa. Tak hanya itu, adanya bandara juga akan menghilangkan penghasilan pertanian sebanyak 30 ton semangka, 50 ton cabai, 7, 5on jagung dan 2500 buah melon permusim tanam dalam hitungan satu hektar tanah warga.

Akumulasi dari keresahan-keresahan rakyat itulah kemudian mengonstruksi pikiran rakyat untuk terus bertahan dan melawan. Hal ini selanjutnya menciptakan landasan perjuangan gerakan petani di Kulonprogo, sehingga mereka masih tetap konsisten berdiri di atas tanah mereka sendiri. Tak hanya itu, WTT dan PPLP juga merumuskan strategi dan taktik pelawanan yang konkrit untuk menolak SG dan PAG.

WTT dengan sikapnya tidak mengikuti semua agenda dari pemerintah yang berkaitan dangan bandara serta membangun propaganda berupa perayaan hari perjuangan untuk menstimulus perjuangan WTT. Pun hal yang sama dilakukan oleh PPLP, dimana mereka coba menyuarakan suara-suara rakyat dengan membuat pamflet-pamflet perjuangan menolak SG dan PAG di pinggir-pinggir jalan dan membangun jaringan solidaritas kepada seluruh warga yang terdampak penggusuran oleh rezim penguasa.

Kesamaan misi untuk menolak SG dan PAG menjadikan gerakan petani di Kulonprogo semakin kuat. Ditambah lagi dengan solidaritas dari Akademisi-NGO-aktivis, dan kaum miskin kota, sehingga membuat gerakan petani di Kulonprogo semakin merasakan kepercayaan diri untuk terus melakukan penolakan atas SG dan PAG.

Hidup manusia memang tidak ada yang abadi. Satu-satunya yang akan terus ada sampai keturunan yang akan datang hanyalah tanah. Jika tanah kaum tani sudah dirampas, maka jangan salahkan ketika gelombang perlawanan muncul dengan jumlah yang besar.

Lantas yang menjadi pertanyaan yang masih terngiyang-ngiyang dalam benak pikiran, apakah gerakan petani di Kulonprogo akan terus bertahan dan semakain kuat membendung serangan investor dan penguasa kapitalis-neoliberalis? Ataukah ini memang menjadi sebuah pertanda akan muncul Warok-Warok baru untuk melawan penguasa?
 
Bait lagu Dialita dalam album “Dunia Milik Kita” pada judul lagu ‘Salam Harapan’ mengingatkan kita akan perjuangan WTT dan PPLP yang gigih berjuang untuk merebut hak hidup mereka. Rakyat pasti akan menang. Yakinlah!!!
Bagai gunung karang di tengah lautan Tetap tegak didera gelombang Lajulah laju p’rahu kita laju Pasti ‘kan capai pantai cita

Penulis aktif di lembaga Komunitas Penikmat Senja

Kepustakaan:
Sejarah dan Hukum Pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta
Berita harian Jogja http://harianjogja.bisnis.com/read/20150807/1/2679/berapakah-luas-sultan-ground-dan-paku-alam-ground, 22 September 2016
Sejarah Kerajaan TrunoJoyo https://id.wikipedia.org/wiki/Trunojoyo, 22 September 2016
Rekam Jejak erjuangan Masyarakat Pesisir Kulonprogo:
https://kulonprogotolaktambangbesi.wordpress.com/2011/02/10/rekam-jejak-perjuangan-masyarakat-pesisir-kulon-progo-versi-singkat/, 22 September 2016

http://indoprogress.com/2016/10/gerakan-petani-kulonprogo-melawan-sg-dan-pag/ 

Read More

Reforma Agraria Jokowi bukan Reforma Agraria Sejati

September 6, 2016

(Pernyataan Sikap Pimpinan Pusat Aliansi Gerakan Reforma Agraria  (PP-AGRA) menyambut peringatan 56 tahun Hari Tani Nasional 24 September 2016)

“Tolak reforma agraria palsu, laksanakan reforma agraria sejati untuk mengakhiri monopoli tanah dan menjamin hak rakyat atas tanah”

ill: SindoNews

Reforma Agraria (RA) yang akan dijalankan oleh Pemerintah Jokowi-JK adalah reforma agraria palsu. Ini bukanlah reforma agraria sejati sebagaimana harapan kaum tani dan rakyat Indonesia di seluruh penjuru negeri. Reforma agraria sejati harus dapat menjadi jalan untuk mengakhiri penghisapan dan penindasan kaum tani dan rakyat Indonesia akibat monopoli, perampasan tanah, dan konflik agraria.
Tahun 2016, Jokowi telah mengumumkan program percepatan pelaksanaan program strategis nasional reforma agraria. Kebijakan ini berdasar pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017, khsususnya untuk prioritas nasional reforma agraria yang dipimpin melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Lebih lanjut, pada 3 Juni 2016, telah dibentuk Tim Kerja Reforma Agraria melalui Kantor Staf Kepresidenan (KSP) yang telah menyusun persiapan dan pelaksanaan reforma agraria dengan koordinasi dengan sejumlah Kementerian dan Lembaga terkait. Strategi Nasional (Stranas) Pelaksanaan Reforma Agraria 2016-2019 telah disosialisasikan di provinsi Jambi, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Tengah (Juli – Agustus 2016).

Dari Stranas ini dapat dicermati bahwa target pencapaian utama RA Jokowi melalui dua skema pelaksanaan. Pertama, terget pencapaian 9 juta Ha; 4,5 juta Ha untuk legalisasi dan 4,5 juta Ha untuk redistribusi lahan. Program legalisasi adalah untuk tanah transmigrasi yang belum bersertifikat seluas 0,6 juta ha dan 3,4 juta ha tanah asset Program Nasional Lintas Sektor (PRONA) yang sebagian besar milik pemerintah/tentara/polisi, dan hasil penyelesaian konflik. Sedangkan 4,5 jt Ha untuk redistribusi menyasar lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang telah habis masa berlakunya dan tanah terlantar seluas 0,4 juta hektar, dan 4,1 juta Ha dari pelepasan kawasan hutan. Kedua, target pencapaian 12,7 juta Ha untuk alokasi Perhutanan Sosial seperti Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR).

Dari kedua target ini diketahui bahwa:

Pertama, Inti dari kebijakan RA Jokowi adalah legalisasi asset atau sertifikatisasi yang justru berorientasi untuk memperluas pasar tanah (land market) dan kredit perbankan. Dalam jangka panjang, program ini semakin membuka peluang perampasan tanah karena sertifikasi hanya akan memudahkan praktik jual-beli tanah yang menguntungkan tuan tanah dan perbankan yang menyita asset kaum tani. Program ini terkait dengan skema Bank Dunia sebelumnya melalui Land Administration Project (LAP).

Tanah perhutanan tidak dibagikan dengan memberikan hak penuh kepada rakyat namun dijalankan dengan skema tumpang sari yang memungkinkan terjadinya sistem bagi hasil yang tidak adil. Selain itu, lahan hasil redistribusi intinya hanya menyasar seluas 400.000 Ha tanah bekas HGU dan tanah telantar, bukan mengakhiri eksistensi monopoli tanah yang saat ini masih berlanjut. Dengan program ini, Reforma Agraria pemerintahan Jokowi justru akan melestarikan monopoli tanah oleh korporasi skala besar yang tetap berkuasa memonopoli  tanah, menghisap dan menindas buruh tani dan tani miskin.

Kedua,  Program Reforma Agraria Jokowi tidak memiliki ketegasan terhadap penguasaan tanah besar jutaan hektar (perkebunan besar, hutan, Taman Nasional, dan pertambangan raksasa) oleh tuan tanah besar yang diwakili korporasi raksasa milik asing, perusahaan besar Negara, dan swasta dalam negeri sebagai dasar kokohnya sistem monopoli tanah dalam sistem pertanian terbelakang di Indonesia. Hal inilah yang menyebabkan keterbelakangan tenaga produktif di perdesaan, kemiskinan dan kemalaratan yang meluas, dan kekerasan yang dialami petani dan rakyat akibat perampasan tanah.

Ketiga, Program RA Jokowi tidak memiliki kontrol atas sarana produksi (bibit, pupuk, obat-obatan, teknologi dan alat kerja) dan harga produk pertanian sehingga dapat melindungi kaum tani. Sebaliknya, Negara hanya memberikan keleluasaan bagi perusahaan besar asing mengontrol sarana produksi dan harga pertanian. Kondisi ini akan semakin memburuk ketika Pemerintah tidak mampu menjamin upah dan perbaikan penghidupan kaum tani, semakin besarnya peribaan (bunga kredit perbankan, lintah darat) karena kegagalan dalam meningkatkan produksi dan perekonomian tani.

Keempat, RA Jokowi tidak lahir dari dukungan langsung dan menyeluruh dari kaum tani Indonesia melalui organisasi massa tani. Proses penyusunan program dan tim kerja RA Jokowi tidak mewakili posisi kaum tani dan organisasinya di dalam keseluruhan proses persiapan dan pelaskanaan RA Jokowi.

AGRA dan kaum tani berpendirian bahwa reforma agraria sejati memastikan perombakan struktur agraria secara menyeluruh, tidak parsial. Reforma agraria sejati menjadi dasar utama pembangunan industri nasional sehingga dapat menjadi jalan bagi seluruh masalah rakyat Indonesia secara ekonomi, politik, dan kebudayaan.

Oleh karena itu AGRA menyatakan sikap:

1. Menolak Reforma Agraria Jokowi-JK dan menuntut pelaksanaan Reforma Agraria Sejati.
2. Hentikan persiapan dan pelaksanaan reforma agraria yang saat ini dijalankan karena hanya akan membiaskan makna Reforma Agraria Sejati dan membohongi rakyat dengan konsep reforma agraria palsu.
3. Hentikan monopoli dan perampasan tanah kaum tani dan rakyat Indonesia di berbagai daerah akibat pengembangan investasi di berbagai sektor: perkebunan skala besar, kehutanan, pertambangan, energi, infrastruktur, pariwisata, proyek reklamasi di seluruh wilayah pesisir Indonesia, dan pembangunan pusat-pusat bisnis dan properti komersil di perkotaan.
4. Hentikan penggusuran, intimidasi, teror, kekerasan, kriminalisasi terhadap kaum tani dan seluruh rakyat indonesia yang memperjuangkan hak-hak demokratisnya. Berikan ganti rugi kepada rakyat dan berikan jaminan atas kerja dan penghidupan bagi kaum tani yang telah menderita akibat operasi khusus Negara, seperti operasi khusus Tinombala di Sulawesi Tengah, yang telah merampas hak hidup kaum tani untuk dapat bekerja di lahan mereka.
5. Menyerukan kepada seluruh kaum tani dan rakyat Indonesia untuk bersatu menyuarakan dan memperjuangkan hak-hak demokratis, khususnya dalam momentum peringatan Hari Tani Nasional 2016.

 Hidup perjuangan kaum tani Indonesia!
Hidup perjuangan rakyat !

Pimpinan Pusat Aliansi Reforma Agraria (PP-AGRA)
CP: Mohammad Ali 082120135553 (Sekjend PP AGRA)


http://agraindonesia.org/reforma-agraria-jokowi-bukan-reforma-agraria-sejati/

Read More

12 Tahun Tolak Lupa | Menolak Takluk

Selamat sore, 
semoga anda #masihingat kalau esok, merupakan 7 September yang ke-12 setelah Munir Said Thalib tewas di udara.

Coba perhatikan. Kasus Munir, makin diacuhkan penyelesaiannya, kasusnya justru makin diingat masyarakat. Setelah 12 tahun, kasus Munir berujung tanpa hasil. Pemerintahan Jokowi melanggengkan kebisuan ini.
Pemerintahan hari ini cuma bisa gonta-ganti menteri. Presidennya cuma bisa hadir diacara forum ekonomi atau forum dijital. Tidak paham apa yang dicari. Presiden hari ini tidak paham arti keadilan. 

Kasus Munir, menjadi 'makam' atas kasus-kasus lainnya. Di makam ini kita bisa lihat yang jahat dapat jabatan, pengusaha bisa membeli keputusan penegak hukum, kejahatan baru membabi buta. Berbagai fenomena ini terlihat jelas. Wiranto jadi Menteri, pembakar lahan bebas hukuman, brutalitas polisi terus menjadi-jadi. 

12 tahun lalu ketika kasus Munir terjadi, kita tahu Badan Intelijen Negara (BIN) diselewengkan oleh pejabatnya untuk membunuh Munir. Lalu hari ini, BIN diserahkan kepada seseorang yang rendah akuntabilitasnya. Sekali lagi, Presiden Jokowi tidak punya ukuran yang jelas mengapa memilih BG sebagai Kepala BIN. Sementara, tidak mungkin mereformasi BIN tanpa pernah menuntaskan kasus Munir, itu merupakan syarat mutlak! 

Hari ini bukan kita kasihan pada Suci-istri Munir dan anak-anaknya, melainkan, kita sebagai bangsa menjadi nestapa karena tengah memiliki pemimpin tanpa roh keadilan dan jauh dari keberanian. 

Jakarta, 6 September 2016

Salam,

Haris Azhar
Koordinator KontraS

Read More

Budi Wardoyo: “Kita Harus Berdiri Berhadap-hadapan Dengan Pemerintah”

5 September 2016 | Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI)

Harian Indoprogress

PADA 30 Oktober 2015, puluhan ribu buruh melakukan aksi menolak Peraturan Pemerintah (PP) No. 78/2015 Tentang Pengupahan. PP 78/2015 dianggap merugikan buruh, karena penetapan upah dihitung berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional, tidak lagi menggunakan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Aksi tanggal 30 Oktober 2015 tersebut berakhir dengan pembubaran paksa dan kriminalisasi terhadap 26 aktivis—23 aktivis buruh, 2 pengacara LBH Jakarta dan 1 aktivis mahasiswa.

Selasa, 30 Agustus 2016 lalu adalah sidang ke-20 dari kasus kriminalisasi tersebut. Sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat itu menghadirkan Budi Wardoyo dari Politik Rakyat sebagai saksi yang meringankan para aktivis. Dalam kesaksiannya, pria yang akrab dipanggil Yoyok itu menekankan tidak ada yang salah dalam aksi penolakan terhadap PP 78/2015. Aksi yang berlangsung malam hari bukan alasan untuk mempidanakan para aktivis. Ia juga menekankan, buruh harus tegas menentang rezim Jokowi-JK karena mereka telah merampas upah. Berikut ringkasan kesaksian Budi Wardoyo dalam persidangan sesat tersebut:

Hakim:
Saudara tinggal di kelurahan mana?

Yoyok:
Kelurahan mana ya, di Rawamangun, Jakarta Timur.

Hakim:
Ada KTPnya?

Yoyok:
KTP saya masih hilang, saya baru mengurusnya lagi, makanya saya pakai paspor. Saya dari Politik Rakyat.

Hakim:
Kenapa buruh melakukan unjuk rasa pada 30 Oktober 2015?

Yoyok:
Jadi latar belakangnya, waktu itu pemerintahan Jokowi-JK mengeluarkan paket-paket ekonomi. PP 78 yang ditolak semua serikat buruh adalah bagian dari paket ekonomi jilid IV. Paket I-IV secara kasat mata melindungi investor dan para pengusaha. Misalnya, paket I adalah untuk mendorong proyek-proyek strategis. Paket II untuk menarik investor sebanyak-banyaknya dengan cara debirokratisasi dan deregulasi. Paket III memberikan subsidi pada para pengusaha, misalnya, dengan BBM perusahaan dan energi untuk industri ditambah. Paket IV yang kemudian melahirkan PP 78, justru semakin menegaskan bahwa seluruh paket ekonomi saat itu memang untuk kepentingan segelintir pemodal, bukan untuk rakyat. Karena PP 78 yang merupakan bagian dari paket IV membatasi kenaikan upah berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Padahal, kenaikan upah sebelumnya sudah bisa 20 persen di beberapa kota. Tapi, dengan adanya PP 78, kenaikan hanya 10-11 persen.

Hakim:
Apa tujuannya konfederasi-konfederasi serikat itu melakukan aksi?

Yoyok:
Ketika pemerintahan Jokowi-JK mengeluarkan paket, itu juga diikuti dengan ancaman oleh pemerintah. Misalnya, Luhut sudah meneror rakyat, buruh, “kalau ada yang macam-macam, akan saya libas seperti Papua.” Tanggal 29 Oktober, Ahok juga mengeluarkan statement yang sama khusus di Jakarta dengan Peraturan Gubernur tentang pembatasan aksi unjuk rasa. Kapolri mengeluarkan surat edaran hate speech, kritik-kritik di medsos akan dikenakan hukum pidana.
Di buruh, sama dengan gerakan lain, menyadari paket ekonomi yang dilindungi paket represi, tidak bisa dibiarkan. Ini harus ditolak. Ada rangkaian upaya perlawanan. Aksi 30 Oktober hanya salah satu dari rangkaian menolak PP 78. Rangkaian besarnya sampai pemogokan nasional ke-III yang waktu itu diharapkan bisa membuat pemerintah mencabut PP 79, walaupun setelah mogok, PP 78 masih dijalankan.
Tujuan aksi tanggal 30 adalah pertama tentu saja menuntut pencabutan PP 78 tahun 2015. Kedua, meneguhkan sikap, sekalipun Luhut, Ahok, sudah melakukan teror terhadap protes rakyat, bagi buruh, ketika upah dirampas, mau tidak mau kita harus berdiri berhadap-hadapan dengan pemerintah.

Hakim:
Ada kelompok-kelompok lain yang melakukan aksi?

Yoyok:
Jadi, di luar teman-teman buruh, saya bukan dari organisasi buruh, tapi Politik Rakyat, ada teman-teman mahasiswa, seperti Hasim, dia dari Federasi Mahasiswa Kerakyatan (FMK), ada juga Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI), yang salah satu mantan ketuanya menjadi terdakwa, juga Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), teman-teman pemuda dalam KPOP, Asosiasi Pelajar Indonesia, ada teman-teman dari Persatuan Perjuangan Indonesia, Perempuan Mahardhika, Pelangi Mahardhika, organisasi LGBT yang bersolidaritas dengan teman-teman buruh.

Hakim:
Ada sekitar berapa orang yang berencana turun aksi?

Yoyok:
Bisa sekitar 20 ribu orang yang turun unjuk rasa. Di atas 20 ribu.

Hakim:
Apakah ada Hasim di organisasi mahasiswa itu?

Yoyok:
Hasim adalah salah satu pimpinan FMK yang menjadi bagian dari penolak PP 78.

Hakim:
Hubungannya apa dengan Hasim?

Yoyok:
Setahu saya, FMK memang sudah lama terlibat dalam berbagai aksi advokasi yang berkaitan dengan persoalan-persoalan rakyat. Saya mengenal Hasim 2-3 tahun yang lalu. Saya pernah di Samarinda ketemu dia. Saat itu, momentum kenaikan harga BBM. Hasim bersama teman-teman buruh menolak kenaikan BBM. Dalam kasus penggusuran, di berbagai kota, FMK juga terlibat dalam advokasi warga yang menjadi korban penggusuran, termasuk kasus Rembang, juga perampasan tanah di Urut Sewu, Kebumen.
Dalam persoalan PP 78, teman-teman FMK sedari awal sudah melakukan berbagai kampanye penolakan paket ekonomi beserta turunannya, yang salah satunya adalah PP78. Teman-teman membuat berbagai posko di kampus untuk sosialisasi PP 78 dan menggalang dukungan untuk gerakan buruh yang berencana melakukan Mogok Nasional ke-III.

Hakim:
Apakah ini yang pertama kalinya?

Yoyok:
Tidak, ini sudah kesekian kali, termasuk di pemogokan nasional pertama dan kedua.

Hakim:
Apa peran dan tugas selama demo 30 Oktober 2015?

Yoyok:
Pada tanggal 30, rencananya aksi dipimpin kawan-kawan serikat buruh. Pada tanggal 30 Oktober, Hasim adalah bagian dari massa aksi, meski ia pimpinan.

Hakim:
Kapan Anda bertemu dengan Hasim?

Yoyok:
Setelah maghrib di depan Istana Negara. Setelah maghrib, saya dan Hasim berada dalam satu barisan yang sama. Kebetulan saya dan Hasim ada di dalam. Dia ada di sebelah saya, di seberang jalan.

Hakim:
Tadi Saudara bilang ada sekitar 20 ribu atau lebih massa aksi, apakah konsisten? Masih berjumlah 20 ribu?

Yoyok:
Saya pikir begitu. Dari latar belakangnya, kemarahan buruh sudah sangat tinggi. Bahkan sampai hari ini, teman-teman buruh masih sangat marah ketika pemerintah mengeluarkan PP 78. Sampai sore, massa masih membludak, karena saya tahu kawan-kawan sangat jengkel. Subsidi dihilangkan dan diberikan ke para pengusaha, justru upah buruh dipangkas.

Hakim:
Massa aksi memenuhi Merdeka Utara?

Yoyok:
Iya.

Hakim:
Apakah Anda melihat batasnya?

Yoyok:
Dari depan Istana sampai lampu merah, mendekati RRI.

Hakim:
Merdeka Utara batasnya?

Yoyok:
Sebelum MA dari arah Istana. Lalu lintas semuanya dikunci.
Kawan-kawan dari GBI-KAU tetap dalam keadaan solid dan tidak sedang melakukan tindakan provokasi. Unjuk rasa damai.

Hakim:
Seberapa sering anda melakukan aksi?

Yoyok:
Sudah lama sekali, sejak sebelum Soehato jatuh. Masih melakukan aksi juga karena belum berubah. Sering. Tapi saya ingin mengatakan, ada satu periode dimana aksi hampir selalu dilakukan di malam hari,yaitu di hampir sepanjang 2012. Dulu, kawan-kawan buruh menyebutnya sebagai aksi “Grebek Pabrik” atau “Gruduk Pabrik.” Itu adalah aksi mogok pabrik yang didukung teman-teman buruh dari pabrik lain. Aksi itu tidak mengenal waktu. Polresnya Pak Wahyu yang dimutasi di Jaksel. Aksi bisa dimulai pagi jam 6-7, bisa diakhiri jam 9 malam. Atau sebaliknya, aksi bisa dimulai jam 11 malam. Bisa juga subuh atau selesainya subuh. Yang saya ikuti, di PT 3M di Tambun, aksi dimulai dari pagi, kalau tidak salah selesai jam 3 subuh. Ribuan orang yang datang.

Hakim:
Apa demonya sama seperti 30 Oktober?

Yoyok:
Tentu saja. Ada yel-yel, mobil komando, dalam jumlah besar, meski tidak sebesar tanggal 30. Dalam jumlah 5 ribu, kadang 10 ribu.

Hakim:
Bagaimana respons aparat kepolisian?

Yoyok:
Polisi membantu mengamankan, tapi tidak membubarkan. Pak Wahyu pernah ketemu juga. Pak Wahyu mengatakan, karena banyak pelanggaran dilakukan perusahaan dan tampaknya pemerintah tidak berdaya, dalam hal ini Dinas Tenaga kerja, apa boleh buat, karena ini berkaitan dengan hak-hak normatif buruh, maka buruh harus katakanlah semacam memaksa pengusaha mematuhi undang-undang, karena banyak pengusaha melanggar peraturan dalam hubungan kerja, seperti kontrak terus menerus, kontrak terus sampai tua. Kedua, outsourcing. Karena menyadari ketidakberdayaan pemerintah, buruh menuntut sendiri. Dan itu berlangsung setiap hari dalam 6-7 bulan.. Demonstrasi siang, subuh.

Hakim:
Ada penangkapan tidak?

Yoyok:
Tidak ada penangkapan.

Hakim:
Berapa kali aksi pada malam hari ditangkap polisi?

Yoyok:
Sepengalaman saya, kecuali tanggal 30, saya tidak pernah mendapatkan aksi ditangkap. Kalau pengalaman saya, malam, kalau dibubarkan pernah, tapi tidak sampai penangkapan. Makanya saya heran kenapa teman-teman ada di sini? Seperti aksi tahun 2012, ada gas air mata, bentrok, tapi berikutnya sudah, selesai. Setelah kawan-kawan bubar, ada yang diinterogasi, tapi selesai, tidak ada yang dibawa ke pengadilan. Bahkan saat aksi di DPR bersama teman-teman mahasiswa, bahkan sempat ada air keras, tapi tidak ada yang dikriminalisasi.

Hakim:
Kembali ke demo 30 Oktober 2015, saudara mendengar ada negosiasi soal waktu, Anda ada di barisan depan?

Yoyok:
Informasi yang saya dapat, karena saya tidak terlibat dalam negosiasi, ada kesepakatan menambah waktu.

Hakim:
Apa alasan massa demonstrasi masih bertahan?

Yoyok:
Selain kebebasan berpendapat dilindungi UU, teman-teman yang mengikuti aksi tanggal 30 sadar betul bahwa mereka dilindungi Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Sekitar jam 4, setahu saya, ada perwakilan pemerintah, Hanif Dhakiri, Mensesneg Pratikno waktu itu dan Deputi Kantor Staf Presiden bersedia menemui perwakilan buruh. Tapi dalam pertemuan tersebut, pemerintah justru menegaskan tidak akan mencabut atau membatalkan PP 78, sehingga kawan-kawan keluar dan aksi dilanjutkan, bertahan, untuk memberikan pesan pada pemerintah bahwa PP 78/2015 yang merampas upah buruh, merampok kesejahteraan buruh, tidak bisa dipertahankan pemerintah. PP itu keputusan yang blunder, salah. Aksi sangat tertib, orang hanya berorasi, berteriak, bernyanyi. Barisan sangat rapi.

Hakim:
Ada pengrusakan, lempar batu, pemukulan ke aparat?

Yoyok:
Tidak ada sama sekali. Bahkan ketika teman-teman digebuki gerombolan liar TBC yang belakangan kita ketahui ternyata polisi, tidak ada perlawanan dari teman-teman buruh.
***

http://indoprogress.com/2016/09/budi-wardoyo-kita-harus-berdiri-berhadap-hadapan-dengan-pemerintah/ 

Read More

Diskusi KPO PRP “Militerisme dan Anti Militerisme”

Militer memainkan peran ganda, yaitu untuk melancarkan agresi keluar dan melayani kepentingan eksploitasi kapitalis. Hampir semua perang dimasa kapitalisme adalah perang untuk ekspansi para kapitalis. Peran kedua yaitu untuk melindungi tatanan masyarakat kapitalis menunjukan perannya dalam pertarungan kelas.

Untuk mencapai tujuannya maka dari segi teknis perlengkapan militer harus terus disempurnakan. Namun karena faktor utama tetap manusia maka “semangat” yang “benar” harus ditanamkan. “Semangat” tersebut ditanamkan pertama-tama ke tentara aktif, kedua ke populasi yang bisa menopang mobilisasi militer dan ketiga ke populasi lainnya yang berpotensi menjadi basis dukungan bagi tujuan-tujuan militer ataupun anti militer.

“Semangat” melawan musuh dari luar adalah: chauvinisme, bebal, picik dan arogan. “Semangat” melawan musuh dalam negeri adalah: ketidakpahaman, kebencian terhadap kemajuan dan segala sesuatu yang mengancam kelas yang dominan.

Militerisme berkembang menjadi negara di dalam negara. Demikian pula merasuk kedalam bidang ekonomi, sosial dan politik.

Pada tahun 1965, kelas borjuis yang kalah bertarung dengan Soekarno, PKI, dkk semakin bersandar pada militer dalam pertarungan kekuasaan. Para oposisi borjuis justru memberikan konsensi pada militer dengan Deklarasi Ciganjur. Sementara Megawati naik kedalam kekuasaan dengan aliansi bersama militer dan sisa Orde Baru. Dalam Rejim Jokowi-JK pun militer terus menerus dilibatkan dalam persoalan sipil dan politik.

Semua fakta sejarah tersebut menunjukan sisi lain dari berkembangnya militerisme. Yaitu lemahnya iman demokrasi dari kelas borjuis. Selain itu, lemahnya kepemimpinan kelas borjuis. Ketidakmampuan mereka memberikan jalan keluar kesejahteraan mendorong semakin berkembangnya ideologi ultra kanan, termasuk “semangat-semangat” militeristik.

Dibutuhkan sebuah politik sosialis yang revolusioner yang dapat menunjukan dirinya sebagai pejuang demokrasi yang paling konsisten dan teguh. Serta menunjukan jalan keluar dari penindasan militerisme dan kapitalisme.

https://www.instagram.com/p/BJ7DDhCDzmLBHHTrXIiwQlCCR7aWIsLwxSrB800/

Read More

BPN Terbitkan 25 Juta Sertifikat untuk Atasi Konflik Tanah

Anugerah Perkasa, CNN Indonesia

Kamis, 01/09/2016 09:39 WIB

 

Massa yang tergabung dalam Koalisi Lawan Perampasan Tanah saat menggelar unjuk rasa di depan Mahkamah Agung, Jakarta, Kamis (2/6). Mereka menuntut pemerintah Jokowi menyelesaikan konflik agraria. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

 

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) menargetkan untuk mengeluarkan 25 juta sertifikat kepemilikan lahan hingga 2019 guna mengatasi persoalan konflik agraria dalam pembangunan infrastruktur.

Menteri Agraria Sofyan Djalil menuturkan, Proyek Strategis Nasional menjadi prioritas pemerintah saat ini. Proyek itu berisi ratusan pembangunan infrastruktur skala besar macam bandara, jalan tol, pelabuhan hingga pembangkit listrik.

Oleh karena itu, sambung Sofyan, ada tiga cara yang dapat digunakan terkait upaya penyelesaian konflik agraria dan pembangunan infrastruktur.

“Sertifikasi lahan secara massal. Targetnya sampai 2019 adalah 22 sampai 25 juta sertifikat akan dikeluarkan,” kata Sofyan kepada CNNIndonesia.com, beberapa waktu lalu di Jakarta.

BPN menyatakan terdapat 100 juta bidang tanah yang dimiliki masyarakat. Namun, hanya terdapat 40 juta-42 juta sertifikat tanah yang telah diterbitkan.

Lembaga itu menyatakan sertifikasi itu sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo dalam penyelesaian konflik agraria. Presiden, dalam keterangan resmi BPN, menginstruksikan Kementerian Agraria untuk mengadakan program sertifikasi tanah masyarakat pedesaan secara besar-besaran.
Selain itu, Sofyan menuturkan, pihaknya juga akan melakukan pemetaan tanah di tiga tempat sebagai proyek percontohan yakni Batam, DKI Jakarta dan Surabaya. Dengan pemetaan, BPN berharap konflik tanah dapat dikurangi.

Dia mengatakan pihaknya juga berkomitmen untuk menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di masa lalu. Tak hanya itu, Sofyan menyatakan BPN akan menyediakan lahan terkait kebutuhan pembangunan infrastruktur dalam rangka pengurangan konflik tersebut.

 

Kementerian tersebut menegaskan Undang-Undang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum sudah cukup membantu dalam pembangunan proyek infrastruktur. Sofyan mengklaim aturan itu pun sudah melindungi pelbagai kalangan masyarakat.

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal BPN Noor Marzuki mengatakan penggunaan aparat keamanan dalam proyek pembangunan infrastruktur adalah terkait dengan potensi ancaman bagi aparatur pemerintah. Penggunaan itu, sambungnya, untuk keselamatan aparatur BPN menjalankan tugas.

“Kalau ada ancaman kami minta bantuan, bukan untuk masyarakat, tapi buat kami menjalankan tugas,” kata Marzuki. “Ini pendampingan, bukan pengamanan.”

Sebelumnya, Komnas HAM menyatakan konflik lahan diwarnai dugaan praktik kekerasan oleh aparat keamanan terhadap masyarakat lokal. Hal itu, terutama berkaitan dengan proses pengadaan tanah.

Pembenahan Sektor Pertanian
Peneliti Senior Prakarasa Setyo Budiantoro mengatakan, sektor pertanian yang tak menjanjikan menjadi pekerjaan rumah pemerintah untuk dibenahi. Kebanyakan orang tua yang berprofesi petani kini tak mau anaknya punya pekerjaan yang sama.

Ketika petani menjual lahannya untuk kepentingan industri, ujar Budiantoro, akan ada pula perubahan sosial dan ekonomi kawasan tersebut. Perubahan itu salah satunya adalah penyerapan tenaga kerja yang berasal dari luar daerah tersebut.

“Harus ada penyiapan tenaga kerja lokal untuk pemerataan. Ketika investor datang untuk membangun kawasan industri, ada perubahan sosial,” kata Budiantoro di Jakarta, Kamis (1/9).

Dia menuturkan, ketika sektor pertanian tak lagi menjanjikan, maka akan menjadi faktor pendorong masyarakat untuk pergi ke kota. Oleh karena itu diperlukan pemberian insentif bagi mereka yang bertahan di sektor pertanian.
(asa/agk) 

 

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160901092111-20-155294/bpn-terbitkan-25-juta-sertifikat-untuk-atasi-konflik-tanah/

Read More

Deretan Proyek Infrastruktur Penyebab Konflik Agraria

Laporan Khusus: Laudy Gracivia, CNN Indonesia

Rabu, 31/08/2016 12:04 WIB

 

 

 

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160831120451-23-155078/deretan-proyek-infrastruktur-penyebab-konflik-agraria/

Read More

Benteng Terakhir Sukamulya Melawan Gempuran Penggusuran

Laporan Khusus:  

Wishnugroho Akbar, CNN Indonesia  Rabu, 31/08/2016 11:15 WIB

Desa Sukamulya menjadi satu-satunya desa yang bertahan untuk menolak pembangunan Bandara Kertajati karena akan menggusur kehidupan petani. (Istimewa) 

 Majalengka, CNN Indonesia -- Siang itu, 18 November 2014. Bunyi kentongan dari balai desa memecah ketenangan Desa Sukamulya yang terletak di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.

Saat itu Satija baru hendak melepas lelah setelah menggelar pesta pernikahan keponakannya. “Tiba-tiba datang teman saya mengatakan, ada polisi di perbatasan desa. Mereka mau mengukur (tanah),” katanya.

Tak banyak berpikir, pria tersebut langsung bergegas ke perbatasan desa yang terletak di sebelah utara.

Tak hanya Satija, beberapa warga desa seketika itu pula menghentikan pekerjaan mereka di ladang. Saat itu, musim tanam palawija. Peralatan berladang seperti pacul, arit, dan parang, pun masih di tangan.

Cuaca tak begitu terik saat itu. Tetapi di batas desa, hawa panas langsung menyengat saat Satija dan rekan-rekannya menyaksikan ratusan aparat berdiri siaga, berhadap-hadapan dengan warga.

“Jumlah mereka 300-an. Ada polisi, Satpol PP, hingga TNI. Di belakang mereka ada beberapa truk dan belasan mobil polisi. Mereka bersenjata lengkap anti huru-hara,” tutur Satija.

Kedatangan ratusan aparat adalah untuk mengukur tanah dan bangunan rumah milik warga Desa Sukamulya. Tanah yang digusur itu sedianya untuk pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) atau Bandara Kertajati.

Ada dialog dengan Kepala Bagian Ops Kompol Polres Majalengka Johnson Madui. Namun, kesepakatan di antara aparat dan warga tak mencapai titik temu. Warga yang lama menolak penggusuran tersebut, tidak mengizinkan aparat memasuki desa untuk melakukan pengukuran. Sementara itu, pihak kepolisian bersikeras memasuki desa.

Satija masih mengingat bagaimana proses dialog berhenti dan berubah menjadi bentrokan.

“Tiba-tiba dari arah mereka ada yang melempar batu ke arah warga,” katanya.

Bentrokan pun pecah.

Warga membalas lemparan tersebut. Namun, aparat yang bersenjata lengkap dengan mudah mendesak masuk dan menangkap warga Desa. Tak hanya menangkapi, aparat juga diduga memukuli sebagian warga.

“Waktu itu komandannya langsung minta agar semua masyarakat diambil senjatanya. Padahal itu bukan senjata. Tetapi, alat-alat berladang,” kata Satija.

Satija dan lima warga desa lainnya menjadi korban dalam bentrokan tersebut. Kepalanya robek akibat dipukul kayu oleh aparat. Dia dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Cideres, Majalengka dan mendapat 11 jahitan.

Selain Satija, ada Hadun, 58 tahun, yang mengatakan dirinya mengalami luka dalam di bagian punggung akibat dinjak-injak aparat. “Punggung saya menghitam karena luka dalam. Saya tak bisa bekerja selama enam bulan setelah peristiwa itu,” kata Hadun.

BIJB jadi soal besar di Sukamulya. Proyek ini pun butuh lahan skala besar yakni sekitar 5.000 hektare. Ini akan terbentang dari lahan 11 desa Kecamatan Kertajati. Sekitar 1.800 hektare yang ditempati lima desa, dialokasikan untuk pembangunan bandara. Selebihnya— yang lebih luas, adalah untuk membangun Kertajati Aerocity.

Proyek itu dimulai sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan masuk dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) pada 2011.

Walaupun tak semua proyek MP3EI dilanjutkan oleh Presiden Joko Widodo, BIJB tetap dimasukkan dalam Proyek Strategis Nasional yang dikukuhkan Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Dalam Perpres tersebut, BIJB menjadi satu dari 225 proyek pembangunan infrastruktur yang diprioritaskan.

Presiden Jokowi meninjau proyek Bandara Kertajati pada awal tahun ini. (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)

 
Bupati Majalengka Sutrisno mengatakan proses pembangunan BIJB memasuki tahap pertama: membangun landasan pacu 3.500 meter. Soal pembebasan lahan, pihaknya baru berhasil memperoleh 1.000 hektare lahan.

“Sebanyak empat desa sudah dibebaskan, Tinggal Sukamulya yang bertahan. Bagi warga yang sepakat sudah kita berkaskan,” kata Sutrisno kepada CNNIndonesia.com, ketika ditemui di kantornya.

Sutrisno juga mempertanyakan alasan penolakan warga Sukamulya.

Dia mengklaim Pemerintah Kabupaten Majalengka sudah bertindak sesuai prosedur dalam proses pembebasan lahan. Ini, termasuk soal penggunaan jasa konsultan untuk menetapkan harga tanah warga.

Dari rekomendasi konsultan, Pemerintah Kabupaten Majalengka dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Majalengka menetapkan harga Rp2,8 juta per bata atau 14 meter persegi. Sutrisno mengklaim jumlah itu telah sesuai harga pasar.

“Kenapa ada rakyat bisa dapat tiga bagian tanah setelah menjual satu bagian. Karena harga sudah bagus. Jadi kurang apalagi?” kata dia.

Namun, Front Perjuangan Rakyat Sukamulya (FPRS)—paguyuban yang didirikan warga Sukamulya— mencatat kejanggalan terjadi sejak 2004 lalu. Ini adalah masa ketika awal proyek mulai digaungkan. Di antaranya, soal Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang menyebutkan Desa Sukamulya terdiri dari lahan tandus. Padahal, desa tersebut dikenal dengan hasil pertaniannya.

Dari analisis itu, demikian FPRS, kemudian muncul Peraturan Menteri Nomor 34 Tahun 2005 Tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka Propinsi Jawa Barat. Saat itu, peraturan itu ditandatangani oleh calon besan Presiden SBY, Hatta Rajasa.

Kepala Desa Sukamulya Nono Darsono menyatakan sejumlah kejanggalan diduga terjadi dalam proses pembebasan lahan warga.

Di antaranya, sambungnya, adalah tak adanya surat sosialisasi resmi dari Pemerintah Kabupaten Majalengka. Warga justru tahu soal bandara dari media massa.

“Belum ada, apalagi sejak saya jadi kepala desa, belum ada sosialisasi,” ujar Nono.

Nono, yang akrab dipanggil Kang Bona, berusia di awal 40 tahun. Badannya gempal dengan kulit sawo matang. Dia menuturkan buyutnya adalah salah satu pendiri Desa Sukamulya. Dia terpilih menjadi kepala desa untuk periode 2013-2019.

Menurutnya, dirinya pun bahkan tidak dilibatkan dalam proses pembebasan lahan tanah milik sebagian warga Sukamulya. Dari hasil pemeriksaan, Nono menyebut ada 33 hektare lahan milik warga yang dibebaskan tanpa sepengetahuan dirinya.

Petani Sukamulya menolak pengukuran lahan BPN awal Agustus. (Istimewa)

 
Kepentingan Sektor Bisnis 
Soal penetapan harga pun dipertanyakan.

Warga Sukamulya mengetahui harga tanah di luar desa mereka mencapai lebih dari yang disampaikan pemerintah. Bambang Nurdiansah, Sekretaris Jenderal FPRS, menyatakan ada harga yang mencapai Rp4 juta per bata di luar desa tersebut. Dia menuding Bupati Sutrisno membohongi warga.

Dia juga menyebutkan maraknya ‘rumah hantu’ yang akan bermunculan sebelum proses ganti rugi. Ini karena lahan dan bangunan akan dihargai lebih mahal. Soal ini, warga Sukamulya pun melaporkannya ke BPN Pusat di Jakarta awal Agustus lalu.

Rumah hantu adalah bangunan nonpermanen—biasanya dari kayu kualitas rendah dan bambu—yang didirikan pihak tertentu, sehingga mendapatkan uang ganti rugi lebih besar.

“Dari modal 20 juta-an, mungkin akan bisa menghasilkan 100 juta dari proses ganti rugi,” tegas Bambang.

Kecuali soal konflik tanah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memang sudah menyiapkan semuanya. Ini termasuk membentuk PT BIJB, sebuah badan usaha milik daerah, yang akan mengelola bandara dan Kertajati Aerocity di Majalengka sejak 2013. Dalam situs resminya, PT BIJB menyatakan akan mengusung konsep Aerocity dengan dukungan sumber daya alam dan pertanian.

Rencananya, total luas bangunan terminal mencapai 121.000 meter persegi untuk 5 juta penumpang per tahun dan mencapai 18 juta penumpang untuk tahun berikutnya. Perusahaan itu juga akan menarik perusahaan ritel dan makanan terkemuka untuk sisi bisnis lainnya.

“Kertajati Aerocity akan berfungsi sebagai koridor industri dengan akses langsung ke Kabupaten Karawang Industri dan Bandung Metropolitan Area,” demikian PT BIJB dalam situsnya. “Mempromosikan dan memperkuat penciptaan mesin pertumbuhan ekonomi.”

Soal kepentingan bisnis, Komnas HAM sudah memprediksi hal tersebut.

“Kuat sekali kepentingan bisnisnya. Jalan tol, bandara, PLTU, itu semua untuk swasta,” kata Dianto Bachriadi, Wakil Ketua Komnas HAM. “Hak masyarakat untuk terlibat dalam proyek pembangunan menjadi tak ada.”

Komnas HAM mengkritik janji pemerintah dalam setiap pembangunan, terutama soal lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Menurut Dianto, mereka yang terserap pun hanya menjadi pekerja kasar macam tukang parkir atau pengangkut koper. Dia menuturkan bandara, justru akan menggandeng perusahaan perusahaan besar makanan, dibandingkan dengan masyarakat lokal.

“Hak untuk menikmati hasil, masyarakat tak dapat apa-apa,” tegasnya.

Soal ini pula yang membuat CNNIndonesia.com mendatangi Desa Sukamulya. Ada kesan yang tak tergantikan ketika melihat hamparan tanah yang menghasilkan untuk petani. Pelbagai macam tanaman tersedia. Mulai dari padi, kacang panjang, cabai, semangka hingga mangga.

Kesuburan ini pula, yang menjadi salah satu alasan penolakan bandara. Dari sekitar 1.500 kepala keluarga, sebagian besar adalah petani. Kecamatan Kertajati sendiri merupakan wilayah dengan pekerjaan terbesar di sektor pertanian.

Ketika CNNIndonesia.com berada di tenda perlawanan, kalangan tua dan muda berbaur dengan hangatnya.

Tenda didirikan sejak 9 Agustus lalu dan terletak di perbatasan utara dan selatan Desa Sukamulya. Ada pasokanan makanan tak yang berhenti. Makan pagi, siang, dan malam disiapkan para perempuan, dengan dibukanya dapur umum.

Semua stok pangan pun diambil dari hasil bumi desa Sukamulya. Mulai beras, ikan, lalapan, dan buah-buahan, dipasok secara sukarela warga desa tersebut.

“Kami hanya membeli gas, bumbu, dan air mineral saja. Uangnya kami dapat dari hasil urunan. Selebihnya, kami makan dari hasil bumi,” kata Mutia Suwandi, yang bertanggung jawab terhadap suplai makanan.

Nono Darsono, sang Kepala Desa, mengibaratkan warga sebagai keluarga besar.

Mungkin itulah yang membuat Sukamulya menjadi satu-satunya desa yang masih bertahan menolak pembangunan bandara. Empat desa lainnya, Desa Kertajati, Desa Kertasari, Desa Sukakerta, dan Desa Bantarjati telah habis digusur. Para petani, ingin desa mereka tetap ada.

Kekhawatiran ini juga punya alasan yang kuat. Perubahan fungsi tanah di Jawa Barat, kian mengkhawatirkan.

Berdasarkan dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah Jawa Barat serta RPJMN 2014-2019, Walhi Jawa Barat mencatat sedikitnya ada 84 proyek infrastruktur skala besar yang akan dibangun di provinsi tersebut.

Ini mulai dari pelabuhan (4 proyek); PLTA (4 proyek); PLTPB (14 proyek); PLTU (8 proyek); jalan biasa (15 proyek); jalan tol (15 proyek); jalan kereta api lama dan baru (10 proyek); waduk (12 proyek); dan bandara (2 proyek).

“Proyek infrastruktur dalam 5-10 tahun ke depan semakin rakus dan menambah konversi lahan,” kata Dadan Ramdan, Direktur Walhi Jawa Barat. “Petani kehilangan lahan garapannya, potensi konflik sosial muncul.”

Walhi mencatat dalam 10 tahun terahir terdapat perubahan lahan sedikitnya mencapai 424.910 hektare untuk pelbagai sektor industri. Baik pertambangan, industri, hingga pembangunan infrastruktur skala besar. Masalahnya, walaupun proyek pembangunan dan investasi di Jawa Barat membabi buta, namun tetap saja menyisakan kemiskinan—selain kerusakan ekologis.

“Taksiran akumulasi kerugian ekonomi alih fungsi lahan pertanian mencapai Rp7,56 triliun,” kata Dadan. “Salah urus ekologi menghasilkan kerugian ekonomi sangat besar.”

Dan problem lainnya juga ada di tingkat pemerintah lokal.

Walhi Jawa Barat mengkritik produksi kebijakan di tingkat provinsi, kabupaten dan kota yang terus mengalir—namun turut memproduksi krisis ekologi saat ini. Dadan menilai kebijakan tata ruang kini bukanlah sebagai benteng kerusakan lingkungan hidup, melainkan pintu masuk perizinan pembangunan.

Mungkin, kegelisahan itu pula yang sampai di Desa Sukamulya. Sebagian besar petani terus mengumandangkan perlawanan atas pembangunan bandara.

“Kami mau hidup dan menghabiskan sisa waktu di desa ini. Desa yang puluhan tahun kami bangun, desa yang kami perjuangkan,” kata Bambang Nurdiansah.

“Saya cinta sama desa ini,” kata Hadun. “Kepala saya tak mau digusur, biar sampai mati pun.” (wis/asa)

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160830125502-20-154805/benteng-terakhir-sukamulya-melawan-gempuran-penggusuran/

Read More

Perpres Keterlibatan TNI di Ranah Sipil Didesak Dicabut

Prima Gumilang, CNN Indonesia

Selasa, 30/08/2016 07:37 WIB

 

Komnas HAM menilai Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, memberi ruang TNI mengurusi ranah sipil. (CNN Indonesia/Prima Gumilang).  

 

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mendesak agar Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dicabut. Aturan ini dinilai memberi ruang bagi TNI untuk mengurusi keamanan dalam negeri, termasuk mengatasi konflik sosial dalam kehidupan masyarakat.

"Seharusnya (Perpres) itu dicabut. Tidak boleh ada lagi pada periode berikutnya, 2019. Jangan lagi pakai keamanan terintegrasi," kata Pigai di kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (29/8).

Pigai berpendapat, keterlibatan TNI dalam mengatasi keamanan dan ketertiban di ranah masyarakat sipil merupakan konsekuensi dari Perpres Nomor 2 tahun 2015 yang di dalamnya diatur soal keamanan terintergratif.

Dia tidak sepakat jika urusan keamanan negara dilakukan terintegratif. Berbeda halnya dengan urusan pertahanan negara yang mengharuskan adanya satu komando dan dilakukan secara terintegratif.

"Keamanan itu terdistribusi, tapi tidak boleh integratif. Dalam UU sudah diatur," kata Pigai.
Keterlibatan militer dalam wilayah sipil dan penambahan peran militer dalam menjaga keamanan dalam negeri dianggap bertentangan dengan Ketetapan MPR dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Kedua aturan itu secara tegas mengamanatkan fungsi TNI sebagai alat pertahanan negara, bukan keamanan negara.

Pigai mengatakan, keamanan negara seharusnya menginduk pada UU Kepolisian Negara. Hal itu untuk mencegah kegaduhan dalam penataan manajemen keamanan negara.

Kasus terbaru misal terjadi di Bandung, di mana Komunitas Perpustakaan Jalanan dibubarkan lantaran dituding sebagai modus geng motor pembuat onar. TNI berdalih, penertiban itu dilakukan untuk mencegah aksi kriminalitas di Bandung. "Negara tidak boleh membatasi, apalagi membubarkan, tapi negara harus memfasilitasi dan menyiapkan ruang," kata Pigai.

Kasus lain, penangkapan sekaligus penahanan seorang warga Sarirejo yang dilakukan anggota TNI AU dalam peristiwa bentrokan di Medan, dianggap menyalahi UU tentang TNI dan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.

Tindakan penanganan massa dan penegakan hukum oleh anggota TNI dinilai tidak prosedural. Menurut Pigai, TNI seharusnya meminta bantuan secara resmi kepada Polri dalam urusan pengamanan, karena aksi protes masyarakat dilakukan di areal publik, tepatnya di jalan masuk utama Bandara Polonia.

"Menurut saya kesalahan terbesarnya adalah pemerintah Jokowi memberikan peluang itu. Mungkin berorientasi pada pembagian kue nasional, soal bujet, supaya distribusi sebagian anggaran bidang keamanan juga bisa dipakai oleh instansi yang menangani pertahanan," ujar Pigai.

Dalam catatan Komnas HAM, kata Pigai, tingkat kekerasan yang dilakukan TNI tidak sebanyak yang dilakukan pihak kepolisian. Namun kasus kekerasan oleh TNI memiliki dampak yang kuat, karena trauma masa lalu begitu banyak. (yul)

 

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160829202149-12-154655/perpres-keterlibatan-tni-di-ranah-sipil-didesak-dicabut/

Read More