Draft Perda RTRW Kab. Kebumen

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KEBUMEN

TAHUN 2011- 2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa mengarahkan pembangunan dengan memanfaatkan

ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi,

selaras, seimbang, dan berkelanjutan merupakan salah satu

sarana dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan

pertahanan keamanan;

b. bahwa perkembangan Kabupaten Kebumen sebagai wilayah

strategis yang secara faktual termasuk dalam kategori

kawasan cepat berkembang yang dikategorikan ke dalam

Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dengan tahapan

pengembangan yang diarahkan untuk mencapai peningkatan

fungsi wilayah melalui proses revitalisasi dan percepatan

pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan nasional;

c. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan

pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat maka

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan lokasi

investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah,

masyarakat, dan/atau dunia usaha;

d. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun

2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah

Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Nasional, maka strategi dan arahan kebijaksanaan

pemanfaatan ruang wilayah Nasional dan Perda Nomor 6

Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

Jawa Tengah perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten Kebumen;

e. bahwa berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu

membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan

Propinsi Jawa Tengah;

2

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun

1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4374);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan

dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi

Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5214);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk

dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang

3

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5160);

14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang

Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan

Perundang-Undangan;

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun

2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa

Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun

2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Derah Provinsi Jawa

Tengah Nomor 28 );

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJP) Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran

Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1,

Tambahan Lembaran Derah Kabupaten Kebumen Nomor 36);

Menetapkan

:

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

dan

BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG

WILAYAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2011-2031.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah

Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan

pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur atau Bupati dan

perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Kebumen.

4. Kabupaten adalah Kabupaten Kebumen.

5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut,

dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai

satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain

hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan

hidupnya.

6. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

7. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman

dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi

sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat

yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

4

8. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang

meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang

untuk fungsi budi daya.

9. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang,

pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

10. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan,

pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.

11. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum

bagi pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.

12. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja

penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah,

dan masyarakat.

13. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan

ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan

pengendalian pemanfaatan ruang.

14. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan

ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

15. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur

ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata

ruang.

16. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan

pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan

program beserta pembiayaannya.

17. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata

ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

18. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan,

termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi

lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di

bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali

jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

19. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling

menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah

yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.

20. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

21. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen yang selanjutnya disingkat

RTRW Kabupaten Kebumen adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah

Kabupaten Kebumen.

22. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap

unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek

administratif dan/atau aspek fungsional.

23. Wilayah Kabupaten Kebumen adalah seluruh wilayah Kabupaten Kebumen

yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di

dalam bumi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

24. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

25. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama

melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam

dan sumber daya buatan.

26. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama

untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam,

sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

27. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan

pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman

perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan

sosial dan kegiatan ekonomi.

5

28. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama

pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi

kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa

pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

29. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat

kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan

pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya

keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan

sistem agrobisnis.

30. Kawasan Minapolitan adalah kawasan yang membentuk kota perikanan, yang

memudahkan masyarakat untuk bisa mengembangkan perikanan, dengan

kemudahan memperoleh peralatan tangkap, benih melalui unit perbenihan

rakyat, pengolahan ikan, pasar ikan dan mudah mendapatkan pakan ikan,

yang dikelola oleh salah satu kelompok yang dipercaya oleh pemerintah.

31. Kawasan Strategis adalah bagian wilayah kabupaten yang penataan ruangnya

diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap

kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan/atau kelestarian lingkungan.

32. Kawasan Strategis Nasional (KSN) adalah wilayah yang penataan ruangnya

diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional

terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi,

sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan

sebagai warisan dunia.

33. Kawasan Strategis Provinsi (KSP) adalah wilayah yang penataan ruangnya

diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup

provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.

34. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) adalah wilayah yang penataan ruangnya

diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup

kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

35. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan

yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa

kecamatan.

36. Pusat Kegiatan Lokal promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah pusat

kegiatan yang dipromosikan untuk kemudian hari dapat ditetapkan sebagai

PKL.

37. Pusat Pelayanan Kawasan atau disingkat PPK merupakan kawasan perkotaan

yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.

38. Pusat Pelayanan Lingkungan atau disingkat PPL merupakan pusat

permukiman yang berfungsi untuk melayani skala antar desa.

39. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana,

sarana dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan dan

prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.

40. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam

satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya

kurang dari atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilo meter persegi).

41. Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu

kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi

menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan

ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah

topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih

terpengaruh aktifitas daratan.

42. Ruang Terbuka adalah ruang-ruang kota atau wilayah yang lebih luas baik

dalam bentuk area memanjang/jalur dimana dalam penggunaannya lebih

bersifat terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau.

43. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area

memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat

6

terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun

yang sengaja ditanam.

44. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan

oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaaannya sebagai hutan tetap.

45. Hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya

alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam

lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

46. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok

memproduksi hasil hutan.

47. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai

perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air,

mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan

memelihara kesuburan tanah.

48. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan di Bawahnya

adalah kawasan yang berada pada ketinggian diatas 2.000 (dua ribu) meter

dan/atau kelerengan di atas 45 (empat puluh lima) derajat, yang apabila tidak

dilindungi dapat membahayakan kehidupan yang ada di bawahnya.

49. Kawasan Perlindungan Setempat mencakup kawasan sempadan sungai dan

kawasan sekitar mata air.

50. Kawasan Hutan Suaka Alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang

mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman

tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah

sistem penyangga kehidupan.

51. Kawasan Hutan Pelestarian Alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu,

yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga sistem

kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta

pemanfaatannya secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

52. Kawasan Rawan Bencana adalah Kawasan yang pernah atau berpotensi tinggi

mengalami bencana seperti tanah longsor, banjir, gelombang tsunami, abrasi

dan letusan gunung berapi yang perlu dikelola agar dapat menghindarkan dari

ancaman bencana.

53. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan

lindung baik berupa kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan yang

berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/lingkungan hunian dan tempat

kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

54. Kawasan Perikanan adalah kawasan budidaya sumber daya perikanan air

tawar.

55. Kawasan Perkebunan adalah kawasan yang dikembangkan dengan fungsi

tanaman komoditi skala besar yang meliputi perkebunan tanaman tahunan,

atau perkebunan tanaman semusim.

56. Kawasan Peternakan meliputi kawasan yang dikembangkan dengan fungsi

untuk kegiatan peternakan ternak besar, peternakan ternak kecil dan

peternakan unggas.

57. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luasan tertentu yang dibangun

atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan Pariwisata.

58. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang

dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan

dikelola oleh perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha

Kawasan Industri.

59. Kawasan Pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya

bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data

geologi dan merupakan tempat dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan

kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian, penyelidikan umum,

eksplorasi, operasi produksi/eksploitasi dan pasca tambang, baik di wilayah

daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik

kawasan budidaya maupun kawasan lindung.

7

60. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional

yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.

61. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disebut KLHS adalah

rangkaian analisa yang sistematis menyeluruh dan partisipatif untuk

memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar

dan terintegrasi dalam pembangunan serta status wilayah atau kebijakan,

rencana dan program.

62. Agrobisnis adalah daerah yang mampu menghasilkan produk-produk

pertanian dan produk olahan pertanian yang memiliki nilai kompetitif yang

tinggi baik untuk memenuhi kebutuhan lokal, nasional, maupun

internasional.

63. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur

pemanfaatan ruang/pemanfaatan kabupaten dan unsur-unsur pengendalian

pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi

ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten.

64. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan

pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

65. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat

hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain

dalam penataan ruang.

66. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses

perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan

ruang.

67. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD

adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk membantu tugas

pelaksanaan tugas koordinasi penataan ruang di daerah.

68. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.

69. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Tata Ruang adalah serangkaian tindakan

yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang

dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang tata ruang yang

terjadi serta menemukan tersangkanya.

70. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau

Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-

Undang untuk melakukan penyidikan.

71. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat

Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang

diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan

terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN MUATAN

Pasal 2

(1) Ruang lingkup dan muatan RTRW meliputi :

a. tujuan, kebijakan dan strategi rencana tata ruang wilayah kabupaten;

b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten;

c. rencana pola ruang wilayah kabupaten;

d. penetapan kawasan strategis kabupaten;

e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan

f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

(2) Ruang Lingkup Wilayah Kabupaten Kebumen meliputi wilayah Kabupaten

Kebumen yang terdiri dari 26 kecamatan dengan batas administrasi sebagai

berikut :

a. sebelah Utara : Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara

8

b. sebelah Selatan : Samudera Hindia

c. sebelah Barat : Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas

d. sebelah Timur : Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Purworejo.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang Wilayah

Pasal 3

Tujuan penataan ruang wilayah adalah mewujudkan perkembangan wilayah

Kabupaten Kebumen yang mandiri secara ekonomi dan merata pelayanannya

melalui pengembangan agrobisnis yang berkelanjutan yang aman, nyaman dan

produktif.

Bagian Kedua

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah

Pasal 4

(1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3, disusun kebijakan penataan ruang wilayah.

(2) Kebijakan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

meliputi :

a. pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan dan

pelayanan untuk mengembangkan potensi jasa agrobisnis dan potensi lokal

lainnya di Kabupaten Kebumen;

b. pengembangan kawasan perdesaan sebagai lahan dan penggerak sektor

agrobisnis dan pusat kegiatan ekonomi masyarakat desa;

c. pengembangan dan pemantapan fungsi transportasi yang memadai dan

terintegrasi dalam mendukung kegiatan pengembangan agrobisnis dan

potensi lainnya di Kabupaten Kebumen;

d. pemerataan fungsi prasarana wilayah untuk mendukung kegiatan agrobisnis

dan kegiatan pendukung lainnya;

e. pemantapan fungsi dan perlindungan kawasan lindung untuk menjaga

kelestarian lingkungan, sumber daya alam dan sumber daya buatan;

f. pengembangan kawasan budidaya dengan tetap menjaga sistem

keseimbangan fungsi ruang dan keberlanjutan dalam jangka panjang;

g. pengembangan kawasan strategis untuk mendukung keterpaduan

pembangunan nilai strategis kawasan dalam penataan ruang;

h. mitigasi bencana dan adaptasi untuk penanganan bencana; dan

i. peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan.

Bagian Ketiga

Strategi Penataan Ruang Wilayah

Pasal 5

(1) Untuk mewujudkan kebijakan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4, disusun strategi penataan ruang wilayah.

(2) Strategi pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan dan

pelayanan untuk mengembangkan potensi jasa agrobisnis dan potensi lokal

9

lainnya di Kabupaten Kebumen, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)

huruf a, meliputi :

a. memantapkan pusat kegiatan perkotaan sebagai bagian dari PKW yang

memiliki fungsi penting dalam hal jaringan prasarana transportasi;

b. memantapkan pusat kegiatan perkotaan sebagai bagian dari sistem

perwilayahan Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen

(BARLINGMASCAKEB);

c. meningkatkan kualitas pelayanan dan prasarana untuk mendukung akses

layanan antar kawasan perkotaan, antara kawasan perkotaan dan

perdesaan serta antara kawasan perkotaan dengan pusat pengembangan

agrobisnis;

d. mengarahkan dan meningkatkan peran perkotaan melalui Pusat Kegiatan

Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan

Lingkungan (PPL) sebagai pusat pertumbuhan wilayah sesuai hierarki

masing-masing; dan

e. mengarahkan pertumbuhan perkotaan ke arah dalam deliniasi kawasan

perkotaan dan mengarahkan pembangunan fisik ke arah vertikal.

(3) Strategi pengembangan kawasan perdesaan sebagai lahan dan penggerak sektor

agrobisnis, dan pusat kegiatan ekonomi masyarakat desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi :

a. mengembangkan kawasan perdesaan sebagai kawasan penghasil komoditas

sektor ekonomi sebagai aset utama kegiatan agrobisnis;

b. menumbuhkan keberadaan pusat pertumbuhan perdesaan berupa Kawasan

Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D) yang berupa Desa Pusat

Pertumbuhan (DPP) dan desa pendukung untuk kegiatan agrobisnis; dan

c. meningkatkan penyediaan infrastruktur dan fasilitas pelayanan untuk

meningkatkan intensitas kegiatan perekonomian di kawasan perdesaan.

(4) Strategi pengembangan dan pemantapan fungsi transportasi yang memadai dan

terintegrasi dalam mendukung kegiatan pengembangan agrobisnis dan potensi

lainnya di Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)

huruf c, meliputi :

a. mengembangkan jaringan jalan arteri primer, jaringan jalan lintas nasional

dan jaringan jalan bebas hambatan untuk mendukung perkembangan

kegiatan perekonomian nasional, terutama di kawasan pantai Selatan Pulau

Jawa;

b. mengembangan Jalur Jalan Lintas Selatan Jawa Tengah yang berupa jalan

strategis nasional;

c. mengembangkan jalan lintas kabupaten dan lintas kecamatan untuk

mendukung kegiatan agrobisnis;

d. memantapkan fungsi terminal penumpang tipe A di Kabupaten Kebumen;

e. mengembangkan Terminal Barang untuk kegiatan Agrobisnis dan Terminal

Barang untuk kegiatan Agrobisnis penunjang untuk mendukung kegiatan

agrobisnis;

f. mengembangkan jalur kereta api dengan sistem jalur ganda;

g. mengembangkan prasarana penunjang kereta api berupa jalan layang di

perlintasan jalan;

h. mengembangkan prasarana transportasi sungai dan waduk, berupa

angkutan wisata waduk; dan

i. mengembangkan prasarana transportasi laut untuk menunjang kegiatan

perikanan dan pariwisata.

(5) Strategi pemerataan fungsi prasarana wilayah untuk mendukung kegiatan

agrobisnis dan kegiatan pendukung lainnya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (2) huruf d, meliputi :

a. memperluas dan mengembangkan jaringan prasarana energi/kelistrikan

yaitu energi listrik termasuk mikro hidro, Bahan Bakar Minyak dan gas

bumi, sistem prasarana listrik, energi angin dan energi lainnya;

10

b. mengembangkan prasarana telekomunikasi berupa infrastruktur dan

jaringan telepon berupa jaringan kabel telepon, jaringan telepon nirkabel,

jaringan telekomunikasi satelit untuk meningkatkan jangkauan

keterhubungan dan integrasi wilayah;

c. memperluas dan mengembangkan jaringan sumber daya air berupa jaringan

air lintas wilayah, wilayah sungai dan waduk kabupaten, jaringan irigasi,

jaringan air baku untuk air minum dan sistem pengendalian banjir; dan

d. memperluas dan mengembangkan sistem prasarana lingkungan mencakup

prasarana pengelolaan lingkungan berupa sumber air minum, sistem

persampahan, sistem limbah, pemadam kebakaran, sistem drainase, jalur

evakuasi bencana, dan sistem prasarana kabupaten lainnya yang

disesuaikan dengan kebutuhan.

(6) Strategi pemantapan fungsi dan perlindungan kawasan lindung untuk menjaga

kelestarian lingkungan, sumber daya alam dan sumber daya buatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, meliputi :

a. memantapkan fungsi kawasan lindung berupa hutan lindung, kawasan yang

memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan

perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar

budaya, kawasan rawan bencana, kawasan lindung geologi dan kawasan

lindung lainnya;

b. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah

menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya dalam rangka menjaga

kelestarian lingkungan, sumber daya alam dan sumberdaya buatan;

c. mengarahkan kawasan rawan bencana sebagai kawasan lindung;

d. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan

untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan;

e. mengamankan kawasan perlindungan Cagar Alam Geologi Karangsambung

dan Kawasan Karst Gombong Selatan dengan mempertahankan fisik dan

struktur batuan serta ekosistem di atasnya;

f. mengamankan kawasan perlindungan setempat sepanjang pantai dilakukan

dengan mempertahankan ekosistem pantai meliputi hutan bakau, terumbu

karang dan rumput laut; dan

g. memelihara nilai dan fungsi cagar budaya sebagai peninggalan sejarah, objek

penelitian dan pariwisata.

(7) Strategi pengembangan kawasan budidaya dengan tetap menjaga sistem

keseimbangan fungsi ruang dan keberlanjutan dalam jangka panjang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, meliputi :

a. menetapkan kawasan budidaya untuk pemanfaatan sumber daya alam

secara sinergis dalam mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang;

b. melakukan kerjasama dengan masyarakat dalam mengelola hutan rakyat

dengan Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat;

c. mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya hutan produksi untuk

mewujudkan nilai tambah daerah;

d. mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya pertanian untuk

mewujudkan ketahanan pangan dan mendukung pengembangan agrobisnis;

e. menetapkan dan memantapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

(LP2B) untuk pelestarian kawasan pertanian;

f. meningkatkan budidaya perikanan darat dan laut untuk mewujudkan nilai

tambah daerah dan mendukung kegiatan agrobisnis;

g. mengembangan budidaya peternakan dalam sentra-sentra produksi

peternakan;

h. mengendalikan secara ketat kegiatan penambangan pada kawasan yang

membahayakan lingkungan;

i. mengembangkan kegiatan pertambangan pada lokasi potensi layak tambang

dengan memperhatikan lingkungan hidup;

11

j. mengembangkan wisata alam, budaya dan buatan untuk meningkatkan

perekonomian daerah;

k. mengembangkan kegiatan industri kecil dan menengah untuk meningkatkan

nilai tambah dan perekonomian daerah;

l. mengembangkan kegiatan industri yang ramah lingkungan;

m. mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya lahan untuk

meningkatkan kualitas lingkungan permukiman; dan

n. menyediakan sarana dan prasarana serta meningkatkan kualitas

permukiman perdesaan dan perkotaan.

(8) Strategi pengembangan kawasan strategis untuk mendukung keterpaduan

pembangunan nilai strategis kawasan dalam penataan ruang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g, meliputi :

a. mengembangkan dan meningkatkan fungsi kawasan strategis untuk

mendukung keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan;

b. menetapkan dan memantapkan fungsi dan deliniasi kawasan strategis;

c. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar

kawasan strategis pertumbuhan ekonomi;

d. meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana wilayah penunjang kegiatan

ekonomi;

e. meningkatkan kecintaan masyarakat akan nilai budaya lokal yang

mencerminkan jati diri daerah;

f. melestarikan situs obyek-obyek cagar budaya dengan menambah kegiatan

pendukung yang tidak merubah keaslian obyek;

g. melestarikan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk

mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem dan hayati;

h. mengembangkan kawasan untuk pendayagunaan sumber daya alam secara

berkelanjutan dengan memanfaatkan dan mengembangkan teknologi di

dalamnya; dan

i. mencegah dampak negatif pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi

terhadap fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat.

(9) Strategi mitigasi bencana dan adaptasi untuk penanganan bencana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h, meliputi :

a. mengidentifikasi dan menetapkan wilayah rawan bencana alam;

b. mengantisipasi bencana dengan membangun bangunan tahan gempa; dan

c. membangun sistem penanggulangan bencana yang berbasis masyarakat.

(10) Strategi peningkatan Fungsi Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 pada ayat (2) huruf i, meliputi :

a. mendukung fungsi kawasan pertahanan dan keamanan;

b. mengakomodasi kawasan pertahanan dan keamanan berupa daerah latihan

dan uji coba senjata; dan

c. turut menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

(1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten meliputi :

a. sistem pusat pelayanan; dan

b. sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten.

12

(2) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten digambarkan dalam peta dengan

tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Sistem Pusat Pelayanan

Pasal 7

(1) Sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)

huruf a, meliputi :

a. sistem perkotaan; dan

b. sistem perdesaan.

(2) Sistem perdesaan dan perkotaan kabupaten digambarkan dalam peta dengan

tingkat ketelitian 1: 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Sistem Perkotaan

Pasal 8

(1) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) meliputi Perkotaan Kebumen.

(2) Pusat Kegiatan Lokal (PKL), meliputi :

a. Perkotaan Gombong;

b. Perkotaan Karanganyar; dan

c. Perkotaan Prembun.

(3) Pusat-pusat lain di Kabupaten meliputi :

a. PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) yang meliputi :

1. Perkotaan Ayah;

2. Perkotaan Puring;

3. Perkotaan Petanahan;

4. Perkotaan Sruweng;

5. Perkotaan Ambal;

6. Perkotaan Kutowinangun;

7. Perkotaan Karangsambung;

8. Perkotaan Padureso.

9. Perkotaan Rowokele;

10. Perkotaan Buayan;

11. Perkotaan Klirong;

12. Perkotaan Buluspesantren;

13. Perkotaan Mirit;

14. Perkotaan Bonorowo;

15. Perkotaan Pejagoan;

16. Perkotaan Alian;

17. Perkotaan Poncowarno;

18. Perkotaan Adimulyo;

19. Perkotaan Kuwarasan;

20. Perkotaan Sempor;

21. Perkotaan Karanggayam; dan

22. Perkotaan Sadang.

b. PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan) yang meliputi :

1. Desa Giyanti Kecamatan Rowokele;

2. Desa Purbowangi Kecamatan Buayan;

3. Desa Tanggulangin Kecamatan Klirong;

4. Desa Ranterwingin Kecamatan Buluspesantren;

13

5. Desa Tlogopragoto Kecamatan Mirit;

6. Desa Bonorowo Kecamatan Bonorowo;

7. Desa Peniron Kecamatan Pejagoan;

8. Desa Jatimulyo Kecamatan Alian;

9. Desa Poncowarno Kecamatan Poncowarno;

10. Desa Adimulyo Kecamatan Adimulyo;

11. Desa Kalipurwo Kecamatan Kuwarasan;

12. Desa Jatinegara Kecamatan Sempor;

13. Desa Pagebangan Kecamatan Karanggayam; dan

14. Desa Sadangkulon Kecamatan Sadang.

Paragraf 2

Sistem Perdesaan

Pasal 9

(1) Sistem perdesaan meliputi :

a. Pusat pelayanan antar desa/kelurahan (PPL);

b. Pusat pelayanan setiap desa/kelurahan (PPd); dan

c. Pusat pelayanan pada setiap dusun atau kelompok permukiman (PPds).

(2) Pusat pelayanan sistem perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

meliputi :

a. setiap dusun memiliki pusat dusun;

b. setiap desa memiliki satu pusat kegiatan yang berfungsi sebagai pusat desa;

c. beberapa desa/kelurahan yang memiliki ciri perkotaan dan menjadi pusat

pelayanan kegiatan bagi sekitarnya menjadi pusat pelayanan kawasan (PPK);

dan

d. perdesaan yang membentuk sistem keterkaitan atau berorientasi pada pusat

wilayah pengembangan disebut sebagai pusat kegiatan lokal (PKL).

Bagian Ketiga

Sistem Prasarana Wilayah

Pasal 10

(1) Rencana sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 pada ayat (1) huruf b, meliputi :

a. sistem prasarana utama; dan

b. sistem prasarana lainnya.

(2) Sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten dibentuk oleh sistem jaringan

prasarana utama dan dilengkapi dengan sistem jaringan prasarana lainnya

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1

Sistem Prasarana Utama

Pasal 11

Rencana sistem prasarana utama di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 10 pada ayat (1) huruf a, berupa sistem jaringan transportasi darat

dan laut, meliputi :

a. rencana jaringan transportasi darat;

b. rencana jaringan perkeretaapian; dan

c. rencana transportasi laut.

14

Paragraf 2

Sistem Jaringan Prasarana Transportasi Darat

Pasal 12

(1) Rencana jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

huruf a, meliputi :

a. jaringan jalan;

b. jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan; dan

c. jaringan pelayanan lalu lintas angkutan jalan.

(2) Rencana jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a,

meliputi :

a. jaringan jalan bebas hambatan;

b. jaringan jalan nasional;

c. jaringan jalan provinsi; dan

d. jaringan jalan kabupaten.

(3) Rencana pengembangan jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a berupa ruas jalan tol Ciamis-Cilacap-Yogyakarta;

(4) Rencana pengembangan ruas Jalur Jalan Lintas Selatan Jawa Tengah yang

berupa jalan arteri primer sebagai jalan strategis nasional;

(5) Rencana jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

meliputi :

a. ruas jalan Perbatasan Jawa Barat – Cilacap – Kebumen – Perbatasan

Yogyakarta;

b. ruas jalan batas Banyumas Tengah – Kebumen dengan panjang ruas kurang

lebih 23,895 km;

c. ruas jalan Lingkar Selatan Kebumen dengan panjang ruas kurang lebih

9,108 km;

d. ruas jalan batas Kota Kebumen–Prembun dengan panjang ruas kurang lebih

12.682 km;

e. ruas jalan menuju ke Purworejo dengan panjang ruas kurang lebih 4,224

km; dan

f. ruas jalan Prembun-Kutoarjo dengan panjang ruas kurang lebih 12,696 km.

(6) Rencana jaringan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c

berupa jalan kolektor primer, meliputi :

a. Kebumen–Karangsambung–Banjarnegara;

b. Prembun-Wadaslintang-Wonosobo; dan

c. Gombong-Sempor-Banjarnegara.

(7) Rencana jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf d, meliputi :

a. Jalan yang merupakan penghubung antar ibu kota kecamatan, meliputi:

1. ruas Jalan Kebumen–Petanahan–Jalur bebas hambatan Cilacap-

Yogyakarta/JJLS atau jalan strategis nasional;

2. ruas jalan Prembun–Kebumen–Gombong melalui penataan ruang jalan;

3. ruas jalan Kebumen–Wonosobo melalui Prembun–Padureso;

4. ruas jalan Kebumen–Banjarnegara melalui Gombong–Sempor;

5. ruas jalan Kebumen–Karangsambung-Sadang dan Karangsambung–

Giriterto sebagai akses ke Banjarnegara dan Wonosobo;

6. ruas jalan Karanganyar–Karanggayam–Pagebangan; dan

7. ruas jalan Gunungsari–Selogiri–Banjarnegara.

b. Jalan yang menghubungkan ke pusat agrobisnis, meliputi :

1. Pusat Agrobisnis STA (Terminal barang untuk kegiatan Agrobisnis) di

Gombong; dan

2. Pusat Agrobisnis STA (Terminal barang untuk kegiatan) Penunjang di

Prembun.

15

(8) Rencana pengembangan jalan di Kabupaten Kebumen, meliputi :

a. pembangunan Jalan Lingkar di bagian Selatan ke arah Barat menuju Kota

Gombong dan di bagian Utara ke arah Timur menuju Prembun;

b. pembangunan Jalan Lingkar Prembun yang terletak di sebelah selatan Jalan

arteri primer;

c. pembangunan jalan tembus bagian Selatan yang berada di antara Jalan

Lintas Jawa bagian tengah dan Jalur Jalan Lintas Selatan sebagai jalan

strategis nasional, merangkai Kecamatan Bonorowo, Mirit, Ambal,

Buluspesantren, Klirong, Petanahan, Puring, Adimulyo, Kuwarasan, Buayan

dan Ayah serta Lingkar luar bagian Utara merangkai Kecamatan Padureso,

Alian, Karangsambung, Karanggayam dan Sempor;

d. peningkatan jalan lama ruas-ruas kolektor primer dan arteri sekunder;

e. peningkatan ruas-ruas kolektor primer dan arteri sekunder;

f. peningkatan jalan kolektor sekunder berupa peningkatan perkerasan

maupun lebar jalan khusus untuk merangkai jalur bebas hambatan dengan

jalur arteri/jalur tengah;

g. peningkatan jalan lokal yang menghubungkan antar ibukota desa guna

mempermudah pergerakan orang dan distribusi barang terutama barangbarang

hasil pertanian;

h. peningkatan kualitas jalan lingkungan terutama di kawasan Perkotaan

Kebumen dan Gombong guna meningkatkan pergerakan dalam kawasan;

i. pelebaran jalan Guyangan - Petanahan; dan

j. peningkatan kualitas jalan lingkungan permukiman di perdesaan dan JUT

(Jalan Usaha Tani) di wilayah perdesaan pertanian.

(9) Rencana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) huruf b, meliputi :

a. Terminal Tipe A yaitu Terminal Adikarso;

b. Terminal khusus untuk terminal angkutan kota/perdesaan di Gombong,

Kebumen dan Prembun;

c. Terminal Tipe C di Kecamatan : Ayah, Sempor, Puring, Petanahan, Ambal dan

Karangsambung;

d. Depo Angkutan Barang kecil di Sempor, Gombong, Karangsambung,

Padureso, Kebumen, Puring, Petanahan, Buluspesantren dan Ambal; dan

e. Terminal Barang untuk kegiatan Agrobisnis di Kecamatan Gombong dan

Terminal Barang untuk kegiatan Agrobisnis penunjang di Kecamatan

Prembun.

(10) Rencana jaringan pelayanan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c, berupa pengembangan sarana dan prasarana angkutan umum,

meliputi :

a. pengembangan armada angkutan umum penumpang yang mencakup

angkutan darat; dan

b. angkutan sungai, danau dan penyeberangan di Waduk Sempor dan

Wadaslitang.

(11) Sistem prasarana jaringan jalan kabupaten digambarkan dalam peta dengan

tingkat ketelitian 1: 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Perkeretaapian

Pasal 13

(1) Rencana jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

huruf b, meliputi :

a. jalur Solo-Bandung/Jakarta; dan

16

b. jalur Solo-Jogjakarta-Kutoarjo-Kroya yang melalui Kecamatan Prembun,

Kutowinangun, Kebumen, Pejagoan, Sruweng, Karanganyar, Gombong dan

Rowokele.

(2) Rencana jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

huruf b, meliputi :

a. rencana pengembangan jalur perkeretaapian; dan

b. stasiun.

(3) Rencana pengembangan jalur perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a, meliputi :

a. jalur ganda dari arah Yogyakarta-Kutoarjo-Kroya-Cirebon berada di Prembun-

Gombong;

b. peningkatan keamanan jalur perlintasan kereta api di perlintasan kereta api

yang berada di jalan utama Prembun sampai Gombong; dan

c. pengembangan jalan layang di perlintasan rel Karanganyar dan

Kutowinangun.

(4) Rencana pengembangan stasiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,

meliputi :

a. penataan lahan parkir;

b. peningkatan infrastruktur pendukung dan pelayanan terpadu meliputi

jaringan drainase, listrik, telepon dan air bersih; dan

c. peningkatan kualitas bangunan lima stasiun di Kabupaten Kebumen yaitu

Stasiun Prembun, Kutowinangun, Kebumen, Sruweng dan Gombong.

(5) Sistem prasarana jaringan perkeretaapian kabupaten digambarkan dalam peta

dengan tingkat ketelitian 1: 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Prasarana Transportasi Laut

Pasal 14

(1) Rencana pengembangan prasarana transportasi laut sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11 huruf c, meliputi :

a. rekonstruksi pelabuhan wisata dengan penambahan fasilitas-fasilitas penting

seperti terminal penumpang yang dilengkapi dengan fasilitas komersial;

b. pengadaan kapal khusus wisata dengan fasilitas yang modern; dan

c. rencana jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan umum laut

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, berupa Armada

Angkutan Umum Sungai, Danau dan Penyeberangan di Waduk Sempor dan

Wadaslintang.

(2) Sistem prasarana jaringan transportasi laut kabupaten digambarkan dalam peta

dengan tingkat ketelitian 1: 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Sistem Prasarana Lainnya

Pasal 15

Rencana sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)

huruf b, meliputi :

a. rencana sistem jaringan prasarana energi;

b. rencana sistem jaringan telekomunikasi;

c. rencana sistem jaringan sumber daya air;

d. rencana sistem jaringan prasarana lingkungan; dan

e. rencana sistem sistem pengelolaan lingkungan.

17

Pasal 16

(1) Rencana sistem jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15 huruf a, meliputi :

a. jaringan pipa minyak dan gas bumi;

b. pembangkit tenaga listrik; dan

c. jaringan transmisi tenaga listrik.

(2) Rencana pengembangan jalur pipa minyak dan gas bumi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

a. Kecamatan Prembun;

b. Kecamatan Kutowinangun;

c. Kecamatan Kebumen;

d. Kecamatan Pejagoan;

e. Kecamatan Sruweng;

f. Kecamatan Karanganyar;

g. Kecamatan Gombong; dan

h. Kecamatan Rowokele.

(3) Rencana pengembangan pembangkit listrik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b, meliputi :

a. Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) Mikro Hidro dan Surya di Merden

Kecamatan Gombong, Kebumen, Wadalintang; dan

b. pembangkit listrik tenaga alternatif tenaga surya di Kecamatan Rowokele,

Sadang, Poncowarno, Sruweng, Alian dan Buluspesantren.

(4) Rencana pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :

a. jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dengan kapasitas

500 kV di jalur selatan (Tasikmalaya-Cilacap-Kebumen-Purworejo-Klaten-

Pedan-Wonogiri-Kediri);

b. jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dengan kapasitas

500 kV, melalui :

1. Kecamatan Buayan;

2. Kecamatan Rowokele;

3. Kecamatan Petanahan;

4. Kecamatan Adimulyo; dan

5. Kecamatan Kuwarasan.

c. jaringan transmisi listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan

kapasitas paling banyak 150 kVA, melalui :

1. Kecamatan Gombong;

2. Kecamatan Kuwarasan;

3. Kecamatan Buayan; dan

4. Kecamatan Rowokele.

Pasal 17

(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

huruf b, meliputi :

a. jaringan terestrial berupa saluran telepon dan Base Transceiver Station (BTS);

dan

b. jaringan satelit.

(2) Pengembangan jaringan terestrial berupa saluran telepon sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui :

a. pengembangan jaringan telepon tanpa kabel melalui pendirian menara

telekomunikasi pada area blankspot di seluruh kecamatan, di luar kawasan

permukiman; dan

18

b. pengembangan menara telekomunikasi terpadu sehingga pada satu menara

terdapat beberapa penyedia jasa telekomunikasi dengan pengelolaan secara

bersama pula di seluruh kecamatan.

(3) Pengembangan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a diarahkan pada upaya pemanfaatan menara telekomunikasi secara

bersama dalam rangka efisiensi ruang.

(4) Pengembangan sistem jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dilakukan melalui pengembangan komunikasi data dan suara melalui

sistem jaringan satelit di seluruh kecamatan.

Pasal 18

(1) Sistem jaringan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15 huruf c, meliputi :

a. wilayah sungai lintas kabupaten;

b. wilayah sungai kabupaten;

c. jaringan irigasi;

d. Cekungan air tanah;

e. jaringan air baku untuk air bersih; dan

f. sistem pengendalian banjir.

(2) Wilayah Sungai lintas kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a,

meliputi :

a. Daerah Irigasi Serayu seluas kurang lebih 380 ha (tiga rutus delapan puluh

hektar);

b. Daerah Irigasi Waduk Wadaslintang seluas kurang lebih 21.422 ha (dua

puluh satu ribu empat ratus dua puluh dua hektar); dan

c. Daerah Irigasi Waduk Sempor seluas kurang lebih 6.478 ha (enam ribu

empat ratus tujuh puluh delapan hektar).

(3) Wilayah Sungai kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

berupa Wilayah Sungai Serayu-Bogowonto, meliputi :

a. Daerah Aliran Sungai (DAS) Telomoyo;

b. Daerah Aliran Sungai (DAS) Luk Ulo;

c. Daerah Aliran Sungai (DAS) Medono/Wawar; dan

d. Daerah Aliran Sungai (DAS) Ijo.

(4) Pengembangan sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c, meliputi :

a. 195 (seratus sembilan puluh lima) daerah irigasi yang menjadi penanganan

pusat seluas 10.779 ha (sepuluh ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan

hektar); dan

b. 172 (seratus tujuh puluh dua) daerah irigasi yang menjadi kewenangan

kabupaten seluas 8.621 ha (delapan ribu enam ratus dua puluh satu hektar).

(5) Wilayah Cekungan Air Tanah (CAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c, meliputi CAT Banyumudal, CAT Kebumen-Purworejo dan CAT Kroya.

(6) Pengembangan jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf e, meliputi :

a. pengolahan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) di Kecamatan Sempor; Padureso

dan di sepanjang sungai Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bogowonto-Luk

Ulo;

b. pengolahan air tanah dangkal di kawasan permukiman;

c. pengolahan air tanah dalam;

d. peningkatan kapasitas dan perluasan pelayanan Perusahaan Daerah Air

Minum (PDAM);

e. pembangungan jaringan perpipaan mandiri di perdesaan; dan

f. konservasi lahan di daerah tangkapan air di daerah hulu.

19

(7) Rencana pengembangan sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf f, meliputi :

a. normalisasi sungai;

b. sistem jaringan drainase di wilayah;

c. menyediakan sistem perparitan;

d.merehabilitasi lahan kritis khususnya pada daerah tangkapan air ; dan

e. Penerapan system delta Q policy untuk mengendalikan run off

Pasal 19

(1) Rencana sistem jaringan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal15 huruf d, meliputi :

a. sistem prasarana drainase; dan

b. jalur evakuasi dan ruang evakuasi.

(2) Rencana penanganan drainase wilayah dilakukan melalui :

a. menambah jaringan drainase untuk pengembangan tambahan wilayah

terbangun yang ditetapkan;

b.menambah jaringan drainase perkotaan untuk wilayah terbangun yang

diintensifkan kepadatannya;

c. menambah jaringan drainase kota untuk wilayah pengembangan pusat-pusat

permukiman baru;

d.menangani drainase di wilayah-wilayah banjir/genangan; dan

e. melakukan normalisasi sungai untuk permukaan sungai yang telah menurun

volumenya akibat endapan lumpur.

(3) Rencana jalur evakuasi bencana meliputi :

a. jalur evakuasi bencana tsunami di Kecamatan Buayan, Kecamatan Puring,

Kecamatan Rowokele, Kecamatan Petanahan, Kecamatan Buluspesantren,

Kecamatan Ambal, dan Kecamatan Mirit melalui jalan kabupaten menuju

ruang terbuka dan/atau fasilitas umum terdekat yang dapat digunakan

sebagai ruang evakuasi bencana tsunami;

b. jalur evakuasi banjir di Kecamatan Mirit, Kecamatan Ambal, Kecamatan

Buluspesantren, Kecamatan Klirong, Kecamatan Petanahan, Kecamatan

Puring, sebagian Kecamatan Buayan dan sebagian Kecamatan Ayah melalui

jalan kabupaten menuju ruang terbuka dan/atau fasilitas umum terdekat

yang dapat digunakan sebagai ruang evakuasi bencana banjir; dan

c. jalur evakuasi banjir bendungan di Kecamatan Gombong, Kecamatan

Kuwarasan, Kecamatan Adimulyo, Kecamatan Prembun, Kecamatan

Padureso, Kecamatan Poncowarno, Kecamatan Kutowinangun, Kecamatan

Bonorowo, Kecamatan Mirit dan Kecamatan Ambal melalui jalan kabupaten

menuju ruang terbuka dan/atau fasilitas umum terdekat yang dapat

digunakan sebagai ruang evakuasi bencana banjir bendungan.

(4) Rencana pengembangan ruang evakuasi bencana tsunami, meliputi :

a. ruang evakuasi bencana tsunami, meliputi ruang terbuka berupa lapangan,

halaman sekolah dan halaman kantor publik;

b. ruang evakuasi banjir, meliputi ruang terbuka berupa lapangan, halaman

sekolah dan halaman kantor publik; dan

c. ruang evakuasi banjir bendungan bentuk meliputi ruang terbuka berupa

lapangan, halaman sekolah dan halaman kantor publik.

(5) Jalur evakuasi bencana tsunami, bencana banjir dan bencana banjir

bendungan kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian

1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, Lampiran VII dan

Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah

ini.

20

Pasal 20

(1) Rencana pengembangan sistem pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 15 huruf e, meliputi :

a. sistem jaringan persampahan;

b. sistem jaringan sanitasi; dan

c. sistem pengelolaan limbah.

(2) Rencana pengembangan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a, meliputi :

a. Tempat Penampungan Sementara (TPS) dibangun di pusat pertumbuhan;

b. pengelolaan sampah dilakukan dengan cara reuse; recycle; reduce;

c. penyelenggaraan pengelolaan sampah secara regional dengan sistem

controlled landfill dan sanitary landfill pada Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

yang ada di TPA Desa Kaligending, Kecamatan Karangsambung dan TPA

Desa Semali, Kecamatan Sempor; dan

d. penambahan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) perkotaan bagian Timur dan

Selatan di Prembun dan Petanahan.

(3) Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana sanitasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

a. pemenuhan fasilitas septic tank pada masing-masing Kepala Keluarga (KK)

pada wilayah perkotaan;

b. pengembangan jamban komunal pada kawasan permukiman padat

masyarakat berpenghasilan rendah dan area fasilitas umum;

c. menyusun rencana induk sanitasi daerah perkotaan;

d. mewajibkan pengembangan daerah pemukiman baru dan kota baru untuk

menyediakan sistem sewer; dan

e. meningkatkan pelayanan umum sanitasi dengan menyiapkan suatu institusi

khusus menangani limbah cair.

(4) Rencana pengembangan sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui :

a. pengelolaan limbah dari permukiman dikembangkan dengan sistem sanitasi

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal;

b. buangan dengan sistem tidak setempat melalui Instalasi Pengolah Lumpur

Tinja (IPLT);

c. pengelolaan hasil limbah industri kecil dan menengah dikembangkan

sebagai sumber energi alternatif berupa biogas;

d. integrasi sistem jaringan utama dengan sistem air limbah yang sudah ada;

e. jarak sumur resapan septik tank dengan sumur minimum 10 meter; dan

f. pembuatan septik tank secara kolektif atau sistem jaringan tertutup.

(5) Rencana penanganan dan pengembangan air limbah di perkotaan maupun di

wilayah pengembangan industri ditertibkan, melalui :

a. kajian peraturan dan masterplan penanganan limbah kawasan, lingkungan

dan privat;

b. sosialisasi pentingnya penanganan limbah terutama di kawasan perkotaan

dan permukiman; dan

c. pemberlakuan secara ketat pengaturan limbah pabrik/usaha industri baik

industri kimia yang telah ada maupun industri kecil.

21

BAB V

RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Pasal 21

(1) Rencana pola ruang kabupaten merupakan rencana distribusi peruntukan

ruang dalam wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung dan kawasan

budidaya.

(2) Rencana pola ruang wilayah kabupaten digambarkan dalam peta dengan

tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesatu

Pola Ruang Kawasan Lindung

Pasal 22

Pola ruang kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1),

meliputi :

a. kawasan hutan lindung;

b. kawasan perlindungan kawasan bawahannya;

c. kawasan perlindungan setempat;

d. kawasan suaka alam dan cagar budaya;

e. kawasan lindung geologi;

f. kawasan rawan bencana; dan

g. kawasan lindung lainnya.

Paragraf 1

Kawasan Hutan Lindung

Pasal 23

(1) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2)

memiliki luas kurang lebih 3.843 ha (tiga ribu delapan ratus empat puluh tiga

hektar), meliputi :

a. Kecamatan Karangsambung;

b. Kecamatan Karanggayam;

c. Kecamatan Sempor;

d. Kecamatan Rowokele;

e. Kecamatan Pejagoan;

f. Kecamatan Sruweng;

g. Kecamatan Buayan; dan

h. Kecamatan Ayah.

(2) Kawasan hutan lindung kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat

ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Kawasan Perlindungan Kawasan Bawahannya

Pasal 24

(1) Kawasan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 22 huruf b, terdiri atas :

a. kawasan resapan air; dan

22

b. kawasan lindung di luar kawasan hutan lindung yang mempunyai kriteria

fisiografi seperti hutan lindung.

(2) Kawasan resapan air meliputi :

a. Kecamatan Sadang;

b. Kecamatan Rowokele;

c. Kecamatan Sempor;

d. Kecamatan Karangsambung;

e. Kecamatan Padureso;

f. Kecamatan Rowokele;

g. Kecamatan Buayan; dan

h. Kecamatan Ayah.

(3) Kawasan lindung di luar kawasan hutan lindung yang mempunyai kriteria

fisiografi seperti hutan lindung dengan luas kurang lebih 23.410 ha (dua puluh

tiga ribu empat ratus sepuluh hektar), meliputi :

a. Kecamatan Alian;

b. Kecamatan Ayah;

c. Kecamatan Buayan;

d. Kecamatan Gombong;

e. Kecamatan Karanganyar;

f. Kecamatan Karanggayam;

g. Kecamatan Karangsambung;

h. Kecamatan Kebumen;

i. Kecamatan Padureso;

j. Kecamatan Pejagoan;

k. Kecamatan Puring;

l. Kecamatan Rowokele;

m. Kecamatan Sadang;

n. Kecamatan Sempor; dan

o. Kecamatan Sruweng.

(4) Kawasan resapan air kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat

ketelitian 1: 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(5) Kawasan lindung di luar kawasan hutan lindung yang mempunyai kriteria

fisiografi seperti hutan lindung kabupaten digambarkan dalam peta dengan

tingkat ketelitian 1: 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(6) Kawasan perlindungan kawasan bawahannya kabupaten digambarkan dalam

peta dengan tingkat ketelitian 1: 50.000 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah

ini.

Paragraf 3

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 25

(1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22

huruf c, meliputi :

a. kawasan sekitar mata air;

b. kawasan sempadan sungai;

c. kawasan sempadan pantai;

d. kawasan sempadan danau/waduk; dan

e. ruang terbuka hijau perkotaan.

(2) Kawasan sekitar mata air berjumlah kurang lebih 55 (lima puluh lima) buah

mata air, meliputi :

a. Kecamatan Ayah;

23

b. Kecamatan Rowokele; dan

c. Kecamatan Buayan.

(3) Kawasan sempadan sungai dengan luas kurang lebih 2.506 ha (dua ribu lima

ratus enam hektar), meliputi :

a. Kali Luk Ulo;

b. Kali Ijo;

c. Kali Telomoyo; dan

d. Kali Wawar.

(4) Kawasan sempadan pantai berupa sempadan berjarak 100 meter dari titik

pasang tertinggi yaitu membentang dari Pantai Ayah di Kecamatan Ayah ke arah

Timur Kecamatan Mirit berbatasan dengan Kabupaten Purworejo.

(5) Kawasan sempadan danau atau waduk berupa kawasan sepanjang perairan

dengan jarak 50-100 meter dari titik pasang tertinggi seluas kurang lebih 245 ha

(dua ratus empat puluh lima hektar) yang berada di Waduk Wadaslintang

Kecamatan Padureso dan Waduk Sempor Kecamatan Sempor.

(6) Ruang terbuka hijau perkotaan terdapat di tiap ibukota kecamatan dan

kawasan perkotaan dengan luas kurang lebih ± 4478,00 Ha (empat ribu empat

ratus tujuh puluh delapan hektar) atau 46,53 % (empat puluh enam koma lima

puluh tiga persen) dari luas permukiman yang meliputi:

a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik yaitu taman kota, taman pemakaman

umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai dan pantai dengan proporsi

paling sedikit 25% (dua puluh lima persen); dan

b. Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat yaitu kebun atau halaman rumah/gedung

milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan, dengan proporsi 20%

(dua puluh persen).

(7) Kawasan perlindungan setempat kabupaten digambarkan dalam peta dengan

tingkat ketelitian 1: 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya

Pasal 26

(1) Kawasan suaka alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22

huruf d, terdiri atas :

a. kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya

b. kawasan pantai berhutan bakau; dan

c. kawasan cagar budaya.

(2) Kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya meliputi kawasan gugusan

karang di Pantai Karangbolong dan sepanjang pesisir pantai, yang meliputi

Kecamatan Ayah ke arah Timur hingga Kecamatan Mirit yang berbatasan

dengan wilayah Kabupaten Purworejo.

(3) Kawasan pantai berhutan bakau berada di sebagian kawasan pesisir Kecamatan

Ayah dan direncanakan pengembangannya di muara Sungai Wawar di

Kecamatan Mirit dan muara Sungai Luk Ulo di Kecamatan Klirong.

(4) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan yang harus dilindungi, meliputi :

a. Benteng Van Der Wijck di Kecamatan Gombong;

b. Benteng Jepang di Argopeni di Kecamatan Ayah;

c. Masjid Soko Tunggal di Sedayu di Kecamatan Sempor;

d. Candi Lingga dan Yoni di Sumberadi;

e. Goa Menganti di Kecamatan Ayah;

f. Pesanggrahan Bulupitu Tunjungseto di Kutowinangun;

g. Pesanggrahan Pandan Kuning di Kecamatan Petanahan; dan

h. Pesanggrahan Karangbolong di Kecamatan Buayan.

24

(5) Kawasan suaka alam dan cagar budaya kabupaten digambarkan dalam peta

dengan tingkat ketelitian 1: 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Kawasan Lindung Geologi

Pasal 27

(1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e,

meliputi :

a. kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung;

b. kawasan Karst Gombong Selatan; dan

c. kawasan imbuhan air tanah.

(2) Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung seluas kurang lebih 18.340 ha

(delapan belas ribu tiga ratus empat puluh hektar), meliputi :

a. Kecamatan Karangsambung;

b. Kecamatan Karanggayam;

c. Kecamatan Sadang;

d. Kecamatan Pejagoan; dan

e. Kecamatan Alian.

(3) Kawasan Karst Gombong Selatan meliputi wilayah Kecamatan Ayah, Rowokele

dan Buayan dengan total luasan kurang lebih 4.894 ha (empat ribu delapan

ratus sembilan puluh empat hektar).

(4) Kawasan Imbuhan air tanah di Kabupaten Kebumen yaitu pada cekungan

Kebumen – Purworejo dengan luas kurang lebih 1.127 km² (seribu seratus dua

puluh tujuh kilometer persegi), CAT Banyumudal dan CAT Kroya.

(5) Kawasan lindung Cagar Alam Geologi Karangsambung diuraikan dalam tabel

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(6) Kawasan lindung geologi kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat

ketelitian 1: 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

Kawasan Rawan Bencana

Pasal 28

(1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f,

meliputi :

a. kawasan rawan banjir;

b. kawasan rawan tanah longsor;

c. kawasan rawan tsunami;

d. kawasan rawan gelombang pasang air laut;

e. kawasan rawan bencana kekeringan;

f. kawasan rawan bencana angin topan; dan

g. kawasan rawan bencana gempa tektonik.

(2) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

a. Kecamatan Ayah;

b. Kecamatan Adimulyo;

c. Kecamatan Kuwarasan;

d. Kecamatan Puring;

e. Kecamatan Gombong;

f. Kecamatan Karanganyar;

g. Kecamatan Sruweng;

25

h. Kecamatan Petanahan;

i. Kecamatan Klirong;

j. Kecamatan Buluspesantren;

k. Kecamatan Kebumen;

l. Kecamatan Ambal;

m. Kecamatan Kutowinangun;

n. Kecamatan Bonorowo;

o. Kecamatan Mirit; dan

p. Kecamatan Prembun.

(3) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

meliputi :

a. Kecamatan Rowokele;

b. Kecamatan Sempor;

c. Kecamatan Karanggayam;

d. Kecamatan Karangsambung;

e. Kecamatan Pejagoan;

f. Kecamatan Sruweng;

g. Kecamatan Sadang;

h. Kecamatan Alian;

i. Kecamatan Padureso;

j. Kecamatan Karanganyar;

k. Kecamatan Buayan; dan

l. Kecamatan Ayah.

(4) Kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,

meliputi :

a. Kecamatan Ayah;

b. Kecamatan Buayan;

c. Kecamatan Puring;

d. Kecamatan Petanahan;

e. Kecamatan Klirong;

f. Kecamatan Buluspesantren;

g. Kecamatan Ambal; dan

h. Kecamatan Mirit.

(5) Kawasan rawan bencana Tsunami ditetapkan dalam 3 hierarki keamanan yang

terdiri dari :

a. ring 1 berjarak 3 km dari titik pasang tertinggi ke arah darat;

b. ring 2 berjarak 5 km dari titik pasang tertinggi ke arah darat;

c. ring 3 berjarak 7 km dari titik pasang tertinggi ke arah darat; dan

d. ruang evakuasi tsunami diarahkan ke lokasi perbukitan yang aman terhadap

rayapan tsunami.

(6) Kawasan rawan gelombang pasang air laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d, meliputi :

a. Kecamatan Ayah;

b. Kecamatan Buayan;

c. Kecamatan Puring;

d. Kecamatan Petanahan;

e. Kecamatan Klirong;

f. Kecamatan Buluspesantren;

g. Kecamatan Ambal; dan

h. Kecamatan Mirit.

(7) Kawasan rawan bencana kekeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf e, meliputi :

a. Kecamatan Sruweng;

b. Kecamatan Alian;

c. Kecamatan Poncowarno;

d. Kecamatan Karangsambung;

26

e. Kecamatan Karanggayam; dan

f. Kecamatan Padureso.

(8) Kawasan rawan bencana angin topan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf f, meliputi :

a. Kecamatan Ayah;

b. Kecamatan Pejagoan;

c. Kecamatan Adimulyo;

d. Kecamatan Kuwarasan;

e. Kecamatan Ambal;

f. Kecamatan Buluspesantren; dan

g. Kecamatan Petanahan.

(9) Kawasan rawan bencana gempa tektonik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf g di seluruh wilayah Kabupaten Kebumen dengan kerawanan sangat

tinggi meliputi :

a. Kecamatan Sadang;

b. Kecamatan Karanggayam;

c. Kecamatan Rowokele; dan

d. Kecamatan Sempor.

(10) Kawasan rawan bencana kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat

ketelitian 1: 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7

Kawasan Lindung Lainnya

Pasal 29

(1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g terdiri

dari kawasan perlindungan plasma nutfah dan kawasan perlindungan plasma

nutfah perairan.

(2) Kawasan perlindungan plasma nutfah merupakan kawasan yang memiliki jenis

plasma nutfah tertentu yang belum terdapat dikawasan konservasi yang telah

ditetapkan.

(3) Kawasan perlindungan plasma nutfah perairan merupakan kawasan di perairan

laut maupun perairan daratan berupa gugusan karang/atol, kawasan pesisir,

muara sungai, danau dan jenis perairan lainnya.

(4) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di muara

Sungai Wawar di Kecamatan Mirit dan muara Sungai Luk Ulo di Kecamatan

Klirong.

Bagian Kedua

Pola Ruang Kawasan Budidaya

Pasal 30

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), meliputi :

a. kawasan peruntukan hutan produksi;

b. kawasan hutan rakyat;

c. kawasan peruntukan pertanian;

d. kawasan peruntukan perikanan;

e. kawasan peruntukan pertambangan;

f. kawasan peruntukan pariwisata;

g. kawasan peruntukan industri;

h. kawasan peruntukan permukiman; dan

i. kawasan peruntukan lainnya.

27

Pasal 31

(1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30

huruf a, terdiri atas :

a. hutan produksi terbatas; dan

b. hutan produksi tetap.

(2) Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a memiliki luas kurang lebih 13.582 ha (tiga belas ribu lima ratus

delapan puluh dua hektar), meliputi :

a. Kecamatan Sadang;

b. Kecamatan Karanggayam;

c. Kecamatan Karangsambung;

d. Kecamatan Sempor;

e. Kecamatan Buayan;

f. Kecamatan Ayah;

g. Kecamatan Rowokele;

h. Kecamatan Pejagoan;

i. Kecamatan Padureso; dan

j. Kecamatan Karanganyar.

(3) Kawasan peruntukan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b memiliki luas kurang lebih 663 ha (enam ratus enam puluh tiga

hektar), meliputi :

a. Kecamatan Karangsambung;

b. Kecamatan Karanggayam;

c. Kecamatan Sempor;

d. Kecamatan Padureso;

e. Kecamatan Alian; dan

f. Kecamatan Buayan.

(4) Kawasan peruntukan hutan produksi kabupaten digambarkan dalam peta

dengan tingkat ketelitian 1: 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

(1) Kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b tersebar

di seluruh Wilayah Kabupaten.

(2) Kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di Wilayah

Kabupaten Kebumen seluas kurang lebih 30.926 ha (tiga puluh ribu sembilan

ratus dua puluh enam hektar).

(3) Kawasan hutan rakyat kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat

ketelitian 1: 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 33

(1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c,

meliputi :

a. peruntukan pertanian tanaman pangan;

b. peruntukan perkebunan;

c. peruntukan holtikultura; dan

d. peruntukan peternakan.

(2) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a memiliki luas kurang lebih 68.348 ha (enam puluh delapan ribu tiga

ratus empat puluh delapan hektar), meliputi :

a. Kecamatan Puring;

b. Kecamatan Buayan;

28

c. Kecamatan Sadang;

d. Kecamatan Ayah;

e. Kecamatan Karangsambung;

f. Kecamatan Prembun;

g. Kecamatan Padureso;

h. Kecamatan Petanahan;

i. Kecamatan Rowokele;

j. Kecamatan Sempor; dan

k. Kecamatan Karanggayam.

(3) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki

luas kurang lebih 1.159 ha (seribu seratus lima puluh sembilan hektar),

meliputi :

a. Kecamatan Sempor;

b. Kecamatan Karanganyar;

c. Kecamatan Karangsambung;

d. Kecamatan Karanggayam;

e. Kecamatan Rowokele;

f. Kecamatan Ayah;

g. Kecamatan Buayan;

h. Kecamatan Puring;

i. Kecamatan Petanahan;

j. Kecamatan Klirong;

k. Kecamatan Buluspesantren;

l. Kecamatan Ambal;

m. Kecamatan Mirit; dan

n. Kecamatan Sruweng.

(4) Komoditas perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi

kelapa, cengkeh, melinjo, jarak pagar, kakao, kopi robusta, tembakau, karet,

pandan, tebu dan nilam.

(5) Kawasan pertanian holtikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

memiliki luas kurang lebih 28.580 ha (dua puluh delapan ribu lima ratus

delapan puluh hektar), meliputi :

a. Kecamatan Mirit;

b. Kecamatan Ambal;

c. Kecamatan Buluspesantren;

d. Kecamatan Klirong;

e. Kecamatan Petanahan;

f. Kecamatan Puring;

g. Kecamatan Poncowarno; dan

h. Kecamatan Prembun.

(6) Komoditas pertanian holtikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

meliputi pisang, bengkoang, nanas, cabe dan semangka.

(7) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,

meliputi :

a. Kawasan peternakan untuk jenis sapi, meliputi :

1. Kecamatan Puring;

2. Kecamatan Ambal;

3. Kecamatan Buluspesantren;

4. Kecamatan Mirit; dan

5. Kecamatan Petanahan.

b. Kawasan ternak jenis kambing dan domba, meliputi :

1. Kecamatan Karanggayam;

2. Kecamatan Mirit; dan

3. Kecamatan Ambal.

c. Kawasan ternak unggas, meliputi :

1. Kecamatan Puring;

29

2. Kecamatan Klirong;

3. Kecamatan Petanahan;

4. Kecamatan Karanggayam;

5. Kecamatan Buluspesantren; dan

6. Kecamatan Ambal.

(8) Untuk menyiapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), maka

direncanakan penetapan peruntukan lahan pertanian pangan berkelanjutan di

Kabupaten Kebumen seluas kurang lebih 44.986 ha (empat puluh empat ribu

sembilan ratus delapan puluh enam hektar) di Kecamatan Puring, Buayan,

Sadang, Ayah, Karangsambung, Prembun, Padureso, Petanahan, Rowokele,

Sempor dan Karanggayam.

(9) Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) kabupaten

digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1: 50.000 sebagaimana

tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

(1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d

diarahkan pada perikanan budidaya dan perikanan tangkap.

(2) Pengembangan kawasan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), meliputi :

a. Kecamatan Ayah;

b. Kecamatan Buayan;

c. Kecamatan Puring;

d. Kecamatan Petanahan;

e. Kecamatan Klirong;

f. Kecamatan Mirit;

g. Kecamatan Bonorowo;

h. Kecamatan Kutowinangun;

i. Kecamatan Alian;

j. Kecamatan Sruweng;

k. Kecamatan Adimulyo;

l. Kecamatan Kuwarasan;

m. Kecamatan Rowokele; dan

n. Kecamatan Sempor.

(3) Komoditi perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

ikan lele, karper, tawes, nila, bawal, gurame dan patin.

(4) Pengembangan kawasan perikanan tangkap, meliputi :

a. kawasan Karangduwur, Logending, Argopeni dan Pasir Kecamatan Ayah;

b. kawasan Tambakmulya di Kecamatan Puring;

c. kawasan Tegalretno di Kecamatan Petanahan;

d. kawasan Tanggulangin Kecamatan Klirong;

e. kawasan Rowo Kecamatan Mirit; dan

f. kawasan Ambal.

(5) Komoditas perikanan tangkap, meliputi : ubur-ubur, layur, bawal putih, udang

jrebung dan udang lainnya.

Pasal 35

(1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30

huruf e, meliputi pertambangan mineral logam, mineral bukan logam, batubara

serta minyak dan gas bumi yang terdapat di wilayah:

a. Kecamatan Ayah;

b. Kecamatan Buayan;

c. Kecamatan Karangsambung;

30

d. Kecamatan Poncowarno;

e. Kecamatan Karanggayam;

f. Kecamatan Sempor;

g. Kecamatan Sadang;

h. Kecamatan Alian;

i. Kecamatan Padureso;

j. Kecamatan Sruweng;

k. Kecamatan Pejagoan;

l. Kecamatan Rowokele;

m. Kecamatan Kutowinangun;

n. Kecamatan Gombong;

o. Kecamatan Adimulyo;

p. Kecamatan Kebumen;

q. Kecamatan Klirong;

r. Kecamatan Pertanahan;

s. Kecamatan Puring;

t. Kecamatan Mirit;

u. Kecamatan Ambal; dan

v. Kecamatan Buluspesantren.

(2) Kawasan peruntukan pertambangan kabupaten sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diuraikan dalam tabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Kawasan peruntukan pertambangan kabupaten digambarkan dalam peta

dengan tingkat ketelitian 1: 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran

XXIII dan Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

(1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f,

meliputi :

a. kawasan peruntukan pariwisata budaya;

b. kawasan peruntukan pariwisata alam; dan

c. kawasan peruntukan pariwisata buatan.

(2) Kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, meliputi :

a. Kecamatan Kebumen;

b. Kecamatan Buluspesantren;

c. Kecamatan Kutowinangun;

d. Kecamatan Ayah;

e. Kecamatan Buayan;

f. Kecamatan Mirit;

g. Kecamatan Ambal;

h. Kecamatan Petanahan;

i. Kecamatan Sempor;

j. Kecamatan Karanganyar; dan

k. Kecamatan Gombong.

(3) Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b, meliputi :

a. Kecamatan Ayah;

b. Kecamatan Karangsambung;

c. Kecamatan Buayan;

d. Kecamatan Mirit;

e. Kecamatan Ambal;

f. Kecamatan Buluspesantren;

g. Kecamatan Klirong;

31

h. Kecamatan Petanahan;

i. Kecamatan Padureso; dan

j. Kecamatan Alian.

(4) Kawasan peruntukan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c, meliputi :

a. Kecamatan Ayah;

b. Kecamatan Sempor;

c. Kecamatan Padureso;

d. Kecamatan Prembun;

e. Kecamatan Ambal;

f. Kecamatan Petanahan; dan

g. Kecamatan Kebumen.

(5) Rencana pengembangan kawasan peruntukan pariwisata, meliputi :

a. Kawasan Karst Gombong Selatan fokus wisata sumber daya alam dan

teknologi;

b. Kawasan Geologi Karangsambung dengan fokus wisata pendidikan dan cagar

alam kegeologian;

c. Kawasan Pantai Ayah dengan fokus wisata pantai dan perikanan;

d. peningkatan fasilitas penunjang obyek daya tarik wisata;

e. pengemasan produk wisata dengan paket-paket wisata regional dengan

daerah lain;

f. pemeliharaan obyek daya tarik wisata dan kawasan wisata dengan

keseimbangan lingkungan;

g. pengembangan karakter terpadu disesuaikan dengan zona tematis seperti :

zona wisata alam, wisata budaya dan wisata religious;

h. peningkatan jalur transportasi untuk menghubungkan masing-masing obyek

daya tarik wisata di Kabupaten Kebumen;

i. peningkatan jalur penghubung yang menghubungkan kawasan wisata

dengan fasilitas menunjang dan sektor pengembangan lain seperti sektor

industri; permukiman dan pertanian; dan

j. pengembangan pemasaran hasil industri di jalur wisata untuk meningkatkan

kontribusi sektor wisata dan industri.

(6) Kawasan peruntukan pariwisata kabupaten sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diuraikan dalam tabel sebagaimana tercantum Lampiran XXV yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(7) Kawasan peruntukan pariwisata kabupaten digambarkan dalam peta dengan

tingkat ketelitian 1: 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

(1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g

terdiri atas atas kawasan peruntukan industri besar, industri menengah dan

industri kecil dan mikro.

(2) Kawasan peruntukan industri besar, meliputi :

a. Kecamatan Petanahan;

b. Kecamatan Kebumen;

c. Kecamatan Sempor; dan

d. Kecamatan Gombong.

(3) Kawasan peruntukan industri menengah/sedang, meliputi :

a. Kecamatan Buayan;

b. Kecamatan Petanahan;

c. Kecamatan Kebumen;

d. Kecamatan Sempor; dan

e. Kecamatan Gombong.

32

(4) Kawasan peruntukan industri kecil dan rumah tangga tersebar di seluruh

kecamatan.

(5) Rencana pengembangan kawasan industri, meliputi :

a. pengelolaan disesuaikan dengan manajemen kawasan peruntukan industri

dan memperhatikan dampak lingkungan;

b. pelibatan penduduk sekitar dalam proses produksi untuk menghindari

kesenjangan interwilayah;

c. pengembangan di luar kawasan peruntukan industri harus berbasis pada

potensi lokal setempat;

d. pembinaan industri kecil dan mikro dilakukan guna meningkatkan nilai

produk hasil-hasil pertanian;

e. pengembangan kawasan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek

ekologis, memperhatikan daya dukung lahan dan tidak mengkonversi lahan

pertanian secara besar-besaran;

f. pengembangan kawasan harus didukung oleh adanya jalur hijau sebagai

penyangga antar fungsi bawahan;

g. pengembangan kawasan harus didukung oleh sarana dan prasarana

industri; dan

h. pengembangan kegiatan industri berbasis sumberdaya lokal yang

berkelanjutan.

(6) Kawasan peruntukan industri kabupaten digambarkan dalam peta dengan

tingkat ketelitian 1: 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 38

(1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 pada

huruf h, meliputi :

a. Permukiman perkotaan seluas kurang lebih 9.632 ha (sembilan ribu enam

ratus tiga puluh dua hektar); dan

b. Permukiman perdesaan seluas kurang lebih 23.558 ha (dua puluh tiga ribu

lima ratus lima puluh delapan hektar).

(2) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan, meliputi :

a. Kecamatan Prembun;

b. Kecamatan Kutowinangun;

c. Kecamatan Kebumen;

d. Kecamatan Karanganyar;

e. Kecamatan Gombong; dan

f. Kecamatan Petanahan.

(3) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan tersebar di luar kawasan

peruntukan permukiman perkotaan.

(4) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan

kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam tabel

Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini.

(5) Kawasan peruntukan permukiman kabupaten digambarkan dalam peta dengan

tingkat ketelitian 1: 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIX yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 39

(1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf i

dipergunakan sebagai kawasan pertahanan dan keamanan, meliputi :

a. Markas Komando Distrik Militer (MAKODIM) 0709 Kebumen;

b. Komando Rayon Militer (KORAMIL);

c. Komando Resort Militer (KOREM);

33

d. Polisi Resort (POLRES);

e. Polisi Sektor (POLSEK);

f. Daerah latihan TNI;

g. Daerah latihan dan uji coba TNI; dan

h. Lapangan uji coba senjata.

(2) Daerah Latihan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:

a. Kecamatan Mirit;

b. Kecamatan Ambal; dan

c. Kecamatan Buluspesantren.

(3) Daerah latihan dan uji coba TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g,

menempati wilayah sepanjang pantai dari muara Sungai Luk ulo Desa

Ayamputih Kecamatan Buluspesantren sampai dengan muara Sungai Wawar

Desa Wiromartan Kecamatan Mirit dengan panjang kurang lebih 22,5 km (dua

puluh dua setengah kilometer).

(4) Lapangan uji coba senjata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dengan

luas kurang lebih 385,3 ha (tiga ratus delapan puluh lima koma tiga hektar),

meliputi :

a. Desa Wiromartan Kecamatan Mirit;

b. Desa Lembupurwo Kecamatan Mirit;

c. Desa Tlogopragoto Kecamatan Mirit;

d. Desa Tlogodepok Kecamatan Mirit;

e. Desa Mirit Kecamatan Mirit;

f. Desa Miritpetikusan Kecamatan Mirit;

g. Desa Entak Kecamatan Ambal;

h. Desa Kenoyojayan Kecamatan Ambal;

i. Desa Ambalresmi Kecamatan Ambal;

j. Desa Kaibon Petangkuran Kecamatan Ambal;

k. Desa Kaibon Kecamatan Ambal;

l. Desa Sumberjati Kecamatan Ambal;

m. Desa Ayamputih Kecamatan Buluspesantren; dan

n. Desa Setrojenar Kecamatan Buluspesantren.

(5) Kawasan peruntukan lainnya berupa kawasan pertahanan dan keamanan

kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS WILAYAH KABUPATEN

Pasal 40

(1) Untuk operasionalisasi RTRW Kabupaten Kebumen disusun Rencana Rinci

Tata Ruang berupa Rencana tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten.

(2) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(3) Kawasan strategis, meliputi :

a. Kawasan Strategis Nasional (KSN);

b. Kawasan Strategis Provinsi (KSP); dan

c. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK).

(4) Kawasan Strategis Nasional (KSN) sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf a berupa kawasan strategis Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan

Hidup, meliputi :

a. Kawasan Geologi Karangsambung; dan

b. Kawasan DAS Serayu - Bogowonto.

34

(5) Kawasan Strategis Provinsi (KSP) sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf b, meliputi :

a. Kawasan Perkotaan Gombong-Karanganyar-Kebumen dari sudut

pertumbuhan ekonomi;

b. Kawasan Karst Gombong Selatan dari sudut kepentingan fungsi dan daya

dukung lingkungan hidup; dan

c. Kawasan cagar alam Geologi Karangsambung dari Sudut Pendayagunaan

Sumberdaya Alam dan Teknologi.

(6) Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf c meliputi :

a. Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi;

b. Kawasan strategis sosial dan budaya;

c. Kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan

d. Kawasan strategis dari sudut pendayagunaan sumberdaya alam dan

teknologi.

(7) Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi kabupaten sebagaimana dimaksud

pada ayat (6) huruf a, meliputi :

a. Kawasan ekonomi cepat tumbuh Prembun – Kutowinangun – Kebumen–

Sruweng – Karanganyar – Gombong;

b. Kawasan Pesisir Ayah;

c. Kawasan Petanahan;

d. Kawasan Strategis Lahan Pangan Berkelanjutan di Kecamatan Puring,

Buayan, Sadang, Ayah, Karangsambung, Prembun, Padureso, Petanahan,

Rowokele, Sempor, dan Karanggayam;

e. Kawasan Perbatasan Rowokele dan Mirit;

f. Kawasan Industri Genteng Pejagoan;

g. Kawasan Pelestarian Sarang Burung Walet di Kecamatan Ayah;

h. Kawasan Pariwisata alam heritage, budidaya yang tersebar di berbagai

lokasi di Kabupaten Kebumen dan pengembangan wisata pantai,

Pengembangan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya di Ayah,

Suwuk, Rowokele; dan

i. Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) sebagai Jalan Strategis Nasional.

(8) Kawasan strategis sosial dan budaya Kabupaten sebagaimana dimaksud pada

ayat (6) huruf b, meliputi :

a. Kawasan Benteng Van Der Wijck; dan

b. Kawasan Masjid Soko Tunggal.

(9) Kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup kabupaten

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, meliputi :

a. Hutan bakau di sepanjang pantai Selatan;

b. Kawasan hutan lindung Waduk Sempor dan Waduk Wadaslintang;

c. Kawasan Geologi Karangsambung;

d. Kawasan Karst Gombong Selatan; dan

e. Kawasan Sub Das Serayu – Bogowonto.

(10) Kawasan strategis dari sudut pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d, meliputi :

a. Kawasan Waduk Sempor; dan

b. Kawasan Waduk Wadaslintang.

(11) Kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam tabel

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(12) Kawasan strategis kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat

ketelitian 1: 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXII yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

35

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 41

(1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berisi indikasi program utama

penataan ruang wilayah yang meliputi :

a. perwujudan struktur ruang wilayah kabupaten; dan

b. perwujudan pola ruang wilayah kabupaten.

(2) Indikasi program utama memuat uraian tentang program, kegiatan, sumber

pendanaan, instansi pelaksana, serta waktu dalam tahapan pelaksanaan RTRW

Kabupaten.

(3) Pelaksanaan RTRW Kabupaten terbagi dalam 4 (empat) tahapan antara lain

meliputi : Tahap I (Tahun 2011 - 2015), Tahap II (Tahun 2016 - 2020), Tahap III

(Tahun 2021 - 2025) dan Tahap IV (Tahun 2026 – 2031).

Bagian Kedua

Perwujudan Struktur Ruang

Pasal 42

(1) Perwujudan rencana struktur ruang wilayah, terdiri atas :

a. Perwujudan pusat kegiatan dalam wilayah yang meliputi :

1. Studi Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan (PPK); dan

2. Studi Rencana Detail Tata Ruang Perdesaan (PPL).

b. Perwujudan sistem jaringan prasarana kabupaten yang meliputi :

1. Pengembangan Prasarana Jalan, meliputi :

a. pengembangan Jalur Jalan Strategis Nasional (JJLS);

b. pembangunan jalan lingkar berupa jalan kabupaten;

c. pembangunan Jalan Lingkar Prembun berupa jalan kabupaten;

d. pembangunan jalan tembus berupa jalan kabupaten;

e. peningkatan ruas-ruas kolektor primer dan arteri sekunder;

f. peningkatan jalan kolektor sekunder baik peningkatan perkerasan

maupun lebar jalan;

g. peningkatan jalan lokal yang menghubungkan antar ibukota desa guna

mempermudah;

h. pergerakan orang dan distribusi barang terutama barang-barang hasil

pertanian;

i. peningkatan kualitas jalan lingkungan terutama di Kawasan Perkotaan

Kebumen dan Gombong guna meningkatkan pergerakan dalam

kawasan; dan

j. pelebaran Jalan Guyangan – Petanahan berupa jalan kabupaten.

2. Pengembangan Sarana Transportasi, meliputi :

a) Pengembangan angkutan umum, meliputi :

1) pengembangan angkutan umum penumpang; dan

2) pengembangan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP).

b) Pengembangan prasarana terminal penumpang dan angkutan barang,

meliputi :

1) peningkatan infrastruktur pendukung dan pelayanan Terminal

Tipe A;

2) restrukturisasi fungsi terminal di Gombong, Kebumen dan Prembun

khusus untuk terminal angkutan kota/perdesaan;

3) pembangunan terminal Tipe C atau sub terminal;

36

4) pembangunan Terminal Barang untuk kegiatan Agrobisnis dan

Terminal Barang untuk kegiatan Agrobisnis Penunjang;

5) pembangunan Terminal Angkutan Barang; dan

6) pengembangan Depo Angkutan Barang kecil.

3. Pengembangan Jalur Kereta Api dengan jalur ganda dari arah Yogyakarta-

Kutoarjo-Kroya-Cirebon, meliputi :

a) pengembangan jalan layang di perlintasan rel;

b) pengembangan sistem pintu perlintasan otomatis atau semi otomatis;

c) pengembangan sistem terminal terpadu (stasiun dan terminal);

d) peningkatan kualitas bangunan di lima stasiun yaitu Stasiun Kebumen,

Gombong, Prembun, Kutowinangun dan Sruweng; dan

e) pembuatan rel ganda Prembun – Gombong.

4. Pengembangan Sistem Jaringan Energi, meliputi :

a) pengembangan dan optimalisasi Waduk Sempor dan Wadaslintang

sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA);

b) pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) Mikro Hidro dan

Surya;

c) pengembangan transmisi listrik saluran udara;

d) pengembangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dengan

kapasitas 500 kV;

e) penambahan jaringan listrik sampai ke tingkat dusun; dan

f) pengembangan prasarana Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas Bumi.

5. Pengembangan sistem jaringan sumber daya air, meliputi :

a) pengembangan sistem jaringan sumber daya air yang berupa

konservasi lahan di daerah tangkapan air;

b) pengembangan jaringan air bersih, meliputi :

1) pembangunan jaringan air bersih perpipaan di kawasan perkotaan;

2) pembangunan jaringan perpipaan mandiri di perdesaan;

c) pengembangan jaringan irigasi, meliputi :

1) peningkatan jaringan irigasi teknis;

2) mengoptimalkan jaringan irigasi sederhana; dan

3) melindungi sumber air irigasi yang terdiri dari mata air dan sungai.

6. Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi, meliputi :

a) pengembangan sistem jaringan kabel, meliputi :

1) pengembangan jaringan primer dengan menggunakan kabel tanam

berkapasitas tinggi;

2) penggelaran serat optik yang menghubungkan kawasan perkotaan;

dan

3) pengadaan sistem telepon tanpa kabel (wireless) berbasis swadaya

masyarakat di semua ibukota desa.

b) pengembangan sistem jaringan nirkabel yang berupa pendirian menara

telekomunikasi dengan konsep pengembangan menara bersama; dan

c) pengembangan sistem jaringan satelit yang berupa pengembangan

komunikasi data dan suara.

7. pengembangan sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan,

meliputi :

a) pengembangan pengelolaan sampah melalui recycle, reduce, dan reuse;

b) pengembangan pengelolaan limbah dari permukiman perkotaan dengan

sistem sanitasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);

c) pengembangan pengelolaan limbah industri kecil menengah berupa

biogas menjadi sumber energi alternatif;

d) pembuatan rencana pengolahan sampah regional;

e) penyusunan studi pengolahan sampah regional; dan

f) pembangunan tempat pengolahan sampah regional.

37

(2) Penjabaran dari setiap perwujudan rencana struktur ruang wilayah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam matriks indikasi program

utama RTRW Kabupaten Kebumen 2011-2031 yang tercantum dalam

Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini.

Paragraf 3

Perwujudan Pola Ruang

Pasal 43

(1) Perwujudan rencana pola ruang wilayah, meliputi :

a. Perwujudan kawasan lindung, meliputi :

1. Kawasan Hutan Lindung, melalui :

a) pelestarian, pemulihan dan pengkayaan kawasan lindung;

b) rehabilitasi lahan kriitis dan terlantar serta pengembalian fungsi

kawasan lindung; dan

c) program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam

upaya pelestarian hutan lindung.

2. Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan

Bawahannya, melalui :

a) Kawasan Resapan Air, melalui :

1) menjaga, memperbaiki dan meningkatkan kapasitas resapan air

hujan; dan

2) penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

Desa berbasis konservasi di desa yang berlokasi di daerah

tangkapan air.

b) Kawasan Lindung di Luar Kawasan Hutan Lindung yang Mempunyai

Kriteria Fisiografi Seperti Hutan Lindung, melalui :

1) menyusun pendoman teknis pengelolaan kawasan lindung di luar

kawasan hutan;

2) memetakan peruntukan penggunaan dan penguasaan lahan pada

kawasan lindung di luar kawasan hutan; dan

3) penanaman tanaman konservasi dengan memberdayakan

masyarakat.

3. Kawasan perlindungan setempat, meliputi :

a) kawasan sekitar mata air, melalui :

1) studi geohidrologi mata air terpilih; dan

2) pengendalian secara ketat melalui pengaturan zonasi

b) Kawasan sempadan sungai, melalui :

1) penanaman tanaman keras;

2) pembuatan tebing beton dan krib pengendali saluran air;

3) pembuatan jalan inspeksi untuk sungai yang melalui

permukiman; dan

4) pembebasan sempadan sungai dari kegiatan-kegiatan yang dapat

mengganggu fungsi sungai.

c) Kawasan sempadan pantai dengan pembebasan sempadan pantai

sejauh 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat dari

kegiatan yang dapat merusak lingkungan pantai; dan

d) Kawasan sempadan waduk dengan pembebasan sempadan waduk

sejauh 50 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat dari

kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu kelestarian daya tampung

waduk.

4. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, melalui :

a) studi kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya;

b) studi kawasan pantai berhutan bakau;

38

c) pengembangan wisata minat khusus di Kawasan Cagar Alam Geologi

Karangsambung dan kawasan Karst Gombong Selatan; dan

d) pengendalian kegiatan budidaya di dalam kawasan suaka alam dan

cagar budaya.

5. Kawasan lindung geologi, melalui :

a) pengembangan wisata minat khusus di Kawasan Cagar Alam Geologi

Karangsambung dan kawasan Karst Gombong Selatan;

b) merehabilitasi/reboisasi kawasan Karst dan Geologi yang rusak; dan

c) konservasi kawasan imbuhan air bawah tanah.

6. Kawasan rawan bencana, melalui :

a) pembuatan zona-zona bencana alam;

b) pembuatan jalur evakuasi tsunami dan banjir;

c) penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan mengenai

kebencanaan;

d) optimalisasi dan peningkatan jaringan drainase di seluruh wilayah

rawan banjir;

e) penghijauan wilayah hulu sungai sebagai upaya pengendali banjir;

f) penghijauan wilayah pantai dengan tanaman yang tahan terhadap

salinitas air laut dan mempunyai kemampuan mengikat air yang

tinggi; dan

g) perlindungan dan pelestarian gumuk pasir.

7. Kawasan lindung lainnya, melalui :

a) inventarisasi dan pengelolaan kawasan perlindungan plasma nutfah;

dan

b) penyusunan arahan pemanfaatan dan pengendalian ruang kawasan

perlindungan plasma nutfah.

b. Perwujudan kawasan budidaya, yaitu :

1. kawasan peruntukan hutan produksi, melalui :

a) percepatan reboisasi;

b) pengembangan kegiatan tumpangsari atau budidaya sejenis;

c) peningkatan partisipasi masyarakat melalui pengembangan hutan

kerakyatan; dan

d) pengembangan sistem tebang pilih, tebang gilir, rotasi tanaman dan

pemilihan tanaman yang mendukung keseimbangan alam serta

keberlanjutan sumber daya tanah dan air.

2. kawasan peruntukan hutan rakyat dengan cara memantapkan dan

mengembangkan fungsi hutan rakyat sebagai fungsi produksi sekaligus

fungsi lindung.

3. kawasan peruntukan pertanian, melalui :

a) pengembangan Terminal Barang untuk kegiatan Agrobisnis (STA)

penunjang di Prembun;

b) pengembangan Kecamatan Ayah sebagai wilayah pengembangan

perikanan laut;

c) pembangunan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Agrobisnis di

Kecamatan Adimulyo, Ambal, Mirit, Karanggayam, Sempor,

Kuwarasan, Petanahan, Puring, Buayan, Buluspesantren, Sruweng,

Karanganyar, Klirong, Prembun, Ayah, Kutowinangun dan Rowokele;

d) Studi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);

e) pengendalian kegiatan terbangun di kawasan pertanian lahan basah;

f) pengembangan teknologi budidaya pertanian dan pengolahan produk

pertanian;

g) mengembangkan sarana dan prasarana pendukung pertanian untuk

meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil pertanian; dan

h) pengembangan komoditas unggulan tanaman pangan lahan kering.

39

4. kawasan peruntukan perkebunan, melalui :

a) pengembangan komoditas unggulan tanaman perkebunan; dan

b) pengembangan teknologi budidaya pertanian dan pengolahan produk

pertanian perkebunan.

5. kawasan peruntukan perikanan, melalui :

a) pengembangan komoditi perikanan unggulan;

b) pengembangan sistem pengolahan hasil perikanan;

c) pengembangan sistem pemasaran hasil perikanan;

d) pengembangan wilayah pesisir; dan

e) pengembangan kawasan minapolitan.

6. kawasan peruntukan peternakan melalui pengembangan teknologi

budidaya peternakan dan pengolahan produk peternakan.

7. kawasan peruntukan pertambangan, melalui :

a) pengendalian lokasi pertambangan hanya ada di daerah yang

memiliki bahan tambang potensial dan didukung oleh aksesibilitas

baik;

b) studi pengembangan kawasan geologi; dan

c) konservasi/rehabilitasi pada lokasi pertambangan.

8. kawasan peruntukan pariwisata, melalui :

a) peningkatan fasilitas penunjang obyek wisata untuk meningkatkan

daya tarik wisata;

b) pengemasan produk wisata dengan paket-paket wisata regional

dengan daerah lain;

c) pemeliharaan obyek wisata dan kawasan wisata agar tidak

bertentangan dengan keseimbangan lingkungan;

d) pengembangan karakter terpadu disesuaikan dengan zona tematis,

seperti zona wisata alam, wisata budaya dan wisata religius;

e) peningkatan jalur transportasi untuk menghubungkan masingmasing

obyek daya tarik wisata;

f) peningkatan jalur penghubung yang menghubungkan kawasan

wisata dengan fasilitas penunjang dan sektor pengembangan lain

seperti sektor industri, permukiman dan pertanian;

g) pengembangkan pemasaran hasil industri di jalur wisata untuk

meningkatkan kontribusi sektor wisata dan industri; dan

h) pengendalian kegiatan terbangun di kawasan wisata.

9. kawasan peruntukan industri, melalui :

a) pembinaan industri kecil dan rumah tangga;

b) pengelolaan limbah industri; dan

c) penataan kawasan peruntukan industri.

10. Kawasan peruntukan permukiman, melalui :

a) penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

dan Permukiman Daerah (RP4D);

b) pembentukan Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan

Perumahan dan Permukiman Daerah (BKP4D);

c) pengembangan kawasan perumahan di pusat-pusat kegiatan; dan

d) melengkapi kawasan-kawasan yang tumbuh menjadi kawasan pusat

permukiman baru dengan sarana dan prasarana yang memadai,

melalui :

1) pengembangan sarana perumahan;

2) pengembangan sarana pendidikan;

3) pengembangan sarana kesehatan;

4) pengembangan Rumah Sakit (RS) tipe B di Kota Kebumen;

5) pengembangan sarana perekonomian;

6) pengembangan sarana perdagangan non pertanian seperti grosir;

dan

40

7) pengembangan fasilitas pengguna jalan seperti : rest area dan pom

bensin.

(2) Penjabaran dari setiap perwujudan rencana pola ruang wilayah Kabupaten

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam matriks indikasi program

pembangunan RTRW Kabupaten Kebumen 2011-2031 yang tercantum dalam

Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini.

Paragraf 4

Perwujudan Kawasan Strategis

Pasal 44

Perwujudan Kawasan Strategis meliputi :

a. Kawasan Strategis dari Sudut Pertumbuhan Ekonomi, meliputi :

1. Rencana kawasan strategis Kota Kebumen dan Kota Gombong;

2. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Kebumen dan Kota Gombong;

3. Rencana Kawasan Strategis Kota Prembun dan Kota Petanahan;

4. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Prembun dan Kota Petanahan;

5. Rencana Kawasan Strategis Perkotaan Karanganyar dan Perkotaan

Sruweng;

6. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan Karanganyar dan Perkotaan

Sruweng;

7. Rencana Kawasan Strategis perkotaan Karangsambung dan Kutowinangun;

8. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan Karangsambung dan

Kutowinangun;

9. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan Rowokele;

10. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan Buayan;

11. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan Klirong;

12. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan Buluspesantren;

13. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan Mirit;

14. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan Bonorowo;

15. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan Pejagoan;

16. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan Alian;

17. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan Poncowarno;

18. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan Adimulyo;

19. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan Kuwarasan;

20. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan Sempor;

21. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan Karanggayam;

22. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan Sadang;

23. Studi Pertanian Lahan Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kecamatan Puring,

Buayan, Sadang, Ayah, Karangsambung, Prembun, Padureso, Petanahan,

Rowokele, Sempor dan Karanggayam;

24. Studi Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan;

25. Rencana induk pengembangan Kawasan Agropolitan;

26. Detail Engineering Design (DED) dan Manajemen Persampahan Perkotaan;

27. Penyusunan Masterplan dan Detail Engineering Design (DED) RTH

Perkotaan Kebumen dan Gombong;

28. Penyusunan Masterplan dan Detail Engineering Design (DED) RTH

Perkotaan Prembun, Petanahan, Kutowinangun dan Karanganyar;

29. Pembangunan Taman Kota;

30. Perkotaan Prembun dan Petanahan Penyusunan Rencana Pembangunan

dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman di Daerah (RP4D) Kota

Kebumen;

31. Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan

Permukiman di Daerah (RP4D) Kota Prembun dan Gombong;

41

32. Penyusunan Masterplan Kawasan Pengembangan Perikanan Tangkap di

Kecamatan Ayah dan Perikanan Budidaya di Kecamatan Rowokele;

33. Penyusunan Studi Detail Rencana Pengembangan Daya Tarik Wisata;

34. Penyusunan Studi Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan;

35. Studi Rencana Kawasan strategis Kawasan Sempor;

36. Studi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Sempor;

37. Studi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kawasan Perkotaan;

38. Studi Pengembangan Sarang Burung Walet;

39. Pengembangan wilayah perikanan tangkap dan budidaya;

40. Pengembangan pelabuhan perikanan di Logending;

41. Pembangunan fisik sarana prasarana Kawasan Agropolitan;

42. Pembangunan fisik sarana prasarana kawasan strategis perkotaan Jalur

Tengah;

43. Pembangunan fisik sarana prasarana kawasan strategis petanahan;

44. Pembangunan fisik sarana prasarana Kawasan Strategis Karangsambung;

45. Pengembangan dan pelestarian budidaya sarang burung walet;

46. Studi Rencana Kawasan strategis Jalur Jalan strategis nasional;

47. Penyusunan Pedoman Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Kabupaten Kebumen;

48. Penyusunan rencana pembangunan bidang ke PU-an yang berbasis tata

ruang; dan

49. Penyusunan sistem informasi perijinan Kota Kebumen, Gombong dan

Petanahan.

b. Studi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Jalur Jalan strategis nasional

Kawasan Strategis dari Sudut Sosial dan Budaya, meliputi :

1. Masterplan dan Pembangunan Fisik Perlindungan dan pengembangan

Kawasan Benteng Van Der Wick; dan

2. Masterplan dan Pembangunan Fisik Perlindungan dan pengembangan

Kawasan Masjid Soko Tunggal.

c. Kawasan Strategis dari Sudut Daya Dukung Lingkungan Hidup, meliputi :

1. Masterplan Fisik dan Pengelolaan Kawasan Pesisir;

2. Pengembangan dan penghijauan kawasan hutan bakau di kawasan pesisir;

3. Rehabilitasi kawasan hutan lindung kawasan sempor dengan penanaman

tanaman lindung yang dapat mengikat tanah dan menyerap air dengan

baik;

4. Pengembangan dan penghijauan kawasan lindung Kawasan Sempor;

5. Penataan Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung;

6. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Strategis Sub

DAS Serayu – Bogowonto;

7. Pemulihan kerusakan lingkungan kawasan kars Gombong Selatan;

8. Penyusunan rencana tata ruang kawasan kars (zonasi); dan

9. Pembebasan lahan pada zona inti Kawasan Cagar Alam Geologi

Karangsambung.

d. Kawasan Strategis dari Sudut Pendayagunaan Sumberdaya Alam dan Teknologi,

meliputi :

1. Penataan dan pembangunan Fisik/Teknologi kawasan Waduk Sempor; dan

2. Penataan dan pembangunan Fisik/Teknologi Kawasan Waduk Wadaslintang.

42

BAB VIII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pasal 45

(1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui

penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif dan

pengenaan sanksi.

(2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan melalui penetapan :

a. ketentuan umum peraturan zonasi;

b. ketentuan perizinan;

c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan

d. arahan pengenaan sanksi.

(3) Ketentuan umum pemanfaatan ruang, terdiri dari :

a. peraturan zonasi daerah;

b. perizinan;

c. ketentuan insentif dan disinsentif;

d. arahan pengenaan sanksi;

e. pengawasan; dan

f. penertiban.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 46

Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 45 ayat (2) huruf a, meliputi :

a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan

b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya.

Pasal 47

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung yang berupa

hutan lindung disusun dengan ketentuan :

a. tetap memperhatikan fungsi lindung kawasan yang bersangkutan di dalam

kawasan lindung dapat dilakukan kegiatan-kegiatan seperti penelitian dan

eksplorasi sumber daya mineral dan energi serta air tanah, wisata alam,

serta kegiatan lain yang berkaitan dengan pencegahan bencana alam;

b. dilarang melakukan kegiatan pemanfaatan yang mengganggu fungsi

lindung seperti industri, perdagangan, permukiman dan pertambangan

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

c. diijinkan pada pembatasan dalam mengeskploitasi sumber daya alam yang

ada di kawasan hutan lindung.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung yang berupa

kawasan resapan air disusun dengan ketentuan :

a. diarahkan pada kegiatan menjaga, memperbaiki dan meningkatkan

kapasitas resapan air hujan; dan

b. dilarang melaksanakan kegiatan pemanfaatan yang mengubah bentang

alam dan mengurangi fungsi resapan air seperti kegiatan industri besar dan

menengah, fasilitas perdagangan dalam skala besar dan pertambangan.

43

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung di luar kawasan

hutan lindung yang mempunyai kriteria fisiografi seperti hutan lindung

disusun dengan ketentuan :

a. diarahkan pada kegiatan perlindungan dan konservasi; dan

b. diarahkan pada pembatasan dalam mengeskploitasi sumber daya alam

yang ada di kawasan lindung di luar kawasan hutan.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung yang berupa

kawasan sempadan mata air disusun dengan ketentuan :

a. dilarang melakukan kegiatan budidaya yang dapat mengganggu atau

merusak kualitas air seperti industri dan pertambangan;

b. diarahkan pada kegiatan-kegiatan konservasi seperti penghijauan dan

penataan tapak kawasan untuk menjaga fungsi ekologis dan hidrologis

kawasan; dan

c. tetap memperhatikan fungsi lindung kawasan yang bersangkutan di dalam

kawasan lindung dapat dilakukan kegiatan-kegiatan seperti penelitian

eksplorasi mineral dan air tanah dan wisata alam.

(5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung yang berupa

kawasan sempadan sungai disusun dengan ketentuan :

a. dilarang melakukan kegiatan budidaya di sepanjang sungai yang dapat

mengganggu atau merusak kualitas air, kondisi fisik dan dasar sungai,

serta alirannya seperti industri, perdagangan, permukiman dan

pertambangan;

b. diarahkan pada kegiatan perlindungan dan pengaturan aliran air yaitu

meliputi kegiatan penanaman tanaman keras dan perlindungan tebing

dengan beton dan krib pengendali saluran air; dan

c. untuk sungai yang melalui kawasan permukiman dapat dilakukan

pembuatan jalan inspeksi.

(6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung yang berupa

kawasan sempadan pantai disusun dengan ketentuan :

a. dilarang melakukan kegiatan budidaya di sempadan pantai yang dapat

merusak lingkungan pantai seperti industri, perdagangan, permukiman

dan pertambangan.

b. di kawasan sempadan pantai, pemanfaatan ruang yang diperbolehkan

meliputi :

1. ruang terbuka hijau;

2. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah

bencana pesisir;

3. penelitian dan pendidikan;

4. kepentingan adat dan kearifan lokal yang mencakup; upacara adat,

upacara keagamaan, hak dan kewajiban masyarakat adat, serta tradisi

dan kebiasaan;

5. pertahanan dan keamanan;

6. perhubungan; dan

7. telekomunikasi.

c. di kawasan sempadan pantai, pemanfaatan ruang yang diperbolehkan

dengan syarat tertentu meliputi kegiatan rekreasi, wisata bahari, dan

ekowisata, dengan syarat tidak termasuk untuk pendirian bangunan

permanen dan/atau hotel.

(7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung yang berupa

kawasan sempadan waduk disusun dengan ketentuan :

a. dilarang melakukan kegiatan budidaya di sempadan danau/waduk yang

dapat mengganggu atau merusak kualitas air dan kondisi fisik dasar

danau/waduk seperti industri, permukiman dan pertambangan;

b. diarahkan pada kegiatan-kegiatan konservasi seperti penghijauan;

c. penataan tapak kawasan, dan perlindungan tebing untuk menjaga fungsi

ekologis dan hidrologis kawasan; dan

44

d. tetap memperhatikan fungsi lindung kawasan yang bersangkutan di dalam

kawasan lindung dapat dilakukan kegiatan-kegiatan seperti budidaya

tanaman keras dan wisata alam.

(8) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung yang berupa

kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya disusun dengan ketentuan

dilarang melakukan kegiatan budidaya di kawasan suaka alam laut dan

perairan lainnya, kecuali kegiatan yang berkaitan dengan fungsinya dan tidak

mengubah bentang alam, kondisi penggunaan lahan, serta ekosistem alami

yang ada.

(9) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung yang berupa

kawasan pantai berhutan bakau disusun dengan ketentuan :

a. kegiatan budidaya yang dikembangkan harus disesuaikan dengan

karakteristik setempat dan tetap mendukung fungsi lindungnya;

b. tetap menjaga fungsi lindungnya maka perlu adanya rekayasa teknis

dalam pengembangan kawasan pantai berhutan bakau;

c. pengembangan kawasan pantai berhutan bakau harus disertai dengan

pengendalian pemanfaatan ruang; dan

d. koefisien dasar kegiatan budidaya terhadap luas hutan bakau maksimum

30% (tiga puluh persen).

(10) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung yang berupa

kawasan cagar budaya disusun dengan ketentuan :

a. pengembangan kawasan tidak merusak nilai sejarahnya;

b. apabila nilai sejarah dalam kawasan mengalami kerusakan, sedapat

mungkin dikembalikan ke keadaan semula dengan rehabilitasi, renovasi

dan sebagainya agar nilai sejarah tetap ada; dan

c. dilarang kegiatan yang mengganggu atau merusak kekayaan budaya.

(11) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung yang berupa

kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung disusun dengan ketentuan :

a. dilarang kegiatan yang mengubah bentukan geologi tertentu yang

mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan,

perlindungan flora dan fauna, serta pelestarian air; dan

b. memperhatikan persyaratan pendirian bangunan yang menunjang kegiatan

pendidikan, penelitian dan wisata.

(12) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung yang berupa

Kawasan Karst Gombong Selatan disusun dengan ketentuan dilarang

melakukan kegiatan penambangan maupun kegiatan lain yang merusak

kawasan pada kawasan lindung Karst Gombong Selatan.

(13) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan imbuhan air tanah

disusun dengan ketentuan :

a. dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengurangi fungsi kawasan

sebagai kawasan imbuhan air tanah; dan

b. diarahkan pada upaya konservasi.

(14) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung yang berupa

kawasan rawan bencana tanah longsor disusun dengan ketentuan :

a. diarahkan pada kegiatan perlindungan dan pelestarian meliputi kegiatan

penanaman tanaman keras dan penghijauan;

b. pemanfaatan lahan tidur dengan menanam tanaman yang mampu

mengikat dan meresapkan air serta mampu mencegah erosi dan longsor;

dan

c. dilarang melakukan kegiatan pemanfaatan yang mengganggu fungsi

lindung pada area-area dengan kemiringan curam seperti industri,

perdagangan, permukiman, dan pertambangan.

45

(15) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung yang berupa

kawasan rawan bencana banjir disusun dengan ketentuan :

a. diarahkan pada kegiatan konservasi area tangkapan air dengan

penghijauan, pengadaan biopori, dan peningkatan infrastruktur drainase;

dan

b. pembatasan lahan terbangun pada kawasan rawan banjir.

(16) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung yang berupa

kawasan rawan bencana kekeringan disusun dengan ketentuan :

a. pemanfaatan lahan tidur dengan menanam tanaman yang mampu

mengikat dan meresapkan air; dan

b. pemilihan tanaman yang tepat pada kawasan hutan produksi.

(17) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung yang berupa

kawasan rawan bencana angin topan disusun dengan ketentuan, dilarang

melakukan kegiatan pengembangan permukiman dengan kepadatan tinggi.

(18) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung yang berupa

kawasan rawan bencana gempa tektonik disusun dengan ketentuan :

a. menghindari dan mengurangi kegiatan pembangunan dan permukiman

pada kawasan rawan bencana;

b. pembangunan pada kawasan rawan bencana gempa harus memperhatikan

keselamatan bangunan yaitu bangunan tahan gempa; dan

c. menetapkan jalur evakuasi bencana.

(19) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung yang berupa

kawasan rawan bencana tsunami disusun dengan ketentuan :

a. dilarang melakukan kegiatan atau pembangunan yang dapat mengurangi

fungsi kawasan sempadan pantai;

b. penataan permukiman di wilayah pesisir dan perlindungan dengan

tanaman keras dan saluran drainase yang baik; dan

c. menetapkan jalur evakuasi bencana.

(20) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung yang berupa

kawasan rawan bencana gelombang pasang air laut disusun dengan

ketentuan :

a. dilarang melakukan kegiatan atau pembangunan yang dapat mengurangi

fungsi kawasan sempadan pantai; dan

b. penataan permukiman di wilayah pesisir dan perlindungan dengan

tanaman keras dan saluran drainase yang baik.

Pasal 48

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya yang berupa

kawasan peruntukan hutan produksi disusun dengan ketentuan :

a. diizinkan aktivitas pengembangan hutan secara lestari;

b. diizinkan aktivitas reboisasi atau penghijauan dan rehabilitasi hutan;

c. diizinkan terbatas pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan

neraca sumber daya kehutanan;

d. diizinkan pengembangan kegiatan tumpang sari atau budidaya sejenis

dengan tidak mengganggu tanaman pokok;

e. diizinkan penebangan dengan sistem tebang pilih, tebang gilir, rotasi

tanaman dan pemilihan tanaman yang mendukung keseimbangan alam

serta keberlanjutan sumber daya tanah dan air;

f. diizinkan secara terbatas pendirian bangunan hanya untuk menunjang

kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan

g. dilarang aktivitas pengembangan budidaya lainnya yang mengurangi luas

hutan rakyat.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya yang berupa

kawasan peruntukan hutan rakyat disusun dengan ketentuan :

a. diizinkan aktivitas pengembangan hutan secara lestari;

46

b. diizinkan aktivitas reboisasi atau penghijauan dan rehabilitasi hutan;

c. diizinkan terbatas pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan

neraca sumber daya kehutanan;

d. diizinkan pengembangan kegiatan tumpang sari atau budidaya sejenis

dengan tidak mengganggu tanaman pokok;

e. diizinkan penebangan dengan sistem tebang pilih, tebang gilir, rotasi

tanaman dan pemilihan tanaman yang mendukung keseimbangan alam

serta keberlanjutan sumber daya tanah dan air;

f. diizinkan secara terbatas pendirian bangunan hanya untuk menunjang

kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan

g. dilarang aktivitas pengembangan budidaya lainnya yang mengurangi luas

hutan rakyat.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya yang berupa

kawasan pertanian lahan basah disusun dengan ketentuan :

a. diarahkan pada kegiatan peningkatan produktivitas lahan meliputi

pengembangan jaringan irigasi dan pengolahan lahan secara organik;

b. diarahkan pada kegiatan peningkatan produktivitas lahan meliputi

pengembangan jaringan irigasi dan pengolahan lahan secara organik; dan

c. dilarang mengalihfungsikan lahan pertanian dengan sistem irigasi teknis

menjadi lahan terbangun sesuai kebijakan lahan tanaman pangan

berkelanjutan melalui sistem insentif disinsentif.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya yang berupa

kawasan pertanian lahan kering disusun dengan ketentuan :

a. konservasi lahan dilakukan dengan tetap mengingat fungsi utama, daya

dukung, dan kesesuaian dengan aktivitas sekitar;

b. diarahkan pada kegiatan tumpangsari pada lahan-lahan tanaman pangan

lahan kering dan holtikultura; dan

c. diarahkan pada pengolahan lahan secara organik.

(5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya yang berupa

kawasan peruntukan perkebunan disusun dengan ketentuan diarahkan pada

kegiatan tumpang sari dengan tanaman keras pada perkebunan-perkebunan

di kawasan lindung dan resapan air.

(6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya yang berupa

kawasan perikanan disusun dengan ketentuan :

a. diarahkan untuk memiliki sistem pengairan dan kolam yang baik sehingga

limbah perikanan tidak mencemari lingkungan sekitarnya;

b. diarahkan pengelolaan khusus pada area perikanan yang terdapat pada

area aliran sungai;

c. diarahkan penggunaan teknologi untuk penangkapan ikan agar cakupan

luas penangkapan ikan bertambah;

d. diarahkan pengembangan alat penangkapan ikan, cara penangkapan ikan,

dan pembudidayaan ikan yang ramah lingkungan;

e. dilarang untuk meletakkan area perikanan ditengah area permukiman dan

pertanian lahan basah dengan sistem irigasi;

f. diperbolehkan pengembangan sarana dan prasarana yang bersifat

mendukung kegiatan perikanan;

g. dilarang memanfaatkan sumberdaya perikanan melebihi potensi lestari;

dan

h. dilarang mengembangkan kawasan perikanan untuk kawasan pariwisata

yang merusak fungsi perikanan.

(7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya yang berupa

kawasan peternakan disusun dengan ketentuan :

a. budidaya ternak unggas tidak berada di lingkungan permukiman; dan

b. diarahkan pada pengembangan pembuatan pupuk organik dan biogas di

kawasan peternakan.

47

(8) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya yang berupa

kawasan potensi pertambangan disusun dengan ketentuan :

a. dilarang melakukan kegiatan penambangan di lahan pertanian produktif;

b. dilarang melakukan penambangan di daerah sempadan pantai;

c. kegiatan penambangan harus diikuti dengan kegiatan rehabilitasi sebagai

upaya untuk memulihkan ekosistem yang ada; dan

d. penambangan di kawasan kars dilakukan dengan batasan tidak pada

kawasan kars kelas I dan pelaksanaannya tetap memperhatikan Analisis

Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

(9) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya yang berupa

kawasan pariwisata disusun dengan ketentuan :

a. diizinkan pengembangan aktivitas komersial sesuai dengan skala daya

tarik pariwisatanya;

b. diizinkan secara terbatas pengembangan aktivitas perumahan dan

permukiman dengan syarat di luar zona utama pariwisata dan tidak

mengganggu bentang alam daya tarik pariwisata; dan

c. dilarang melakukan kegiatan budidaya yang mengganggu keberadaan situs

peninggalan kebudayaan.

(10) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya yang berupa

kawasan peruntukan industri disusun dengan ketentuan :

a. diarahkan untuk kegiatan industri mikro/kecil pada area permukiman

untuk memiliki pengelolaan limbahnya sehingga tidak mencemari

lingkungan sekitarnya;

b. diarahkan untuk kegiatan industri menengah dan besar untuk memiliki

sistem pengelolaan limbah terpadu sehingga tidak mencemari lingkungan

sekitar;

c. diarahkan pada kegiatan rehabilitasi lingkungan melalui program-program

penghijauan dan penjagaan kualitas air tanah; dan

d. dilarang melakukan kegiatan industri menengah dan berat di area

permukiman dan lahan pertanian tanaman pangan terutama yang

memiliki sistem irigasi teknis melalui kebijakan insentif disinsentif dan

AMDAL.

(11) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya yang berupa

kawasan peruntukan permukiman perkotaan disusun dengan ketentuan :

a. diizinkan mengembangkan perdagangan jasa dengan syarat sesuai dengan

skalanya;

b. diarahkan pengembangan sarana prasarana sesuai skalanya;

c. diarahkan untuk menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan

peruntukan permukiman;

d. perkembangan permukiman perkotaan tetap dibatasi dengan ketentuan

Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB),

Ruang Terbuka Hijau (RTH dan garis sempadan bangunan yang berlaku di

kabupaten; dan

e. pengembangan kawasan permukiman perkotaan wajib diatur dengan :

1. tidak menggunakan tanah sawah beririgasi teknis;

2. tidak menggunakan tanah sawah beririgasi setengah teknis, tetapi

intensitas penggunaannya lebih dari satu kali dalam satu tahun; dan

3. pengembangan permukiman pada sawah non irigasi teknis atau lahan

kering diperbolehkan apabila mematuhi ketentuan yang berlaku

mengenai peralihan fungsi peruntukan kawasan.

(12) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya yang berupa

kawasan pertahanan dan keamanan disusun dengan ketentuan :

a. diizinkan kegiatan budidaya pertanian pada ‘Tanah Bera Sengaja’ di

lingkungan kawasan pertahanan dan keamanan jika tidak digunakan TNI

untuk latihan; dan

b. dilarang mendirikan bangunan di kawasan pertahanan keamanan.

48

Bagian Ketiga

Ketentuan Perizinan

Pasal 49

(1) Pemberian izin berupa perizinan pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan

peraturan perundang-undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan

pemanfaatan ruang.

(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. persetujuan prinsip;

b. izin lokasi;

c. izin gangguan dan izin tempat usaha;

d. izin mendirikan mengubah menambahkan bangunan;

e. izin usaha penggilingan padi, huller, dan penyosohan beras;

f. izin pemakaman & perabuan;

g. izin pemasangan reklame dan pembayaran pajak reklame;

h. izin usaha kawasan industri, izin perluasan dan tanda daftar industri;

i. izin usaha obyek daya tarik wisata;

j. izin usaha peternakan;

k. izin budidaya sarang burung walet dan pembayaran pajak budidaya sarang

burung walet;

l. surat izin penambangan daerah; dan

m. izin pengambilan dan pengurugan tanah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 50

(1) Pemberian insentif dimaksudkan sebagai upaya memberikan imbalan terhadap

pelaksana kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk

pemberian kompensasi, pengurangan retribusi, imbalan, sewa ruang dan urun

saham, penyediaan prasarana dan sarana, penghargaan dan/atau kemudahan

perizinan.

Pasal 51

(1) Pemberian disinsentif dimaksudkan sebagai upaya mencegah, membatasi

pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana

tata ruang.

(2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam

bentuk pengenaan pajak/retribusi yang tinggi, pemberian persyaratan khusus

dalam proses perizinan, penalti, dan/atau pembatasan penyediaan prasarana

dan sarana.

(3) Disinsentif berupa pengenaan pajak yang tinggi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dapat dikenakan untuk pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana

tata ruang melalui penetapan nilai jual objek pajak (NJOP) dan nilai jual kena

pajak (NJKP) sehingga pemanfaatan ruang membayar pajak lebih tinggi.

49

Bagian Kelima

Arahan Pengenaan Sanksi

Paragraf 1

Umum

Pasal 52

(1) Pemberian sanksi ditujukan sebagai upaya pentertiban pemanfaatan ruang

yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi.

(2) Pemberian sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaatan ruang yang

tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi juga

diberikan kepada pejabat pemerintah berwenang yang menerbitkan izin

pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

(3) Pemberian sanksi dapat berupa sanksi administratif dan pidana.

Paragraf 2

Sanksi Administratif

Pasal 53

(1) Pemberian sanksi administratif berfungsi sebagai :

a. perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi

kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang; dan

b. penertiban pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata

ruang.

(2) Sanksi administratif dapat berupa :

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara kegiatan;

c. penghentian sementara pelayanan umum;

d. penutupan lokasi;

e. pencabutan izin;

f. pembatalan izin;

g. pembongkaran bangunan;

h. pemulihan fungsi ruang; dan

i. denda administratif.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi

administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 54

Dalam penataan ruang setiap orang berhak untuk :

a. berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan

pengendalian pemanfaatan ruang;

b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah, rencana tata ruang

kawasan dan rencana rinci tata ruang kawasan;

c. menikmati manfaat ruang dan atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari

penataan ruang; dan

50

d. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai

akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata

ruang.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 55

Dalam kegiatan penataan ruang masyarakat wajib untuk :

a. berperan serta dalam memelihara kualitas ruang; dan

b. berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan tata ruang,

pemanfaatan ruang dan menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Bagian Ketiga

Peran Masyarakat

Pasal 56

(1) Peran masyarakat dalam tata ruang wilayah diperlukan untuk :

a. meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan hak, kewajiban;

dan peranannya dalam proses peruntukan dan pembangunan ruang,

sehingga tumbuh rasa memiliki dan tanggungjawab yang kuat terhadap

hasil-hasilnya;

b. meningkatkan hasil guna penataan dan pembangunan kawasan serta

lingkungan, karena adanya kepercayaan publik terhadap perencanaan tata

ruang itu sendiri; dan

c. meningkatkan kepastian hukum dalam bervariasi pada kawasan

perencanaan.

(2) Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang berupa:

a. memberikan masukan mengenai:

1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;

2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;

3. pengidentifikasian potensi dan rnasalah pembangunan wilayah atau

kawasan;

4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau

5. penetapan rencana tata ruang.

b. kerjasama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur

masyarakat dalam perencanaan tata ruang; dan

c. Tata cara dan ketentuan lebih lanjut tentang peran masyarakat dalam

perencanaan tata ruang dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Pasal 57

(1) Peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berbentuk :

a. pemanfaatan ruang daratan dan ruang udara berdasarkan peraturan

perundang-undangan;

b. bantuan pemikiran dan pertimbangan berkaitan dengan pelaksanaan

pemanfaatan ruang wilayah; dan

c. penyelengaraan kegiatan pembangunan berdasarkan RTRW.

(2) Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:

a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;

b. kerjasama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur

masyarakat dalam pemanfaatan ruang;

51

c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan

rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang

darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan

memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara

dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya

alam;

f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

g. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan

meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumberdaya alam;

h. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian

insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;

i. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan - rencana tata

ruang yang telah ditetapkan;

j. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal

rnenemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan

ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan

k. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap

pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

(3) Untuk mengetahui rencana tata ruang, selain dari Lembaran Daerah

masyarakat dapat mengetahui rencana tata ruang yang telah ditetapkan melalui

pengumuman atau penyebarluasan oleh Pemerintah Kabupaten.

(4) Kewajiban untuk menyediakan media pengumuman atau penyebarluasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui penempelan/-

pemasangan peta rencana tata ruang yang bersangkutan pada tempat-tempat

umum dan juga pada media massa serta melalui pembangunan sistem informasi

tata ruang.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 58

(1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri

Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan

tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai

penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang

berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak

pidana dalam bidang penataan ruang;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan

peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan

tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan

bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan

terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti

dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan

52

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan

tindak pidana dalam bidang penataan ruang.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian

negara Republik Indonesia.

(4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri

sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara

Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat

penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 59

Setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang sehingga

mengakibatkan ketidaksesuaian fungsi ruang sesuai rencana tata ruang

diberlakukan ketentuan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 60

(1) RTRW Kabupaten Kebumen berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun

dan dapat ditinjau kembali 5 (lima) tahun sekali.

(2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana

alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah Kabupaten yang

ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRW Kabupaten

Kebumen dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila

terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi

pemanfaatan ruang kabupaten dari/atau dinamika internal kabupaten.

(4) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031

dilengkapi dengan Rencana dan Album Peta dengan skala minimal 1:50.000

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 61

(1) Penyusunan RTRW Kabupaten mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJP).

(2) RTRW Kabupaten menjadi pedoman untuk penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

53

Pasal 62

RTRW Kabupaten digunakan sebagai pedoman bagi :

a. perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah;

b. terwujudnya keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan

wilayah Kabupaten Kebumen serta keserasian antar sektor;

c. pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan/atau

masyarakat; dan

d. penataan ruang wilayah kabupaten yang merupakan dasar dalam pengawasan

terhadap perizinan lokasi pembangunan.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

(1) Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan

ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.

(2) Izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan

Peraturan daerah ini berlaku ketentuan :

a. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan

dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan daerah ini;

b. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian

dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;

dan

c. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan

untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan

Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan

terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat

diberikan penggantian pajak.

(3) Pemanfaatan ruang di kabupaten yang diselenggarakan tanpa izin dan

bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan diterbitkan dan

disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

(4) Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar

dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 9 Tahun 1998 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten

Kebumen Tahun 1999 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

54

Pasal 65

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis

pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen

Ditetapkan di Kebumen

pada tanggal

BUPATI KEBUMEN,

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KEBUMEN,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2011 NOMOR

55