This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

Kamis, 22 Juni 2017

Jogja [Diobral dengan Harga] Istimewa

June 22, 2017

Silakan berinvestasi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), tapi harus diingat di DIY tidak ada tanah negara. Terkait ijin pemanfaatan lahan, langsung berhubungan dengan Kraton,” ujar Ibnu Prastawa atau yang lazim dikenal sebagai GBPH Hadiwinoto, Kepala Panitikismo (Badan Pertanahan Kasultanan), pada 2014 lalu dalam pertemuan Jogja Investment Forum di Sahid Rich Hotel. 

Pernyataan itu ditegaskan kembali oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam forum investor di Bank Pembangunan Daerah DIY pada tahun yang sama, dan terakhir pada 15 September 2015 di berbagai media dengan pernyataannya: “Jogja Tidak Ada Tanah Negara.”
Kata “Jogja Tidak Ada Tanah Negara” mempunyai makna ganda. Secara politik, pernyataan itu menegaskan ketiadaan eksistensi kekuasaan negara atas teritori Negara di DIY. Secara ekonomi, pernyataan itu menegaskan klaim kepemilikan aset tanah sebagai alat produksi, tentu saja dilekati logika: pemilik adalah pemegang kontrol atas apapun yang dimilikinya.
Sepintas, ada pertentangan mendasar antara Indonesia (negara/pemerintah pusat) dengan DIY (kekuasaan lokal DIY/pemerintah daerah) terkait butir-butir pokok Keistimewaan DIY, terutama pertanahan (final diatur UU No 5 Tahun 1960 dan turunannya), tata ruang (final diatur UU No 26 Tahun 2007), dan pengisian jabatan kepala daerah (diatur UUD 1945 pasal 18 ayat 4 sebagai dasar UU No 23 Tahun 2014).
Meskipun pertentangan fundamental itu berdampak pada hapusnya hak-hak konstitusional rakyat, sejauh ini reaksi rakyat penyintas terhadap aksi-aksi sepihak pengukuh Keistimewaan DIY tidak mendapat tanggapan yang berarti[1], antara lain yang disampaikan kepada: DPR RI (Oktober 2015), KOMNAS HAM (Juni 2015 dan Maret 2016), dan Dewan Pertimbangan Presiden (Juni 2015), dan Presiden RI (Desember 2015).
Pemerintah pusat melakukan pembiaran terhadap perampasan tanah negara dan rakyat untuk dijadikan aset Kasultanan dan Pakualaman (Kadipaten)—keduanya Badan Hukum Warisan Budaya (BHWB) yang bersifat swastakarena asetnya bukan aset Negara, bahkan dukungan terhadap perampasan itu dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri (Bernas Jogja, 1 Desember 2014)[2] dan Menteri Agraria Tata Ruang (Kedaulatan Rakyat, 7 Maret 2015)[3]. Di lain kesempatan, Kepala Bidang Perencanaan dan Promosi Badan Kerjasama dan Penanaman Modal (BKPM) DIY, Sinang Sukanta, menyatakan Keistimewaan DIY menjadi daya tarik sekaligus jaminan investasi (Kedaulatan Rakyat, 18 Agustus 2015)[4].
Pada tahun 2011, melalui artikel Sultan Ground (SG) dan Pakualaman Ground (PAG) Penumpang Gelap RUUK, sedangkan George Junus Aditjondro secara tajam membuka wacana bahwa Keistimewaan DIY merupakan alasan keluarga Kasultanan dan Pakualaman untuk mengeruk keuntungan. Dugaan ini sepenuhnya tidak salah, namun apakah hanya itu? Jika ya, maka perjuangan rakyat untuk menegakkan hak-haknya yang selaras asas-asas dasar negara sudah membuahkan hasil positif. Kenyataannya, negara sengaja tidak hadir, misalnya dengan cara: mengabaikan desakan rakyat untuk menghentikan sertifikasi tanah bagi Kasultanan dan Pakualaman berdasar Rijksblad (lembar kerajaan)peta zaman kolonial berdasar Rijksblad maupun surat pinjam pakai tanpa dasar sertifikat apapun[5]. Atau, negara hadir sebagai bagian dari persoalan ketimbang penyelesaian, misalnya: memfasilitasi akumulasi tanah bagi swasta (Kasultanan dan Pakualaman) menggunakan dana istimewa yang bersumber APBN.
Lalu, dengan kenyataan seperti itu, bagaimana memahami Keistimewaan DIY secara lebih utuh dan relatif  tepat?
Sebagaimana Pramoedya Ananta Toer menuturkan masa depan nusantara lewat Arus Balik[6], Ahmad Nashih Lutfi[7] juga menggunakan istilah Arus Balik untuk gambarkan kemunduran politik agraria dalam konteks lokal DIY, tentunya sebagai akibat dari arus balik laba dari negara-negara selatan ke negara-negara utara. Di tengah gempita sejarah penguasa, pekik lirih Pramoedya hendak mengingatkan bahwa Indonesia lahir di tengah wajah nusantara yang sudah jauh berubah. Proklamasi kemerdekaan Indonesia tak digemakan di ruang hampa, sebab peta geografi ekonomi nusantara terus berganti rupa.
Propinsi DIY adalah arena kapital, yang di dalamnya hidup watak dari tradisi kekuasaan yang khas dan terwariskan, yaitu: hirarkis, akumulatif, dan predatoris, dalam bingkai rezim Keistimewaan DIY.
Mengapa Keistimewaan DIY dalam konteks agraria kembali diangkat lewat tulisan ini?
Sebab 1) Keistimewaan DIY tak hanya berdampak pada hilangnya hak atas tanah sebagai akibat sekunder, tetapi juga pada kenaikan investasi sebagai akibat primer. 2) Keistimewaan DIY hadir di tengah perubahan peta geografi ekonomi dunia sebagai tanggapan atas krisis-krisis kapital melalui MP3EI (Master Plan Percepatan Perluasan Ekonomi Indonesia) atau RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), 3) Kehadiran Keistimewaan DIY tak hanya didorong melalui pemalsuan sejarah yang menyatakan bahwa Mataram adalah negeri yang merdeka dan dilekati hak atas tanah[8], namun juga dimotivasi oleh kebutuhan percepatan dan perluasan investasi, terutama dalam hal penyediaan iklim investasi di ranah politik dan ekonomi, 4) Keistimewaan DIY merupakan teladan sukses gejala kebangkitan bekas swapraja di Indonesia dan dapat menjadi faktor koreksi bagi gerakan adat yang bangkit lebih dulu, namun keduanya tak lepas dari perluasan kapital.
Sekurangnya, terdapat empat faktor yang bekerja membentuk Keistimewaan DIY, yaitu 1) Otonomi daerah dan Kebangkitan bekas Swapraja sebagai motivasi politik kelahiran Keistimewaan DIY2)Krisis Kapitalisme sebagai motivasi ekonomi  kelahirannya, 3) Skema Penyelamatan Krisis Kapitalisme di aras regional hingga lokal dalam wujud MP3EI/RPJMN yang berdampak pada perampasan tanah negara dan rakyat untuk ruang produksi laba Kasultanan dan Pakualaman, dan 4) Reproduksi Kapital dan Akumulasi Laba sebagai ujung dari Keistimewaan DIY.
Otonomi Daerah dan Kebangkitan bekas Swapraja
Salah satu dampak dari Otonomi Daerah ialah kebangkitan swapraja yang telah diakhiri melalui Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945[9], termasuk Kasultanan dan Pakualaman di DIY, sebagaimana ditunjukkan oleh Gerry van Klinken (2010)[10]. Pasal 18 B UUD 1945 bisa dimaknai dan dimanfaatkan oleh bekas swapraja untuk menghidupkan hak dan wewenang swapraja atas sumber daya agraria[11] dan mengukuhkan feodalisme dalam pemerintahan[12], memakai argumentasi bahwa swapraja sama dengan masyarakat (hukum) adat yang diatur hukum adat[13] (padahal keduanya berbeda dalam prinsip dan watak).
Keistimewaan DIY tak hanya diperjuangkan melalui mobilisasi massa, tetapi juga melalui argumentasi-argumentasi, antara lain ialah: 1) Argumentasi sejarah bahwa Kasultanan dan Pakualaman merupakan negeri yang berdaulat sebelum kemerdekaan RI serta memiliki tata hukum sendiri[14];2) Argumentasi hukum bahwa kedudukan istimewa dari hak serta wewenang Kasultanan dan Pakualaman belum diatur UU sehingga di DIY masih terjadi “kekosongan hukum” terutama di bidang pertanahan (Sembiring, 2012: 58-60[15] dan Munsyarief, 2013: 62-63[16]); 3) Argumentasi politik bahwa revitalisasi UUPA diperlukan untuk mengakomodasi hak swapraja atas tanah[17]. Studi-studi terdahulu tentang DIY juga menguatkan argumentasi di atas, yang dihadirkan untuk meluhurkan citra feodalisme-kolonialisme (Soemardjan, 2009: 12-15) dan mengawetkan eksistensi dualisme hukum pertanahan (Suyitno, 2006: 6-10)[18].
Krisis Kapitalisme Global
Di tingkat Asia, krisis kapitalisme global direspons melalui CADP (Comprehensive Asia Development Plan) yang dilanjutkan dengan penciptaan ruang-ruang produksi baru (Primitive Accumulation) dalam agenda MP3EI/RPJMN. Akuisisi tanah negara dan rakyat oleh Kasultanan dan Pakualaman merupakan bentuk nyata dari penciptaan ruang produksi baru.
Skema Penyelamatan Krisis Kapitalisme
Kepentingan ekonomi global juga memotivasi kebangkitan kembali kekuasaan swapraja. Pewaris swapraja DIY mengintegrasikan kepentingan ekonomi dan politiknya ke dalam MP3EI/RPJMN[19], melahirkan model baru yaitu kapitalisme-feodal[20], contohnya bisnis properti-penginapan di kota Yogyakarta dan Sleman, industri wisata di Gunungkidul, Jalan Lintas Selatan di Kulon Progo; Bantul, dan Gunungkidul, dan  Kota Bandara (Airport City of NYIA) serta Pertambangan Pasir Besi di Kulon Progo (Antoro; 2010: 95[21]; Yanuardi, 2012;17[22]; Aditjondro, 2013: 91-94[23]). Hasil integrasi itu adalah UU No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY yang menjamin hak dan wewenang BHWB dalam hal pertanahan,tata ruang dan pemerintahan.
Reproduksi Kapital dan Akumulasi Laba
Puncak dari Keistimewaan DIY adalah reproduksi kapital dan akumulasi laba dalam model monopolistik. Dinas Agraria dan Tata Ruang Propinsi DIY menerbitkan laporan tentang data sementara Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Pakualaman) tahun 2013-2015 sebagai berikut:
  1. Tanah yang berasal bukan dari tanah desa sejumlah 13.519 bidang, dengan luas 59.331.371 m2
  2. Tanah yang berasal dari tanah desa (tanah untuk kepentingan umum, kas desa, tanah jabatan perangkat desa, dan tanah pensiun perangkat desa) sejumlah 31.804 bidang dengan luas 464.462 m2.
  3. Hasil pendataan tanah Kasultanan dan Kadipaten (Pakualaman) yang telah dilaksanakan sejak 2013-2015 sejumlah 2.867 sertifikat sudah didaftarkan pensertifikatannya. Target pada 2016 sejumlah 1.140 sertipikat.
  4. Adapun untuk tanah Kasultanan di seluruh DIY pada tahun 2015, sebanyak 526 sertipikat Hak Milik dengan luas 2.188.310 m2 telah diserahkan kepada Kasultanan. Sedangkan untuk tanah Kadipaten (Pakualaman) sejumlah 115 sertipikat Hak Milik dengan luas 347.965 msudah diserahkan kepada Kadipaten (Pakualaman).
Mengingat DIY sedang mengembangkan desa wisata berbasis tanah desa, maka sudah dapat dibayangkan jumlah kekayaan yang diperoleh Kasultanan dan Pakualaman dari sewa tanah. Hal ini belum termasuk kekayaan yang dihasilkan dari kerajaan bisnis yang dimiliki oleh kedua badan hukum swasta tersebut, sebagaimana pernah dilaporkan oleh media[24].
_______________________________________________________________
[1] Dokumen Aliansi Keutuhan Republik Indonesia (AKRI) 2015.
[2]Mendagri Keluarkan Keputusan Khusus: Status Tanah Desa Milik Keraton. Bernas Jogja, 1 Desember 2014.
[3]Sertifikasi SG dan PAG Terus Berjalan, Pemerintah Komit Jaga Keistimewaan DIY. Kedaulatan Rakyat, 7 Maret 2015.
[4]DIY Optimis Hadapi Serbuan Investasi. Kedaulatan Rakyat, 18 Agustus 2015.
[5] Surat pinjam pakai ini lazim dikenal sebagai Serat Kekancingan. Pasal 11 Serat Kekancingan berbunyi “setelah perjanjian ini habis masa berlakunya, Pihak Kedua (masyarakat) sanggup mengembalikan tanah tersebut kepada Pihak Kesatu (Kasultanan) dalam keadaan utuh dan baik, serta tidak akan meminta ganti rugi atas bangunan/gedung dan tanaman yang berada di atas tanah tersebut”.
[6] Toer, Pramoedya Ananta. Arus Balik. Jakarta: Hasta Mitra
[7] Luthfi, Ahmad Nashih. 2015. Arus Balik Politik Agraria di Yogyakarta. Makalah disampaikan pada FGD dengan tema “Pertanahan di DIY setelah Berlakunya UU NO 13 Tahun 2012” Tim Pemantau DPR RI terhadap Pelaksanaan UU terkait Otonomi Khusus Aceh, Papua dan Keistimewaan Yogyakarta, DPRI RI, 26 Oktober 2015.
[8] Bandingkan Sabdatama HB X 10 Mei 2012 dengan naskah Perjanjian Giyanti 1755 dalam Soekanto (1953)
[9] “… mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.” Kalimat ini merupakan penegasan kedaulatan RI atas beragam bentuk kekuasaan yang pernah ada di wilayah republik, baik warisan kolonialisme maupun feodalisme.
[10] Klinken, Gerry van. Kembalinya Para Sultan: Pentas Gerakan Komunitarian dalam Politik Lokal’ dalam J.S. Davidson, D. Henley, S. Moniaga (ed). 2010. Adat dalam Politik Indonesia. Jakarta: KITLV-Jakarta Yayasan Obor
[11]Hak dan Wewenang Swapraja atas sumberdaya agraria telah dihapuskan melalui Diktum IV UU No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA)
[12] Sekitar 177  perwakilan raja dan sultan hadir dalam Silaturahmi Nasional (Silatnas) Raja dan Sultan Nusantara IV digelar di Puri Agung Klungkung, Bali, Selasa 28 April 2015, menyepakati lima poin sikap, yaitu: 1) Meminta pemerintah mengembalikan sejarah yang ada di Bumi Nusantara, 2) Mengharapkan supaya Raja dan Sultan dilibatkan dalam proses pembahasan‎ Rencana Undang-Undang (RUU) PMA (Perlindungan Masyarakat Adat), 3) Pemerintah melakukan pemberdayaan ekonomi terhadap Raja dan Sultan. Artinya, ada perbaikan ekonomi dan pemberdayaan terhadap Raja atau Sultan sebagai tokoh masyarakat, 4) Pemerintah melakukan pengendalian dan pengembalian posisi raja dan sultan sebagai tokoh masyarakat‎ di daerah-daerahnya, dan 5) Raja dan Sultan sebagai mitra pemerintah. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh perwakilan Kerajaan Klantan Malaysia, Philipina, dan  Jerman. Lihathttp://bali.tribunnews.com/2015/04/28/ini-5-sikap-yang-diajukan-silatnas-raja-dan-sultan-iv-ke-pemerintah
[13] Swapraja bukan masyarakat (hukum) adat, lihat Antoro (2014); Ranawidjaja (1955); Topatimasang (2005); Shiraisi (1997); Burns (2010); Fitzpatrick (2010); dan Luthfi et.al (2009). Perjanjian Giyanti 1755,  Perjanjian Adipati Paku Alam I-Rafles 1813, dan Perjanjian Sultan Hamengku Buwono IX-Belanda 1940 menunjukkan Kasultanan dan Pakualaman dibentuk oleh dan berada di bawah kekuasaan kolonial, lihat Soekanto (1953).
[14]Sabdatama Hamengku Buwono X  tanggal 10 Mei 2012. Argumentasi ini gugur, lihat Antoro (2014: 436)
[15] Sembiring, Julius. 2012. Tanah Negara. Yogyakarta: STPN Press
[16] Munsyarief. 2013. Menuju Kepastian Hukum atas Tanah: Kasultanan dan Pakualaman Di Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta: Penerbit Ombak. http://www.academia.edu/6709379/Menjamin_Kepastian_Hukum_Atas_Tanah_Kasultanan_dan_Pakualaman
[17]Rapat Dengar Pendapat Panja RUUK DPR RI dengan pihak Kasultanan,lihat Ibid, 2014: 437
[18] Suyitno. 2006. ‘Hak atas Tanah Kraton Kasultanan Yogyakarta’. Bulletin LMDP LAND, Edisi 01 November 2006-Januari 2007, p 6-10 http://www.tataruangpertanahan.com/file_publikasi/655192453543-LAND-Media-Pengembangan-Kebijakan-Pertanahan-Edisi-01-Nov-2006-Januari-2007-Hak-Atas-Tanah-Kraton-Kasultanan-Yogyakarta.pdf
[19]Megaproyek MP3EI di DIY  ialah Pertambangan Pasir Besi,megaproyek RPJMN ialah Bandara Internasional di Kulonprogo dan Jalan Lintas Selatan Jawa.
[20]Istilah Kapitalisme-feodal merujuk pada situasi di mana penguasaan agraria dan tata ruang, birokrasi, kesadaran massa, danpemerintahan lokal yang steril dari intervensi negara berlangsung dalam sistem dan kultur feodal dilakukan dalam rangka akumulasi laba dan reproduksi kapital. Lihat Wicaksanti, (2014: 22-28) dalam Majalah BALAIRUNG: “Dualisme dalam Gerak Tranformasi Agraria” dan Antoro (2015: 13).
[21] Antoro, Kus Sri. 2010. Konflik-konflik di Kawasan Pertambangan Pasir Besi: Studi Implikasi Otonomi Daerah (Studi Kasus DIY). IPB. Tesis (tidak dipublikasikan)
[22] Yanuardy, Dian. 2012. Commoning, Dispossession Projects and Resistance: A Land Dispossession Project for Sand Iron Mining in Yogyakarta, Indonesia. International Conference onGlobal LandGrabbing IIOctober 17‐19, 2012Land DealsPolitics Initiative (LDPI), Department of Development Sociology at Cornell University, Ithaca, New York. https://www.academia.edu/12288247/Commoning_Dispossession_Project_and_Resistance_A_Land_Dispossession_Project_for_Sand_Iron_Mining_in_Yogyakarta_Indonesia
[23] Aditjondro, George Junus. SG dan PAG Penumpang Gelap RUUK (epilog) dalam Warso Gurun (ed). 2013. Menanam Adalah Melawan. Yogyakarta: Paguyuban Petani Kulon Progo-Tanah Air Beta
[24]www.selamatkanbumi.com/id/pada-mulanya-adalah-dusta-bagian-kedua/

http://persmaporos.com/jogja-diobral-dengan-harga-istimewa/

Kamis, 01 Juni 2017

Kolaborasi ABK (Aparat-Buruh-Kapitalis) Vs Petani, Catatan Kritis Konflik Agraria di Bolaang Mongondow

Murdiono Prasetio A. Mokoginta | Harian IndoPROGRESS

Bangunan warga desa Tiberias yang diduga dirusak karyawan PT Malisya Sejahtera. Kredit foto: http://www.mongabay.co.id
KONFLIK agraria ternyata masih terus terjadi di negeri ini. Setelah kasus PT. Semen Indonesia di Pegunungan Kendeng mencuat, kini perlawanan rakyat terhadap kapitalisme juga terjadi di Desa Tiberias, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara. Konflik di sini bahkan dalam skala yang lebih parah, berujung pada perlawanan rakyat Vs PT. Melisya Sejahtera dengan menggunakan TNI dan Polisi serta buruh perusahaan setempat untuk melakukan tindakan represif terhadap para petani dan rakyat biasa di desa ini.
Konflik agraria yang terjadi di sana telah menjadi tragedi yang menggugah rasa kemanusiaan kita. Betapa tidak, pada 2 Mei 2017 aparat kepolisian dan TNI serta buruh pekerja yang berada di pihak borjuis, melakukan tindakan represif terhadap para petani yang melakukan perlawanan terhadap perusahaan tersebut.
Dalam beberapa media dikatakan bahwa aparat (TNI-Polisi) memasuki rumah-rumah warga sambil mendobrak paksa pintu-pintu rumah mereka, lalu menangkapi beberapa petani yang diduga melakukan perlawanan terhadap PT. Melisya Sejahtera. Bukan hanya ditangkap, para petani ini dianiyaya, dipukul hingga wajah mereka memar. Dalam keadaan yang penuh ketakutan, warga melarikan diri menggunakan perahu. Ada juga yang lari ke hutan sambil dikejar-kejar dengan tembakan oleh aparat.
Masyarakat yang mencoba melarikan diri ditembaki dengan gas air mata sehingga banyak dari pihak anak-anak di bawah umur yang berjatuhan di halaman-halaman rumah dan jalan raya desa Tiberias. Dalam sebuah video yang diunggah di Facebook, seorang ibu rumah tangga mengatakan bahwa hingga kini anak-anak mereka belum pulang ke desa dari persembunyiaan karena mereka trauma dengan tindakan aparat keamanan yang tidak manusiawi dan tidak bermoral. Tindakan terhadap anak-anak yang dilakukan oleh aparat ini sejatinya bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28B Ayat 2 bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”
Tindakan represif yang dilakukan oleh aparat ini juga bertentangan denga UUD 1945 Pasal 28G sebagaimana dalam ayat “(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi; (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia…” Atas dasar inilah sehingga kita sebagai mahasiswa menolak tindakan represif yang dilakukan oleh aparat TNI dan Kepolisian terhadap para petani Desa Tiberias yang melakukan perlawanan terhadap kapitalis PT. Melisya Sejahtera.
Kepolisian juga telah menyeleweng dari ketentuan UUD 1945 Pasal 30 Ayat 4 bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”. Yang Kepolisian lakukan justru bertindak semena-mena dan otoriter terhadap masyarakat desa Tiberias.
Mengenai keterlibatan TNI dalam melakukan operasi militer terhadap masyarakat di sana, tindakan mereka telah juga menyeleweng dari ketentuan UU TNI No. 34 Tahun 2004 Pasal 7 Ayat 3 yang dengan tegas menyatakan “Oprasi militer selain perang di dalam membantu kepolisian atau pun dalam mengatasi keamanan dalam negeri hanya bisa dan boleh dilakukan jika ada dalam keputusan politik negara”. Direktur Eksekutif Imparsial, Al Araf menyatakan bahwa yang dimaksud ‘keputusan politik negara’ dalam Pasal 7 Ayat 3 di atas adalah ‘Keputusan Presiden’ dengan pertimbangan ‘DPR’. Tidak bisa dan tidak boleh TNI terlibat dalam operasi dalam negeri selain operasi perang kalau tidak ada keputusan presiden (ILC, 17/5/2016).
Dari regulasi yang jelas di atas, yang menjadi pertanyaan adalah keterlibatan TNI dalam kasus di Desa Tiberias, Presiden manakah yang memerintahkan mereka untuk terlibat dalam penanganan kasus tersebut? Atau secara tidak langsung hal ini mengindikasikan bahwa pihak TNI di sana telah melakukan operasi sepihak tanpa keputusan presiden dan DPR. Jika demikian, maka TNI setempat jelas-jelas telah melakukan tindakan sama seperti tindakan mereka pada zaman Orde Baru.
Mengenai konflik agraria antara petani dan perusahaan, hal ini berlangsung sejak tahun 2001. Latar belakang konflik tersebut, berawal ketika PT Malisya Sejahtera memperoleh HGU tahun 2001 atas tanah negara di Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolmong. Saat itu, lokasi tersebut dikuasai oleh petani penggarap. HGU tersebut diterbitkan tanpa ganti rugi kepada petani penggarap, juga tanpa redistribusi tanah sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang reforma Agraria (UU no 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria). Menurut Jull Takaliuang (aktivis yang mengadvokasi kasus ini), PT Malisya Sejahtera pada saat mendapat HGU tersebut tahun 2001 belum berbadan hukum, karena akta pengesahan perusahannya tahun 2002. Lokasi objek sengketa tersebut dibiarkan oleh PT Malisya Sejahtera sampai tahun 2015.[1]
Konflik dengan warga mulai terjadi sejak PT Malisya mulai mengintimidasi dan mengusir warga dari lokasi tersebut dengan menggunakan aparat keamanan. Dalam kasus ini, sama sekali tidak ada ganti rugi kepada petani penggarap. Yang terjadi adalah pengusiran. Saat ini, sebagaimana hasil sidang pemeriksaan setempat (PS) oleh majelis hakim yg mengadili perkara tersebut, terbukti PT Malisya Sejahtera hanya menguasai lokasi sekitar 0,7 hektar dari kondisinya 177 hektar lebih.[2]
Konflik agraria antara masyarakat melawan PT. Melisya Sejatera yang dibantu aparat keamanan setempat ternyata mengundang kontroversi. Kehadiran perusahaan ini memunculkan pro-kontra di kalangan masyarakat Desa Tiberias. Sebagian masyarakat yang pro perusahaan melakukan demonstrasi pada 6 April 2017 lalu di Kantor Bupati Bolaang Mongondow. William Sirih Darea[3] menjelaskan “Sudah lama kami mendiamkan aksi anarkis dan premanisme yang dilakukan Abner cs. Mereka sudah mengganggu operasional PT Malisya Sejahtera yang mengakibatkan kami, mayoritas warga Desa Tiberias yang bekerja di PT. Malisya Sejahtera, jadi tidak bisa bekerja dengan baik. Makanya, ini merupakan aksi spontanitas warga yang selama berdiam diri. Kami sudah cukup bersabar.”
Dalam keterangan di atas kita bisa melihat bahwa telah terjadi ketimpangan terhadap kehidupan sosial-ekonomi masyarakat di Desa Tiberias. Sebagaimana keterangan William bahwa ‘mayoritas warga di sana bekerja di PT. Melisya Sejahtera’, ini berarti sebagian kecil masyarakat yang tidak bekerja hanya menggantungkan penghidupan dari lahan yang sedang menjadi sengketa sebagaimana dijelaskan di atas. Petani miskin yang melakukan perlawanan terhadap perusahaan juga harus menghadapi ancaman represi aparat keamanan (TNI-Polisi) terhadap mereka.
Menanggapi aksi ‘kelompok kepentingan’ yang pro kapitalis ini, aktivis PRD (Partai Rakyat Demokratik) Sulawesi Utara, Jim R. Tindi menyebutkan bahwa demo tersebut penuh dengan intrik, tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Dalam keterangannya Tindi menjelaskan, ”Menyikapi aksi yang di lakukan PT. Melisya beberapa waktu yang lalu dengan memobilisasi rakyat dan memanipulasi rakyat serta membenturkan rakyat satu sama lain, adalah cara-cara yang pernah di pakai Imperialis atau VOC masa lampau yang hanya memecah belah rakyat untuk kepentingan modal mereka”.[4]
Keterangan di atas merupakan wujud keprihatinan atas taktik kapitalis yang mencoba mengadu-domba antara buruh perusahaan dengan petani yang sedang melawan perusahaan. Yang cukup disayangkan dalam kasus ini adalah masih kurangnya kesadaran buruh pekerja di sini untuk sama-sama berjuang mewujudkan cita-cita proletariat untuk meruntuhkan kapitalisme. Akibat keadaan ini, buruh pekerja di perusahaan sengaja di adu domba dengan petani hanya demi kepentingan kantong-kantong elit borjuis PT. Melisya Sejahtera.
Hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah tindakan ala orba dari segelintir aparat keamanan di sana. Perusahaan menjadikan TNI dan Polisi serta buruh setempat sebagai tameng sekaligus tongkat pemukul. Regulasi yang mengatur mereka telah disepelekan hanya demi menghamba terhadap para pemodal. Tindakan di atas merupakan tindakan otoriter ala fasis Orba. Jelaslah bahwa kasus di Desa Tiberias adalah kasus yang menyentuh konteks nasional, karena ini merupakan permasalahan agraria antara kaum kapitalis melawan rakyat pekerja yang terdiri dari para petani miskin yang menggantungkan kehidupan mereka dari lahan tersebut.*** 
Penulis adalah mahasiswa di Jurusan Pendidikan Sejarah, UniversitasNegeri Gorontalo (UNG)
——————-
[1] Konflik Warga Tiberias Vs PT Melisya Sejahtera di Bolmong Memanas (berita 25 Maret 2017; http://fajarmanado.com/konflik-warga-tiberias-vs-pt-malisya-sejahtera-di-bolmong-memanas/ (diakses tanggal 12 Mei 2017 {12:57}).
[2] Ibid.
[3] Lihat kronologi berita Dukung PT. Melisya Sejahtera Beroperasi, Warga Tiberias Poigar Demo ke Pemkab Bolmong (berita 6 April 2017); http://sulutaktual.com/2017/04/06/dukung-pt-malisya-sejahtera-beroperasi-warga-tiberias-poigar-demo-ke-pemkab-bolmong/ (diakses tanggal 12 Mei 2017 {13:03}).
[4] PRD Sulut Desak Polda Tangkap Otak Demo dari PT Melisya (berita 9 April 2017); http://www.suluttoday.com/2017/04/09/prd-sulut-desak-polda-tangkap-otak-demo-dari-pt-melisya/   (diakses tanggal 12 Mei 2017 {13:08}).

https://indoprogress.com/2017/06/kolaborasi-abk-aparat-buruh-kapitalis-vs-petani-catatan-kritis-konflik-agraria-di-bolaang-mongondow/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+indoprogress-feed+%28IndoPROGRESS%29

Sabtu, 06 Mei 2017

Presiden Jokowi Luluh, Perjuangan Petani Karawang Menang

SABTU, 06 MEI 2017 , 17:56:00 WIB | LAPORAN: IHSAN DALIMUNTHE


RMOL. Perjuangan 267 orang petani Kampung Cisadang, Teluk Jambe, Karawang, akhirnya menemui titik cerah. Setelah lebih dari 8 bulan hidup terlantar di penampungan, Presiden Joko Widodo akhirnya menyatakan bahwa ia akan menjamin petani Karawang mendapatkan haknya atas lahan dan tempat tinggal di Karawang, beserta dengan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM).

Pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Alldo Fellix Januardy mengatakan janji tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam pertemuan tertutup dengan petani Karawang yang diadakan pada tanggal 3 Mei 2017 lalu di Istana Negara Republik Indonesia. 

"Dalam pertemuan itu, Joko Widodo memerintahkan Sofyan Djalil, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk segera memetakan ulang lahan di kawasan Teluk Jambe untuk diredistribusikan sebagai lahan pengganti pertanian warga,"kata Alldo melalui keterangan tertulis kepada redaksi, Sabtu (6/5).

Selama proses transisi dan pengukuran tanah, Presiden Jokowi kata Alldo juga menginstruksikan Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana, untuk menampung para petani Karawang di rumah dinas Bupati Karawang. Kementerian Sosial Republik Indonesia juga akan mengalokasikan dana jaminan hidup sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu Rupiah) per orang per bulan selama 1 (satu) bulan sebagai dana bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Lebih lanjut Alldo mengatakan petani Karawang sudah mulai direlokasi ke rumah dinas Bupati Karawang mulai hari ini, Sabtu (6/5) pukul 13.00 WIB siang tadi. Warga pun akan diberangkatkan dari tempat penampungan di Posko Al-Maun, Masjid Al-Istiqomah, Tanah abang.

Untuk diketahui, petani Karawang telah mengalami penggusuran paksa dengan kekerasan sejak bulan Oktober 2016 akibat konflik lahan dengan PT. Pertiwi Lestari, perusahaan yang diduga menduduki lahan hutan negara secara ilegal. Akibat konflik tersebut, 11 orang petani sempat menjadi korban kriminalisasi atas tuduhan pengeroyokan dan disidangkan di Pengadilan Negeri Karawang. Hanya 6 di antaranya yang dinyatakan tidak bersalah oleh Majelis Hakim.

Selama berjuang di penampungan, 3 orang petani bernama Ibu Awen, Bapak Ideng, dan Bapak Idi yang meninggal dunia karena mengalami trauma akibat konflik agraria. Keberhasilan advokasi kasus ini tidak lepas dari besarnya semangat dan pengorbanan mereka yang perlu dikenang abadi. Tak hanya itu, ratusan petani Teluk Jambe, Karawang itu juga pernah melakukan aksi kubur diri selama 8 bulan di depan Istana Negara, Jakarta. Mereka menuntut keadilan atas perampasan tanah mereka. 

Demi mengawal proses transisi  untuk membantu menunjang kehidupan para petani agar dapat hidup seperti sediakala sampai memperoleh lahan pertanian secara permanen, SIMPUL LBH Jakarta membuka donasi publik melalui tautan http://kitabisa.com/BantuPetaniKarawang. Seluruh donasi yang didapatkan akan digunakan sebagai bentuk bantuan sosial terutama bagi anak-anak para petani selama proses transisi dan juga tabungan pendidikan mereka.[san]


http://nusantara.rmol.co/read/2017/05/06/290408/Presiden-Jokowi-Luluh,-Perjuangan-Petani-Karawang-Menang-#.WQ3F3Jom5fk.whatsapp

Sabtu, 15 April 2017

Tolak FPI


JAKARTA- Penolakan warga atas rencana pengukuhan organisasi FPI di Semarang (13/4), merupakan ekspresi penolakan warga atas ideologi dan pendekatan aktivitas FPI yang merongrong kamajemukan, Pancasila, dan dengan cara-cara kekerasan. Jadi tindakan itu bukanlah penolakan terhadap hak untuk berserikat anggota FPI. Hal ini ditegaskan oleh Hendardi, Ketua Badan Pengurus SETARA Institute, kepada Bergelora .com di Jakarta, Jumat (14/4),
“Langkah Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Abiyoso Seno Aji, yang turut serta melakukan pelarangan adalah langkah tepat untuk menjaga koeksistensi di Kota Semarang yang plural, aman, dan damai,” ujarnya.
FPI selama ini menurutnya diidentikkan dengan pelaku aksi-aksi intoleransi dan kekerasan yang menyebarkan teror ketertiban sosial. Sikap tegas Kapolrestabes yang mempersempit ruang gerak kelompok intoleran ini perlu jadi rujukan bagi Polres-Polres lain dalam bersikap menangani organisasi yang prokekerasan ini.
“Janganlah seperti Bupati Kuningan, Jawa Barat yang justru memfasilitasi pembentukan FPI Kuningan,” katanya.
Menyadari virus intoleransi yang sudah semakin meluas dan membahayakan Republik yang majemuk ini, menurutnya sudah semestinya semua penyelenggara negara dan pemerintahan mengambil langkah-langkah preventif berkelanjutan menjaga dan merawat keberagaman Indonesia.
Sebelumnya, Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Abiyoso Seno Aji memerintahkan kegiatan deklarasi pembentukan Front Pembela Islam (FPI) Kota Semarang yang digelar di rumah salah seorang pengurus FPI Jawa Tengah di Semarang, Kamis (13/4) malam, dibubarkan.
"Demi keamanan dan kenyamanan bersama, acara ini dibubarkan," kata Abiyoso usai audiensi dengan perwakilan FPI dan organisasi kemasyarakatan penolak kegiatan itu.
Kegiatan pembentukan FPI Kota Semarang digelar di rumah Ketua Advokasi Hukum FPI Jawa Tengah Zainal Abidin.
Menurut dia, keputusan tersebut diambil mengingat banyaknya penolakan terhadap pembentukan FPI. Abiyoso menegaskan ada atau tidaknya FPI, Kota Semarang tetap aman.
"Terkait kemanan dan lain-lain, ada kepolisian," katanya.
Kronologi Pembubaran
Sebelumnya, ratusan personel kepolisian dikerahkan untuk menjaga lokasi kegiatan pembentukan Front Pembela Islam (FPI) Kota Semarang yang digelar di rumah salah seorang pengurus FPI Jawa Tengah di Semarang, Kamis. Personel gabungan Polrestabes Semarang dan Polda Jawa Tengah tersebut sudah berjaga sejak mulut Jalan Pergiwati I Nomor 19, Bulu Lor, Semarang Utara.
Sementara itu, sekitar seribu orang yang berasal dari berbagai ormas telah berada di sekitar lokasi digelarnya kegiatan FPI. Sejumlah ormas yang menyatakan penolakan kegiatan tersebut, di antaranya Ansor, Laskar Merah Putih, Garda Nusantara, serta Patriot Garuda Nusantara.
Karena ngotot akan mendirikan Front Pembela Islam (FPI) di Semarang, pasukan yang terdiri atas santri-santri Gus Nuril Arifin, petang tadi Kamis, (13/4) sekitar pukul 18.00 WIB, merangsek menuju rumah inisiatornya, Zainal Abidin Petir.
Sebelum berangkat, para penyerbu berkumpul di Jalan Kokrosono untuk konsolidasi. Di sini mereka berkumpul bersama anggota ormas lainnya untuk menolak deklarasi FPI Semarang. (Web Warouw)
Sumber: Bergelora .com

Senin, 03 April 2017

Petani Tetap Menolak Tambang Pasir Besi

03-04-2017


KULONPROGO – Petani pesisir selatan Kulonprogo yang tergabung dalam Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) konsisten menolak rencana penambangan pasir besi. 

Bahkan kini mereka menolak rencana airport city sebagai pengembangan bandara baru, NYIA. PPLP khawatir airport city sebagai bagian dari pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) bakal merusak kehidupan sosial masyarakat setempat. Hal ini dikemukakan warga saat menggelar peringatan 11 tahun PPLP. Mengusung tema Gesik Kanggo Panguripan (pasir untuk kehidupan), peringatan dihadiri 2.000-an warga pesisir. Mereka mengarak gunungan hasil bumi mulai dari Jembatan Ngremang menuju ke lokasi acara di Pedukuhan III Garongan. Acara ini juga dihadiri perwakilan petani dari Jawa Timur, Jawa Barat, dan beberapa wilayah lainnya. 

“Perjuangan PPLP selama ini telah berjalan 11 tahun dan tetap konsisten menolak rencana penambangan pasir besi,” ungkap Ketua PPLP Supriyadi, kemarin. Warga sepakat lahan pertanian merupakan sumber penghidupan petani. Untuk itu mereka tetap berjuang mempertahankan hak atas tanahnya. Meski banyak yang melakukan upaya inkonstitusional dalam mempertahankan tanah Sultan Ground/Pakualaman Ground (SG/PAG), PPLP tidak mau melakukannya karena bertentangan dengan UU Pertanahan yang berlaku. 

Humas PPLP, Widodo mengatakan, penambangan pasir besi dan bandara tidak ada bedanya mengingat dampaknya yang merampas ruang bagi petani. Konsep airport city justru akan menjadikan petani sebagai penilik dan penggarap lahan terusir. “Airport city akan merampas ruang hidup kami sebagai petani,” katanya khawatir. Perwakilan LBH Yogyakarta, Yogi Zulfandi mengucapkan selamat kepada PPLP yang sudah memasuki tahun ke-11. Selama ini perjuangan masih sesuai dengan harapan. Hanya patut diwaspadai karena rezim yang berkuasa tidak berpihak kepada rakyat dan petani. 

“Mari bersama berjuang untuk mempertahankan hak para petani atas penghidupan yang layak dari pertanian,” ucapnya. Perwakilan petani Lumajang, Ridwan mengatakan, sejak 2010 mereka telah berjuang mempertahankan ruang hidup. Bahkan di Lumajang, Salim Kancil telah menjadi korban pembunuhan yang berorientasi pada penambangan pasir. “Salim Kancil akan tetap menjadi tolak ukur perjuangan warga Lumajang,” katanya menegaskan. 

Kuntadi 


http://www.koran-sindo.com/news.php?r=5&n=26&date=2017-04-03

Rabu, 01 Maret 2017

[Makassar Darurat Penggusuran]

KRONOLOGI PERAMPASAN LAHAN MASYARAKAT BARA-BARAYA RT06/04 DAN RT01/RW01 OLEH TNI-AD

1. Tanggal 13 Desember 2016, sejumlah personil diturunkan oleh pihak TNI untuk mengawal proses eksekusi lahan yang ditempati oleh 77 KK di asrama TNI Bara-Baraya. Prosesi ini ditolak oleh sejumlah warga, karena pasalnya lahan eksekusi masih dalam proses peradilan tanpa putusan sehingga belum ada kekuatan tetap (Inkrah) untuk membenarkan proses eksekusi lahan. Bahkan jauh sebelum hari eksekusi, Komnas HAM telah menerbitkan surat rekomendasi pada pihak TNI agar menghormati proses hukum yang berlaku dan tidak melakukan eksekusi sebelum terbitnya putusan. Dihimpun dari berbagai keterangan warga, proses eksekusi juga berjalan jauh dari kata manusiawi. Sejumlah warga mengeluhkan kerusakan dan kehilangan barang berharga, seperti emas dan perabot rumah tangga. Bahkan pada saat pengangkutan barang-barang, hingga tiba di lokasi akhir pengangkutan ada warga yang mengaku dimintai uang sebesar 1 Juta Rupiah jika ingin mengambil barangnya yang terangkut.
2. Pada tanggal 1 Februari 2017, di luar dugaan, lahan sengketa yang sebelumnya hanya mencakup wilayah asrama TNI AD Bara-Baraya rupanya merembes hingga ke wilayah luar asrama. Melalui surat yang diterbitkan oleh DANRAMIL 1408-08/Makassar dengan tanda tangan Kapten DANRAMIL atas nama Iskandar INF NRP 2920000151067, yang berisi antara lain ;
a. Perintah pengosongan tanah kepada masyarakat Bara-Baraya, yang menurut klaim TNI merupakan tanah milik Modhioneng Dg.Matika/Nurdin Dg.Bombong, mengacu pada surat perjanjian sewa-menyewa (PSM) Nomor :88//T/459 tanggal 12 april 1959. Dimana Mayor E.Sabara NRP selaku pihak penyewa, menyewa tanah seluas 28.970,10 M2 di Bara-Baraya. Juga surat ahli waris tanggal 9 mei 2016, yang dalam klaim TNI berisi permohonan pengembalian tanah asrama Bara-baraya kepada pemiliknya.
b. Surat tersebut dalam klaim pihak KODAM setelah dikosongkan, akan dikembalikan kepada ahli waris. Dan berdasarkan keterangan dalam surat, pihak KODAM VII/WRB siap memfasilitasi pertemuan antara pihak pemilik dalam proses pengembalian termasuk biaya kerahiman. Namun sampai hari ini, jangankan upaya mediasi. mengupayakan pertemuan antara ahli waris dengan warga tak pernah sekalipun dilakukan.
3. Surat tersebut menurut keterangan warga, telah disosialisasikan oleh TNI sejak Januari 2017. Dimana paska eksekusi tanah yang masuk dalam wilayah asrama, warga diberi peringatan oleh beberapa orang anggota TNI yang berjumlah sekitar 10 orang. Pada bulan itu juga, pimpinan TNI berdasarkan keterangan warga telah berkunjung ke kantor pemerintah setempat untuk meminta denah lokasi dan data warga Bara-Baraya.
4. Pada tanggal 17 Februari 2017, melalui surat dengan tanda tangan Kapten DANRAMIL 1408/BS atas nama Otto Sollu, S.E. TNI menerbitkan edaran kedua yang berisi rencana penertiban tanah okupasi yang dihuni sekitar 28 KK. Edaran tersebut masih dalam klaim yang sama dengan surat edaran sebelumnya, yaitu mengenai permintaan ahli waris untuk pengembalian tanah sewa. Yang sekali lagi, TNI tidak mampu menghadirkan ahli waris untuk bertemu dengan warga yang terancam penertiban.
5. Selang tiga hari paska terbitnya surat edaran kedua, pada tanggal 17 Februari 2017 pukul 10.00 pagi waktu setempat, pihak Kodam menerbitkan surat peringatan pertama, dengan menurunkan sebanyak 15 orang personil TNI untuk membagikan surat peringatan. Warga yang merasa punya hak sah atas tanah yang sedang ditempati, dibuktikan dengan akta jual beli No.82/KM/XII/1994 menolak untuk menerima surat peringatan dan mengusir pihak TNI dari lokasi. Namun klaim warga diacuhkan oleh pihak TNI karena menurut TNI akta jual beli tersebut dianggap cacat hukum oleh pihak BPN Kota Makassar. Pada insiden pengusiran tersebut, salah seorang warga mendengar lansung pernyataan dari salah satu personil TNI bahwa luas lahan yang akan diklaim oleh pihak TNI adalah seluas 19 Ha.
6. Berdasarkan keterangan warga, malam sebelum turunnya surat peringatan, ada BABINSA yang sempat mendatangi lokasi namun diusir oleh warga setempat.
7. Pada tanggal 20 Februari 2017, warga bersepakat menggelar aksi demonstrasi dengan mendatangi kantor BPN Wilayah Sulsel, untuk melaporkan pernyataan pihak BPN Kota Makassar yang menganggap akta jual beli milik warga Bara-Baraya cacat hukum dan menolak pengurusan sertifikat tanah warga Bara-Baraya. Namun oleh BPN Wilayah diperoleh keterangan jika tidak ada pemberitahuan dari pihak BPN Kota secara tersurat mengenai wilayah tersebut. Sehingga warga diminta untuk menerbitkan sporadik di kantor kecamatan, dan siap diurus lansung oleh pihak BPN Wilayah, jika setelah terbitnya sporadik, pihak BPN kota tetap menolak pengurusan sertifikat tanah warga Bara-baraya..
8. Sementara untuk hasil audiensi dalam rangkaian aksi pada tanggal 17 Februari di kantor DPRD Sulsel, diperoleh surat yang berisi tawaran untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dalam rangka mempertemukan ahli waris dan pihak warga Bara-baraya.
9. Namun ada kejanggalan yang didapati saat warga menyambangi kantor Kecamatan Makassar. Berdasarkan keterangan Camat terkait, bahwa Buku F (buku riwayat tanah) Kecamatan Makassar sudah sejak lama raib sejak beberapa periode camat sebelumnya. Sehingga pihak kecamatan Makassar sama sekali tidak bisa menerbitkan sporadik. Sementara tanah yang diklaim oleh ahli waris dengan nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4, sama sekali tidak pernah ada penerbitan sporadik dalam pengurusan SHM No.4 Tahun 2016 yang terbit atas dasar hilangnya Buku tanah tahun 1965 dan mengambil surat keterangan hilang di kepolisian. Dan hanya dengan bukti tersebut, SHM No.4 bisa dengan mudah diterbitkan oleh pihak BPN Kota.
10. Sampai hari ini, dalam rangka menghimpun dukungan massa, warga mendirikan posko bersama bagi siapapun pihak yang berniat memberi dukungan dalam bentuk apapun. Langkah ini diambil, guna mengantisipasi berbagai kemungkinan mengingat pengalaman pahit yang dialami oleh warga asrama Bara-Baraya, dimana pihak TNI sama sekali tidak menghargai proses hukum yang sedang berjalan. Sehingga besar kemungkinan akan terjadi hal serupa terhadap warga di luar asrama. Kuat dugaan, jika pihak TNI sedang melansungkan taktik Devide et impera (Pecah belah dan kuasai). Dimana perampasan lahan, dilakukan secara sedikit demi sedikit untuk mencegah warga bersatu dan menjadi kekuatan besar yang akan menyulitkan proses perampasan lahan yang hendak dilakukan oleh mafia tanah bersama TNI AD.
Kami mengharapkan dukungan yang seluas mungkin dari seluruh elemen masyarakat untuk menguatkan perjuangan kami. Kami mengharapkan ada dari rekan-rekan sekalian yang bersedia berjuang bersama kami. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan berkunjung ke posko perjuangan kami Jl. Abu Bakar Lambogo 143. Atau silahkan kontak narahubung di bawah.
Narahubung:
Ahmad (085340686434)
Boy (082347011401)
Shany (085241685964)
Etha (082187524499)

Jumat, 24 Februari 2017

Apa dan siapa yang harus dilawan; dan bagaimana melawannya?

Ijin AMDAL untuk PT Semen Indonesia telah dikeluarkan, artinya mereka bisa melanjutkan operasinya di wilayah Kendeng, Jawa Tengah--sekalipun sudah bertahun-tahun operasional mereka ditolak oleh Warga---juga oleh banyak kalangan di berbagai penjuru Indonesia, karena pembangunan PT Semen Indonesia (dengan kegiatan pertambangannya) akan merusak sumber-sumber air secara massif.
Persoalannya, apa yang dilakukan PT Semen Indonesia sejalan dengan program pemerintahan Jokowi-JK, yang menekankan program pembangunan infrastruktur sebagai program utama--baik dengan sumber pembiayaan dari investasi langsung (luar negeri), maupun dengan hutang luar negeri (salah satu nya dari Bank Investasi Infrastruktur Asia/AIIB). Lebih jelas bisa dilihat dari berbagai Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi-JK (yang sejatinya sama dengan Master Plan Percepatan Pembangunan dan Perluasan Ekonomi Indonesia atau MP3EI di jaman pemerintahan SBY)
Proyek pembangunan infrastuktur ini bukan hanya soal pembangunan PT Semen Indonesia, tetapi juga pembangunan bandara Internasional di berbagai daerah--yang juga mendapatkan penolakan dari warga sekitar atau pembangunan berbagai proyek-proyek infrastuktur dalam skala besar lainnya.
Artinya, ini bukan soal melawan Ganjar Pranowo saja, atau melawan Sultan di Yogya atau Aher di Jawa Barat, dengan model-model perlawanan (yang walaupun militan) namun masih terkotak-kota (atau lokalis), melainkan sesungguhnya, perlawanan rakyat ini adalah perlawanan yang perlu ditegaskan untuk melawan Pemerintah Pusat (dan kebijakan Paket Ekonominya), dengan model perlawanan yang menyatu--lintas daerah dan lintas sektoral (catatan, PP 78/2015 tentang upah murah yang ditentang kaum buruh juga bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi-JK).
Dengan demikian, selain akan semakin kuat, perlawanan rakyat, juga akan semakin jelas, siapa saja yang sungguh-sungguh berdiri bersama rakyat dan siapa yang pura-pura membela rakyat sembari mendukung Pemerintahan Jokowi-JK.
[Surat: Budi Wardoyo]

Senin, 20 Februari 2017

Penjajahan dan Land Grabbing Sebagai Akumulasi Melalui Perampasan di Flores

Emilianus Yakob Sese Tolo



POTRET kemiskinan merupakan pandangan keseharian di Flores. Soalnya, bagaimana menjelaskannya? Beberapa pihak berpendapat bahwa kemiskinan di Flores disebabkan oleh faktor alam seperti kekeringan dan kemarau panjang, keterbatasan sumber daya alam, rendahnya sumber daya manusia, daya dukung prasarana dan sarana publik yang minim, penyelewengan terhadap dana bantuan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesehatan, dan ketiadaan good goverance. Para peneliti LIPI merupakan salah satu pihak yang pernah berpendapat seperti ini dalam buku yang berjudul Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Timur dari Perspektif Sosial: Permasalahan dan Kebijakan. Dalam teori ilmu pembangunan, pendekatan yang digunakan oleh para peneliti LIPI ini, disebut pendekatan psikologis-kultural.
Kelemahan utama dari pendekatan psikologis-kultural adalah karakternya yang ahistoris. Artinya, pendekatan psikologis-kultural kurang melihat persoalan dalam konteks kesejarahan (Budiman 1990). Karena itu, pendekatan psikologis-kultural, ketika mendefinisikan persoalan kemiskinan, cenderung menghindari persoalan ekonomi-politik. Persoalan ekonomi-politik merupakan “persoalan menyangkut penguasaan alat-alat produksi, serta struktur hukum dan kekuasaan yang menopang berlangsungnya ketimpangan sistem” (Li 2012: 21). Lazimnya, persoalan ekonomi-politik ini terbentuk dan terlembaga setelah melewati proses sejarah yang panjang. Melawan asumsi dan argumentasi para peneliti LIPI ini, dengan pendekatan ekonomi politik, menurut penulis, kemiskinan di Flores disebabkan oleh akumulasi melalui perampasan, seperti dalam pengertian David Harvey (2003), khususnya dalam kaitan dengan kolonialisme asing dan perampasan tanah (land grabbing).[1]

Penjajahan Sebagai Akumulasi Melalui Perampasan
Akumulasi melalui perampasan sudah terjadi sejak lama di Flores melalui proses penjajahan yang panjang. Penduduk Flores sejak abad ke 14 sudah berada di bawah kekuasaan Majapahit (Metzener 1982). Waktu itu, Flores masih bernama Solot. Setelah kerajaan Majapahit runtuh, dua kerajaan kecil, yakni Goa dan Ternate, menjajah Flores. Pada abad 15 dan 16, Goa menguasai Flores di bagian Barat dan Tengah, dan Flores bagian Timur diduduki oleh kerajaan Ternate (Orinbao 1969). Tetapi, kekuasaan kedua kerajaan kecil ini tidak berlangsung lama karena kedatangan bangsa Eropa pada abad 16, yakni Portugis dan Belanda. Flores bagian Barat, yakni Manggarai, dengan bantuan Belanda, akhirnya jatuh dalam kekuasaan kesultanan Bima pada abad ke 18 (Gordon 1975). Namun, menurut laporan lain, seperti yang ditulis Erb (2010), Manggarai sudah jatuh ke tangan Bima sejak tahun 1667 akibat perjanjian Bongaya.
Dari semua penjajah, Belanda paling berpengaruh secara sosial, ekonomi dan politik di Flores. Secara formal, Flores baru benar-benar jatuh ke tangan Belanda di tahun 1859 berkat perjanjian Lisbon (Webb 1968). Namun, hingga awal abad 19, Belanda tidak memerintah Flores secara langsung. Menurut Bekkum (1946 [1974]), sampai awal abad 20, Belanda hanya memerintah Flores dari Bima. Tetapi, Belanda baru resmi menjajah Flores pada tahun 1917-1918, setelah para pemimpin lokal yang melakukan pemberontakan sejak tahun 1902 takluk kepada Belanda. Sebelum pasifikasi 1917-1918, Belanda menjalankan politik onthoudingspolitiek, yaitu politik pembiaran terhadap pribumi di wilayah-wilayah hinterland seperti Flores dipimpin oleh para pemimpin aristokrat tradisionalnya (Dhakidae 2013).
Setelah Flores ditaklukkan oleh Belanda, misionaris Gereja Katolik ke Flores pada tahun 1917 dan “menstabilkan” birokrasi Gereja Katolik di Flores (Metzner 1982, Dhakidae 2013). Sebelum Belanda, sejatinya, Gereja Katolik sudah datang ke Flores di bawah kekuasaan Portugis di abad ke 16. Para pegawai pemerintahan Belanda sudah datang lebih dulu pada tahun 1908 untuk membangun kantor pemerintahannya di Ruteng (Metzner 1982). Bersama Gereja Katolik, Belanda mulai melakukan penjajahan yang lebih sistematis dan terorganisir di Flores. Gereja Katolik mulai mengembangkan ajaran iman Katolik, membangun infrastruktur publik dan membuka berbagai insitutusi pendidikan di bawah payung politik etis yang dikeluarkan oleh Belanda pada awal abad 20 (Metzner 1982, Nama 2012, Satu 2012).
Namun, kedekatan antara Gereja Katolik dan Belanda ketika itu bukan hal yang biasa. Sebab, sebelumnya, misi Gereja Katolik di Hindia Belanda memang sengaja dirintangi oleh pemerintah kolonial. Belanda tidak suka dengan karya misi Gereja Katolik yang terlibat dalam pendidikan. Sikap ini merupakan bagian dari gelagat politik Belanda di Hindia Belanda yang tercermin dalam pernyataan Gubernur Jenderal Baud pada tahun 1836. Pernyataan gubernur Baud, seperti ditulis Booelaars (2005 [1991]: 90), adalah sebagai berikut: “[s]emakin maju propaganda agama Kristen di kawasan-kawasan ini, semakin kuatlah kemandirian rakyat pribumi. …[D]emi perkara kepentingan Belanda, misi sedapat mungkin dirintangi.” Berkaitan dengan pernyataan Gubernur Jenderal Baud ini, Erb (2010: 282) berpendapat bahwa sikap Belanda yang ramah terhadap Gereja Katolik di Flores merupakan implikasi perjanjian dengan Portugis yang menyerahkan semua klaim atas Flores dan Timor Barat ke Belanda. Belanda pun tetap mengijinkan pengiriman misionaris Gereja Katolik, tetapi hanya ke Flores saja. Dari tahun 1913 hingga kini, konggregrasi religius Gereja Katolik Societas Verdi Divini (SVD) yang melanjutkan misi Serikat Jesuit di Flores, bersama Belanda, membangun Flores dalam bidang pembangunan infrastruktur, kesehatan dan pendidikan (Webb 1968, Boelaars 2005).
Ketika Belanda dan Gereja Katolik datang ke Flores pada awal abad 20, sistem pemerintahan di Flores pada umumnya masih terorganisir dalam unit politik kecil yang independen yang beranggotakan 100-200 penduduk. Unit politik ini disebut Nua (kampung). Kala itu di Flores terdapat banyak Nua, yang secara politik independen satu terhadap yang lain (Metzner 1982, Forth 2001, Tule 2004). Pada awal pemerintahan Belanda di Flores, menurut Bekkum (1946 [1974]), di Manggarai terdapat 38 dalu dan sekitar 150 penjaga tanah (tua teno). Fakta seperti ini menyulitkan agenda penjajahan, sehingga mendorong Belanda membentuk sistem kerajaan dengan cara memilih seorang pemimpin lokal yang kuat dan memiliki tanah yang luas. Dari tahun 1909-1929, menurut Tule (2004), Belanda membentuk delapan oderafdeeling yang dipimpin oleh seorag raja, yakni Manggarai, Ngada, Riung, Nagekeo, Ende, Lio, Sikka and Larantuka.
Ketika usai menetapkan raja terpilih, Belanda mulai mengubah struktur agraria sesuai dengan kepentingan akumulasi melalui perampasan. Bagaimana tanah harus diolah dan apa yang harus ditanam merupakan bagian dari kebijakan pemerintah kolonial. Sistem pertanian tradisional diganti dengan sistem pertanian modern. Sistem pertanian tradisional lodok di Manggarai, misalnya, diganti dengan terrace system oleh Belanda. Akibatnya, kedatangan Belanda, seperti yang ditulis oleh Gordon (1975: 15, 131), menandai “dimulainya peningkatan pertanian dan produktivitas pangan” dan massa rakyat mulai mengadaptasikan pertaniannya dengan tanaman komoditi. Semua daerah pertanian yang dibuka oleh Belanda, seperti persawahan, “tidak lagi membutuhkan keputusan komunal tentang kapan saat penanaman atau tentang sistem pembagian kerjanya.”
Seiring dengan semakin kuatnya kekuasaan Belanda, raja pilihan Belanda di Flores, dalam banyak hal, cenderung bertindak sewenang-wenang mengubah sistem agraria setempat untuk memperlancar akumulasi kapital pihak penjajah dan diri sendiri. Pada tahun 1930, seperti yang ditulis oleh Metzner (1982: 225), raja Sikka, misalnya, mendeklarasikan dirinya sebagai pemilik semua tanah yang tidak ditempati dan digarap di Sikka, lalu menjualnya kepada orang-orang Bugis. Konsekwensinya, pada saat itu, “sistem kepemilikan tanah komunal hampir hilang total di Sikka bagian Tengah”. Intervensi penjajah Belanda dalam sektor politik dan agraria ini menyebabkan beralihnya kepemilikan tanah dari komunal ke kepemilikan individual. Kepemilikan individual ini kemudian menyebabkan naiknya tingkat kesuburan dan nilai nominal tanah itu sendiri. Sejak kedatangan Belanda, kepemilikan privat atas tanah dan transaksi tanah mulai dilegalkan. Kepemilikan privat dan transaksi legal penjualan tanah ini semakin hari semakin memperparah dan memperdalam ketimpangan agraria di Flores hingga hari ini.

Land Grabbing Sebagai Akumulasi Melalui Perampasan
Setelah kolonialisme asing berakhir di Flores, tanah-tanah di Flores mulai jatuh satu-satu –entah melalui proses jual beli, kontrak dan konsesi legal– pada kelas berkuasa seperti para pengusaha, birokrat, politisi, Gereja Katolik, dan golongan aristokrat tradisional (Tolo 2012). Proses ini, dalam literatur agraria belakangan ini, kerap disebut sebagai land grabbing. Dalam kapitalisme, land grabbing tidak selalu terjadi melalui tindakan represif-koersif, tetapi juga melalui tindakan yang halus, wajar dan masuk akal menurut pendapat umum yang hegemonik. Perampasan ini dilakukan sebagai upaya untuk mengakumulasi modal, baik dengan cara-cara “ekonomi” maupun “ektra-ekonomi” (‘economic’ and ‘extra-economic’ forms of accumulation). Cara-cara ekonomi terjadi melalui mekanisme pasar, yakni proses jual beli yang kerap terjadi secara sukarela. Cara-cara ektra-ekonomi terjadi melalui pembuatan peraturan dan kebijakan politik yang terkadang melibatkan kekerasan (Hall 2013). Land grabbing dalam pengertian seperti ini, menurut saya, sudah terjadi sejak kolonialisme asing menginjakkan kakinya di Flores, dan proses perampasan itu terus berlangsung setelah kolonialisme asing pergi, dan kian melanggeng hingga hari ini.
Setelah terlepas dari kungkungan penjajahan, ketimpangan struktur relasi sosial produksi di sektor agraria di Flores terus berlanjut. Ketimpangan ini, dulu dan kini, terjadi melalui proses perampasan seperti yang Harvey sebut sebagai “accumulation by disspossession” (Harvey 2003), baik secara konsensus maupun koersif oleh elit kampung, negara, kaum bermodal dan Gereja Katolik (Tolo 2014). Perampasan tanah melalui konsensus di Flores kini biasanya terjadi pada level kampung oleh golongan aristokrat tradisional (mosalaki) dengan hegemonisasi (Gramsci 1971) melalui mitos, cerita rakyat dan terminologi adat. Gereja Katolik juga melakukan perampasan tanah melalui konsensus dalam bentuk jual beli dengan masyarakat,[2] juga dengan Belanda (Prior 2013), hibah dari institusi adat,[3] dan kontrak dengan pemerintah dalam bentuk tanah Hak Guna Usaha (HGU).[4] Pada awal abad ke 21, muncul beberapa kasus perampasan tanah secara koersif yang melibatkan kekuatan represif aparatus negara, seperti pada kasus konservasi alam (Prior 2004), tambang (Regus 2011, Hasiman 2013) dan investasi pariwisata (Dale 2013) di Flores.
Peran golongan aristokrat tradisional (mosalaki) dan institusi adat kini masih kuat meski telah direpresi oleh penjajah, pemerintah, dan Gereja Katolik di Flores (Erb 2010). Pasca kemerdekaan, para golongan aristokrat tradisional di Flores mulai mengklaim diri sebagai tuan tanah (land lord) yang berhak memiliki kekuasaan tanah yang luas. Padahal, menurut Tule (2006, 2013) sebagai bagian dari bangsa Astronesia, di Flores tidak dikenal konsep tuan tanah, melainkan penjaga tanah (land guardian). Meskipun secara keliru menyamakan arti tuan tanah dan penjaga tanah dalam konteks Flores kala itu, Dhakidae (2013: 119-121) sama sekali tidak meleset ketika menulis bahwa “Flores […] yang tidak terkena hukum “hak pribadi atas tanah” pada dasarnya dikuasai oleh para tuan tanah yang tidak lain adalah “raja-raja” lokal.” Namun, dewasa ini, di Flores, kecuali di Manggarai, banyak kalangan aristokrat tradisional mendaku sebagai tuan tanah, seperti dalam konsep land lord yang dipahami oleh penduduk Eropa. Untuk melakukan perampasan tanah secara konsensus ini, para mosalaki di Flores (Worowatu, Nagekeo) menggunakan cerita rakyat tentang Tuku Naru untuk mendaku diri sebagai Ine Tana Ame Watu (Ibu Tanah Bapak Batu), yang berhak memiliki tanah yang luas, otoritas politik dan religius (Tule 2006),[5] persis seperti fungsi legitimatif gelar kebangsawanan yang disematkan pada para raja Mataram seperti Paku Buwana (Paku Alam Semesta), Hemengku Buwana (Pelindung Alam Semesta) dan Paku Alam (Paku Dunia) (Anderson 1991).
Selain mosalaki, Gereja Katolik hari ini juga terlibat dalam perampasan tanah secara konsensus di Flores (Prior 2013).[6] Selain memberikan pemberdayaan secara intensif kepada masyarakat di Flores sejak awal abad 20, Gereja Katolik juga memainkan peran bagi melonjaknya ketimpangan agraria di Flores, dimana ribuan hektar tanah masyarakat secara perlahan jatuh ke tangan Gereja Katolik (Prior 2013). Dengan terlalu terbukanya pucuk pimpinan Gereja Katolik di Flores, pada awal abad 21, sekitar 20-30 serikat religius Gereja Katolik yang oportunistik[7] dengan kekuatan modal finansial yang besar mampu membeli tanah-tanah yang strategis di Flores (Tolo 2013).
Beberapa dekade terakhir, program sertifikasi tanah individual, juga turut berperan dalam meningkatkan perampasan tanah secara konsensus dan ketimpangan agraria di Flores hari ini. Sekitar 60% penduduk Flores menyetujui jika lahan produktif mereka disertifikasi, bukan untuk tujuan komodifikasi (4%), tetapi untuk menghindari konflik tenurial (95%) (Tolo 2013). Namun, faktanya, tanah bersertifikat[8] justru dengan mudah berpindah ke tangan pemilik modal, terlebih dalam institusi adat yang sangat lemah melawan komodifikasi tanah seperti di Manggarai (Tolo 2013). Sejak tahun 1970an, para birokrat dan orang kaya baru “di Manggarai yang mampu membeli tanah. Mereka dapat membeli jip, membangun rumah, dan membeli tanah. Biasanya mereka melakukan ketiganya. Tetapi pembelian tanah sering menjadi pilihan pertama mereka (Gordon 1975: 145-146).”
Dengan semakin meningkatnya promosi tentang program konservasi alam, pembangunan pariwisata dan investasi tambang akhir-akhir ini, tanah-tanah di Flores, termasuk tanah adat dan hutan lindung (Regus 2011, Hasiman 2014), khususnya di Manggarai, dengan mudah dikomodifikasi untuk kepentingan akumulasi kapital (Erb 2010). Institusi adat, seperti di Manggarai, tidak menentang komodifikasi tanah. Akibatnya, kepemilikan tanah para petani miskin dengan mudah berpindah ke tangan para rentenir (Guntur 2014, Kurniasanti 2014), elit politik dan birokrasi (Gordon 2014), pengusaha lokal dan Tionghoa (Gordon 1975), investor tambang (Regus 2011, Dale 2013) dan pengusaha pariwisata (Dale 2013) yang telah beraliansi dengan elit politik dan birokrasi setempat. Pemerintah daerah di Flores cenderung melihat penyelesaain terhadap persoalan pengangguran dan sumber daya manusia yang rendah –karena sekitar 60% (Tolo 2013) dari total penduduk drop out dan tamatan Sekolah Dasar– adalah dengan mendatangkan investor (Erb 2010).
Kini peran yang berkaitan dengan persoalan tenurial dari institusi adat secara perlahan mulai diganti oleh institusi pemerintah, seperti lembaga pengadilan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kedua lembaga ini telah berkontribusi meningkatkan ketimpangan agraria dan konflik agraria berdarah di beberapa daerah di Flores (Erb 2010). Dari tahun 2001-2003 saja terdapat 123 konflik agraria yang menyebabkan 26 korban jiwa di lima kabupaten di Flores, yakni Ende, Flores Timur, Manggarai, Ngada, dan Sikka. Konflik paling tinggi, dua kali lipat melampaui kabupaten yang lain, sebanyak 44 kasus, terjadi di kabupaten Manggarai yang institusi adatnya paling lemah mencegah komodifikasi tanah (Clark 2004). Penyelesaian konflik agraria melalui hukum positif di lembaga peradilan negara –yang mudah disuap– (Erb 2010) selalu menghasilkan kubu ‘yang menang’ dan ‘yang kalah’, bukan mencari jalan damai, seperti yang biasa diselesaikan dalam hukum adat, telah menimbulkan konflik agraria yang semakin runyam di Flores. Selain konflik agraria, marjinalisasi institusi adat juga telah menyebabkan banyak tanah yang bersertifikat dengan mudah dijual, tanpa pertimbangan dan persetujuan dari anggota suku dan institusi tradisional setempat di Flores (Erb 2010).
Proses perampasan tanah baik secara konsensus maupun koersif di atas telah menimbulkan ketimpangan agraria di Flores. Pada tahun 2013, rata-rata kepemilikan tanah per keluarga di Flores adalah sekitar 2,6 hektar, dengan tingkat produktivitas tahunan hanya sekitar 13,6 juta per hektar. Walaupun rata-rata kepemilikan tanah per keluarga cukup tinggi, tetapi sebagian besar tanah terkonsentrasi pada keluarga petani kaya, sebab 34 keluarga petani kaya di Flores menguasai 476 hektar tanah, sementara 78 keluarga petani gurem di Flores hanya menguasai 27 hektar. Artinya, petani kaya menguasai 17 kali luas rata-rata petani gurem di Flores. Petani kaya yang menguasai lahan yang luas kerap membiarkan tanah produkifnya tak digarap (under-ulitized) yang mencapai sekitar 72% dari total tanah yang dimilikinya (Tolo 2013).
Ketimpangan relasi struktur sosial produksi di sektor agraria di Flores hari ini telah menyebabkan dua hal utama. Pertama, ketimpangan ini telah membuka peluang lebih besar bagi kalangan aristokrat tradisional untuk melakukan mobilitas kelas sosial. Karena dewasa ini tanah tidak lagi menjadi satu-satunya sumber ekonomi dan politik seperti di masa lalu, maka para golongan aristokrat tradisional yang berkuasa di Flores hari ini melihat institusi politik dan birokrasi, bahkan institusi Gereja Katolik, sebagai “sumber ekonomi dan politik baru” agar bisa terus mereproduksi kekuasaannya. Korupsi di Flores sering terjadi baik di kalangan birokrasi, politik maupun Gereja Katolik (Erb 2006). Berdasarkan survei Indonesian Corruption Watch tahun 2015, propinsi NTT merupakan propinsi terkorup kedua di Indonesia setelah Sumatra Utara. Pada tahun 2007, Maumere pernah menjadi kota terkorup di Indonesia (Hardum 2016). Penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi merupakan hal lazim di NTT (Pos Kupang, 2/1/2016). Dengan watak birokrasi yang koruptif ini, sekitar 97% dana APBD di Flores yang digelontorkan oleh pemerintah pusat menjadi sumber daya ekonomi yang “diperebutkan” oleh para birokrat dan politisi (Obon 2007). Fakta paling mutakhir persekongkolan antara pemimpin birokrasi menyata dalam penyelenggaraan balap sepeda internasional Tour de Flores 2016. Untuk membiayai kegiatan ini, pemerintah daerah di Flores menyediakan dana Rp 9,5 miliar yang dipotong dari dana APBD yang sejatinya tidak memiliki item pengeluaran untuk Tour de Flores (Tolo 2016a).
Kedua, ketimpangan di sektor agraria juga telah mendesak para petani yang bertanah kecil dan tuna kisma bekerja sebagai penggarap (Kompas 2011) dalam sistem bagi hasil dengan para pemilik tanah luas dalam sistem tradisional yang disebut fedho, yang mewajibkan penggarap membayar sejumlah hewan besar seperti kerbau, sapi dan kuda dalam kurun waktu lima tahun atau lebih, atau meluangkan tenaga dan waktunya bekerja tanpa upah untuk para tuan tanah kapan saja dibutuhkan.[9] Fedho di masyarakat Flores dewasa ini pada umumnya mengikuti skema 6:4 atau 5:5 (Kompas 2010), yang artinya 40% atau 50% dari penghasilan diserahkan kepada tuan tanah.[10] Tidak sedikit pula dari mereka yang terpaksa mencari penghidupan di luar pulau Flores, bahkan hingga menjadi buruh migran di luar negeri seperti di beberapa negara Asia Tenggara, yang merupakan ‘hotspot’ bagi human trafficking (Ford et.al 2011). Pada tahun 2013, jumlah TKI asal NTT –yang mayoritaas berasal dari Flores– di Malaysia sebanyak 32.000 bersatus legal dan 75.000 bersatus ilegal (Timor Express 2013), yang kerap menjadi korban human trafficking (Guntur 2014). Begitu pula ribuan para muda mudi dari keluarga miskin –karena kondisi ekonomi keluarga– terpaksa masuk 20-30 tarekat religius Gereja Katolik oportunistik yang sedang menyerbu pulau Flores yang miskin sebagai ‘lumbung’ calon misionaris –rohaniwan dan rohaniwati– Gereja Katolik di awal abad 21. Ribuan calon misionaris muda ini juga rentan menjadi korban human tafficking berwajah agama kelak.***

Penulis adalah Peneliti di Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
________ 
Kepustakaan:
Anderson, B. 1991. Language and Power – Exploring Political Culture in Indonesia. New York: Cornell University Press.
Bekkum WV. 1946. M. Agus (Penerj., 1974). Sejarah Manggarai (Warloka-Todo-Pongkor). Unpublished manuscript.
Boelaars, HJWM. 1991. Hardawiryana, R (penerj., 2005). Indonesianisasi: Dari Gereja Katolik di Indonesia Menjadi Gereja Katolik Indonesia. Yogyakarta: Kanisius.
Budiman, A. 1990. Sistem Perekonomian Pancasila dan Ideologi Ilmu Sosial. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka.
Hall, D. 2013. Primitive Accumulation, Accumulation by Disspossession and Global Land Grab, Third World Quarterly 34: 9: 1582-1604.
Clark, Samuel. ed. 2004. More than Just Ownership: Ten Land and Natural Resource Conflict Case Studies from East Java and Flores. Jakarta: World Bank Report.
Dale, CJP. 2013. Kuasa, Pembangunan, dan Pemiskinan Sistemik. Labuan Bajo: Sunspirit Books.
Dhakidae, D. 2003. Cendekiawan dan Kekuasaan Dalam Negara Orde Baru. Jakarta: Gramedia.
Dolu, H.G. 2016. “Persoalan Tanah Ulayat, Masyarakat Adat Maumere Menanti Keadilan dari Gereja dan Negara.” Diakses 22 Agustus 2016 (http://indonesiasatu.co/detail/persoalan-tanah-ulayat–masyarakat-adat-maumere-menanti-keadilan-dari-gereja-dan-negara).
Erb, M. 2010. “Kebangkitan Adat di Flores Barat: Budaya, Agama dan Tanah.” Hlm. 269-299 dalam Adat dalam Politik Indonesia. Disunting oleh James S. Davidson et al. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Ford, M. et.al (eds.). 2011. Labour Migration and Humman Trafficking in Southeast Asia: Critical Perspective. New York: Routledge, 2011.
Forth, G. 2001“Dualism and Hierarchy: Processes of Binary Combination in Keo Society.” Oxford Studies in Social and Cultural Anthropology. Inggris: Oxford University Press.
Gordon, JL. 1975. “The Manggarai: Economic and Social Transformation in an Eastern Indonesia Society.” Disertasi.Cambridge, Massachusetts: Harvard University.
Guntur, A. 2014. Kisah dari Seberang: Kumpulan Cerita dari dan Tentang Para Migran Asal Manggarai, Kronik Edisi 1 (Ruteng: Biara Scalabrinian Ruteng, 2014)
Gramsci, A. 1971. Selection from the Prison Notebooks. New York: International Publisher.
Hardum, SE. 2016. “NTT Jadi Fokus Perhatian Kementrian Desa.” Diakses 23Agustus 23 (http://www.beritasatu.com/ekonomi/358133-ntt-jadi-fokus-perhatian-kementerian-desa.html).
Harvey, D. 2003. The New Imperialism. New York: Oxford University Press.
Hasiman, F. 2014. Monster Tambang. Jakarta: JICP OFM.
Jebadu, A. et al., ed. 2009. Pertambangan di Flores-Lembata: Berkah atau Kutuk?. Maumere: Penerbit Ledalero.
Kompas. 2011. Ekspedisi Jejak Peradaban NTT: Laporan Jurnalistik Kompas. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
Kurniasanti, I.P.S. 2014. “Perempuan dan Perdagangan Manusia: Sebua Refleksi Menjalankan Ministri Anti-Perdagangan Manusia”, (Makalah diajukan untuk seminar tentang “Ajaran Sosial Gereja & Relevansinya Dalam Keterlibatan Berpolitik di Tengah Beberapa Masalah Aktual: Buruh & Migrasi, Korupsi, Pengungsi, Human Trafficking” di Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 25 November).
Li, T.M. 2012. Santoso, Hery and Semedi, Pujo (Penerj.). The Will to Improve: Perencanaan, Kekuasaan dan Pembangunan di Indonesia. Jakarta: Marjin Kiri.
Metzner, JK . 1982. “Agriculture and Population Pressure in Sikka, Isle of Flores: A contribution to the study of the stability of agricultural systems in the wet and dry tropics.”Development Studies Centre Monograph No. 28. Australian National University.
Nama, S. 2012. “Kerasulan Sosial Ekonomi: Bagian Integral Pewartaan Injil, dalam Chen Martin dan Suwendi.” Hlm. 53-80 dalam Budaya & Pergumulan sosial: Refleksi Yubeleum 100 Tahun Gereja Katolik Manggarai. Disunting oleh Martin Chen and Charles Suwendi. Jakarta: Obor.
Obon, F. 2007. “Mencari Rakyat dalam APBD.” Laporan Jurnalistik “Diskusi Tematik Fakultas Ekonomi Universitas Flores: Fenomena Pengelolaan APBD Yang Berpihak Pada Rakyat”, Ende, 22 Februari. Diakses 13 Mei2016.
Orinbao, S. (1969). Nusa Nipa, Nama Pribumi Nusa Flores. Ende: Nusa Indah.
Osborne, David and Gaebler, Te. 1996. Mewirausahakan Birokrasi. Pustaka Binaman Pressindo: Jakarta.
Prior, JM. 2013. “Land Disputes and the Church: Sobering Thoughs from Flores.” Hlm. 215-242 dalam Land For the People: The State and Agrarian Conflict in Indonesia. Disunting oleh Anton Lucas dan Carol Warren. United States of America: Center for International Studies.
—–. 2004. “Land, Church, and State.” Inside Indonesia. Diakses 23 Januari 2016 (http://www.insideindonesia.org/land-church-and-state).
Regus, M. 2011. “Tambang dan Perlawanan Rakyat: Studi Kasus Tambang di Manggarai, NTT.”Masyarakat: Jurnal Sosiologi 16 (1):1-28.
Satu, A. 2012. “Karya Pastoral SVD di Manggarai: 1914-Sekarang dan Masa Mendatang.” Hlm. 38-52 dalam Budaya & Pergumulan sosial: Refleksi Yubeleum 100 Tahun Gereja Katolik Manggarai.Disunting oleh Martin Chen dan Charles Suwendi. Jakarta: Penerbit Obor.
Timor Express. 2013. “TKI Ilegal Terbanyak dari Flores Timur.” Diakses 10 September 2013 (http://www.tifafoundation.org/tki-illegal-terbanyak-dari-flores-timur-2/).
Tolo, EYS. 2012. “Flores Kaya, Tapi Miskin.” Flores Pos, 28April.
——. 2013. Laporan Penelitian Lapangan ”Tradisi, Hak atas Tanah, dan Penciptaan Kesejahteraan Masyarakat Lokal”. Penelitian ini dilakukan sejak tanggal 8-23 Oktober 2013 di Flores oleh Universitas Gadjah Mada dan University of Agder, Norwegia.
——. 2014. Land Grabbing dan Reforma Agraria Indonesia.Majalah Basis. No.01-02, Tahun 63, Yogyakarta.
——. 2016a. “Tour de Flores dan Reproduksi Kemiskinan.” Islam Bergerak, Mei 21. Diakses 20 Agustus 2016 (http://islambergerak.com/2016/05/1819/)
——. (2016b). Akumulasi Melalui Perampasan dan Kemiskinan di Flores, Jurnal Sosiologi Masyarakat Universitas Indonesia 21 (2): 174-204.
Tule, P. 2004. Longing for the House of God, Dwelling in the House of Ancestors: Local Belief, Christianity, and Islam among the Keo of Central Flores. Freiberg, Swis: Studia Instituti Anthropos 50. Academic Press.
——. 2006. “We are Children of the Land: A Keo Perspective, dalam Reuter”, Hlm. 211-236 dalam Sharing the Earth, Dividing the Land: Land and Territory in the Austronesian World, disunting oleh Thomas Reuter. Australia: Australian National University Press.
——. (2013). “Comunal Land Tenure in Flores”,makalahdipresentasikan kepada mahasiswa University of Agder Norwegia di Maumere, Ledalero, Januari 2013.
Webb, RAFP. 1986. “Adat and Christianity in Nusa Tenggara Timur: Reaction and Counteraction.” Philippine Quarterly of Culture and Society 14: 339-365
Wuryandari, G., ed. 2014. Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Timur dari Perspektif Sosial: Permasalah dan Kebijakan. Jakarta: LIPI Press.

—————
[1]Dalam tulisan saya di tempat lain, saya juga menjelaskan kemiskinan di Flores disebabkan oleh akumulasi melalui perampasan dalam tiga hal pokok, yakni penjajahan yang panjang, ketimpangan agrarian dan depolitisasi massa rakyat (Tolo 2016b). Dalam tulisan ini, saya hanya fokus pada dua sebab utama, yakni berkaitan dengan kolonialisme asing dan ketimpangan agraria yang disebabkan oleh land grabbing.
[2]Wawancara dengan Bapak Lorens Pone, Mbay, 27 Oktober 2013.
[3]Wawancara Kepala Desa Seso, Soa, 14 November 2013; Wawancara dengan Bapak Elias Nuwa, Wolosambi, 14 November 2013.
[4]Wawancara dengan Pater Philipus Tule dan Pater Lukas Jua, Ende, 11 Oktober 2013.
[5] Wawancara dengan Pater Philipus Tule dan Pater Lukas Jua, Ende, 11 Oktober 2013.
[6]Wawancara dengan Pater Philipus Tule SVD dan Pater Lukas Jua SVD, Ende, 11 Oktober 2013.
[7]Kongregasi Gereja Katolik oportunistik adalah kongregasi yang hanya merekrut calon dari Flores tanpa membangun karya misi yang nyata bagi masyarakat Flores seperti yang telah dilakukan oleh kongregasi SVD sejak awal abad 20.
[8]Kepemilikan tanah bersertifikat di Indonesia memang berkontribusi meningkatkan transaksi penjualan dan pembelian tanah. Menurut BPN, di tahun 2011-2013 saja terdapat sekitar 2,3 juta transaksi penjualan dan pembelian tanah bersertifikat di Indonesia.
[9]Wawancara dengan Bapak Elias Nuwa, Wolosambi, 14 November 2013.
[10]Wawancara Kepala Desa Seso, Soa, 14 November 2013; Wawancara Kepala Desa Compang Dalo, Cancar, 20 November, 2014; Wawancara seorang petani penggarap, Wolosambi, 5 November 2012.

http://indoprogress.com/2017/02/penjajahan-dan-land-grabbing-sebagai-akumulasi-melalui-perampasan-di-flores/