This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

Selasa, 29 April 2014

SM Meminta Jaringnews.com Mengklarifikasi

29 April 2014

KEBUMEN- Pemimpin Redaksi Suara Merdeka, Amir Machmud NS perlu meluruskan pemberitaan Jaringnews.com yang menuding wartawan SM di Kedu bisa dibeli penguasa dan militer.

"Kami keberatan dengan berita di Jaringnews.com, Sabtu 19 April dengan titel Oknum Wartawan SM Kedu Dituding Bisa Dibeli Pe­nguasa dan Militer. Berita ini diturunkan Jaringnews.com tanpa konfirmasi ke Suara Merdeka dan tersebar luas di media sosial," tandas Amir Machmud, kemarin.

Suara Merdeka menengarai, Jaringnews.com mendasarkan berita itu dari perdebatan dan silang pendapat yang muncul di media sosial terkait pemberitaan wartawan Suara Merdeka berjudul ''Gerakan Didanai Rp 9 M''.

''Kita semua menyadari, media sosial adalah wahana informasi sebebas-bebasnya bagi warga. Namun, sebagai lembaga pemberitaan, Jaringnews.com tentunya perlu melakukan konfirmasi, klarifikasi, check and recheck, sebagaimana diatur dalam Kode Etik Jurnalistik,'' kata Amir Machmud.

Berita Jaringnews.com tersebut kemudian tersebar luas melalui berbagai media sosial dengan versi judul yang memvonis ''Wartawan Suara Kedu Suara Merdeka Bisa Dibeli Penguasa dan Militer''. 

''Berita asal dan versi media sosial kami rasakan tidak melalui prosedur jurnalistik baku,'' kata dia.

Dia mengatakan, berita yang dipersoalkan di media sosial berjudul "Gerakan Didanai 9 M" yang terbit 9 April 2014 di Suara Kedu Suara Merdeka terkait kasus Urut Sewu merupakan berita investigasi.

Proporsional

Wartawan memiliki sumber yang layak dipercaya. Berhubung sumber menolak disebutkan, Suara Merdeka merasa perlu melindungi sumber berita sebagaimana diatur dalam UU Pers.

Amir menjelaskan, pemberitaan konflik Urut Sewu di Suara Merdeka selama ini disajikan secara proporsional dari kedua belah pihak dengan menganut asas berimbang.

 Terkait tudingan dalam berita jaringnews.com, dia menegaskan wartawan di lapangan tidak menerima imbalan uang atau dibeli terkait pemberitaan konflik Urut Sewu. Pun dalam meliput aksi-aksi warga maupun kegiatan advokasi dari berbagai LSM dari luar daerah juga diberitakan secara proporsional dan berimbang dari berbagai pihak dan narasumber.

Amir mengajak semua pihak berpikir jernih. Sebab, pada dasarnya media juga punya tanggung jawab sosial mencari solusi atas persoalan yang ada di masyarakat, seperti halnya mengangkat pemberitaan soal Urut Sewu dengan menjadi mediator bagi berbagai pihak sekaligus berusaha ikut mencari jalan keluar terbaik.

Dia menambahkan, Suara Merdeka mengirimkan tanggapan secara resmi kepada redaksi Jaringnews.com dan meminta situs berita online itu melakukan proses klarifikasi dan konfirmasi sebelum menurunkan berita.
Tanggapan tersebut sekaligus juga sebagai hak jawab Suara Merdeka yang dirugikan dengan pemberitaan tersebut dan meminta Jaringnews.com merespons hak jawab itu sebagaimana diatur dalam UU Pers. (B3-78)
http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/04/29/260193/SM-Meminta-Jaringnews.com-Mengklarifikasi

Selasa, 22 April 2014

Ganjar Mediasi Kasus Urut Sewu

22 April 2014 | Berita Utama
 
SEMARANG - Pemprov Jateng meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kanwil Jateng menelusuri sejarah penerbitan sertifikat yang diklaim oleh masyarakat dalam konflik sengketa lahan petani Urut Sewu Kebumen dengan pihak TNI.

Gubernur Ganjar Pranowo menegaskan, klaim kedua belah pihak perlu dibuktikan dan mencari pemecahan terbaik supaya masalah ini tidak berlarut- larut. ’’Dua pihak bersengketa ini tidak punya sertifikat tapi rupanya ada beberapa yang memiliki. Versi TNI wilayah selatan masuk jalur pertahanan sehingga klaim kedua belah pihak ini harus dibuktikan.

Saya minta BPN minggu ini membuat laporan sertifikat yang ada di area itu, bagaimana sejarah terbitnya serta pembagian wilayah yang sebenarnya ,’’ ungkap Ganjar Pranowo usai pertemuan tertutup bersama dengan perwakilan pemerintah daerah, TNI dan BPN di ruang kerjanya, Senin (21/4).

Gubernur meminta TNI untuk mengusulkan pensertifikatan tanah yang dianggap milik TNI. Pemda diminta lebih intens mensosialisasikan lokasi yang dimaksud jika memang dalam perda tata ruang itu menjadi wilayah pertahanan.

Petani Penggarap

Saat disinggung bagaimana nasib petani, Ganjar Pranowo secara tegas menjawab jika termasuk petani penggarap maka setiap penggarapan lahan harus ada kontrak yang jelas. ’’Silakan TNI usul sertifikat tanahnya kepada BPN, dari pusat bisa bantu pembiayaan agar tidak terlalu lama. BPN pastikan sertifikatnya. Ternyata tidak seluruh tempat bermasalah.

Hanya titik-titik tertentu yang belum beres saja yang perlu diselesaikan dengan dialog bersama masyarakat,’’ papar gubernur siap memfasilitasi kasus itu supaya segera tuntas. Sementara itu, Bupati Kebumen Buyar Winarso enggan memberikan komentar usai audiensi dengan gubernur.

“Saya datang ke sini diundang gubernur, jadi wawancara sama beliau saja. Ini untuk menghormati beliau,” katanya. 

Senada, Kepala Staf Kodam (Kasdam) IV Diponegoro Brigjen TNI Ibnu Darmawan yang hadir dalam audiensi tersebut tampak terburu-buru dan enggan memberikan keterangan terhadap wartawan. (J14,J17-80)
 
http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/04/22/259422/Ganjar-Mediasi-Kasus-Urut-Sewu