Festival Adat "Bau Nyale" Tidak Akan Diadakan Lagi

Hasan Gauk

Saya ingin sedikit bercerita terkait keberadaan cacing laut yang biasa di sebut oleh masyarakat lokal suku Sasak ini dengan sebutan Nyale.

Masyarakat suku Sasak biasanya menangkap cacing laut ini pada bulan Februari hingga bulan April. Conan cerita pada dahulu kala ada seorang putri yang sangat cantik sehingga diperebutkan oleh beberapa pangeran. Namun sang putri tidak mau memilih diantara beberapa pangeran yang datang melamarnya sehingga memunculkan ketegangan antar kerajaan setempat lantaran beberapa pangeran yang ditolak oleh Putri Mandalika yang akhirnya membuat geram beberapa kerajaan.

Karena melihat situasi itu makin memanas, Ayah Putri Mandalike akhirnya membuat suatu keputusan untuk melakukan sayembara demi membuktikan siapa yang layak menjadi pendamping putrinya. Melihat situasi itu sang putri akhirnya tidak mau memilih satu sama lain diantara beberapa pangeran yang datang melamarnya. Sang Putri tidak ingin melihat diantara beberapa pangeran yang datang melamarnya patah hati lantaran tidak dipilih oleh sang putri.

Sang Putri akhirnya mengambil keputusan bahwa ia berencana ingin mengumpulkan semua masyarakat di kerajaan dan beberapa pangeran yang datang melamarnya untuk berkumpul pagi-pagi sekali di sebuah bukit. Banyak masyarakat dibuat bingung atas pengumuman yang diberikan oleh Putri Mandalike.

Keesokan paginya masyarakatpun berkumpul seperti yang diperintahkan oleh sang putri. Sang Putri pun memberi sambutan terima kasih kepada semua masyarakat dan beberapa pangeran yang menghadiri. Kira-kira begini pengumuman Sang Putri waktu itu "wahai rakyatku semuanya, saya ingin meminta maaf atas apa yang terjadi akhir-akhir ini di kerajaan kita, saya tidak menginginkan keributan, kekacauan, dan ketidaknyamanan serta keresahan yang membuat rakyat tidak merasa aman. Dan kepada beberapa pangeran saya meminta karena saya tidak bisa memilih diantara Kalian. Hari ini saya ingin mengucap perpisahan kepada semua.

Masyarakat yang mendengar hal itu tidak mampu membendung air matanya. Begitu juga dengan sang ayah dan ibundanya, mereka tidak mengerti maksud Putri Mandalika mengucapkan perkataan seperti itu. Rakyat yang mendengar apa yang diucapkan sang Putri Mandalika terlarut dalam kesedihan. Begitu juga dengan pangeran-pangeran yang kini berkabung duka.

Berselang beberapa menit dari apa yang dikatakan Sang Putri pun akhirnya melompat dari sebuah tebing menuju laut. Sontak membuat masyarakat dan Pangeran dan orang tuanya kebingungan, lalu rakyat pun berbondong-bondong ke pinggir pantai untuk mencari Sang Putri. Berjelang berapa menit dari apa yang dilakukan Sang Putri timbullah cacing laut, beribu-ribu cacing laut yang kini disebutnya Nyale.

Namun Nyale tidak akan ditemukan lagi di Pulau Lombok, tepatnya di wilayah Selatan pantai Kaliantan lantaran lahan-lahan rakyat adat yang disana sudah digembok oleh tuan tanah yang mengaku pemilik Tampah Boleq tidak akan memberikan izin kepada masyarakat untuk menempati tanah-tanah yang diakuinya. Investor dan pemerintah yang kini mengklaim bahwa merekalah yang mengakui pemilik tanah adat tersebut.

Festival adat Bau Nyale tidak akan diadakan lagi lantaran pemerintah dan investor tidak mau dikotori tanah-tanah yang sudah digemboknya. Dan jika hari ini kita masih berdiam diri melihat situasi yang terjadi di wilayah Selatan maka kita adalah golongan-golongan penghianat. Sesungguhnya diam itu adalah penghianatan paling bejat dalam sejarah kehidupan manusia.

Mari rebut kembali tanah ulayat tampah boleq demi kelanjutan hidup di generasi berikutnya serta menjaga adat istiadat masyarakat suku Sasak...[hag]

https://www.facebook.com/m.r.hasan.75/posts/1661111083962128

Read More

Ketergantungan Baru Petani dalam Program Cetak Sawah TNI

24 Juli 2017
Nurhady Sirimorok*

Wacana "peningkatan produksi" sudah mendominasi dunia pertanian Indonesia sejak masa Orde Baru. Kala itu pemerintahan Orde Baru memanfaatkan modernisasi pertanian ala Revolusi Hijau: input kimia, benih rekayasa, mekanisasi, dan kredit.

Rapat Koordinasi Gabungan 'percepatan luas tambah tanam padi dan serap gabah petani' periode April - September 2017 yang dihadiri oleh anggota TNI di Auditorium Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Rabu (3/5). Tirto.id/Arimacs Wilander

Setelah swasembada beras pada pertengahan 1980-an, Indonesia pun menyaksikan rentetan persoalan muncul dari model pembangunan pertanian ini, yang terlampau mengandalkan sains pertanian dan padat modal.

Produksi padi kembali menyusut tak lama setelahnya. Kita pun kehilangan banyak ragam benih lokal dan pengetahuan tentangnya. Input kimiawi diterapkan kian intensif demi mempertahankan laju produksi. Diferensiasi sosial masyarakat petani melaju lewat "penggusuran orang-orang dekat": seiring waktu semakin banyak petani harus memulai musim tanam dengan mengutang. Dengan mudah mereka bangkrut setelah menjual tanah, lalu menyaksikan harga sawah melambung oleh mekanisme pasar, menjauh dari jangkauan mereka untuk mendapatkannya kembali.

Ketergantungan pada input dari luar sistem budidaya petani memaksa mereka menjadi "pengusaha" di sektor pertanian, bersaing dalam sistem pasar dengan modal tipis. Banyak dari mereka kemudian tergencet lalu terlempar keluar dari sawah.

Pada Sensus Pertanian paling mutakhir tahun 2013, kebangkrutan ini tampak dengan terang benderang. Sistem pertanian yang di sektor hulu sangat bergantung pada input luar membuat keluarga petani menyusut dalam laju mengkhawatirkan. Tak kalah pentingnya, rerata lahan garapan sawah tetap sangat kecil: 0,39 ha/ keluarga.

Ringkasnya, tujuan untuk "memacu produksi" tidak hanya meruntuhkan produksi, tetapi juga pondasi untuk mencapainya secara berkelanjutan. Pelan-pelan kita kehilangan keluarga tani, tanah subur yang terjangkau, dan pelbagai pengetahuan cocok tanam. Seluruhnya kemudian disuplai via pasar, dengan derajat ketergantungan yang tinggi.

Pertanian Indonesia belum pulih dari kondisi ini ketika gelombang baru "peningkatan produksi" kembali bergerak. Gejala ini antara lain tampak dalam program percetakan sawah baru, yang diasumsikan dapat menumbuhkan produksi pangan sekaligus mengatasi masalah kemiskinan petani (tanaman pangan). Sekali lagi, keduanya mungkin sulit tercapai secara berkesinambungan.

Wacana dominan soal "peningkatan produksi" biasanya berujung pada industrialisasi proses produksi pertanian, mengikuti azas "efisiensi", dan prinsip "kecepatan" yang dibutuhkan dari sistem tersebut. Sinyal tentang perihal ini disampaikan pejabat Kementerian Pertanian dalam sejumlah kesempatan. Efisiensi, dalam kasus ini, berarti minimalisasi ongkos (percetakan sawah) untuk mencapai hasil tertentu (target luasan sawah). Cara berpikir inilah yang mendorong Kementerian Pertanian bekerja sama dengan TNI dalam menjalankan percetakan sawah.

Dari perspektif petani setidaknya ada dua soal utama di sini—sebagian lain yang sama pentingnya tidak dibahas di sini karena keterbatasan ruang.

Pertama, soal tujuan menyejahterakan petani. Di negara dengan banyak angkatan kerja perdesaan yang tak setiap hari bisa menemukan peluang kerja purnawaktu (underemployed), dan tingkat kemiskinan perdesaan jauh melampaui kemiskinan urban, negara malah menggunakan anggota TNI yang sudah bergaji? Mengapa tidak menggunakan peluang emas untuk mempekerjakan angkatan kerja perdesaan? Padahal sudah terbukti dalam banyak kajian bahwa transfer tunai dapat menggerakkan ekonomi sebuah wilayah.

Sebuah kajian menyebutkan Indonesia tidak terdampak secara berarti oleh gelombang krisis finansial global 2008 karena transfer tunai besar-besaran ke warga miskin, antara lain lewat program Bantuan Langsung Tunai, program-program padat karya, dan penyelenggaraan pemilu legislatif dan presiden pada 2009.

Di tempat dan masa lain, cara ini pun sudah terbukti berhasil. Joseph Hanlon (2005) menunjukkannya dalam kasus perdesaan di Mozambik dasawarsa 1990-an dan 2000-an, setelah dilanda perang dan banjir besar. Pada awal abad 20, AS berhasil menghentikan Depresi Besar saat pemerintah menghamburkan uang ke sebuah ekonomi yang tengah lesu untuk merangsang kembali perekonomian.

Kedua, tentang keterlibatan petani. Prinsip efisiensi senantiasa berujung pada ketergantungan pada teknologi yang dipandang sebagai sarana efisiensi paling manjur. Dokumen "Pedoman Teknis Penanaman Padi Pasca Cetak Sawah Baru TA. 2017" menyebut penggunaan tenaga anggota TNI bertujuan untuk "mempercepat" percetakan sawah baru. Di sejumlah berita yang beredar, kita pun bisa membaca bahwa para anggota TNI menggunakan traktor untuk mempercepat laju percetakan sawah.

Ketika kecepatan menjadi tujuan, hal-hal di luar efisiensi dianggap sebagai eksternalitas (beban atau faktor penghambat). Salah satu penghambat dalam kasus ini ialah status hukum tanah yang menjadi objek percetakan sawah. Dengan kata lain, aturan legal pun bisa menjadi penghambat bagi efisiensi. Dalam kenyataan, benturan ini memang memunculkan sejumlah masalah dengan pemilik tanah.

Bila legalitas tanah saja dianggap sebagai "penghambat", angkatan kerja desa apalagi. Sangat mungkin mereka tidak dilirik dalam proses percetakan sawah karena hanya akan menghadirkan hambatan tambahan bagi efisiensi atau kecepatan percetakan sawah yang dibutuhkan untuk mencapai target dengan biaya murah. Dalam rilis tanggal 16 Juli lalu, Kementerian Pertanian menyebutkan dengan melibatkan TNI, cetak sawah menjadi “optimal” (dalam hal pencapaian target luasan lahan) dan “murah” (dari ongkos “cetak sawah ideal”).

Dalam kerangka berpikir semacam ini, petani kembali di titik akhir dari sesuatu yang dirancang jauh dari jangkauan mereka untuk bisa urun rembug mengambil keputusan. Sulit menghindari kesan program ini ialah program Kementerian Pertanian, dengan petani sebagai salah satu pihak pelaksana, untuk mewujudkan target Kementerian. Hal ini bertabrakan langsung dengan salah satu azas pembuatan UU Desa, yaitu azas subsidiaritas, yang juga tengah dijalankan oleh pemerintahan yang sama.

Lantas apakah para penggarap sawah benar-benar menerima manfaatnya?

Di sini kita kembali pada struktur agraria yang saya singgung di atas: rata-rata keluarga petani tanaman pangan hanya menguasai 0.39 hektare. "Menguasai" belum tentu memiliki, dengan derajat keamanan penguasaan lahan yang cukup aman. Artinya, tidak semua penggarap itu punya tanah. Lalu sawah yang dicetak itu berasal dari tanah milik siapa?

Kita bisa menduga tanah yang dibuka itu belum tentu bisa dikuasai dan dimanfaatkan secara cukup aman oleh sebagian besar petani tanaman pangan yang benar-benar mengangkat cangkul: petani gurem, petani penggarap, dan buruh tani.

Bila jaminan penguasaan lahan bagi mereka tak cukup meyakinkan dan menjanjikan, insentif bagi mereka untuk merawat tanah tetap subur dan produktif menjadi lebih kecil—sawah-sawah itu bisa kembali menganggur atau dikuasai dalam parsel besar oleh pengusaha pertanian yang punya macam-macam modal untuk itu.

Memang dalam "Pedoman Teknis Penanaman Padi Pasca Cetak Sawah TA. 2017" disebutkan bahwa kelompok tani menjadi semacam "penjamin" bagi negara untuk memastikan sawah yang tercetak akan tergarap baik dan penyaluran pelbagai subsidi pendukung bisa tepat sasaran.

Tetapi, sejumlah kajian, di mana saya terlibat, menunjukkan bahwa kelompok tani yang disponsori negara seringkali hanya aktif ketika bantuan datang, non-aktif di masa jeda, lalu dikuasai lingkaran tertentu, dan meninggalkan "monumen-monumen" bekas program yang tak terpakai bahkan mangkrak—termasuk sawah cetakan baru yang kemudian tidak menjadi sawah.

Paling sedikit di sini kita melihat munculnya sel ketergantungan baru, melengkapi yang sudah ada selama ini.


Menihilkan Subjek Mandiri Petani

Dalam kondisi lebih baik, kaum tani (peasantry) di pelbagai belahan dunia, menurut J.D. van der Ploeg (2014), telah membuktikan bila mereka diberi ruang dan sarana untuk mengembangkan gaya bertani sendiri, produktivitas lahan dan tenaga kerja mereka menjadi lebih tinggi, bila dibandingkan dengan model produksi wirausaha (entrepreneur) dan kapitalis pertanian yang bergantung penuh pada input luar yang diperoleh dari pasar alias bergantung pasar.

Model pertanian yang dikembangkan petani nyaris selalu berupa campuran (tumpang sari, rotasi, maupun model terpadu). Mereka biasanya tidak terlalu bergantung pada input yang diperoleh dari pasar. Mereka juga akan menjaga kesuburan tanah, keterampilan dan pengetahuan lokal yang sesuai konteks setempat, serta jaringan sosial—seluruhnya untuk menjamin keberlangsungan sistem cocok tanam dan produktivitas mereka.

Dengan demikian, model percetakan sawah yang menekankan efisiensi untuk mencapai target, keketatan sistem pengadaan sawah, dan metode tanam setelahnya bagi "penerima manfaat", dengan tujuan memacu produksi, tidak sesuai dengan gaya bertani mereka.

Beberapa indikator yang ditunjukkan oleh penelitian INDEF (yang segera dibantah Kementerian Pertanian), sudah memberi sinyal awal bahwa kesejahteraan petani belum terangkat bersama terkereknya produksi beras nasional. Persentase kenaikan upah buruh pertanian (yang sudah kecil) masih lebih kecil dibandingkan laju inflasi, misalnya.

Bahkan, lanjut van der Ploeg, banyak belahan dunia telah menyaksikan kebangkrutan sektor agrikultur (termasuk pertanian, perkebunan, dan peternakan) ketika sektor tersebut didominasi model proses produksi wirausaha dan kapitalis, yang menjadikan efisiensi dan kecepatan sebagai suluh.

Salah satunya, pasar bagi pelbagai faktor produksi dalam model pertanian semacam itu bisa menjadi sangat labil pada momen tertentu, dan semua yang terlampau bergantung padanya dengan cepat mengalami kebangkrutan. Atau, dalam kondisi lebih baik, akan memaksa negara menutupinya—yang berarti pemborosan lagi.

Banyak negara di Eropa, Afrika, Amerika, juga Asia sudah menyaksikannya, pada banyak masa. Indonesia pun begitu.

* Peneliti isu-isu perdesaan, alumnus International Institute of Social Studies, Den Haag, dalam Rural Livelihood and Global Studies (2007).

Sumber: Tirto.Id

Read More

Modus TNI Membantu Petani

Reporter: Mawa Kresna | 24 Juli, 2017

Proyek Kementerian Pertanian dan TNI dengan melibatkan serdadu di tingkat kecamatan mengabaikan petani sebagai subjek mandiri di lahan mereka sendiri.

tirto.id - Musim kemarau tahun ini yang diprediksi panjang sempat membuat Pandi ogah menanam padi pada Mei lalu. Tahun lalu saja, batinnya, ia nekat menanam tiga kali setahun sesuai anjuran pemerintah tetapi hasilnya jeblok. Ia justru banyak direpotkan dengan urusan air yang sulit dan wabah tikus. Maka, alih-alih untuk dijual, hasil panen padi itu cuma dikonsumsi sendiri.

“Capek, iya. Hasilnya sama saja,” keluh Pandi.

Namun, pada awal Mei lalu, ia dan petani lain di Kampung Karoya, Desa Bojong—tak jauh dari Stasiun Tenjo, Kabupaten Bogor—memutuskan tetap menanam padi. Ihwal keputusan ini tidak lepas dari rencana kerja sama petani setempat dengan Koramil 2119/Parung Panjang (di bawah Kodim 0621/Kab. Bogor), yang mengerahkan serdadu untuk "membantu" petani. Maka, pada 19 Mei, mereka mulai menggarap 25 hektare sawah untuk persiapan menanam padi.

Pukul enam pagi, lima belas tentara sudah tiba di rumah Pandi. Sebelum turun, para serdadu sarapan dan berbincang-bincang. Barulah, pada pukul 8 pagi mereka berangkat ke sawah. Letak sawah sekitar 1 km dari rumah Pandi. Ada dua blok, satu di sisi timur Jalan Tenjo Raya berbatasan langsung dengan Provinsi Banten, satunya di sisi barat.

Bagi petani, berangkat jam 8 pagi sebenarnya sudah terlampau siang. Biasanya mereka sudah ke sawah sejak pukul 6 pagi. Sebelum tengah hari mereka sudah pulang. Namun, karena bersama tentara, mereka sungkan.

“Enggak enaklah, mereka, kan, cuma membantu, masa iya mau jam enam juga,” ujar Pandi.

Menggarap sawah seluas 25 ha dilakukan dalam waktu dua hari. Tambahan personel dari tentara terbukti efektif dan menghemat waktu serta tenaga para petani. Begitu pula saat menanam. Lima belas tentara dari Koramil Parung Panjang kembali dikerahkan, dalam dua hari, bibit padi sudah merata di lahan sawah yang sama, tempat para petani tergabung dalam kelompok Suka Tani itu.

Pandi berkata "senang" dengan bantuan dari tentara itu. Namun, ada satu hal yang mengganjal: permintaan agar petani di Desa Bojong bisa menanam padi tiga kali dalam setahun. Anjuran itu agar ada "kelebihan produksi padi yang bisa dijual pada Badan Urusan Logistik," sebuah perusahaan milik negara yang dibentuk pada 1967 di masa awal pemerintahan Soeharto buat mengurus tata niaga beras. Dengan begitu, petani bisa mendapatkan hasil panen lebih, sehingga tidak cuma untuk konsumsi sendiri.

Proyek 'Swasembada Pangan' Kementerian Pertanian dan TNI

Bantuan personel TNI kepada Pandi dan petani di Bojong tidak lepas dari kerja sama yang diteken antara Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, seorang pengusaha pertanian kelahiran Bone, dan Jendral Gatot Nurmantyo, alumnus Akmil tahun 1982, pada Januari 2015. Gatot saat itu masih menjabat Kepala Staf Angkatan Darat, yang lantas menduduki Panglima TNI di bawah pemerintahan Joko Widodo sejak Juli 2015. 

Kerja sama itu untuk mengejar apa yang disebut "target swasembada pangan tahun 2017" yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai program prioritas kedaulatan pangan dalam Nawacita. Tahun ini, pemerintah menargetkan produksi padi sebesar 77 juta ton.

Poin kerja sama itu melibatkan TNI dalam urusan percepatan swasembada pangan. Dari cetak sawah baru, pengawalan pembagian bibit dan pupuk subsidi, hingga membantu petani di sawah. Secara teknis, para prajurit TNI yang seharusnya angkat senjata dilibatkan untuk angkat cangkul hingga mengemudikan traktor guna mengejar target tersebut.

Agung Hendriadi, yang saat diwawancarai reporter Tirto beberapa waktu lau masih menjabat Kepala Biro Humas Kementerian Pertanian, mengatakan salah satu alasan utama kerja bareng TNI karena "kurangnya tenaga penyuluh pertanian." (Agung sejak 18 Juli lalu dilantik sebagai Kepala Badan Ketahanan Pangan)

Total penyuluh pertanian saat ini berjumlah 57 ribu, padahal jumlah potensi desa pertanian di Indonesia ada 71 ribu, ujar Agung. Kekurangan inilah yang berusaha ditutupi lewat pelibatan personel TNI yang dilatih untuk "memberikan penyuluhan kepada petani."

“Itu masih sangat kurang. Karena itu TNI punya Babinsa, kan. Nah, Babinsa itu, kan, ada di tingkat kecamatan. Ini kenapa tidak optimalkan untuk pertanian? Kita Manfaatkan Babinsa untuk membantu pertanian,” kata Agung. Babinsa adalah tentara tingkat bintara yang bertugas "membina desa" di setiap Koramil, yang pada masa Orde Baru menjadi "mata dan telinga" penguasa di unit lapisan masyarakat bawah dalam politik teritorial. 

Para serdadu Angkatan Darat ini diberi wewenang untuk "mengawasi produksi padi dari hulu ke hilir." Pada saat memasuki masa tanam, kata Agung, para serdadu mengajak warga untuk segera turun. 

“Ayo kita tanam, yuk. Sementara tenaga penyuluh yang melakukan itu jumlahnya sangat kurang,” tambah Agung, yang menyiratkan seakan-akan petani adalah subjek pemalas.

Ketika panen selesai, TNI mengawal beras untuk disalurkan ke Bulog. “Kemudian kalau panen, petani bisa dimainin sama tengkulak. Kasihan petani,” tambah Agung.

Kepala Dinas Penerangan TNI AD Kolonel Arm Alfret Denny Tuejeh mengatakan sejauh TNI hanya diminta membantu petani sesuai kerja sama dengan Kementerian Pertanian. Dalam praktiknya, TNI mengerahkan anggota Babinsa untuk melakukan "pembinaan." Ia menganggap hal ini justru positif bagi petani. Salah satunya terkait dengan cetak sawah.

“Itu, kan, kita membantu cetak sawah, jadi unsur AD yang ada di wilayah membantu dinas pertanian, ini ada tanah, dilaporkan, baru kemudian digarap jadi sawah. Ini, kan, baik,” kata Denny, yang sebelumnya menjabat Komandan Korem 121/Alambhana Wanawai, Kalimantan Barat, lulusan Akmil 1988.

Sejak kerja sama itu diteken, proyek ini sudah berjalan di beberapa daerah di Indonesia. Salah satu keberhasilan yang dibanggakan oleh TNI dan Kementerian Pertanian adalah kesuksesan mereka mencetak sawah. Pemerintah mengklaim berhasil mencetak sawah baru seluas 120 ribu ha pada 2015 dan 129 ribu ha pada 2016.

Menggenjot Produktivitas Padi, Mengabaikan Daya Dukung Petani

Namun, apa yang diklaim sebagai "niat baik membantu petani" lewat proyek ini tidak selamanya berdampak positif. Dorongan pemerintah agar petani meningkatkan produksi padi dengan menggenjot tiga kali panen dalam setahun tidak semudah hitung-hitungan angka semata. 

Cerita Pandi bisa menggambarkan proyek itu gagal sejak awal bila hanya berfokus menggenjot "produktivitas" padi. Sawah yang baru ditanam Pandi bersama tentara pada Mei lalu, sebagian sudah terancam gagal panen karena kekeringan. Beberapa petak padi sudah berbulir sebelum waktunya, sehingga dipastikan tidak akan banyak hasil panennya.

Kekeringan itu sudah dimaklumi oleh Pandi dan petani di Bojong. Mereka sadar, sawah di sana adalah sawah tadah hujan. Karena itu mereka tahu keberhasilan panen sangatlah tergantung pada curah hujan. Mereka tak punya irigasi. Jika kemarau panjang, gagal panen pasti sudah mengincar. Alasan itulah yang membuat Pandi enggan untuk menanam padi tiga kali dalam setahun.

Upaya menyelamatkan padi yang baru ditanam sudah dilakukan oleh Pandi sendiri. Ia menyedot air dari selokan yang dibuat petani untuk menampung hujan. Untuk mengairi empat petak sawah, ia menghabiskan lebih dari 10 liter solar untuk diesel. Itu pula yang membuat ia dan petani lain berpikir dua kali untuk mengairi sawah.

“Yang lain sudah pasrah, enggak mau nyedot air, dibiarin saja. Itu lihat sudah kering, itu pasti gagal panen,” kata Pandi menunjuk sepetak sawah kering yang digarapnya.

Pelibatan TNI untuk menggarap sektor pertanian berimplikasi juga pada kebijakan pemerintah daerah. 

Salah satu kasus itu mencuat di Sumatera Barat. Gubernur Irwan Prayitno mengeluarkan surat edaran pada 6 Maret 2017 yang mengancam pengambilalihan lahan petani oleh TNI jika lahan sawah dibiarkan kosong lebih dari 30 hari pasca panen. 

Selain poin pengambilalihan lahan, surat edaran itu menyebutkan pula klausul pembagian hasil 80 persen untuk TNI dan 20 persen untuk pemilik lahan.

Tujuan surat edaran ini semata-mata memenuhi target produksi padi di Sumatera Barat pada 2017, yakni 3 juta ton. Alhasil, demi mencapai angka itu, petani didorong untuk menanam padi minimal dua kali dalam setahun.

Surat edaran itu segera menuai kecaman dari petani Sumatera Barat. 

Ali Padri, penggiat tani dari Serikat Petani Indonesia (SPI) Sumatera Barat, mengatakan surat edaran itu tidak memiliki dasar hukum. Menurutnya, pengambilalihan lahan adalah langkah yang sudah keliru. Jikapun memiliki dasar hukum, menanam padi usai 15 hari setelah panen tidak akan berdampak baik untuk keberlangsungan tanah yang berakibat pada menurunnya hasil panen di kemudian hari.

“Biasanya juga petani kalau sekali panen, kemudian akan ganti dengan tanaman jagung dulu, diseling seperti itu, tidak bisa langsung tanam,” ujarnya.

Di masyarakat Minang itu TNI dan petani memiliki riwayat relasi yang buruk. Menurut catatan LBH Padang, ada keterlibatan TNI dalam konflik-konflik lahan dengan petani. Di antaranya konflik tanah ulayat nagari antara masyarakat Nagari Mungo (Kabupaten Lima Puluh Kota) dan Detasemen Zeni Tempur 2, satuan organik dari Komando Daerah Militer 1/Bukit Barisan di Padang Mengatas, serta konflik tanah ulayat Nagari Kapalo Hilalang (Kabupaten Padang Pariaman) dan Korem 032/Wirabraja di bawah Kodam yang sama.

Riwayat buruk ini membuat petani makin khawatir dengan adanya surat edaran tersebut. 

“Petani jelas khawatir kalau sampai lahannya diambil alih," ujar Ali. "Sebenarnya kalau TNI mau membantu, kami tidak keberatan, tapi jangan sampai semuanya dikuasai TNI. Ini tidak benar."

Masalah keterlibatan TNI pada konflik lahan tak hanya di Sumatera Berat, melainkan di daerah lain seperti di Lampung, Sulawesi, dan Sumatera Utara—untuk menyebut beberapa kasus.

Salah satu program dalam kerja sama antara Kementerian Pertanian dan TNI adalah Brigade Tanam. Kementerian memberikan bantuan alat dan mesin pertanian sebanyak 180 ribu unit untuk digunakan Babinsa membantu petani. Alasannya, TNI dianggap lebih mumpuni ketimbang petani. 

“Kalau tentara ada pembekalan teknisnya, mereka belajar memperbaiki mesin, merawat mesin. Ini yang kita tular ke petani dan penyuluh,” kata Agung Hendriadi dari Kementerian Pertanian.

Berbeda dari anggapan elite yang mengatur tata kelola pertanian, petani seperti Pandi yang didorong untuk mencapai target skema swasembada beras nasional tak sepenuhnya berdampak pada kesejahteraan mereka.

Pandi membuat gambaran: dalam satu kali gagal panen, satu hektare sawah hanya menghasilkan satu ton padi. Ia bisa dianggap menyumbang target pemerintah. Namun, bagi petani, satu hektare sawah yang sama seharusnya bisa panen enam ton. Itu adalah kerugian. Biaya bibit, pupuk, pengairan, bensin, tenaga, dan waktu tidak terbayar dengan satu ton padi. 

Bagi Pandi, dan mungkin banyak petani lain, masalah utama mereka bukanlah model yang membuat mereka terserap dalam sistem yang mendorong produksi beras nasional meningkat, tetapi yang lebih penting bagi mereka, di antara hal lain, adalah infrastruktur pertanian seperti irigasi, akses bibit berkualitas dan murah, serta menjalankan keterampilan dan pengetahuan lokal sesuai konteks setempat. Pendeknya, mengembangkan gaya bertani sendiri.  

Di desanya, Pandi kini tengah mengusahakan untuk membuat embung guna keperluan mengairi sawah warga. Ia sudah mendapatkan persetujuan hibah tanah seluas 5.000 meter persegi dari pemerintah Desa Bojong. Pandi dan kelompok tani di desanya akan mewujudkan rencana tersebut pada 2018 mendatang.

“Pemerintah kalau mau bantu sebenarnya kami senang. Tentara juga kalau bantu juga kami senang,” kata Pandi. "Tetapi masalah kita itu air."

=========

Keterangan foto: Sejumlah anggota TNI menerima bantuan 55 traktor tangan dari Kementerian Pertanian di Kantor Kodim 1304/Gorontalo, Selasa (17/5). Kerja sama dalam program cetak sawah baru di beberapa daerah, termasuk di Gorontalo, bertujuan "membantu petani" guna meningkatkan produksi pertanian menuju swasembada pangan dan pendapatan petani. ANTARA FOTO/Adiwinata Solihin. 

(tirto.id - krs/fhr)

https://tirto.id/modus-tni-membantu-petani-ctiU

Read More

Heboh Temuan Pal Urutsewu di Ayamputih

Senin, 10 Juli 2017

PAL-T: Patok dengan kodefikasi huruf "T" yang terbenam pasir sedalam 60 cm ditemukan petani pesisir Urutsewu saat bekerja mempersiapkan lahan cabe di selatan zona yang diklaim kawasan militer [Foto: Litbang FPPKS] 

Kawasan pertanian pesisir Urutsewu dikejutkan dengan temuan Pal (patok_Red) yang semula tertimbun gumuk pasir Kabuaran di blok Serut yang bersebelahan dengan blok Klepu pada zona pertanian pesisir warga Desa Ayamputih Buluspesantren, Kebumen; Senin (10/7). Sontak, temuan ini menjadi perhatian banyak orang di kawasan pesisir selatan.

Pal berkodefikasi huruf T yang diperkuat dengan pasangan batubata ukuran 1 meter persegi ini semula tertimbun pasir sedalam 60 cm, ditemukan oleh Parmo (28) saat petani muda ini memasang pagar pelepah kelapa yang didirikan di sisi selatan lahan untuk persiapan menanam cabe. Lahan kisik ini adalah milik orangtuanya.

Dihubungi terpisah, pemilik lahan Paijo (65) warga RT.1-RW.3 Desa Ayamputih ini awalnya mengaku khawatir dengan temuan Pal mengingat peta konflik agraria kawasan pesisir Urutsewu menunjukkan belum adanya penyelesaian yang berkeadilan bagi petani pemilik lahan, tetapi telah dilakukan pemagaran secara paksa oleh militer. Lokasi temuan Pal di atas lahan miliknya, berada pada sekitar 150-an meter di selatan pagar yang didirikan pihak militer.

“Senin sore harinya saya mengurug lagi temuan pal itu”, tutur Paijo.

Menurutnya, pada sore hari ditemukannya Pal ini pihaknya memang mengurug kembali Pal temuan anaknya saat bekerja. Tak urung, info temuan ini telah tersebar luas di masyarakat Urutsewu. Sehingga banyak warga lain berbondong mendatangi lokasi temuan ini. Akhirnya, urugan dibuka kembali oleh Ramikin (50) bersama warga petani lainnya.

 

Pal Budheg

Masih menurut Paijo, titik lokasi Pal temuan warga di zona yang dalam idiom lokal disebut Kisik atau Gepyok ini berada pada posisi sebanding dengan Pal Budheg. Yakni sebuah patok penanda yang kalau di Desa Setrojenar pada patoknya diterakan kodifikasi Q222. Dari perspektif petani Urutsewu, Pal Budheg ini diyakini sebagai pal pembatas agraria tinggalan pemerintah kolonial Hindia-Belanda pada paska jaman klangsiran tahun 1932.

Meskipun apa yang diyakini petani Urutsewu ini pernah dibantah pihak Dislitbang AD pasca Tragedi Setrojenar (16-04-2011) sebagai Pal Triangulasi atau pemetaan tipografi, namun temuan Pal baru dengan kode huruf “T” di pesisir Desa Ayamputih ini menggugah ingatan kolektif banyak orang terhadap konflik agraria Urutsewu yang tak menemukan titik temu; selain –pada akhirnya- pemaksaan pemagaran oleh tentara.

Kontroversi pemagaran pesisir ini memicu perlawanan petani hingga menimbulkan 2 kali bentrokan berdarah di Lembupurwo dan Wiromartan (Mirit); 2 tahun silam. Itu sebabnya banyak orang mendatangi lokasi temuan dengan maksud yang sama; membuktikan temuan warga.

Lokasi temuan Pal merupakan lahan pertanian milik Paijo yang ditanami berbagai jenis tanaman holtikultura tiap musim tanam sejak lebih 15 tahun silam.

“Saya memulai meladang pada masa lurah Slamet”, terang Paijo yang berarti saat itu berjarak lebih 15 tahun waktu lampau.

Pada awalnya lokasi ini merupakan gumuk pasir dengan tumbuhan pandan pantai berbatang besar dan semak belukar. Di sisi barat bagian lahan miliknya berupa lembah kecil yang lebih rendah paparannya. Lambat laun gumuk ini tergerus dan ketinggiannya berkurang. Sehingga keberadaan Pal yang awalnya tertimbun gundukan menjadi lebih dekat ke permukaan.

“Saya menemukan saat melinggis lubang untuk mendirikan pagar pelepah nyiur”, terang Parmo yang saat itu menyiapkan lahan cabe.

Bendo yang dipakainya membuat lubang membentur benda keras, setelah digali lebih dalam ternyata benda itu adalah patok cor yang diperkuat dengan pasangan batubata. Menilik ukuran tebal batubatanya, sangat dimungkinkan bahwa benda ini dibuat dan dipasang sejak puluhan tahun silam, karena tak ada batubata seukuran itu dapat ditemukan di masa sekarang..

[Kiriman: Div. Litbang & Media-Center FPPKS]

Read More

Jogja [Diobral dengan Harga] Istimewa

persmaporos -

June 22, 2017

“Silakan berinvestasi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), tapi harus diingat di DIY tidak ada tanah negara. Terkait ijin pemanfaatan lahan, langsung berhubungan dengan Kraton,” ujar Ibnu Prastawa atau yang lazim dikenal sebagai GBPH Hadiwinoto, Kepala Panitikismo (Badan Pertanahan Kasultanan), pada 2014 lalu dalam pertemuan Jogja Investment Forum di Sahid Rich Hotel. 

Pernyataan itu ditegaskan kembali oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam forum investor di Bank Pembangunan Daerah DIY pada tahun yang sama, dan terakhir pada 15 September 2015 di berbagai media dengan pernyataannya: “Jogja Tidak Ada Tanah Negara.”

Kata “Jogja Tidak Ada Tanah Negara” mempunyai makna ganda. Secara politik, pernyataan itu menegaskan ketiadaan eksistensi kekuasaan negara atas teritori Negara di DIY. Secara ekonomi, pernyataan itu menegaskan klaim kepemilikan aset tanah sebagai alat produksi, tentu saja dilekati logika: pemilik adalah pemegang kontrol atas apapun yang dimilikinya.

Sepintas, ada pertentangan mendasar antara Indonesia (negara/pemerintah pusat) dengan DIY (kekuasaan lokal DIY/pemerintah daerah) terkait butir-butir pokok Keistimewaan DIY, terutama pertanahan (final diatur UU No 5 Tahun 1960 dan turunannya), tata ruang (final diatur UU No 26 Tahun 2007), dan pengisian jabatan kepala daerah (diatur UUD 1945 pasal 18 ayat 4 sebagai dasar UU No 23 Tahun 2014).

Meskipun pertentangan fundamental itu berdampak pada hapusnya hak-hak konstitusional rakyat, sejauh ini reaksi rakyat penyintas terhadap aksi-aksi sepihak pengukuh Keistimewaan DIY tidak mendapat tanggapan yang berarti[1], antara lain yang disampaikan kepada: DPR RI (Oktober 2015), KOMNAS HAM (Juni 2015 dan Maret 2016), dan Dewan Pertimbangan Presiden (Juni 2015), dan Presiden RI (Desember 2015).

Pemerintah pusat melakukan pembiaran terhadap perampasan tanah negara dan rakyat untuk dijadikan aset Kasultanan dan Pakualaman (Kadipaten)—keduanya Badan Hukum Warisan Budaya (BHWB) yang bersifat swastakarena asetnya bukan aset Negara, bahkan dukungan terhadap perampasan itu dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri (Bernas Jogja, 1 Desember 2014)[2] dan Menteri Agraria Tata Ruang (Kedaulatan Rakyat, 7 Maret 2015)[3]. Di lain kesempatan, Kepala Bidang Perencanaan dan Promosi Badan Kerjasama dan Penanaman Modal (BKPM) DIY, Sinang Sukanta, menyatakan Keistimewaan DIY menjadi daya tarik sekaligus jaminan investasi (Kedaulatan Rakyat, 18 Agustus 2015)[4].

Pada tahun 2011, melalui artikel Sultan Ground (SG) dan Pakualaman Ground (PAG) Penumpang Gelap RUUK, sedangkan George Junus Aditjondro secara tajam membuka wacana bahwa Keistimewaan DIY merupakan alasan keluarga Kasultanan dan Pakualaman untuk mengeruk keuntungan. Dugaan ini sepenuhnya tidak salah, namun apakah hanya itu? Jika ya, maka perjuangan rakyat untuk menegakkan hak-haknya yang selaras asas-asas dasar negara sudah membuahkan hasil positif. Kenyataannya, negara sengaja tidak hadir, misalnya dengan cara: mengabaikan desakan rakyat untuk menghentikan sertifikasi tanah bagi Kasultanan dan Pakualaman berdasar Rijksblad (lembar kerajaan); peta zaman kolonial berdasar Rijksblad maupun surat pinjam pakai tanpa dasar sertifikat apapun[5]. Atau, negara hadir sebagai bagian dari persoalan ketimbang penyelesaian, misalnya: memfasilitasi akumulasi tanah bagi swasta (Kasultanan dan Pakualaman) menggunakan dana istimewa yang bersumber APBN.

Lalu, dengan kenyataan seperti itu, bagaimana memahami Keistimewaan DIY secara lebih utuh dan relatif  tepat?

Sebagaimana Pramoedya Ananta Toer menuturkan masa depan nusantara lewat Arus Balik[6], Ahmad Nashih Lutfi[7] juga menggunakan istilah Arus Balik untuk gambarkan kemunduran politik agraria dalam konteks lokal DIY, tentunya sebagai akibat dari arus balik laba dari negara-negara selatan ke negara-negara utara. Di tengah gempita sejarah penguasa, pekik lirih Pramoedya hendak mengingatkan bahwa Indonesia lahir di tengah wajah nusantara yang sudah jauh berubah. Proklamasi kemerdekaan Indonesia tak digemakan di ruang hampa, sebab peta geografi ekonomi nusantara terus berganti rupa.

Propinsi DIY adalah arena kapital, yang di dalamnya hidup watak dari tradisi kekuasaan yang khas dan terwariskan, yaitu: hirarkis, akumulatif, dan predatoris, dalam bingkai rezim Keistimewaan DIY.

Mengapa Keistimewaan DIY dalam konteks agraria kembali diangkat lewat tulisan ini?

Sebab 1) Keistimewaan DIY tak hanya berdampak pada hilangnya hak atas tanah sebagai akibat sekunder, tetapi juga pada kenaikan investasi sebagai akibat primer. 2) Keistimewaan DIY hadir di tengah perubahan peta geografi ekonomi dunia sebagai tanggapan atas krisis-krisis kapital melalui MP3EI (Master Plan Percepatan Perluasan Ekonomi Indonesia) atau RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), 3) Kehadiran Keistimewaan DIY tak hanya didorong melalui pemalsuan sejarah yang menyatakan bahwa Mataram adalah negeri yang merdeka dan dilekati hak atas tanah[8], namun juga dimotivasi oleh kebutuhan percepatan dan perluasan investasi, terutama dalam hal penyediaan iklim investasi di ranah politik dan ekonomi, 4) Keistimewaan DIY merupakan teladan sukses gejala kebangkitan bekas swapraja di Indonesia dan dapat menjadi faktor koreksi bagi gerakan adat yang bangkit lebih dulu, namun keduanya tak lepas dari perluasan kapital.

Sekurangnya, terdapat empat faktor yang bekerja membentuk Keistimewaan DIY, yaitu 1) Otonomi daerah dan Kebangkitan bekas Swapraja sebagai motivasi politik kelahiran Keistimewaan DIY, 2)Krisis Kapitalisme sebagai motivasi ekonomi  kelahirannya, 3) Skema Penyelamatan Krisis Kapitalisme di aras regional hingga lokal dalam wujud MP3EI/RPJMN yang berdampak pada perampasan tanah negara dan rakyat untuk ruang produksi laba Kasultanan dan Pakualaman, dan 4) Reproduksi Kapital dan Akumulasi Laba sebagai ujung dari Keistimewaan DIY.

Otonomi Daerah dan Kebangkitan bekas Swapraja

Salah satu dampak dari Otonomi Daerah ialah kebangkitan swapraja yang telah diakhiri melalui Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945[9], termasuk Kasultanan dan Pakualaman di DIY, sebagaimana ditunjukkan oleh Gerry van Klinken (2010)[10]. Pasal 18 B UUD 1945 bisa dimaknai dan dimanfaatkan oleh bekas swapraja untuk menghidupkan hak dan wewenang swapraja atas sumber daya agraria[11] dan mengukuhkan feodalisme dalam pemerintahan[12], memakai argumentasi bahwa swapraja sama dengan masyarakat (hukum) adat yang diatur hukum adat[13] (padahal keduanya berbeda dalam prinsip dan watak).

Keistimewaan DIY tak hanya diperjuangkan melalui mobilisasi massa, tetapi juga melalui argumentasi-argumentasi, antara lain ialah: 1) Argumentasi sejarah bahwa Kasultanan dan Pakualaman merupakan negeri yang berdaulat sebelum kemerdekaan RI serta memiliki tata hukum sendiri[14];2) Argumentasi hukum bahwa kedudukan istimewa dari hak serta wewenang Kasultanan dan Pakualaman belum diatur UU sehingga di DIY masih terjadi “kekosongan hukum” terutama di bidang pertanahan (Sembiring, 2012: 58-60[15] dan Munsyarief, 2013: 62-63[16]); 3) Argumentasi politik bahwa revitalisasi UUPA diperlukan untuk mengakomodasi hak swapraja atas tanah[17]. Studi-studi terdahulu tentang DIY juga menguatkan argumentasi di atas, yang dihadirkan untuk meluhurkan citra feodalisme-kolonialisme (Soemardjan, 2009: 12-15) dan mengawetkan eksistensi dualisme hukum pertanahan (Suyitno, 2006: 6-10)[18].

Krisis Kapitalisme Global

Di tingkat Asia, krisis kapitalisme global direspons melalui CADP (Comprehensive Asia Development Plan) yang dilanjutkan dengan penciptaan ruang-ruang produksi baru (Primitive Accumulation) dalam agenda MP3EI/RPJMN. Akuisisi tanah negara dan rakyat oleh Kasultanan dan Pakualaman merupakan bentuk nyata dari penciptaan ruang produksi baru.

Skema Penyelamatan Krisis Kapitalisme

Kepentingan ekonomi global juga memotivasi kebangkitan kembali kekuasaan swapraja. Pewaris swapraja DIY mengintegrasikan kepentingan ekonomi dan politiknya ke dalam MP3EI/RPJMN[19], melahirkan model baru yaitu kapitalisme-feodal[20], contohnya bisnis properti-penginapan di kota Yogyakarta dan Sleman, industri wisata di Gunungkidul, Jalan Lintas Selatan di Kulon Progo; Bantul, dan Gunungkidul, dan  Kota Bandara (Airport City of NYIA) serta Pertambangan Pasir Besi di Kulon Progo (Antoro; 2010: 95[21]; Yanuardi, 2012;17[22]; Aditjondro, 2013: 91-94[23]). Hasil integrasi itu adalah UU No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY yang menjamin hak dan wewenang BHWB dalam hal pertanahan,tata ruang dan pemerintahan.

Reproduksi Kapital dan Akumulasi Laba

Puncak dari Keistimewaan DIY adalah reproduksi kapital dan akumulasi laba dalam model monopolistik. Dinas Agraria dan Tata Ruang Propinsi DIY menerbitkan laporan tentang data sementara Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Pakualaman) tahun 2013-2015 sebagai berikut:

1. Tanah yang berasal bukan dari tanah desa sejumlah 13.519 bidang, dengan luas 59.331.371 m2
2. Tanah yang berasal dari tanah desa (tanah untuk kepentingan umum, kas desa, tanah jabatan perangkat desa, dan tanah pensiun perangkat desa) sejumlah 31.804 bidang dengan luas 464.462 m2.
3. Hasil pendataan tanah Kasultanan dan Kadipaten (Pakualaman) yang telah dilaksanakan sejak 2013-2015 sejumlah 2.867 sertifikat sudah didaftarkan pensertifikatannya. Target pada 2016 sejumlah 1.140 sertipikat.
4. Adapun untuk tanah Kasultanan di seluruh DIY pada tahun 2015, sebanyak 526 sertipikat Hak Milik dengan luas 2.188.310 m2 telah diserahkan kepada Kasultanan. Sedangkan untuk tanah Kadipaten (Pakualaman) sejumlah 115 sertipikat Hak Milik dengan luas 347.965 m2 sudah diserahkan kepada Kadipaten (Pakualaman).

Mengingat DIY sedang mengembangkan desa wisata berbasis tanah desa, maka sudah dapat dibayangkan jumlah kekayaan yang diperoleh Kasultanan dan Pakualaman dari sewa tanah. Hal ini belum termasuk kekayaan yang dihasilkan dari kerajaan bisnis yang dimiliki oleh kedua badan hukum swasta tersebut, sebagaimana pernah dilaporkan oleh media[24].

_______________________________________________________________

[1] Dokumen Aliansi Keutuhan Republik Indonesia (AKRI) 2015.

[2]Mendagri Keluarkan Keputusan Khusus: Status Tanah Desa Milik Keraton. Bernas Jogja, 1 Desember 2014.

[3]Sertifikasi SG dan PAG Terus Berjalan, Pemerintah Komit Jaga Keistimewaan DIY. Kedaulatan Rakyat, 7 Maret 2015.

[4]DIY Optimis Hadapi Serbuan Investasi. Kedaulatan Rakyat, 18 Agustus 2015.

[5] Surat pinjam pakai ini lazim dikenal sebagai Serat Kekancingan. Pasal 11 Serat Kekancingan berbunyi “setelah perjanjian ini habis masa berlakunya, Pihak Kedua (masyarakat) sanggup mengembalikan tanah tersebut kepada Pihak Kesatu (Kasultanan) dalam keadaan utuh dan baik, serta tidak akan meminta ganti rugi atas bangunan/gedung dan tanaman yang berada di atas tanah tersebut”.

[6] Toer, Pramoedya Ananta. Arus Balik. Jakarta: Hasta Mitra

[7] Luthfi, Ahmad Nashih. 2015. Arus Balik Politik Agraria di Yogyakarta. Makalah disampaikan pada FGD dengan tema “Pertanahan di DIY setelah Berlakunya UU NO 13 Tahun 2012” Tim Pemantau DPR RI terhadap Pelaksanaan UU terkait Otonomi Khusus Aceh, Papua dan Keistimewaan Yogyakarta, DPRI RI, 26 Oktober 2015.

[8] Bandingkan Sabdatama HB X 10 Mei 2012 dengan naskah Perjanjian Giyanti 1755 dalam Soekanto (1953)

[9] “… mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.” Kalimat ini merupakan penegasan kedaulatan RI atas beragam bentuk kekuasaan yang pernah ada di wilayah republik, baik warisan kolonialisme maupun feodalisme.

[10] Klinken, Gerry van. Kembalinya Para Sultan: Pentas Gerakan Komunitarian dalam Politik Lokal’ dalam J.S. Davidson, D. Henley, S. Moniaga (ed). 2010. Adat dalam Politik Indonesia. Jakarta: KITLV-Jakarta Yayasan Obor

[11]Hak dan Wewenang Swapraja atas sumberdaya agraria telah dihapuskan melalui Diktum IV UU No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA)

[12] Sekitar 177  perwakilan raja dan sultan hadir dalam Silaturahmi Nasional (Silatnas) Raja dan Sultan Nusantara IV digelar di Puri Agung Klungkung, Bali, Selasa 28 April 2015, menyepakati lima poin sikap, yaitu: 1) Meminta pemerintah mengembalikan sejarah yang ada di Bumi Nusantara, 2) Mengharapkan supaya Raja dan Sultan dilibatkan dalam proses pembahasan‎ Rencana Undang-Undang (RUU) PMA (Perlindungan Masyarakat Adat), 3) Pemerintah melakukan pemberdayaan ekonomi terhadap Raja dan Sultan. Artinya, ada perbaikan ekonomi dan pemberdayaan terhadap Raja atau Sultan sebagai tokoh masyarakat, 4) Pemerintah melakukan pengendalian dan pengembalian posisi raja dan sultan sebagai tokoh masyarakat‎ di daerah-daerahnya, dan 5) Raja dan Sultan sebagai mitra pemerintah. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh perwakilan Kerajaan Klantan Malaysia, Philipina, dan  Jerman. Lihathttp://bali.tribunnews.com/2015/04/28/ini-5-sikap-yang-diajukan-silatnas-raja-dan-sultan-iv-ke-pemerintah

[13] Swapraja bukan masyarakat (hukum) adat, lihat Antoro (2014); Ranawidjaja (1955); Topatimasang (2005); Shiraisi (1997); Burns (2010); Fitzpatrick (2010); dan Luthfi et.al (2009). Perjanjian Giyanti 1755,  Perjanjian Adipati Paku Alam I-Rafles 1813, dan Perjanjian Sultan Hamengku Buwono IX-Belanda 1940 menunjukkan Kasultanan dan Pakualaman dibentuk oleh dan berada di bawah kekuasaan kolonial, lihat Soekanto (1953).

[14]Sabdatama Hamengku Buwono X  tanggal 10 Mei 2012. Argumentasi ini gugur, lihat Antoro (2014: 436)

[15] Sembiring, Julius. 2012. Tanah Negara. Yogyakarta: STPN Press

[16] Munsyarief. 2013. Menuju Kepastian Hukum atas Tanah: Kasultanan dan Pakualaman Di Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta: Penerbit Ombak. http://www.academia.edu/6709379/Menjamin_Kepastian_Hukum_Atas_Tanah_Kasultanan_dan_Pakualaman

[17]Rapat Dengar Pendapat Panja RUUK DPR RI dengan pihak Kasultanan,lihat Ibid, 2014: 437

[18] Suyitno. 2006. ‘Hak atas Tanah Kraton Kasultanan Yogyakarta’. Bulletin LMDP LAND, Edisi 01 November 2006-Januari 2007, p 6-10 http://www.tataruangpertanahan.com/file_publikasi/655192453543-LAND-Media-Pengembangan-Kebijakan-Pertanahan-Edisi-01-Nov-2006-Januari-2007-Hak-Atas-Tanah-Kraton-Kasultanan-Yogyakarta.pdf

[19]Megaproyek MP3EI di DIY  ialah Pertambangan Pasir Besi,megaproyek RPJMN ialah Bandara Internasional di Kulonprogo dan Jalan Lintas Selatan Jawa.

[20]Istilah Kapitalisme-feodal merujuk pada situasi di mana penguasaan agraria dan tata ruang, birokrasi, kesadaran massa, danpemerintahan lokal yang steril dari intervensi negara berlangsung dalam sistem dan kultur feodal dilakukan dalam rangka akumulasi laba dan reproduksi kapital. Lihat Wicaksanti, (2014: 22-28) dalam Majalah BALAIRUNG: “Dualisme dalam Gerak Tranformasi Agraria” dan Antoro (2015: 13).

[21] Antoro, Kus Sri. 2010. Konflik-konflik di Kawasan Pertambangan Pasir Besi: Studi Implikasi Otonomi Daerah (Studi Kasus DIY). IPB. Tesis (tidak dipublikasikan)

[22] Yanuardy, Dian. 2012. Commoning, Dispossession Projects and Resistance: A Land Dispossession Project for Sand Iron Mining in Yogyakarta, Indonesia. International Conference onGlobal LandGrabbing IIOctober 17‐19, 2012Land DealsPolitics Initiative (LDPI), Department of Development Sociology at Cornell University, Ithaca, New York. https://www.academia.edu/12288247/Commoning_Dispossession_Project_and_Resistance_A_Land_Dispossession_Project_for_Sand_Iron_Mining_in_Yogyakarta_Indonesia

[23] Aditjondro, George Junus. SG dan PAG Penumpang Gelap RUUK (epilog) dalam Warso Gurun (ed). 2013. Menanam Adalah Melawan. Yogyakarta: Paguyuban Petani Kulon Progo-Tanah Air Beta

[24]www.selamatkanbumi.com/id/pada-mulanya-adalah-dusta-bagian-kedua/

http://persmaporos.com/jogja-diobral-dengan-harga-istimewa/

Read More

Kolaborasi ABK (Aparat-Buruh-Kapitalis) Vs Petani, Catatan Kritis Konflik Agraria di Bolaang Mongondow

1 June 2017 | Murdiono Prasetio A. Mokoginta | Harian IndoPROGRESS

Bangunan warga desa Tiberias yang diduga dirusak karyawan PT Malisya Sejahtera. Kredit foto: http://www.mongabay.co.id

KONFLIK agraria ternyata masih terus terjadi di negeri ini. Setelah kasus PT. Semen Indonesia di Pegunungan Kendeng mencuat, kini perlawanan rakyat terhadap kapitalisme juga terjadi di Desa Tiberias, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara. Konflik di sini bahkan dalam skala yang lebih parah, berujung pada perlawanan rakyat Vs PT. Melisya Sejahtera dengan menggunakan TNI dan Polisi serta buruh perusahaan setempat untuk melakukan tindakan represif terhadap para petani dan rakyat biasa di desa ini.

Konflik agraria yang terjadi di sana telah menjadi tragedi yang menggugah rasa kemanusiaan kita. Betapa tidak, pada 2 Mei 2017 aparat kepolisian dan TNI serta buruh pekerja yang berada di pihak borjuis, melakukan tindakan represif terhadap para petani yang melakukan perlawanan terhadap perusahaan tersebut.

Dalam beberapa media dikatakan bahwa aparat (TNI-Polisi) memasuki rumah-rumah warga sambil mendobrak paksa pintu-pintu rumah mereka, lalu menangkapi beberapa petani yang diduga melakukan perlawanan terhadap PT. Melisya Sejahtera. Bukan hanya ditangkap, para petani ini dianiyaya, dipukul hingga wajah mereka memar. Dalam keadaan yang penuh ketakutan, warga melarikan diri menggunakan perahu. Ada juga yang lari ke hutan sambil dikejar-kejar dengan tembakan oleh aparat.

Masyarakat yang mencoba melarikan diri ditembaki dengan gas air mata sehingga banyak dari pihak anak-anak di bawah umur yang berjatuhan di halaman-halaman rumah dan jalan raya desa Tiberias. Dalam sebuah video yang diunggah di Facebook, seorang ibu rumah tangga mengatakan bahwa hingga kini anak-anak mereka belum pulang ke desa dari persembunyiaan karena mereka trauma dengan tindakan aparat keamanan yang tidak manusiawi dan tidak bermoral. Tindakan terhadap anak-anak yang dilakukan oleh aparat ini sejatinya bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28B Ayat 2 bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Tindakan represif yang dilakukan oleh aparat ini juga bertentangan denga UUD 1945 Pasal 28G sebagaimana dalam ayat “(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi; (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia…” Atas dasar inilah sehingga kita sebagai mahasiswa menolak tindakan represif yang dilakukan oleh aparat TNI dan Kepolisian terhadap para petani Desa Tiberias yang melakukan perlawanan terhadap kapitalis PT. Melisya Sejahtera.

Kepolisian juga telah menyeleweng dari ketentuan UUD 1945 Pasal 30 Ayat 4 bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”. Yang Kepolisian lakukan justru bertindak semena-mena dan otoriter terhadap masyarakat desa Tiberias.

Mengenai keterlibatan TNI dalam melakukan operasi militer terhadap masyarakat di sana, tindakan mereka telah juga menyeleweng dari ketentuan UU TNI No. 34 Tahun 2004 Pasal 7 Ayat 3 yang dengan tegas menyatakan “Oprasi militer selain perang di dalam membantu kepolisian atau pun dalam mengatasi keamanan dalam negeri hanya bisa dan boleh dilakukan jika ada dalam keputusan politik negara”. Direktur Eksekutif Imparsial, Al Araf menyatakan bahwa yang dimaksud ‘keputusan politik negara’ dalam Pasal 7 Ayat 3 di atas adalah ‘Keputusan Presiden’ dengan pertimbangan ‘DPR’. Tidak bisa dan tidak boleh TNI terlibat dalam operasi dalam negeri selain operasi perang kalau tidak ada keputusan presiden (ILC, 17/5/2016).

Dari regulasi yang jelas di atas, yang menjadi pertanyaan adalah keterlibatan TNI dalam kasus di Desa Tiberias, Presiden manakah yang memerintahkan mereka untuk terlibat dalam penanganan kasus tersebut? Atau secara tidak langsung hal ini mengindikasikan bahwa pihak TNI di sana telah melakukan operasi sepihak tanpa keputusan presiden dan DPR. Jika demikian, maka TNI setempat jelas-jelas telah melakukan tindakan sama seperti tindakan mereka pada zaman Orde Baru.

Mengenai konflik agraria antara petani dan perusahaan, hal ini berlangsung sejak tahun 2001. Latar belakang konflik tersebut, berawal ketika PT Malisya Sejahtera memperoleh HGU tahun 2001 atas tanah negara di Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolmong. Saat itu, lokasi tersebut dikuasai oleh petani penggarap. HGU tersebut diterbitkan tanpa ganti rugi kepada petani penggarap, juga tanpa redistribusi tanah sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang reforma Agraria (UU no 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria). Menurut Jull Takaliuang (aktivis yang mengadvokasi kasus ini), PT Malisya Sejahtera pada saat mendapat HGU tersebut tahun 2001 belum berbadan hukum, karena akta pengesahan perusahannya tahun 2002. Lokasi objek sengketa tersebut dibiarkan oleh PT Malisya Sejahtera sampai tahun 2015.[1]

Konflik dengan warga mulai terjadi sejak PT Malisya mulai mengintimidasi dan mengusir warga dari lokasi tersebut dengan menggunakan aparat keamanan. Dalam kasus ini, sama sekali tidak ada ganti rugi kepada petani penggarap. Yang terjadi adalah pengusiran. Saat ini, sebagaimana hasil sidang pemeriksaan setempat (PS) oleh majelis hakim yg mengadili perkara tersebut, terbukti PT Malisya Sejahtera hanya menguasai lokasi sekitar 0,7 hektar dari kondisinya 177 hektar lebih.[2]

Konflik agraria antara masyarakat melawan PT. Melisya Sejatera yang dibantu aparat keamanan setempat ternyata mengundang kontroversi. Kehadiran perusahaan ini memunculkan pro-kontra di kalangan masyarakat Desa Tiberias. Sebagian masyarakat yang pro perusahaan melakukan demonstrasi pada 6 April 2017 lalu di Kantor Bupati Bolaang Mongondow. William Sirih Darea[3] menjelaskan “Sudah lama kami mendiamkan aksi anarkis dan premanisme yang dilakukan Abner cs. Mereka sudah mengganggu operasional PT Malisya Sejahtera yang mengakibatkan kami, mayoritas warga Desa Tiberias yang bekerja di PT. Malisya Sejahtera, jadi tidak bisa bekerja dengan baik. Makanya, ini merupakan aksi spontanitas warga yang selama berdiam diri. Kami sudah cukup bersabar.”

Dalam keterangan di atas kita bisa melihat bahwa telah terjadi ketimpangan terhadap kehidupan sosial-ekonomi masyarakat di Desa Tiberias. Sebagaimana keterangan William bahwa ‘mayoritas warga di sana bekerja di PT. Melisya Sejahtera’, ini berarti sebagian kecil masyarakat yang tidak bekerja hanya menggantungkan penghidupan dari lahan yang sedang menjadi sengketa sebagaimana dijelaskan di atas. Petani miskin yang melakukan perlawanan terhadap perusahaan juga harus menghadapi ancaman represi aparat keamanan (TNI-Polisi) terhadap mereka.

Menanggapi aksi ‘kelompok kepentingan’ yang pro kapitalis ini, aktivis PRD (Partai Rakyat Demokratik) Sulawesi Utara, Jim R. Tindi menyebutkan bahwa demo tersebut penuh dengan intrik, tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Dalam keterangannya Tindi menjelaskan, ”Menyikapi aksi yang di lakukan PT. Melisya beberapa waktu yang lalu dengan memobilisasi rakyat dan memanipulasi rakyat serta membenturkan rakyat satu sama lain, adalah cara-cara yang pernah di pakai Imperialis atau VOC masa lampau yang hanya memecah belah rakyat untuk kepentingan modal mereka”.[4]

Keterangan di atas merupakan wujud keprihatinan atas taktik kapitalis yang mencoba mengadu-domba antara buruh perusahaan dengan petani yang sedang melawan perusahaan. Yang cukup disayangkan dalam kasus ini adalah masih kurangnya kesadaran buruh pekerja di sini untuk sama-sama berjuang mewujudkan cita-cita proletariat untuk meruntuhkan kapitalisme. Akibat keadaan ini, buruh pekerja di perusahaan sengaja di adu domba dengan petani hanya demi kepentingan kantong-kantong elit borjuis PT. Melisya Sejahtera.

Hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah tindakan ala orba dari segelintir aparat keamanan di sana. Perusahaan menjadikan TNI dan Polisi serta buruh setempat sebagai tameng sekaligus tongkat pemukul. Regulasi yang mengatur mereka telah disepelekan hanya demi menghamba terhadap para pemodal. Tindakan di atas merupakan tindakan otoriter ala fasis Orba. Jelaslah bahwa kasus di Desa Tiberias adalah kasus yang menyentuh konteks nasional, karena ini merupakan permasalahan agraria antara kaum kapitalis melawan rakyat pekerja yang terdiri dari para petani miskin yang menggantungkan kehidupan mereka dari lahan tersebut.*** 

Penulis adalah mahasiswa di Jurusan Pendidikan Sejarah, UniversitasNegeri Gorontalo (UNG)

——————-

[1] Konflik Warga Tiberias Vs PT Melisya Sejahtera di Bolmong Memanas (berita 25 Maret 2017; http://fajarmanado.com/konflik-warga-tiberias-vs-pt-malisya-sejahtera-di-bolmong-memanas/ (diakses tanggal 12 Mei 2017 {12:57}).

[2] Ibid.

[3] Lihat kronologi berita Dukung PT. Melisya Sejahtera Beroperasi, Warga Tiberias Poigar Demo ke Pemkab Bolmong (berita 6 April 2017); http://sulutaktual.com/2017/04/06/dukung-pt-malisya-sejahtera-beroperasi-warga-tiberias-poigar-demo-ke-pemkab-bolmong/ (diakses tanggal 12 Mei 2017 {13:03}).

[4] PRD Sulut Desak Polda Tangkap Otak Demo dari PT Melisya (berita 9 April 2017); http://www.suluttoday.com/2017/04/09/prd-sulut-desak-polda-tangkap-otak-demo-dari-pt-melisya/   (diakses tanggal 12 Mei 2017 {13:08}).

https://indoprogress.com/2017/06/kolaborasi-abk-aparat-buruh-kapitalis-vs-petani-catatan-kritis-konflik-agraria-di-bolaang-mongondow/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+indoprogress-feed+%28IndoPROGRESS%29

Read More