Ribuan Polisi Gusur Petani di Langkat

19 November 2016 | 21:23

Sedikitnya 1500 aparat keamanan dikerahkan untuk menggusur petani di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Jumat (18/11/2016).

Aparat keamanan itu merupakan gabungan dari Kepolisian Resort (Polres) Langkat dan TNI satuan Lintas Udara (Linud) Raider. Sementara para petani merupakan anggota dari Serikat Petani Indonesia (SPI).

Dalam kejadian itu, 13 orang petani mengalami luka berat dan ringan. Diantara korban ada 1 anak-anak dan 3 perempuan. Tidak hanya itu, seorang petani bernama Sadikun juga ditangkap.

“Kami dikepung, tidak bisa keluar dari desa, orang luar juga tidak diizinkan masuk,” kata Suriono, Ketua Badan Pengurus Cabang SPI Kabupaten Langkat, seperti dikutip laman spi.or.id, Sabtu (19/11).

Menurut Suriono, sebelum kejadian ini, polisi sudah berulangkali berusaha menggusur petani. SPI bahkan mengajak polisi membawa persoalan ini ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Langkat, tetapi diabaikan.

Pada saat kejadian, ungkap Suriono, petani berusaha mempertahankan tanahnya. Namun, polisi tetap merangsek maju dengan memukul dan menendangi petani.

Ketua SPI Sumatera Utara Zubaidah mengutuk keras tindakan aparat kepolisian dan TNI tersebut. Menurutnya, banyak jalan yang bisa dipakai untuk menyelesaikan konflik agraria, bukan dengan jalan kekerasan.

“Tidak ada alasan apapun bagi kepolisian untuk melakukan kekerasan terhadap petani,” kata Zubaidah.

Lebih parah lagi, ungkap Zubaidah, penggusuran yang dilakukan oleh kepolisian dan TNI untuk kepentingan perusahaan asal Malaysia, yakni PT Langkat Nusantara Kepong.

Sebelumnya, petani berkonflik dengan PTPN II Kebon Gohor Lama sejak tahun 1998. Belakangan, operasional PTPN II Kebon Gohor Lama diambilalih oleh perusahaan Malaysia tersebut.

“Yang semakin membuat miris, kepolisian kita lebih memihak kepada perusahaan asing, bukan rakyatnya sendiri,” tandasnya.

Dia mendesak Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumut T. Erry Nuradi dan Kapolda Sumut untuk turun tangan menyelesaikan konflik agraria ini.

Muhammad Idris
 
http://www.berdikarionline.com/ribuan-polisi-gusur-petani-langkat/

Read More

Tolak Bandara Internasional, 6 Petani Majalengka Ditahan

Anugerah Perkasa & Abraham Utama, CNN Indonesia

Kamis, 17/11/2016 20:33 WIB

 

Polda Jawa Barat mengatakan pihaknya mengamankan para petani terkait dengan senjata tajam yang dibawa dalam aksi penolakan pengukuran tanah di Desa Sukamulya. (Dok. Konsorsium Pembaruan Agraria)  

 

Jakarta, CNN Indonesia -- Sedikitnya enam petani Majalengka ditahan aparat keamanan terkait dengan upaya penolakan mereka terhadap upaya pengukuran lahan di Desa Sukamulya, Majalengka, Jawa Barat pada hari ini.

Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Yusri Yunus mengatakan pihaknya mengamankan para petani terkait dengan senjata tajam yang dibawa dalam aksi penolakan pengukuran lahan pada hari ini di desa tersebut. Pengukuran lahan terkait dengan pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB).

“Enam orang diamankan karena membawa senjata tajam, ketapel untuk melukai polisi. Kami memberi peringatan dan mengusir dengan gas air mata,” kata Yusri ketika dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Kamis (17/11).

 

Upaya pengukuran lahan sendiri berlangsung sekitar pukul 12.30 WIB dan masih berlangsung hingga sore tadi. Desa Sukamulya terletak di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka memiliki luas sekitar 735 hektare. Kawasan itu menjadi salah satu area yang akan digunakan untuk lahan BIJB sekitar 1.800 hektare.

Yusri mengatakan dua kompi Brimob masih ditugaskan di wilayah tersebut. Dia juga menegaskan pengukuran lahan hari ini terkait dengan lahan seluas 12 hektare yang telah dibebaskan sebelumnya.

Bandara internasional itu akan dikelola PT BIJB, satu BUMD yang dibentuk pada 2013 lalu. Tak hanya bandara, perusahaan itu juga akan membuat Aerocity yang diperkirakan dibangun di atas lahan 3.200 hektare.

Belasan Petani Terluka

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), organisasi yang mendampingi petani Majalengka, mencatat nama-nama enam petani ditahan terkait dengan penolakan pengukuran lahan hari ini. Mereka adalah Carsiman; Darni; Junen; Sunardi; Tarjo; dan Zaenuddin.

Untung Saputra, Kepala Departemen Penguatan Organisasi Rakyat KPA, menyatakan selain ditangkap, ada pula sedikitnya 12 warga yang terluka karena ikut menolak pengukuran lahan itu. Mereka adalah Sahir; Raman; Usep; Aji; Ita; Nano; Jajuli; Gugun; Warso; Ovan; Didi; dan Aef.

“Polisi masih bertahan di lokasi, kemungkinan akan mendirikan tenda sampai selesai pengukuran,” kata Untung yang berada di Desa Sukamulya.

Sekitar 1.500 personel gabungan mulai memukul mundur dan menembakkan gas air mata ke ratusan petani Desa Sukamulya, Kabupaten Majalengka pada hari ini terkait dengan upaya pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB).

Ribuan personel gabungan itu berasal dari Polda Jawa Barat, Polres Majalengka, TNI dan Satpol PP, diketahui ikut mengawal proses pengukuran lahan yang akan digunakan untuk pembangunan BIJB. Petani Desa Sukamulya sendiri diketahui menolak upaya pembangunan bandara internasional tersebut. (asa)

 

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20161117203340-20-173412/tolak-bandara-internasional-6-petani-majalengka-ditahan/

Read More

Pengukuran Lahan Bandara di Majalengka Diwarnai Bentrokan

Kamis, 17 November 2016 | 17:41 WIB 

Ilustrasi penanganan massa oleh polisi. TEMPO/Kink Kusuma Rein

TEMPO.CO, Majalengka - Sekitar 2.000 petugas gabungan kepolisian, TNI, dan Satuan Polisi Pamong Praja mengamankan pengukuran lahan perluasan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) oleh Badan Pertanahan Nasional di Desa Sukamulya, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, Kamis, 17 November 2016.

Pengamanan dilakukan karena sempat terjadi aksi penolakan oleh warga. Warga melempari aparat menggunakan batu hingga menyebabkan satu polisi terluka. Polisi membalas dengan gas air mata agar warga menjauhi lokasi pengukuran.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Jawa Barat Komisaris Besar Yusri Yunus membenarkan adanya penolakan sejumlah warga saat BPN melakukan pengukuran tanah BIJB. “Warga sempat melempar batu dan sempat juga dilempar gas air mata,” ucap Yusri.

Menurut Yusri, tanah yang diukur BPN sebenarnya sudah dijual pemiliknya. “Untuk melakukan pembayaran kan harus dilakukan ukur ulang dulu,” ujar Yusri.

Adapun jumlah tanah yang diukur, tutur dia, sekitar 12 hektare. Jika pengukuran hari ini selesai, pada satu atau dua hari ke depan, pembayaran sudah bisa dilakukan kepada pemilik lahan.

Namun, tutur Yusri, terjadi penolakan warga yang masih menolak tanahnya dijual. Mereka memprovokasi warga lain agar ikut menolak pengukuran tanah. Meski demikian, polisi tidak menangkap warga. “Nanti, setelah kembali (dari lokasi), bisa kita lihat videonya. Akan kami pelajari,” katanya.

Sosialisasi pembebasan lahan untuk proyek BIJB di Sukamulya, Kertajati, sebenarnya telah dilakukan sejak awal Agustus lalu. Bidang tanah yang diukur mengacu pada hasil verifikasi dan yang telah mendaftar ke Kantor Pertanahan Majalengka.

Terdapat 382 bidang tanah milik warga Sukamulya yang akan segera dibebaskan untuk menjadi bagian dari pembangunan BIJB. Bupati Majalengka Sutrisno menyatakan proyek BIJB diyakini bisa menjadi magnet investasi ke Cirebon, khususnya Majalengka. “Itu bisa menjadikan Majalengka sebagai pusat pertumbuhan baru di Jawa Barat bagian timur,” ujar Sutrisno.
IVANSYAH
 
https://m.tempo.co/read/news/2016/11/17/058821105/pengukuran-lahan-bandara-di-majalengka-diwarnai-bentrokan

Read More

Bertahan Di antara Patok-patok Angkasa Pura

Sejumlah warga masih menolak pembangunan Bandara Internasional Kulonprogo. Upaya sosialisasi dan pendekatan kepada warga belum membuahkan hasil signifikan. Para warga ini bersikeras tidak mau meninggalkan tanah kelahirannya meski mengaku mendapatkan intimidasi.

tirto.id - Patok-patok dengan kalimat bernada ancaman sudah bertebaran di tanah-tanah warga yang pro pembangunan Bandara Internasional Kulonprogo, Yogyakarta. Kalimatnya serupa: “Dilarang memindahkan, merusak, merobohkan barang yang ada di dalam lokasi pembangunan bandara. Ancaman Pidana: Pasal 167 (1) KUHP, Pasal 389 KUHP, pasal 551 KUHP.”

Di rumah-rumah juga banyak tertempel stiker bertanda Angkasa Pura. Dengan kalimat ancaman hukuman yang sama, stiker itu menghiasi dinding, pintu, dan daun jendela rumah warga pro pembangunan.

Ada lima desa yang terdampak rencana pembangunan bandara menurut perhitungan Angkasa Pura 1 sebagai penanggung jawab proyek. Kelima desa itu adalah Jangkaran, Sindutan, Palihan, Kebonrejo, dan Glagah. Luasnya kurang lebih 627 hektar dengan jumlah warga terelokasi kurang lebih sebanyak 2.465 jiwa menurut perhitungan Angkasa Pura.

Namun, perhitungan Angkasa Pura itu sampai detik ini masih belum mencapai titik akhir karena banyak warga yang menolak pembangunan bandara. Mereka tergabung dalam Wahana Tri Tunggal (WTT), organisasi yang didirikan oleh warga yang menolak proyek bandara yang sudah berdiri sejak 2012 lalu.

Gito, salah seorang warga Desa Palihan, mengaku tidak akan pergi dari tanah dan rumahnya. Ia tak peduli bahkan jika Angkasa Pura bersikeras membangun di area sekitar lahannya.

“Biar lingkungan saya gedung-gedung semua, saya (akan terus) tinggal di antara gedung,” ujarnya.

Ia tidak sendirian bertekad mempertahankan tanah dan rumahnya. Ada kurang lebih 250 kepala keluarga (KK) pemegang hak sertifikat tanah yang bersikap serupa. Seperti David Sastro, misalnya. Lelaki yang memiliki dua orang anak ini tidak percaya dengan manfaat ekonomi yang ditawarkan oleh Angkasa Pura. Ia lebih percaya kelak keluarganya akan sengsara dengan mengikuti kemauan Angkasa Pura.

David memilih untuk bertahan di tanahnya meski sekarang tanah di lingkungan sekitarnya sudah dipatok dan beberapa warga yang tak jauh tempat tinggalnya sudah meninggalkan rumah.

“Ada tiga kepala keluarga yang sudah meninggalkan rumah,” ungkapnya. Ia menunjukkan rumah-rumah yang sudah tertempel stiker bertanda Angkasa Pura. Stiker macam itulah yang menjadi tanda bahwa sertifikat rumah dan tanah tersebut sudah diserahkan kepada Angkasa Pura.

“Dulu mereka tidak mau, tapi karena ada intimidasi, maka mereka melepas (hak milik sertifikat),” katanya.

Intimidasi tersebut mulai terasa setelah sosialisasi dilakukan tim Angkasa Pura. Bentuk-bentuk intimidasi tersebut yang akhirnya membuat warga yang awalnya menolak mulai berpikir ulang dan akhirnya menyetujui pembangunan dengan syarat.

Martono, Ketua WTT, menambahi keterangan David soal intimidasi. Ia mengatakan bentuk-bentuk intimidasi itu beragam, mulai dari ancaman listrik akan dimatikan, akses jalan warga akan ditutup, anak tak bisa sekolah, rumah dan lingkungannya ditimbuni sampah, dan lain sebagainya.

“Kalau tidak mau (melepas tanah) nanti kena masalah dengan negara, seperti tanah diminta, anak nggak bisa sekolah, listrik dicabut, jalan ditutup, dan segala macam lainnya. Setelah itu ada rasa ketakutan, yang pro mulai berkembang,” ujar Martono.

Ia menceritakan, pendekatan tim Angkasa Pura terhadap warga memang menggoda. Mereka melakukan pendekatan dengan gaya seperti tim sukses dalam Pilkada yakni mengumpulkan warga di rumah makan. “Warga yang datang diberi Rp. 50.000 per orang,” ungkap Martono.

Usaha pertama tidak membuahkan hasil. Untuk itulah mereka membuat acara sosialisasi hingga tiga kali kepada warga dengan cara yang sama, memberi uang Rp. 50.000 per orang bila datang ke acara tersebut. Belakangan diketahui tanda tangan kehadiran warga dalam acara sosialisasi tersebut diklaim oleh tim sukses sebagai persetujuan warga pada pembangunan bandara.

Bila pertemuan pertama membahas rencana proyek, di pertemuan kedua dibahas apa saja yang bisa didapat warga bila bersedia merelakan tanahnya. Persis seperti yang diungkapkan Gito di atas, warga dijanjikan kelak bisa terlibat dalam pengurusan Bandara. “Oknum-oknum itu menjanjikan warga akan diberi pekerjaan, rumah gratis, uang pengganti, dan lain-lain,” papar Martono.

Setelah sosialisasi dan konsultasi publik berjalan, warga pro pembangunan bandara jumlahnya lebih banyak dari warga WTT.

Pertahanan dan Solidaritas WTT

Kelompok WTT sebenarnya beranggotakan sekitar 300 KK, namun yang memiliki hak sertifikat tanah hanya 250 KK yang mencakup hampir 1500 jiwa.  Awalnya, jumlah mereka mencapai 600 KK yang terdiri dari seluruh warga dari lima desa yang terdampak. Akan tetapi, pendekatan Angkasa Pura melalui aparat-aparat desa membuat masyarakat sedikit demi sedikit tergiur dengan janji-janji yang diutarakan, seperti masyarakat akan diberi kesempatan bekerja di perusahaan jasa pengamanan, jasa kebersihan, jasa pemeliharaan fasilitas dan sebagainya.

“Sebetulnya warga pro tahu sudah tertipu tapi apa daya sertifikat sudah telanjur diserahkan,” ujar Martono.

Di saat warga yang pro kelabakan memikirkan asetnya, warga WTT tetap santai beraktivitas di rumah dan tanahnya. Meskipun demikian, WTT tidak hanya sekadar menolak tanpa melakukan usaha menghentikan pembangunan bandara. WTT juga pernah menempuh jalur hukum untuk menghentikan rencana tersebut.

“WTT sudah melakukan penolakan dengan segala macam cara, kami ajukan keberatan sampai ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara), tahap pertama kami menang, tapi pemerintah mengajukan banding, dan dimenangkan oleh pemerintah di tingkat kasasi dengan dasar untuk kepentingan umum,” papar Martono.

Kekalahan di tahap kasasi ini tidak membuat warga WTT menyerah, mereka menjajal kesempatan mengajukan Peninjauan Kembali (PK)  ke pengadilan. Sayang, PK yang diajukan pada bulan Maret 2016 ini ditolak pengadilan karena sudah ada aturan baru, yaitu peraturan Mahkamah Agung yang mengatakan segala sengketa yang bersangkut paut dengan kepentingan umum tidak bisa PK, dan hanya sampai banding di tingkat Mahkamah Agung atau kasasi saja.

Sekarang, warga WTT masih tetap tidak disentuh aparat. Menurut Martono, aparat tidak ingin bersusah payah memaksa warga yang kontra. Mereka akan menggunakan hak milik tanah dan rumah warga yang sudah menjadi milik Angkasa Pura untuk mengkondisikan situasi tidak nyaman. Caranya? “Dengan pasang pagar, contohnya (patok bertanda Angkasa Pura) di (lahan) paling utara sana itu (jalan provinsi yang termasuk wilayah Kecamatan Temon),” ujar Martono.

Alasan warga WTT tetap bertahan di tanah dan rumahnya adalah demi masa depan anak dan cucu mereka. “Ini demi anak dan cucu,” ungkap Martono.

Martono dan warga WTT lainnya menolak manfaat pembangunan yang dikampanyekan Angkasa Pura akan dapat kesejahteraan masyarakat. Ada tujuh poin yang tertulis dalam surat edaran Angkasa Pura kepada warga.

Tujuh hal itu adalah, pertama, Bandara Internasional Kulonprogo akan menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai pintu gerbang internasional ketiga setelah Bandara Soekarno Hatta dan Bandara Ngurah Rai, Denpasar Bali. Kedua, bandara dapat meningkatkan kualitas layanan moda transportasi kepada pengguna jasa layanan transportasi khsuusnya masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Ketiga, dapat memercepat arus lalu lintas manusia, barang, dan jasa.

Keempat, dapat meningkatkan pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pariwisata dan perdagangan di wilayah DIY (akomodasi, objek wisata, restoran, dan lain-lain). Kelima, meningkatkan perekonomian wilayah Kabupaten Kulonprogo pada khususnya, dan DIY pada umumnya. Keenam, dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja di wilayah kabupaten Kulonprogo pada khususnya, dan DIY pada umumnya. Ketujuh, pemerataan penyebaran bidang-bidang jasa, usaha, dan perdagangan.

Alih-alih tergiur dengan hal-hal itu, warga WTT malah memandang pembangunan bandara akan berdampak buruk dalam jangka panjang. Sebab, menurut Martono, setelah menggusur warga Kecamatan Temon, akan terjadi pula penggusuran di daerah lainnya demi membangun fasilitas penunjang bandara. Apalagi jika sesuai dengan rencana pemerintah, yakni menghubungkan bandara internasional dengan lokasi wisata di daerah Jawa Tengah, seperti Borobudur dan sekitarnya.

“Penggusuran akan terjadi terus menerus, seperti pembebasan tanah untuk stasiun, jalan tol, kereta api, perusahaan asing, hotel, dan masih banyak lagi. Itu akan memakan tanah-tanah warga,” kata Martono.

Menilik edaran Angkasa Pura tentang master plan pembangunan bandara internasional Kulonprogo dan sekitarnya, direncanakan akan dibangun fasilitas penunjang seperti jalur ganda kereta api dan kereta commuter untuk melayani penumpang kargo dari bagian selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur (Cilacap sampai dengan Madiun). Diperkirakan warga daerah yang akan terdampak pembangunan tersebut mencapai 20 juta jiwa.

Martono kemudian memaparkan sampai sekarang warga yang terdampak dan sudah melepaskan sertifikat tanahnya tidak memiliki kejelasan masa depan mereka. Contohnya terkait tanah relokasi yang harga tanah dan rumah barunya ditentukan juga oleh penilai.

“Padahal tanah warga dihargai 800 ribu per meter, sedangkan harga tanah di lokasi baru satu juta,” ungkap Martono.

Kondisi seperti itu jugalah yang membuat warga WTT semakin mantap bertahan. Mereka memperhitungkan untung rugi besaran harga tanah kepada Angkasa Pura dengan akibat lanjutan yang kemungkinan akan membuat mereka rugi dua kali lipat.

“Ternyata rumah dan tanah harus beli setelah pelepasan hak (sertifikat) dan harus nganggur juga. (Ekonomi) lima tahun ke depan harus makan apa? Sudah jatuh tertimpa tangga pula, sudah tanah dirampas tapi nganggur pula, tanah itu belum lunas dibayar tapi sudah dilarang ditanami,” tambah Martono.

Selain alasan ekonomi, mereka juga beralasan merawat dan melestarikan peninggalan nenek moyang. Daerah tersebut, menurut pemaparan Martono, memiliki nilai sejarah. Dua di antaranya yang penting sebagai daerah napak tilas Pangeran Diponegoro dan Jalan Raya Pos Anyer-Panarukan. “Mereka akan hapus area ini begitu mudahnya, ini sejarah kita semua,” ujar Martono.

share infografik

Hukum yang Tak Berpihak pada Upaya Warga

WTT didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta dalam melaksanakan aksi protes kepada pemerintah Provinsi Yogyakarta dan kepada Angkasa Pura. Pendampingan dari LBH sudah berjalan sejak dua tahun lalu, dimulai sejak empat petani dipidanakan dan ketika petani melaksanakan gugatan terhadap penerbitan Izin Penetapan Lokasi (IPL) bandara.

Martono menceritakan empat petani yang dipidanakan menurutnya tidak melakukan kejahatan, mereka hanya menyegel balai desa sebab aparat desa, terutama kepala desa Glagah, tidak memberikan keterangan yang jelas kepada warga. “Ia justru lari, waktu itu memang ricuh,” kata Martono.

Polisi waktu itu menangkap empat warga yang memaku pintu balai desa. Keempatnya dipenjara sampai empat bulan. Sekarang empat warga ini sudah kembali ke tengah masyarakat dan beraktifitas seperti biasa dengan masih pada pendiriannya: menolak pembangunan bandara.

Sementara itu, terkait gugatan IPL, petani Kulonprogo yang tergabung dalam WTT menyadari rencana pembangunan Bandara Internasional Kulonprogo sudah menyalahi aturan, karena uji kelayakan lingkungan atau Amdal belum ada sampai saat ini.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta menganggap IPL memang bermasalah. Ia mengatakan rencana pembangunan bandara internasional Kulonprogo sudah menyalahi aturan karena uji kelayakan lingkungan atau analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) belum ada sampai saat ini. Padahal, Amdal seharusnya sudah ada dalam tahap perencanaan pembangunan sebelum izin penetapan lokasi (IPL) pembangunan diterbitkan.

“Proyek ini menyalahi aturan rencana tata ruang wilayah (Perda RTRW Provinsi DIY, Perpres RT/RW Pulau Jawa-Bali dan PP tentang RTRW Nasional). Di dalam aturan itu tidak ada amanat untuk membangun bandara, yang ada hanya pengembangan Bandara Adi Sucipto yang satu kesatuan dengan Bandara Adi Sumarmo. Selain itu pengadaan tanah tidak dilengkapi dengan dokumen Amdal. Setelah ada Amdal, barulah bisa diikuti terbitnya izin lingkungan,” ujar Yogi Zul Fadhli, pendamping WTT dari LBH Yogyakarta.
                  
Ia menerangkan, izin lingkungan merupakan persyaratan penerbitan izin usaha dan/atau kegiatan, termasuk dalam hal ini IPL pembangunan bandara. Terbitnya izin lingkungan harus melalui proses Amdal dan dilakukan pada tahap perencanaan.                       

Sampai detik ini, Yogi mengatakan baik pihaknya maupun warga WTT belum pernah tahu ada pengumuman Amdal.

Sesuai dengan keterangan dari LBH Yogyakarta, Amdal seharusnya sudah ada dalam tahap perencanaan pembangunan sebelum Izin penetapan lokasi (IPL) pembangunan diterbitkan. Sampai detik ini, Yogi mengatakan baik pihaknya maupun warga WTT belum pernah tahu ada pengumuman Amdal.

Namun Pemimpin Proyek PT Angkasa Pura I (Persero), R. Sujiastono, menganggap semuanya sudah tidak ada lagi masalah. “Oh yang jelas IPL sudah inckraht, sudah final. Coba pelajari lagi UU No. 2 tahun.2012,” jawabnya memberi konfirmasi.

Usaha para petani Kecamatan Temon, Kulonprogo, untuk menghentikan pembangunan harus terhenti karena norma hukum berwujud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Peraturan tersebut menolak upaya hukum luar biasa beruapa Peninjauan Kembali (PK) terhadap keputusan pengadilan yang telah punya kekuatan hukum tetap. Gugatan warga berhenti di tingkat kasasi yang memenangkan Angkasa Pura, dan peraturan MA menutup peluang untuk melakukan PK.

Yogi memaparkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta sebagai peradilan administrasi yang dibentuk dengan cita-cita melindungi hak asasi serta mampu melaksanakan keadilan  justru lebih mematuhi peraturan Mahkamah Agung dengan menolak menindaklanjuti PK yang diajukan para petani Temon, Kulonprogo (Wahana Tri Tunggal).

“Kami sangat menyayangkan sikap PTUN Yogyakarta,” ujar Yogi.

Sikap PTUN Yogyakarta yang tidak menindaklanjuti permohonan peninjauan kembali warga adalah tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma hukum, imbuh Yogi.

Ia membeberkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada peraturan Mahkamah Agung. Dan semua produk hukum yang levelnya di atas Peraturan MA itu memungkinkan permintaan PK serta tegas mengatur mekanisme-mekanisme yang harus dilalui.

Hakim, lanjut Yogi, tidak boleh menolak perkara yang diajukan melalui upaya hukum luar biasa peninjauan kembali. “Seluruhnya kami memandang, hak asasi manusia berupa hak atas keadilan telah tercederai,” pungkas Yogi. (mut/zen)
https://tirto.id/bertahan-di-antara-patok-patok-angkasa-pura-bZHF

Read More

"Jika Bandara Berdiri, Penggusuran Akan Terus Terjadi

Wahana Tri Tunggal (WTT) merupakan organisasi bentukan warga yang menolak pembangunan Bandara Internasional Kulonprogo. Mereka menolak dengan tiga alasan utama ekonomi, sejarah, dan sosial.

tirto.id - Secara ekonomi mereka merasa profesi mereka adalah petani. Warga tidak memiliki keahlian di bidang lain. Jika melepas tanah, berarti juga melepas lapangan kerja mereka. Alasan sejarah karena masyarakat setempat telah tinggal secara turun temurun di wilayah tersebut, sehingga mereka ingin menjaga lokasi tersebut.

Alasan sosial, yakni masyarakat setempat ingin menyelamatkan masa depan anak cucu mereka. Pindah akan membuat mereka menempati lokasi baru dan artinya membentuk budaya baru yang belum tentu pas untuk anak cucunya.

Selain itu, jika mereka memuluskan rencana pembangunan, mereka berpikir akan memuluskan juga rencana-rencana pembangunan lainnya seperti pembangunan stasiun, jalan tol, dan lain-lain yang akan berdampak pada penggusuran-penggusuran lanjutan di daerah lain.

Berikut petikan wawancara khusus Mutaya Saroh dari tirto.id dengan ketua WTT, Martono, yang sudah bergabung sejak awal pendirian WTT.

Sejak mulai menolak Bandara, pernahkah menerima intimidasi dari aparat?

Kalau intimidasi itu banyak.

Apa saja bentuk intimidasinya?

Kalau tidak mau (melepas tanah) nanti kena masalah dengan negara, seperti tanah diminta (paksa), anak tidak bisa sekolah, listrik dicabut, jalan ditutup, dan segala macam lainnya. Oknum-oknum itu menjanjikan warga akan diberi pekerjaan, rumah gratis, uang pengganti, dan lain-lain. Masalahnya, itu hanya berjanji tanpa alat bukti, cuma lewat lisan, tidak ada hitam di atas putih. Ketika warga menanyakan janji itu, warga tidak bisa mendapatkannya.

Kenapa masih menolak padahal ada uang pengganti dan relokasi?

Pertama, WTT menolak karena ternyata rumah harus beli, tanah harus beli, setelah pelepasan hak harus nganggur, (ekonomi) lima tahun ke depan harus makan apa tidak terpikir. Kata pemerintah warga harus mandiri, tapi petani mandiri dengan pindah jadi penjual es cendol, kan, itu jauh dari harapan. Warga tidak diarahkan ke investasi, bandara memang disterilkan dari partisipasi warga.

Kedua, untuk melestarikan peninggalan nenek moyang, karena (tanah) itu suatu amanah. kita punya alasan hak dengan punya sertifikat, kita bukan penumpang gelap. Ketiga, kita sudah hidup di sini sejak lama, sekarang teman-teman pro (yang melepaskan tanah) hidup tanpa kejelasan tanpa penghasilan dan harus segera meninggalkan rumahnya.

Mereka sudah menjual tanah, lalu akan bertahan sampai berapa tahun? Mereka sudah merugi dua kali lipat. Uang penjualan dari Angkasa Pura tidak cukup untuk beli yang baru. Contohnya, tanah di Minggiran ini dihargai Rp. 1,7 juta per meter, di seberang yang tidak terdampak per meter dijual Rp. 3 juta.

Upaya-upaya apa saja yang dilakukan WTT agar pembangunan dibatalkan?

Mengajukan gugatan ke BPD. Jawaban ke BPD nggak sangggup, “Siapa yang berani melawan sultan”, begitu katanya. Ke komnas HAM hanya berputar-putar, sudah kasasi ternyata kalah, mau PK juga kalah karena untuk kepentingan umum. Secara hukum kami sudah maksimal.

Sudah ada warga WTT yang berbalik arah jadi pro?

Ada warga WTT keluar, tapi ada juga yang kembali tapi mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa karena sertifikat terlanjur lepas. Kami punya prediksi kalau (pembangunan bandara) bisa dibatalkan, tanah-tanah yang ada di sini bisa kita manfaatkan.

Pernahkah bertemu dengan sultan atau bernegosiasi dengan tim Angkasa Pura?

Kami sudah minta sultan untuk datang, temui warga maunya apa, jangan mau ditipu oleh tim. Saya yakin yang pro akan berontak nanti, karena urusan perut itu penting, sebab pemerintah tidak memberikan solusi untuk pekerjaan baru pada mereka.

Pendekatan tim Angkasa Pura seperti apa?

Mereka pakai alasan sertifikat. Orang berdomisili di situ (Kec. Temon) tapi tidak punya sertifikat atas namanya dianggap tidak terdampak, walaupun ahli waris tapi sertifikat nama masih orang tua, tidak bisa dianggap punya suara untuk menyatakan penolakan atau pun setuju. Yang terdampak adalah mereka yang punya sertifikat sehingga punya hak suara.

Kalau Angkasa Pura tetap lanjut, apa yang akan dilakukan WTT?

Seperti mereka, kami juga sama, mereka nekat kami juga nekat. Kami pasrahkan pada Allah, jalannya Allah yang tentukan, kami percaya saja bandara tidak jadi. Kalau mereka tetap lanjut, kami akan tetap tinggal di dalam kotak bandara.

Peletakan batu pertama diundur sampai tahun 2017, Anda tahu karena apa?

Mungkin karena pro belum beres, ada yang (tanah) pro belum diukur, kontra terus keluar dan ikut pro sekarang belum diproses sehingga belum kondusif. Relokasi juga kelihatannya ricuh. Tanah kas desanya juga perlu diuruk dan itu tidak sedikit biayanya, perlu miliaran. Soalnya lahan untuk relokasi itu bekas perikanan (tambak), menimbun itu butuh ribuan (ton) tanah. Itu bahaya untuk mendirikan rumah, karena bagian bawah bisa lembek, nanti mlotot karena bangunan itu berat.

Belum lagi pemerintah harus mengganti kas desa karena sebagian kas desa itu tanah untuk pertanian. Lalu kalau dihabiskan untuk relokasi, petani makan apa nantinya?

Kalau begitu hubungan warga pro dan kontra seperti apa saat ini?

Kita akan berpisah, yang pro akan pergi, kita sudah tidak ada komunikasi dengan mereka, seperti hajatan, kenduri, mujahadan, sripah. Kalau orang pro ada yang meninggal, ya kita melayat saja. Yang agak payah yang tidak terdampak langsung itu otomatis tidak berkomunikasi. Diputuskan hidup masing-masing dan setelah hidup masing-masing akhirnya lebih lancar untuk menjaga agar tidak terjadi kekacauan.

Saya pikir situasi ini nyaman-nyaman saja, meski berdampingan dan tidak sehati itu tidak apa-apa. Kita anggap tetangga saja. (Sebelum ada proyek bandara ini) Dulu harmonis, karena ada dua pikiran berbeda itu ya bagaimana mau bersatu?

Bagaimana WTT menjaga solidaritas antar warga WTT?

Semakin ke sini intimidasi semakin keras, kan? Pastilah berkurang terus jumlahnya, tapi kita punya prinsip dan percaya bahwa “benih” akan tetap tertinggal di sana. Untuk menjaga itu, setiap malam berganti tempat dan sebulan sekali kita melaksanakan Mujahadah akbar. Di sana kita berbagi informasi dan juga berdoa bersama kepada Tuhan.

Jika bandara akhirnya jadi dibangun, akan seperti apa, sih?

Jika bandara berdiri, penggusuran akan terjadi terus menerus, seperti pembebasan tanah untuk stasiun, jalan tol, kereta api, perusahaan asing, hotel, dan masih banyak lagi. Itu akan memakan tanah-tanah warga.

Catatan redaksi: Berdasar master plan pembangunan bandara internasional Kulonprogo dan sekitarnya, direncanakan akan dibangun fasilitas penunjang seperti jalur ganda kereta api dan kereta commuter untuk melayani penumpang kargo dari bagian selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur (Cilacap sampai dengan Madiun).

Menurut Anda sebaiknya bandara dibangun di mana?

Perkiraan bandara dibangun di sini itu salah. Kenapa di sini? Mestinya Adi Sumarno dan Adi Sucipto dibesarkan, lalu dibagi agar pesawat komersil ada di Solo dan Yogya, lalu pangkalan militer tetap di Wonosari agar terlindungi oleh alam. Lebih bagus kalau pangkalan militer di tepi laut, lebih aman. Bandara komersil tetap di tengah kota saja. Masalah soal (pengunjung) wisata ke Kulonprogo atau ke Borobudur, tinggal jalannya saja yang diperlebar. Dari pada sini jadi bandara komersil sedangkan kekuatan militer di tengah kota, coba jika terjadi pengeboman, kan, kena semua warga kota.

Kalau untuk kota wisata dan industri tidak harus bangun bandara. Bangun bandara itu dampaknya besar, bisa melibas tanah warga. Kalau wisata saja, kan, tidak berdampak sebesar itu, karena tanah warga masih bisa dimanfaatkan warga sendiri. Itu harapan kami. (mut/nqm)

https://tirto.id/jika-bandara-berdiri-penggusuran-akan-terus-terjadi-bZHJ# 

Read More