Rabu, 17 February 2016 04:39
Pematokan lahan secara paksa oleh Polisi dan TNI untuk Bandara di Kulon Progo, Yogyakarta 17 Februari 2016 [foto: LBH Jogja]
Jakarta, 17 Februari 2016. Proyek Infrastruktur pemerintahan Jokowi-JK hanya melahirkan kekerasan dan pelanggaran hak sosial, ekonomi rakyat oleh Negara. Pernyataan ini disampaikan oleh Rahmat Ajiguna Ketua Umum Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) melalui pesan singkat kepada media. Pernyataan ini menyusul pembubaran paksa dan kekerasan yang dilakukan oleh aparat gabungan ketika melakukan pematokan lahan pertanian untuk pembangunan bandara di Kulon Progo pada Senin 16 Februari kemarin.
Dalam insiden tersebut setidaknya 15 orang warga menjadi korban termasuk perempuan dan anak-anak. Selain itu polisi juga melakukan pemborgolan terhadap salah satu perempuan yang ikut dalam protes atas pematokan. Aparat kepolisian yang mengawal jalannya pematokan dipimpin langsung oleh Kapolres Kulonprogo AKBP Nanang Djunadi S.IK. Sedari awal aparat tidak memberi ruang negosiasi kepada para warga yang berkumpul dan berkeberatan di lokasi pematokan terakhir tersebut.
Aksi kekerasan seperti pukulan dan tendangan, serta intimidasi lainnya dilakukan oleh personil kepolisian, bahkan sempat ada anak-anak yang terinjak saat polisi membubarkan warga yang berkumpul.
Ada warga yang dicekik juga dan jatuh pingsan, bahkan beberapa barang milik petani seperti motor dan meja bibit tanaman cabai di pekarangan juga sampai rusak. Kesemuanya akibat polisi memaksa dan menggunakan kekerasan untuk merangsek masuk. Bahkan seorang ibu sempat dipaksa diborgol dengan oleh aparat. Para warga hanya menangis dan mengeluhkan aksi kekerasan yang tak manusiawi.
Rahmat menilai bahwa tindakan aparat kepolisian dan TNI sudah sangat berlebihan "pendekatan dengan kekerasan dalam memuluskan proyek Infrastruktur maupun kebijakan lainnya sudah semestinya untuk dihentikan" ungkap Rahmat melalui pesan singkatnya.
Rahmat juga menyayangkan pernyataan Jokowi yang memerintahkan pihak kepolisian dan TNI untuk mengawal setiap pembebasan tanah menyiratkan tentang pendekatan kekerasan menjadi jalan dalam setiap pembebasan lahan, jika hal ini yang ditempuh maka rakyat hanya akan menjadi tumbal dalam proyek pembangunan.
"Lalu pembangunan yang dijalanka noleh Pemerintahan Jokowi untuk siapa?" tambah Rahmat.
Penolakan atas setiap kebijakan oleh masyarakat menunjukkan kebijakan tersebut merugikan bagi rakyat, karenanya AGRA mendukung sepenuhnya perjuangan para petani dan warga masyarakat yang tergabung dalam Wahana Tri Tunggal (WTT) untuk terus melakukan perjuangan menuntut kepada pemerintah untuk memenuhi hak warga serta menghentikan pendekatan kekerasan dalam melaksanakan setiap kebijakan yang dikeluarkan.
http://mrb-media.com/index.php/ham/622-proyek-jokowi-terus-menuai-kekerasan-dan-pelanggaran-hak-rakyat#
0 komentar:
Posting Komentar