Rabu, 17 February 2016 04:39
Pematokan lahan secara paksa oleh Polisi dan TNI untuk Bandara di Kulon Progo, Yogyakarta 17 Februari 2016 [foto: LBH Jogja]
Jakarta, 17 Februari 2016. Proyek Infrastruktur pemerintahan Jokowi-JK hanya melahirkan kekerasan danpelanggaran hak sosial, ekonomi rakyat oleh Negara. Pernyataan ini disampaikan oleh Rahmat Ajiguna Ketuaumum Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) melalui pesan singkat kepada media. Pernyataan ini menyusulpembubaran paksa dan kekerasan yang dilakukan oleh aparat gabungan ketika melakukan pematokan lahanpertanian untuk pembangunan bandara di Kulon Progo pada Senin 16 Februari kemarin.
Dalam insiden tersebut setidaknya 15 orang warga menjadi korban termasuk perempuan dan anak-anak. Selain itu polisi juga melakakukan pemborgolan terhadap salah satu perempuan yang ikut dalam protes atas pematokan. Aparat kepolisian yang mengawal jalannya pematokan dipimpin langsung oleh Kapolres Kulonprogo AKBP Nanang Djunadi S.IK. Sedari awal aparat tidak memberi ruang negosiasi kepada para warga yangberkumpul dan berkeberatan di lokasi pematokan terakhir tersebut.
Aksi kekerasan seperti pukulan dan tendangan, serta intimidasi lainnya dilakukam oleh personilkepolisian, bahkan sempat ada anak anak yang terinjak saat polisi membubarkan warga yang berkumpul. Adawarga yang di cekik juga dan jatuh pingsan, bahkan beberapa barang milik petani seperti motor dan mejabibit tanaman cabai dipekarangan juga sampai rusak. Kesemuanya akibat polisi memaksa dan menggunakankekerasan untuk merengsek masuk. Bahkan seorang ibu sempat dipaksa diborgol dengan Borgol oleh aparat.Para warga hanya menangis dan mengeluhkan aksi kekerasan yang tak manusiawi.
Rahmat menilai bahwa tindakan aparat kepolisian dan TNI sudah sangat berlebihan "pendekatan dengankekerasan dalam memuluskan proyek Infrastruktur maupun kebijakan lainya sudah semestinya untukdihentikan" ungkap Rahmat melalui pesan singkatnya. Rahmat juga menyayangkan pernyataan Jokowi yangmemerintahkan pihak kepolisian dan TNI untuk mengawal setiap pembebasan tanah menyiratkan tentangpendekatan kekerasan menjadi jalan dalam setiap pembebasan lahan, jika hal ini yang ditempuh maka rakyathanya akan menjadi tumbal dalam proyek pembangunan. "Lalu pembangunan yang dijalankanoleh Pemerintahan Jokowi untuk siapa?" tambah Rahmat.
Penolakan atas setiap kebijakan oleh masyarakat menunjukan kebijakan tersebut merugikan bagi rakyat,karenanya AGRA mendukung sepenuhnya perjuangan para petani dan warga masyarakat yang tergabung dalam Wahan Tri Tunggal (WTT) untuk terus melakukan perjuangan menuntut kepada pemerintah untuk memenuhi hak warga serta menghentikan pendekatan kekerasan dalam melaksanakan setiap kebijakan yang dikeluarkan.
http://mrb-media.com/index.php/ham/622-proyek-jokowi-terus-menuai-kekerasan-dan-pelanggaran-hak-rakyat
0 komentar:
Posting Komentar