Syamsul Anwar Khoemaeni | Jurnalis
JAKARTA - Insiden bentrokan antara TNI dengan
warga di Desa Wiromarta, Kecamatan Mirit, Kebumen, Jawa Tengah, Sabtu
22 Agustus 2015 menambah daftar konflik tanah militer dengan warga.
Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Sidiq mengatakan, pihaknya telah membentuk panitia kerja (Panja) tanah dan perumahan untuk membantu penyelesaian bentrokan tersebut. Mengingat permasalahan tanah dan perumahan kedua elemen negara itu sudah semakin berlarut-larut.
"Sudah berlarut-larut dan sering picu konflik antara aparat TNI dengan warga," ujar Mahfudz saat dikonfirmasi awak media, Senin (24/8/2015).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menambahkan, akar permasalahan kedua belah pihak selama ini disebabkan status tanah dan penempatan rumah yang telah melewati jangka waktu yang ditetapkan. Alhasil, muncul saling klaim terhadap status tanah dan rumah dari keduanya.
"Persoalannya dari status tanah dan penempatan rumah dinas yang lewat waktu," imbuhnya.
Seperti diketahui, konflik di Kebumen dua hari lalu dipicu oleh pemasangan pagar di area pertanian warga. Akibatnya, sembilan orang menjadi korban atas insiden tersebut.
Sementara itu, mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko menyebut lahan militer yang bersertifikat hanya 28 persen di seluruh Indonesia. Hal tersebut ia sampaikan saat meminpin Rapim TNI se-Indonesia pada Senin dan Selasa 22-22 Desember 2014.
"Permasalahan (sertifikat) berkaitan dengan anggaran," ujar Moeldoko.
(Ari)
Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Sidiq mengatakan, pihaknya telah membentuk panitia kerja (Panja) tanah dan perumahan untuk membantu penyelesaian bentrokan tersebut. Mengingat permasalahan tanah dan perumahan kedua elemen negara itu sudah semakin berlarut-larut.
"Sudah berlarut-larut dan sering picu konflik antara aparat TNI dengan warga," ujar Mahfudz saat dikonfirmasi awak media, Senin (24/8/2015).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menambahkan, akar permasalahan kedua belah pihak selama ini disebabkan status tanah dan penempatan rumah yang telah melewati jangka waktu yang ditetapkan. Alhasil, muncul saling klaim terhadap status tanah dan rumah dari keduanya.
"Persoalannya dari status tanah dan penempatan rumah dinas yang lewat waktu," imbuhnya.
Seperti diketahui, konflik di Kebumen dua hari lalu dipicu oleh pemasangan pagar di area pertanian warga. Akibatnya, sembilan orang menjadi korban atas insiden tersebut.
Sementara itu, mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko menyebut lahan militer yang bersertifikat hanya 28 persen di seluruh Indonesia. Hal tersebut ia sampaikan saat meminpin Rapim TNI se-Indonesia pada Senin dan Selasa 22-22 Desember 2014.
"Permasalahan (sertifikat) berkaitan dengan anggaran," ujar Moeldoko.
0 komentar:
Posting Komentar