(kebumenekspres.com)-Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gempur (Gerakan Mahasiswa Peduli Urut Sewu), Kamis (10/9/2015), menggelar aksi lanjutan menolak keberadaan TNI AD di kawasan pesisir selatan (urut sewu) Kebumen. Aksi yang berlangsung sekitar setengah jam di bundaran Tugu Lawet tersebut merupakan tindak lanjut dari aksi serupa di depan pendopo Bupati, Rabu (9/9) malam.
Koodinator Lapangan (Korlap) Aksi Ali Hidayat menyampaikan, mahasiswa siap mengawal statemen Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, terkait penyelesaian konflik di Urut Sewu. Salah satunya soal keseriusan Gubernur menyelesaikan persoalan itu dengan membuka forum mediasi antara masyarakat dan TNI pada tanggal 14 September 2015 mendatang.
Selain itu, mereka juga menggarisbawahi pernyataan Komandan Kodim (Dandim) 0709 Kebumen Letkol (Inf) Putera Widyawinaya yang mengatakan, siap hengkang dari urut sewu dan membongkar pagar yang telah dibangun bila terbukti secara hukum tanah tersebut milik warga. “Dari pihak Dandim 0709/Kebumen telah siap hengkang dari tanah Urut Sewu dan membongkar pagar pembatas jika pemagaran tersebut berada diatas tanah rakyat,” tutur Ali Hidayat dalam orasinya.
Seperti diberitakan, sebelum aksi di tugu lawet, mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa pada acara ngopi bersama yang digelar Gubenur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo di Pendopo Bupati Kebumen pada malam harinya.
Saat itu, usai aksi pertama, Ganjar menemui para mahasiswa. Gubernur Ganjar mengatakan pihaknya sudah sejak lama memikirkan penyelesaian masalah lahan di Urut Sewu bahkan sejak masih menjadi anggotya DPR. Ganjar sudah melakukan berbagai usaha termasuk mengumpulkan data Urut Sewu. "Saya super serius. Kepada BPN, Panglima TNI bahkan Presiden saya sudah lapor. Izinkan saya gunakan cara-cara saya, saya tidak mau ada korban lagi. Kalau benturan, semua rugi. Saya sudah berpikir kalau tanah untuk TNI maka rakyat bagaimana. Sebaliknya, kalau tanah untuk rakyat, nanti TNI bagaimana kita juga akan siapkan," kata Ganjar yang kemarin membawa map tebal berisi data.
Ganjar juga menekankan agar permasalahan Urut Sewu diperhatikan betul oleh jajaran Pemkab Kebumen. Pejabat Bupati Kebumen, M Arief Irwanto yang mendampingi Ganjar saat menemui mahasiswa mengatakan pihaknya masih mengumpulkan data warga yang memiliki surat-surat bukti kepemilikan di lahan sengketa tersebut. Surat kepemilikan selanjutnya akan diverifikasi oleh BPN. Saat ini dari tujuh desa yang dimintai data, baru dua yang menyerahkan. "Tujuh kepala desa di Urut Sewu sudah saya minta. Sekarang data baru terkumpul di dua desa yaitu Desa Bercong dan Desa Setro Jenar," kata Arief.
Sementara itu,Dandim 0709 Kebumen Letkol (Inf) Putera Widyawinaya mengatakan terkait pemagaran yang dilakukan TNI, Putra menegaskan hal itu bukan wewenangnya namun dari pusat.
Namun jika nantinya terbukti secara hukum tanah tersebut milik warga maka pasti akan diberikan. "Kalau memang milik rakyat, maka sesuai intruksi Pangdam kami berikan, sekalian pagar-pagarnya bisa dirobohkan," tegas Putra. Pertemuan tersebut berakhir dengan kesepakatan untuk kembali bertemu setelah data terkumpul tanggal 14 September mendatang.
Berkaitan dengan adanya statemen ketiga pejabat itu, para mahasiswa yang tergabung dalam Gempur mengaku akan melakukan pengawalan. Mereka bahkan sudah melakukan koordinasi dengan sejumlah elemen Mahasiswa di seluruh Nusantara.
Mereka akan terus melakukan pengawalan. Salah satunya adalah melakukan aksi solidaritas terkait penyelesaian konflik di Urut Sewu. “Kita akan melaksanakan aksi secara serentak pada Senin (14/9) mendatang. Yakni melangsungkan aksi secara bersamaan di beberapa wilayah. Hal itu sudah menjadi misi Gempur untuk memperjuangkan keadilan, dari kekerasan yang dilakukan oleh TNI terhadap masyarakat Urut Sewu . Kita akan mengusut setuntas-tuntasnya.” tegasnya dengan berapi-api.(mam/dtc)
sumber http://www.kebumenekspres.com/2015/09/mahasiswa-tuntut-janji-gubernur-dan.html?m=1
0 komentar:
Posting Komentar