Widodo Sunu: Apapun yang Terjadi, Petani Urut Sewu Harus Bangkit Memperjuangkan Kebenaran

oleh Angga Yudhi · September 15, 2015

Sumber: dokumen pribadi

2013 akan selalu menjadi tahun yang diingat oleh petani Desa Wiromartan Kecamatan Mirit Kabapaten Kebumen. Untuk pertama kalinya, sejak sengketa tanah dengan TNI AD akhir 90-an pecah di Pesisir Urut Sewu, wilayah yang mencakup 3 kecamatan dan 15 desa di kabupaten yang sama, mereka berhasil memenangkan seorang lurah yang berpihak kepada petani. Kemenangan tersebut lebih dari sekedar kemenangan politik. Ia sekaligus kemenangan moril bagi petani yang  dua tahun sebelumnya diberondong tembakan oleh TNI  AD hanya karena menuntut hak atas tanah hingga mencederai beberapa orang.

Lurah tersebut adalah Widodo Sunu. Usianya baru 34 tahun waktu terpilih menjadi lurah. Ia pernah mengenyam pendidikan tinggi di Yogyakarta sampai kemudian memutuskan pulang ke kampung halaman setelah muncul upaya penambangan pasir besi oleh PT Mitra Niagatama Cemerlang sekitar tahun 2007. Saya bertemu Sunu, demikian ia biasa dipanggil, pertama kali pada pertengahan tahun 2013, tidak lama setelah ia terpilih sebagai kepala desa.

Sunu adalah satu dari tujuh lurah di wilayah Urut Sewu yang menjadi simbol perlawanan petani melawan TNI AD. Ia juga merupakan koordinator Urutsewu Bersatu, sebuah organisasi masyarakat yang berusaha menyatukan semua Urutsewu (terutama pesisir selatan Kebumen) dalam menghadapi persoalan konflik tanah dengan TNI. Posisi ini membuat dirinya senantiasa berada di garis depan dalam setiap aksi demonstrasi warga.

Sabtu 22 Agustus lalu konflik petani di desa Wiromartan melawan TNI AD kembali pecah.  Para petani melakukan demonstrasi menolak pemagaran yang dilakukan tentara di sepanjang pesisir Urut Sewu. Penolakan yang terjadi kesekian kalinya ini berawal dari klaim TNI AD atas tanah sepanjang 22,5 kilometer dari Kali Mawar hingga Kali Lok Ulo dan 500 meter dari bibir pantai. Beberapa perwakilan warga sempat berorasi, temasuk Widodo Sunu, kurang lebih setengah jam sebelum akhirnya dibubarkan paksa oleh tentara. Pembubaran diwarnai pemukulan oleh tentara hingga mencederai beberapa warga. Sunu menjadi salah satu korban yang mengalami luka berat.

Sehari pasca pemukulan, saya bersama Muhtar Habibi datang ke Urut Sewu untuk menyampaikan dukungan Islam Bergerak kepada para petani yang menjadi korban. Kami juga bermaksud mewawancarai Widodo Sunu. Sayangnya, kondisi fisik Sunu tidak memungkinkan. Ia masih mengalami trauma berat pasca pemukulan.

Kesempatan wawancara akhirnya datang pada 1 September ketika MAP UGM mengundang Lurah Wiromartan itu dalam rangkaian acara diskusi sekaligus dukungan kepada warga Urut Sewu. Saya mewawancarainya setelah acara. Kali ini ia dalam kondisi fisik dan mental yang jauh lebih baik dari delapan hari sebelumnya.

IB: Bagaimana kondisi Urutsewu saat ini?

Sunu: Sekarang pemagaran terus berlanjut

IB: Kondisi Mas Sunu sendiri?

Sunu: Kondisi saya sehat.

IB: Bisa ceritakan sedikit tentang pemukulan TNI terhadap Anda pada tanggal 22 lalu?

Saya tidak tahu berapa kali dipukul karena beruntun. Banyak pemukul dan banyak kali. Kalau lihat videonya kan kayak dikepung. Kepala bocor dan jari kelingking patah. Terus dioperasi dan dipasangi Pen. Butuh enam bulan untuk bisa diambil pen-nya lagi. Jadi untuk normalnya lagi ini enam bulan. Untuk kondisi teman-teman saat ini, yang jadi korban kemarin, yang kena pukulan di kepala masih merasakan pusing. Terus ada yang kena popor senjata, yang punggungnya retak, ia masih sakit. (Mereka) Belum bisa bekerja sampai sekarang.

IB: Ada tanggapan dari pihak militer setelah kejadian itu?

Sunu: Sampai saat ini tidak ada tanggapan dari pihak TNI baik atas pemukulan itu maupun konflik agrarianya. Jadi kemarin Danramil datang. Pas saya tanya program itu (pemagaran), programnya siapa dan dari mana, dia cuma bisa jawab, “dari atas”. Tapi dari divisi apa dan sebagainya, ia tidak bisa menjelaskan. Jadi sampai sekarang saya juga tidak tahu itu. Kita juga tidak ada yang tahu sebenarnya siapa itu (yang memiliki program). Edan ra? (Gila tidak?) Haha. Tidak boleh negara seperti itu. Program pemerintah harus bertanggungjawab dan jelas. Lah ini mengatasnamakan pemerintah tapi tidak jelas. Harusnya pemerintah memberi contoh tho. Program itu ya yang baik. Kita saja mau bangun apa-apa dituntut semuanya jelas. Kalau kita mau bangun gedung, kita dituntut untuk kejelasan status tanahnya. Tapi TNI membangun tidak ada kejelasan. Soal tanahnya itu belum jelas. Dokumennya tidak ada.

IB: Pesan Anda atas perlakuan TNI?

Saya pikir ini perlu ada perbaikan yang menyeluruh terhadap TNI. Lho, ternyata di Indonesia itu struktur militer itu khas, tidak lazim. Harus ada upaya untuk membenahi. Pembenahan supaya tidak ada lagi benturan. Saya pernah dengar, lupa di mana, TNI itu ibarat anjing penjaga. Tapi bukan berarti TNI anjing ya. Ibaratnya, serdadu itu seperti anjing penjaga. Dan mereka itu dididik destruktif, untuk merusak. Karena perang itu kan kegiatan merusak. Ora ono perang mbangun mejid, ora ono (tidak ada perang membangun masjid. tidak ada). Perang itu ya merusak. Didikannya didikan merusak, makanya mereka kalau ngomong aja keras. Kalau mbentak orang, enteng. Mbuh itu siapa, mbentak-mbentak sak geleme dewe (Tidak tahu itu siapa, membentak-bentak seenak sendiri). Dia cetakan pabriknya  untuk merusak. Maka menjadi sangat berbahaya ketika dia bersentuhan dengan masyarakat sipil. Diibaratkan anjing penjaga itu, dia kan dididik untuk galak menyerang. Maka dia harus dikerangkeng. Pada saat dibutuhkan dia dikeluarkan untuk menyerang. Tapi pada saat tidak diperlukan, ya masuk kandang. Perlu ada batas yang jelas antara wilayah sipil dan militer. Masak TNI sekarang ngurusi bangun TPQ, ngurusi pertanian, jadi pendamping pertanian. Kayak nggak ada orang lain aja. Jangan digabung-gabung seperti itu lah. Disendirikan saja. Spesialis perang. Mereka dibayar untuk itu. Nanti kalau sudah purnawirawan monggo berbaur lagi jadi masyarakat biasa. Jadi perlu ada penataan sistem yang serius di TNI supaya tidak terjadi kekerasan-kekerasan dan sebagainya. Karena faktanya ketika kondisinya seperti sekarang ini, TNI seolah-olah pihak yang tidak bisa disentuh oleh siapa pun ketika berbuat salah. Ngono kui faktane, percoyo tho. Jadi ketika kita diserempet sama tentara, ya sudah jangan harap dapat keadilan.

IB: Kawan-kawan Urutsewu kan sudah mengupayakan banyak hal demi memperjuangkan tanah, dari mediasi di tingkat kabupaten hingga bertemu presiden Jokowi, apalagi yang kira-kira kawan-kawan akan lakukan?

Sunu: Prinsipnya kami sebagai warga Nahdhatul Ulama ini ya harus nahdhah. Harus bangkit. Apapun yang terjadi itu harus bangkit memperjuangkan kebenaran. Ndak penting kapan itu akan tercapai. Harus diperjuangkan. Dari perjuangan itu kita dapat banyak hal.

IB: Mengingat warga Urutsewu adalah mayoritas warga NU, apakah NU secara institusi pernah memberi tanggapan atau respon terhadap konflik di Urutsewu?

Sunu: Secara institusi tidak. Belum pernah ada itu dari NU secara institusi. Tapi NU kultural ada. Artinya warga NU, kyai NU itu mendukung gerakan kita. Tapi NU secara organisasi, samasekali tidak ada. tidak ada dukungan. Artinya apa? Kita punya kekuatan itu dari doa-doa yang kita panjatkan bersama para kyai itu. Itu yang esensi. Kalau perlu PBNU dibubarkan saja. Ora ono gunane kok, nggo ngopo sih. Jal saiki gunane opo PBNU? (tidak ada gunanya PBNU, buat apa sih. Coba sekarang gunanya PBNU apa?) Kan tidak ada. Jadi biarlah NU itu kultural saja lah. Tidak perlu bersaing dengan Muhammadiyah dan PKS. Ora perlu, kultural wae. Organisasi tanpa bentuk kok. Hahaha

IB: Ada rencana sowan ke PBNU terkait masalah di Urutsewu?

Sunu: Tidak! saya menantang PBNU untuk datang. Kita yang susah kok malah kita yang repot terus sih. Mbok mereka datang “ada masalah apa mas?” begitu. “Apa yang bisa kami bantu selaku PBNU yang terhormat”, kan begitu. Saya nggak mau minta tolong ke sana. Ngapain!?

IB: Di tengah tidak berfungsinya negara di Urutsewu khususnya, bagaimana tanggapan Anda sendiri sebagai kepala desa?

IB: Jadi paradigma yang kita bangun itu memperbaiki Mas. Sepertinya terlalu heroik memang. Rakyat kecil kok mencoba memperbaiki sistem negara yang sudah busuk. Tapi menurut kami itu yang harus dilakukan. Sekecil apapun, ketika kita melihat persoalan, ya kita coba untuk perbaiki. Artinya kalau kita lihat pemerintah ini tidak berfungsi, maka perjuangan kita bagaimana pemerintah ini berfungsi. Jadi ketika TNI melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan semangat TNI itu sendiri, atau fungsi TNI, maka kewajiban kita mengingatkan supaya dia bisa lurus lagi. Jadi apa yang kita lakukan itu bukan benci TNI, tapi justru kita berusaha menyelamatkan TNI itu sendiri. Jangan sampai berlarut-larut. Semakin jahat, semakin jahat, nanti mau jadi apa?

IB: Ada rencana untuk konsolidasi politik, mencalonkan diri sebagai bupati misalnya?

Sunu: Sejauh ini belum ada agenda semacam itu. Dan itu menurut saya, kalau pertarungannya hanya perebutan kekuasaan di level daerah maupun pusat, itu terlalu sederhana. Sebenarnya yang kita perjuangkan itu semangat untuk membangun peradaban. Itu lebih besar dan lebih berharga menurut saya. Karena dalam prakteknya pun nanti akan berat, ketika memilih bupati yang pro rakyat misalnya, kalau terpilih pun tidak bisa berjalan sendiri. Tapi ketika kita membangun semangat membangun atau menata peradaban ini akan permanen. Siapapun bupatinya, siapa pun presidennya. Ya sistem itu berjalan. Agak abstrak memang. Jadi kita ndak sekedar berebut tanah, tapi ini semacam campaign untuk memperbaiki sesuatu. Karena dari persoalan Urutsewu ini semua dibedah, akan ketemu semua. segala macam persoalan negara Indonesia yang lagunya masih sama ini, Indonesia Raya itu, ketemu di situ. Unsur korupsinya ada. Unsur premanisme ada. Unsur politis ada. Ada semua di sana. Saya pikir juga di setiap tempat ada persoalan itu juga. Hanya mungkin beda level. Ada yang kecil ada yang besar, dan sebagainya. Mungkin ada persoalan yang jauh lebih gawat, memprihatinkan, mengerikan tetapi tidak bisa terekspos. Itu mungkin ada. Karena memang korban ini bener-bener tidak berdaya. Yang mengalami ini bener-bener dalam posisi terpuruk sehingga untuk bisa terekspos saja tidak punya akses. Beda dengan teman-teman Urutsewu ini yang punya kemampuan berjejaring sehingga yang terjadi di Urutsewu ini bisa terekspos. Artinya ketika kita mencoba membangun gerakan moral, “ini negara kita busuk loh” tetapi bukan untuk ditinggalkan, tetapi untuk diobati. Itu akan berdampak luas ke persoalan-persoalan yang selama ini tidak terekspos tapi sangat melukai rasa keadilan. Dengan begitu mungkin kita memiliki wakil-wakil yang pro rakyat, memiliki presiden yang pro rakyat, tanpa kita harus secara sempit memaknai gerakan ini untuk mendukung salah satu calon.

IB: Bukankah yang dilakukan oleh Urutsewu Bersatu dengan cara mengkonsolidasikan kawan-kawan Urutsewu agar mampu menampilkan sosok-sosok kepala desa yang pro rakyat ini mengimplikasikan sebuah gerakan politik yang sistematis?

Sunu: Betul. Tapi perlu disadari bahwa merebut kepala desa itu tidak sekedar satu langkah merebut itu saja. Tetapi juga dilandasi semangat membangun dan memperbaiki keadaan. Kalau tanpa itu juga tidak akan bunyi. Setelah jadi ya gembos. Gembos artinya ketika calon yang dianggap pro rakyat ini jadi, gerakan rakyat tidak muncul kalau tidak dari awal muncul semangat bersama untuk memperbaiki keadaan. Jadi jangan dibalik. Maksud saya. jangan yang sempit diperluas. Tapi dari menggalang solidaritas ini (lahir) pemimpin yang bagus, bukan sebaliknya, dapat pemimpin lalu berharap akan memobilisasi rakyat agar menjadi bagus. Jadi katakanlah, ayo kita bangun semangat untuk membangun negara ini, nanti kita otomatis dapat presiden yang bagus. Tapi dengan semangat mengusung ratu adil presiden yang diharapkan memperbaiki bangsa ini, itu bullshit. Nek perlu saiki ra ono presiden ra popo (kalau perlu saat ini tidak perlu ada presiden ya tidak apa-apa) hehe.. Kita itu sudah mentok kok mas.

IB: Bagaimana peran agama dalam perjuangan kawan-kawan di Urutsewu yang sering distigma sebagai gerakan PKI?

Sunu: Saya cerita sedikit. Saya pernah menantang salah seorang kyai atau ustadz atau gus gitu ya. Kalau memang agama tidak boleh untuk menjawab persoalan masyarakat Urutsewu, apa kira-kira kita lebih baik nglarung sesaji saja, minta tolong ke nyai Roro Kidul? Kalau memang agama tidak mau menolong. Karena ada kesan para kyai ini takut kalau kita menggunakan instrumen-instrumen keagamaan itu untuk melakukan perlawanan. Takut atau enggan begitu. Ada beberapa kyai yang modelnya seperti itu. Kalau memang instrumen agama tidak boleh dipakai untuk itu, ya jangan salahkan masyarakat nanti mintanya ke Nyai Roro Kidul saja, tidak ke agama. Artinya apa, agama harus jadi solusi. Dalam endapan pikiran saya, agama itu menjadi batas benar dan salah. Saya pernah dengar kalau kita menggunakan hukum selain hukum agama, kita berdosa. Kalau ndak salah kita dikatakan celaka atau malah justru dilaknat. Aku iki wong pemerintahan lho mas. Nah, selama hukum pemerintahan tidak bertentangan dengan hukum agama, maka boleh. Tapi kalau hukum pemerintahan itu bertentangan dengan hukum agama, kita tidak boleh melaksanakan. Agama itu di situ. Bahwa persoalan di Urutsewu itu, katakanlah, tanah. Itu ada hukumnya mas. Ada kitabnya yang mengatur tentang itu. Kami juga pelajari itu. Kalau ndak salah itu kitab Babul-Mawad, mengatur soal tanah-tanah yang tidur. Tanah yang tidak ada yang punya, misalnya, itu diatur di situ. Kemudian, gampang sekali sebenarnya kalau kita berbicara hukum agama. Bahwa kita membela kebenaran itu kan sudah jelas. Nah itu yang menguatkan. Selama kita yakin bahwa ini benar, ya kita perjuangkan. Ketika kita mempertimbangkan soal agama itu kita tidak punya rasa takut lagi. Karena dijamin nanti kalau mati, ya mati syahid, kalau membela kebenaran. Ketika kita analisis, ternyata TNI ini salah, ya kita bergeraknya mantep. Kita punya agama, punya pegangan. Di situ peran agama, menurut saya. Ojo mung ngurusi qunut ra qunut wae (jangan cuma ngurusi qunut atau tidak saja). Jadi seseorang itu harus merasa bertanggungjawab ketika melihat ada persoalan. Dia harus tergerak hatinya ketika ada ketidakadilan di depan matanya. Walaupun dirinya sendiri tidak punya resiko apapun, tapi harus ikut berpartisipasi walaupun kecil. Wong Islam kui kondange amar makruf nahi mungkar kok (orang Islam itu terkenalnya karena amar makruf nahi munkar) Kalau itu tidak muncul ya habislah kita. Ngelarung saja, hahaha. Keberanian itu tidak datang dengan sendirinya.Itu harus diperjuangkan. Kalau bicara NU saya yakin bisa. Kekuatan dari pondok itu bisa.

IB: Menurut mas Sunu, kenapa ada kalangan kyai yang melarang menggunakan jargon agama dalam perjuangan kawan-kawan Urutsewu?

Sunu: Saya ndak tahu ya. Mungkin takut diintimidasi. Bisa jadi takut salah. Tapi takut salah ini menjadi tidak beralasan juga. Karena kalau takut salah, kamu harus belajar dan tentukan sikap. Tapi kalau tidak mempelajari, ya salah. Mencari ilmu itu kan wajib hukumnya toh. Jadi harus dicari, dan itu ada.

IB: Bagaimana dampak dari konflik yang terjadi di Urutsewu terhadap kesadaran politik warga?

Sunu: Saya kira ada. Kalau saya punya keyakinan bahwa setiap ujian dan masalah itu akan mengangkat derajat kita. Ibarat ujian itu akan naik kelas. Dan itu masuk akal. Setiap orang berilmu itu kan akan ditingkatkan derajatnya tho. Janji Tuhan kan seperti itu. Jadi ketika kita dapat masalah itu kita dapat ilmu, sehingga otomatis derajat kita akan meningkat. Hanya kesannya yang kadang salah, seolah-olah ketika kita dapat ujian itu kita harus bersabar. Seolah hanya menerima dan pasrah. Itu yang menurut saya salah. Karena pengejawantahan sabar ketika dapat masalah itu ya melawan. Ketika kita ditindas maka kesabaran kita adalah dengan melawan. Bukan dengan menyerah. Kalau menyerah itu tidak sabar namanya, tapi putus asa. Dan putus asa itu dosa besar yang merusak iman, hehehe. Itu yang harus disadari oleh para kyai, hahaha. Saya berharap semua elemen itu melawan keadaan ini. Semua elemen itu harus sadar bahwa kita dalam masalah besar. Iku seng angel mas (Itu yang sulit, mas). Kyai-kyai itu harus sadar, kalau bicara NU ya, sekarang ini jangan tenang-tenang. Kita itu dalam masalah. Lah kalau kamu tidak meresakan bermasalah, berarti kamu yang bermasalah. Ada yang salah dengan dirimu. Masak di depan mata kok dibilang ndak ada masalah. Itu kan berarti picek matane (buta matanya). Bermata tapi tak melihat. Kalau anak muda NU itu ya harus nahdhah, harus bangkit dan bergerak. Karena peluangnya ada di situ saya kira. Dan gejalanya nampak di Urutsewu. Walaupun aku urung iso nggambarno yo.

http://islambergerak.com/2015/09/widodo-sunu-apapun-yang-terjadi-petani-urut-sewu-harus-bangkit-memperjuangkan-kebenaran/