KEBUMEN (kebumenekspres.com)- Komandan Kodim 0709 Kebumen, Letnan Kolonel Infanteri (Letkol Inf) Putra Widyawinaya menepis tudingan sejumlah pihak yang mengatakan anggotanya melakukan intimidasi pada peserta aksi unjuk rasa warga pesisir selatan (urut sewu) Kebumen di gedung DPRD.
Putra Widyawinaya membantah keras anggapan tersebut. Menurutnya, penempatan anggotanya di tengah proses audiensi yang berlangsung di Gedung DPRD merupakan bentuk pengamanan semata. Bukan untuk menakut-nakuti peserta aksi unjuk rasa atau bentuk intimidasi lainnya. "Jangan salah duga, bukan untuk menakuti-nakuti tapi untuk mengamankan orang-orang ketiga yang mencoba memanfaatkan situasi ini," kata Putra Widyawinaya, kemarin.
Putra Widyawinaya berargumentasi, situasi pada saat itu rawan terjadi benturan menyusul adanya dua belah pihak yang sama-sama melakukan aksi unjuk rasa. Satu pihak yang menolak adanya pemagaran kawasan selatan Kebumen dan di pihak lain, mendukung (pro) terhadap pemagaran di kawasan lapangan tembak TNI AD itu.
"Jadinya sekarang saya berpikir bahwa yang disampaikan masyarakat Urut Sewu, yang katanya menolak ternyata tidak semuanya menolak. Kalau kita lihat itu mungkin masyarakat Urut sewu juga yang pro dengan pemagaran," ujarnya.
Menurut Letkol Putera Widyawinaya, masyarakat yang menolak keberadaan pagar di kawasan urut sewu tidak perlu khawatir. Sebab, pagar tersebut bukan untuk menutup akses warga ke area lapangan tembak. Meski nantinya dibangun pagar, warga beserta petani di sejumlah desa di kawasan urut sewu tetap boleh bercocok tanam.
Mengenai adanya penolakan, Letkol Putera Widyawinaya mengaku bisa mengerti karena itu merupakan aspirasi warga. pihak TNI tidak melarang masyarakat melakukan aksi menolak aktifitas pemagaran lahan. Selama dilakukan dengan persuasif, tidak anarkis dan sesuai dengan aturan yang ada. "Apabila ada keinginan atau aspirasi dari masyarakat untuk menyampaikan permasalahan yang selama ini mereka anggap bahwa TNI menguasai lahan. Kita persilahkan, yang penting sesuai dengan jalurnya," tegasnya.
Sekitar 2000 warga sejumlah desa dan Kecamatan di kawasan pesisir selatan (urut sewu) mendatangi gedung DPRD Kebumen, Rabu (8/7/2015) lalu. Aksi massa itu untuk menolak pemagaran lahan dan menolak proses sertifikasi hak pakai yang diajukan oleh Pemerintah RI cq Kementerian Pertahanan RI cq TNI-AD atas tanah milik rakyat di pesisir Urutsewu. Massa yang juga petani itu meminta kawasan Urutsewu hanya untuk pertanian dan pariwisata dan bukan untuk keperluan lain.
Saat itu, ketika proses audiensi berlangsung, pasukan TNI AD lengkap dengan senjata laras panjang dan pentungan disiagakan. Kehadiran anggota TNI itu membuat audiensi berjalan tegang. (ori/cah)
http://www.kebumenekspres.com/2015/07/letkol-putera-widyawinaya-bantah.html
0 komentar:
Posting Komentar