Kamis, 9 Juli 2015 | 11:50 WIB
WONOSOBO, KOMPAS.com - Tanah-tanah eks kolonial di berbagai wilayah Indonesia masih menyisakan masalah. Permasalahan klasik yang muncul umumnya soal status kepemilikan tanah.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pun mengusulkan agar ada regulasi nasional yang mengatur masalah lahan eks kolonial. Pasalnya di Jawa Tengah, tanah eks kolonial masih bermasalah, salah satunya lahan Urut Sewu di Kabupaten Kebumen.
"Tanah milik eks kolonial itu banyak yang tidak jelas. Itu butuh keputusan politik penting untuk bisa dilakukan sertifikasi," kata Ganjar di depan puluhan anggota TNI Kabupaten Wonosobo, Kamis (9/7/2015).
Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ini berpendapat, setelah ada keputusan politik soal tanah sengketa, barulah nantinya bisa diputuskan apakah untuk militer, atau untuk rakyat. Keputusan penyerahan tanah melihat kepentingan negara di atasnya.
"Buat militer atau rakyat itu terserah. Nanti dilihat kebutuhan. Kalau ada konflik, mendamaikan itu luar biasa susahnya," tambah Ganjar.
Persoalan aset eks kolonial juga harus diputuskan secara jelas. Jika tanah masih diperoleh diperlukan TNI untuk latihan tembak, maka harus ada lahan pengganti untuk rakyat. Begitu juga dengan tanah yang dibutuhkan rakyat, harus ada lahan pengganti buat TNI.
Masalah lain soal tanah ini adalah diperebutkan banyak orang. Ganjar mengakui jika banyak pihak meminta izin untuk memanfaatkan lahan yang dimaksud. Namun, hal tersebur kadang tidak dikabulkan.
"Permintaan aset kepada saya itu banyak sekali. Di sisi lain, lahan yang ada tidak teridentifikasi. Yang paling banyak minta memang polisi dan TNI," tukasnya.
| Penulis | : Kontributor Semarang, Nazar Nurdin |
| Editor | : Caroline Damanik |
http://regional.kompas.com/read/2015/07/09/11501231/Tanah.Eks.Kolonial.Bermasalah.Ganjar.Sebut.Butuh.Keputusan.Politik
0 komentar:
Posting Komentar